Upah Minimum Sektoral di Indonesia: Antara Regulasi, Keadilan Proporsional, dan Cermin Moral Ekonomi

Oleh: Bima Hermastho
Management Data Scientist & Direktur IHCMI

Dalam lanskap ketenagakerjaan Indonesia yang terus berubah, kebijakan upah minimum sektoral (UMS) menjadi arena di mana prinsip keadilan diuji secara nyata. Ia bukan hanya soal angka, melainkan tentang bagaimana negara menafsirkan martabat manusia dalam konteks ekonomi modern. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Permenaker No. 16 Tahun 2024, wajah kebijakan pengupahan bergeser secara fundamental: dari mekanisme yang bersifat wajib dan seragam menuju sistem yang lebih fleksibel dan kontekstual. Namun di balik fleksibilitas itu, terselip dilema klasik — ketidakpastian hukum, disparitas regional, dan ketegangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Tahun 2025 mencatat rata-rata kenaikan UMP nasional sebesar 6,5 persen, dengan DKI Jakarta di angka Rp5.396.760 dan Papua Barat Daya melonjak hingga 47,34 persen. Angka ini tampak menjanjikan, tetapi di baliknya terdapat pertanyaan reflektif: apakah kebijakan upah kita benar-benar berpihak pada prinsip keadilan proporsional sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023?

Putusan MK tersebut menjadi tonggak penting. Ia menegaskan bahwa keadilan dalam konteks ekonomi ketenagakerjaan di Indonesia haruslah proporsional, bukan egaliter mutlak. Artinya, keadilan tidak berarti setiap sektor atau wilayah harus memiliki upah yang sama, melainkan bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan imbalan yang sebanding dengan kontribusi, risiko, dan produktivitas sektornya. Dalam bahasa sederhana, keadilan bukan keseragaman, tetapi keseimbangan yang rasional dan bermoral. Prinsip ini menjembatani dua kutub ekstrem — kebutuhan perlindungan pekerja di satu sisi dan tuntutan efisiensi dunia usaha di sisi lain.

Dalam konteks akademik, pendekatan systematic conceptual review memberikan cara pandang kritis terhadap implementasi prinsip ini. Studi internasional seperti Dube (2024), Garcia-Louzao (2023), dan Arabzadeh (2024) menegaskan bahwa kebijakan upah minimum yang berbasis data mampu memperbaiki kesejahteraan tanpa merusak daya serap tenaga kerja. Namun, temuan Afrilia (2019) tentang cacat prosedural dalam penetapan UMS di tingkat kabupaten menunjukkan bahwa keadilan proporsional sulit terwujud tanpa fondasi kelembagaan yang kuat. Di sinilah relevansi konsep institutional responsiveness dari ILO (2024) menjadi krusial: regulasi yang adil harus responsif terhadap dinamika sektor dan kondisi sosial-ekonomi pekerja.

Coba kita tengok realitasnya. Di Sumatera Utara, terdapat lebih dari 1.200 perusahaan manufaktur dengan sekitar 87.000 pekerja. Sebagian besar adalah tenaga kerja padat karya yang rentan terhadap perubahan kebijakan upah. Ketika UMS tidak diterapkan secara konsisten, ketimpangan mudah muncul. Sektor kimia bisa menawarkan gaji layak, sementara buruh garmen tetap terjebak dalam stagnasi upah. Global Wage Report ILO 2024–25 mempertegas kesenjangan ini: lebih dari 90 persen pekerja berupah rendah di Asia Pasifik masih berada dalam sektor informal, dengan perempuan dan migran menjadi kelompok paling rentan. Maka, prinsip keadilan proporsional sebagaimana ditegaskan MK menjadi penting — ia mengingatkan bahwa kebijakan upah harus mempertimbangkan perbedaan kondisi nyata antar-sektor, tanpa kehilangan esensi perlindungan sosial.

Secara empiris, data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan tren kenaikan rata-rata upah minimum nasional dari Rp1,68 juta pada 2012 menjadi Rp5,40 juta pada 2025. Namun variasi sektoral yang mencapai lebih dari 20 persen menggambarkan jurang yang masih menganga. Di DKI Jakarta, UMS untuk industri pengolahan ditetapkan Rp5.531.680 — sedikit di atas UMP provinsi. Tapi di wilayah industri seperti Jawa Timur atau Sulawesi Selatan, penetapan UMS sering tertunda karena tarik-menarik antara kepentingan pengusaha dan serikat pekerja. Di sinilah keadilan proporsional diuji dalam wujud paling konkret: bagaimana negara memastikan bahwa perbedaan upah tidak menjadi bentuk ketidakadilan struktural, melainkan representasi rasional dari perbedaan produktivitas dan risiko kerja.

Permenaker No. 16/2024, jika dibaca bersama dengan Putusan MK 168/2023, sebenarnya menghadirkan harapan baru. Regulasi itu menegaskan bahwa gubernur wajib menetapkan UMS bagi sektor berisiko tinggi atau berintensitas keterampilan tinggi. Prinsip ini sejalan dengan gagasan fair differentiation — bahwa pekerja di sektor pertambangan, konstruksi, atau energi layak mendapatkan upah lebih tinggi daripada sektor administrasi atau jasa ringan, bukan karena diskriminasi, tetapi karena tanggung jawab dan risiko kerja yang berbeda. Inilah keadilan proporsional yang dimaksud MK: memberi setiap orang sesuai dengan perannya, bukan menyamaratakan tanpa konteks.

Namun, di lapangan, implementasi prinsip ini sering tersandung pada lemahnya kepastian hukum. Banyak pemerintah daerah ragu-ragu mengambil keputusan karena khawatir melanggar norma atau memicu konflik sosial. Padahal, MK sudah menegaskan bahwa proporsionalitas harus menjadi dasar interpretasi dalam kebijakan ketenagakerjaan, bukan sekadar formalitas administratif. Seperti diingatkan oleh Kunaschk (2024) dan Link (2024), ambiguitas regulasi justru memperlemah relasi industrial dan menurunkan kepercayaan pasar. Tanpa arah hukum yang tegas, UMS berisiko menjadi simbol politik ketimbang instrumen kesejahteraan.

Dalam konteks global, Indonesia kini tengah menempuh jalan tengah antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. ILO Living Wage Agenda (2025) menyerukan bahwa negara-negara berkembang harus bertransformasi dari sekadar kebijakan minimum wage menuju sistem living wage — sistem yang tidak hanya menghitung batas bawah kelayakan hidup, tetapi menjamin keseimbangan antara kebutuhan hidup layak, daya saing, dan keberlanjutan ekonomi. Prinsip keadilan proporsional MK sejalan dengan semangat ini: negara wajib hadir sebagai penyeimbang, bukan hanya sebagai regulator.

Dengan demikian, arah kebijakan UMS ke depan perlu menegakkan tiga prinsip utama. Pertama, legal clarity — memperkuat sinkronisasi regulasi pusat dan daerah agar penetapan UMS tidak lagi bergantung pada tafsir subjektif. Kedua, transparency and accountability — membuka data sektoral dan formula penetapan agar publik dapat mengawasi secara objektif. Ketiga, justice by proportion — menjadikan keadilan proporsional sebagai dasar filosofis kebijakan, bukan sekadar retorika hukum. Dengan tiga pilar ini, UMS dapat berfungsi bukan hanya sebagai mekanisme ekonomi, tetapi sebagai perwujudan keadilan sosial yang nyata.

Akhirnya, ekonomi bukanlah sekadar kalkulasi angka, melainkan narasi tentang martabat manusia. Di balik setiap regulasi upah, ada wajah-wajah pekerja yang menggantungkan harapan pada komitmen negara terhadap keadilan. Bila UMS dijalankan dengan prinsip keadilan proporsional sebagaimana ditekankan Mahkamah Konstitusi, maka kebijakan ini akan menjadi lebih dari sekadar formula administratif — ia akan menjadi cermin moral bangsa. Sebab di situlah letak hakikatnya: bahwa kesejahteraan bukan diberikan secara seragam, tetapi dibangun melalui keseimbangan, empati, dan penghormatan terhadap perbedaan yang adil.

Refleksi Nilai Kepahlawanan, FKUB Kota Probolinggo Gelar Dialog Kebangsaan Lintas Generasi

Probolinggo — Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November 2025, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Probolinggo menggelar Dialog Kebangsaan bertema “Refleksi Nilai-Nilai Kepahlawanan bagi Lintas Generasi Kota Probolinggo”.
Kegiatan berlangsung di Aula Makodim 0820 Probolinggo, Senin (10/11), mulai pukul 13.00 hingga 16.00 WIB, diikuti oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, kemahasiswaan, dan profesi se-Kota Probolinggo.

Acara ini dihadiri oleh Walikota Probolinggo yang diwakili Staf Ahli Rachmadeta, Dandim 0820 Letkol Iwan Hermaya, Kapolres Probolinggo Kota AKBP Rico Yumasri, Ketua TP PKK dr. Evariani Aminudin, M.Kes, Kepala Bakesbangpol M. Sonhaji, serta Kasi Bimas Kemenag Kota Probolinggo Arifin Budianto.
Kegiatan berlangsung khidmat dan sarat makna, menggugah semangat nasionalisme serta nilai kepahlawanan di tengah masyarakat majemuk Kota Probolinggo.

Dalam sambutannya, Ketua FKUB Kota Probolinggo, Dr. H. Ahmad Hudri, ST., MAP., menegaskan bahwa Hari Pahlawan bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momen untuk merefleksikan makna perjuangan di masa kini.

“Nilai-nilai pkepahlawanan seperti keberanian, kejujuran, pengorbanan, dan semangat persatuan harus terus hidup di setiap generasi — baik generasi tua yang menjadi teladan, maupun generasi muda yang akan melanjutkan estafet perjuangan bangsa,” ujar Hudri.

Ia menambahkan bahwa tantangan zaman kini berbeda dengan masa perjuangan kemerdekaan. Jika dahulu pahlawan berjuang melawan penjajah, maka kini masyarakat harus berjuang melawan kemalasan, intoleransi, kemiskinan, dan ketidakpedulian sosial.

“Menjadi pahlawan hari ini berarti membangun integritas, menjaga persatuan, menebarkan toleransi, dan berkontribusi nyata bagi masyarakat,” imbuhnya.

Hudri juga menyinggung keterkaitan antara Hari Pahlawan dan Hari Santri Nasional, dengan menegaskan bahwa 10 November merupakan puncak perlawanan rakyat Indonesia setelah Resolusi Jihad 22 Oktober yang dipimpin KH. Hasyim Asy’ari.

Walikota Probolinggo dalam sambutan yang dibacakan Rachmadeta memberikan apresiasi tinggi kepada FKUB yang secara konsisten menjaga harmoni dan dialog lintas iman di Kota Probolinggo.

“Nilai-nilai kepahlawanan perlu dihidupkan melalui kerja bersama lintas agama, lintas generasi, dan lintas profesi. FKUB adalah garda depan dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan antarumat beragama,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya memperkuat nilai kebangsaan di tengah perbedaan.

“Dialog Kebangsaan ini bukan sekadar ruang bertukar pikiran, tetapi wadah memperkokoh komitmen bersama bahwa keragaman adalah kekuatan, bukan kelemahan,” tambah Rachmadeta.

Sementara itu, Dandim 0820 Letkol Iwan Hermaya menegaskan pentingnya peran generasi muda sebagai penerus perjuangan bangsa.

“Kepada para pelajar, mahasiswa, dan pemuda lintas agama, jadilah pahlawan masa kini — berpikir kritis, bertindak positif, dan menebar inspirasi. Bangun semangat gotong royong dan inovasi demi kemajuan Kota Probolinggo,” pesannya.

Hal senada disampaikan Kapolres Probolinggo Kota AKBP Rico Yumasri yang mengajak masyarakat menjadikan Hari Pahlawan sebagai momentum menebar kebaikan dan menjaga harmoni.

“Mari bekerja tulus, saling menghormati perbedaan, serta menjaga persaudaraan di bumi Kota Probolinggo. Semoga semangat kepahlawanan terus menggelora dari generasi ke generasi,” ungkap Rico.

Turut memberikan motivasi, Ketua TP PKK dr. Evariani Aminudin, M.Kes, mendorong peserta untuk terus berkarya dan beradaptasi menghadapi tantangan zaman dengan semangat pengabdian dan kepedulian sosial.

Sesi dialog berlangsung interaktif dan dinamis. Peserta dari berbagai kalangan, seperti PGRI, STIA Bayuangga, KONI, dan MUI Kota Probolinggo, aktif menyampaikan gagasan dan pertanyaan seputar makna kepahlawanan dalam konteks kekinian.

Antusiasme peserta mencerminkan semangat lintas generasi yang hidup dalam memperkokoh nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan semangat gotong royong.

Acara yang ditutup pada pukul 16.00 WIB ini menghasilkan komitmen bersama untuk melanjutkan semangat kepahlawanan melalui aksi nyata dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Melalui kegiatan ini, FKUB Kota Probolinggo menegaskan komitmennya sebagai ruang dialog lintas agama, lintas generasi, dan lintas profesi yang terus menanamkan nilai-nilai persatuan, toleransi, dan nasionalisme di tengah masyarakat majemuk.

“Dengan dialog, kita menemukan kesamaan nilai — cinta tanah air, kemanusiaan, dan persaudaraan. Itulah inti semangat kepahlawanan bagi Kota Probolinggo hari ini dan masa depan,” tutup Dr. Ahmad Hudri.

Dukung Situbondo Naik Kelas, ini Langkah yang Dilakukan PT POMI

Situbondo, Berdampak.net  – Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pengembangan Kabupaten Situbondo, PT Paiton Operation & Maintenance Indonesia (POMI) melakukan kerja sama (MoU) dalam hal pemanfaatan limbah fly ash dan bottom ash dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo.

Komitmen tersebut disampaikan Presiden Director POMI, Sugiyanto, saat menerima kunjungan Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu atau yang akrab disapa Mas Rio, di kompleks PLTU Paiton, Senin (10/11/2025).

“Jadi hari ini kita kehadiran Pak Bupati Situbondo dalam rangka menindaklanjuti program kerja sama yang telah kita sepakati bulan September kemarin, salah satunya mengenai pemanfaatan fly ash bottom ash,” ujar Sugiyanto.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan peraturan pemerintah terbaru, fly ash dan bottom ash kini tidak lagi tergolong limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), sehingga pemanfaatannya bisa lebih luas.

“Sekarang statusnya sudah non-B3, jadi bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal seperti bahan paving, urukan jalan, dan kebutuhan lain yang bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Selain kerja sama dalam pengelolaan limbah tersebut, POMI juga akan melanjutkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang difokuskan pada konsep community development atau pemberdayaan masyarakat.
“CSR terbaik itu menurut kami adalah community development, di mana masyarakat tidak hanya menjadi obyek, tetapi juga subyek. Kami ingin memberdayakan masyarakat, mulai dari ekonomi, sosial, pendidikan, hingga kesehatan,” tutur Sugiyanto.

Krdepan, PT POMI juga akan mendukung revitalisasi Kampung Belekok di Situbondo yang sebelumnya telah menjadi salah satu fokus program lingkungan dari perusahaan sejak 2005 lalu. “Kampung Belekok ini dulu sudah kita mulai sejak tahun 2005–2006. Tapi sejak pandemi COVID-19 kemarin, kondisinya menurun dan beberapa fasilitas rusak. Kami siap berperan untuk revitalisasi bersama Pemkab dan masyarakat setempat,” ujarnya.

Selain itu, Sugiyanto menegaskan bahwa POMI juga memiliki program beasiswa bagi siswa tingkat SMA hingga perguruan tinggi di wilayah ring satu perusahaan, termasuk Situbondo dan Probolinggo.

“Jumlahnya memang terbatas, tapi setiap tahun kami berikan sebagai bentuk tanggung jawab sosial kami kepada masyarakat sekitar,” ungkapnya.

Mengingat wilayah operasional PLTU Paiton mencakup dua Daerah Kabupaten Probolinggo dan Situbondo, Sugiyanto menambahkan, program kerja sama antara POMI dan Pemkab Situbondo akan dijalankan secara proporsional.

“Kami tidak boleh pilih kasih. Prinsipnya bukan 50–50, tapi proporsional dan adil sesuai porsi masing-masing daerah,” tukasnya.

Sementara itu, Mas Rio menyambut baik langkah kolaboratif dari PT POMI. Dia menegaskan Pemkab Situbondo telah menyiapkan rencana besar untuk mendorong daerahnya naik kelas lewat sinergi dengan dunia industri.

“Blue printnya sudah disiapkan, jadi Situbondo Naik Kelas itu bukan sekedar tagline, harapannya tentu POMI bisa membantu Situbondo,”  tegasnya. (fiq)

KPU Kota Probolinggo Gelar Pemutakhiran Data Partai politik Berkelanjutan Tahun 2025

Probolinggo, Berdampak.net – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo memulai pelaksanaan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan sepanjang tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan data partai-partai peserta pemilu, sebagai bagian dari persiapan menuju tahapan pemilu mendatang. kegiatan ini dilakukan di tengah komitmen KPU untuk menjaga integritas proses demokrasi di tingkat lokal. Dasar hukum pelaksanaan pemutakhiran data parpol ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi & Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum serta Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Menurut Anggota KPU Kota Probolinggo, Viki Hamzah, pemutakhiran data partai politik ini dilakukan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), sehingga pengurus parpol dapat memperbarui data parpol agar selalu akurat, transparan dan termutakhir yang mencakup data kepengurusan partai politik, keanggotaan partai politik, keterwakilan perempuan dan domisili kantor tetap di semua tingkatan serta kelengkapan administrasi lainnya yang disyaratkan oleh undang-undang. “Kami berkoordinasi dengan partrai politik untuk memperbarui data secara real-time, menghindari kesalahan yang bisa mempengaruhi partisipasi mereka dalam pemilu. Proses ini berkelanjutan, artinya tidak terbatas pada periode tertentu, melainkan dilakukan secara rutin sepanjang tahun”Ujar Viki Hamzah

Disela kegiatan KPU melaksanakan coktas, Viki Hamzah selaku Anggota KPU Kota Probolinggo menegaskan KPU akan melakukan verifikasi data yang telah diperbarui oleh partai politik dengan periode pelaporan setiap semester. Disatu sisi Viki juga menjelaskan tujuan utama proses pemutakhiran data partai politik berkelanjutan yakni antara lain:
a. Menjaga keakuratan data: sebagai penyelenggara pemilu KPU harus memastikan data partai politik selalu mutakhir dan akurat untuk persiapan pemilu du masa mendatang
b. Meningkatkan transparansi & akuntabilitas: Memungkinkan publik untuk mengetahui perubahan yang terjadi dalam partai politik seperti pergantian pengurus atau anggota.

Secara umum pemutakhiran data partai politik ini untuk meminimalisir potensi permasalahan data yang bisa menghambat jalannya tahapan pemilu. dengan data yang akurat, KPU berharap dapat menciptakan data peserta pemilu yang valid dan tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari. Sehingga setiap partai politik harus aktif memastikan akun SIPOL mereka dapat diakses dan memperbarui data sesuai dengan perubahan yang terjadi.

Kegiatan ini menjadi krusial pasca pemilu sebagai langkah awal menuju demokrasi yang berkualitas. (fiq)

KH Zaini Mun’im, Ulama Visioner dari Probolinggo yang Jejaknya Diakui Nasional

JAKARTA, Berdampak.net – Sosok ulama kharismatik asal Probolinggo, almarhum KH Zaini Mun’im, kembali mendapat pengakuan di tingkat nasional. Pendiri Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton ini dianugerahi penghargaan “Tokoh Santri Mengabdi Sepanjang Hayat” dalam ajang Santri of The Years 2025 yang digelar di Gedung Nusantara IV, Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta, Minggu (9/11/2025).

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh cucu beliau, Lora (Gus) Fahmi Abdul Hamid Zaini, yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Probolinggo. Kehadiran Gus Fahmi mewakili keluarga besar Nurul Jadid sekaligus menandai bahwa perjuangan dan nilai-nilai luhur sang kiai terus hidup dalam generasi penerusnya.

Dalam sambutannya, Gus Fahmi menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut.

“Pengakuan ini adalah bukti bahwa perjuangan dan pemikiran KH Zaini Mun’im tetap relevan dan menjadi inspirasi bagi dunia pesantren dan bangsa Indonesia,” ujarnya.

Acara penghargaan ini digagas oleh Islam Nusantara Centre (INC) dan Majelis Pecinta Sholawat Nusantara (Majelis Pesona) dengan dukungan DPR RI dan MPR RI. Turut hadir sejumlah tokoh nasional, kiai pesantren, dan akademisi dari berbagai daerah.

KH Zaini Mun’im dikenal sebagai ulama visioner, pembaharu pendidikan Islam, sekaligus penggerak sosial yang menanamkan semangat kebangsaan di tengah masyarakat. Melalui Pondok Pesantren Nurul Jadid yang didirikannya pada tahun 1948, beliau meneguhkan konsep “berilmu amaliyah, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah” sebagai dasar pembentukan karakter santri.

Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPRD Kabupaten Probolinggo, Mukhlis, yang turut hadir mendampingi Gus Fahmi, menyebut penghargaan ini sebagai bentuk pengakuan negara terhadap jasa besar KH Zaini Mun’im.

“Beliau bukan hanya milik Nurul Jadid, tapi milik bangsa. Keteladanannya melampaui zaman dan terus menjadi cahaya bagi dunia pesantren,” tutur Mukhlis.

Dengan penghargaan ini, nama KH Zaini Mun’im kembali teguh di hati masyarakat Indonesia sebagai simbol pengabdian, keikhlasan, dan kepemimpinan spiritual yang memberi arah bagi perjalanan santri di masa kini dan mendatang. (pm)

Bangun Semangat Pahlawan di Era Disrupsi

Oleh : CHOIRUL ANAM FATUR ROHMAN

Sejarah peringatan Hari Pahlawan Indonesia yang diperingati setiap tanggal 10 November. Sebuah momentum untuk mengenang jasa mereka yang telah berkorban demi kemerdekaan. Seiring berjalannya waktu makna pahlawan telah mengalami perkembangan dan tidak lagi sebatas mereka yang telah berperang di medan tempur. Hari Pahlawan ini dapat menjadi refleksi yang perlu diemban oleh seluruh elemen masyarakat terutama bagi kalangan pemuda dalam menghadapi tatangan di era disrupsi.
Pada saat revolusi kemerdekaan Indonesia, kala itu ribuan pahlawan dari berbagai daerah di Indonesia telah berjuang dengan berani melawan penjajah. Mereka para pejuang yang gigih dan tidak kenal rasa takut dengan mempertaruhkan nyawanya untuk memerdekakan tanah air. Mereka berjuang bukan hanya dengan senjata, tetapi dengan semangat dan tekad yang kuat untuk membebaskan bangsa ini dari penjajah. Adapun pahlawan yang tidak dikenal namanya secara luas, tetapi memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan. Contohnya para pejuang pribumi yang secara diam-diam melakukan sabotase terhadap pasukan Belanda atau menyelundupkan senjata ke berbagai daerah yang belum dijajah. Mereka berjuang tanpa pamrih dan tanpa mengharapkan pengakuan yang besar, tetapi keberanian dan pengorbanan mereka tidak boleh dilupakan sejarahnya.
Mungkin bagi sebagian orang Hari Pahlawan ini hanya menjadi hari libur nasional yang dimanfaatkan hanya untuk beristirahat atau bersenang-senang ( Happy Fun ). Seharusnya hal ini kita mengambil momen untuk merenung dan menghargai perjuangan para pahlawan Indonesia. Kita dapat merenungkan tentang arti sebuah kemerdekaan dan hak-hak yang harus diperjuangkan serta pentingnya semangat patriotisme dalam membangun cinta tanah air bangsa. Menghargai pahlawan bukan hanya dengan mengenang mereka pada Hari Pahlawan, tetapi menjaga dan menghormati nilai-nilai yang mereka perjuangkan. Nilai-nilai seperti persatuan, gotong royong, dan keberanian harus tetap oleh generasi muda. Kalangan generasi muda inilah yang memiliki peran penting dalam meneruskan dan menghidupkan semangat kebangsaan.
Sebuah tantangan baru bagi generasi muda di era disrupsi ini menimbulkan berbagai perubahan yang terjadi secara besar-besaran sehingga berdampak besar bagi kehidupan bangsa. Pada awalnya disrupsi hanya popular di kalangan para sektor ekonom, namun semakin berkembangnya dunia digital maka merambah ke berbagai aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi dan politik. Salah satu contohnya banyak orang terjebak dalam lingkaran hoaks yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Di sinilah munculnya pahlawan digital yakni orang-orang yang gigih mengedukasi masyarakat agar lebih bijak dalam menyaring informasi. Mereka ini berperan aktif dalam melawan penyebaran hoaks, menjaga perdamaian dan toleransi di dunia maya, serta mengajak masyarakat untuk berpikir kritis adalah pahlawan di dunia virtual. Tindakan kecil seperti meluruskan misinformasi, mempromosikan konten edukatif, atau menegakkan nilai-nilai kebenaran di media sosial memiliki dampak besar dalam menjaga kohesi sosial dan nasionalisme.
Era disrupsi ini sejatinya generasi muda memahami dan memiliki alternatif cara mengadapi tantangan yang penuh gejolak yaitu 1) Memiliki semangat melakukan terobosan / inovasi baru untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. 2) Meningkatkan semangat kualitas SDM ( Sumber Daya Manusia ) dengan cara saling berkolaborasi antar semua golongan. 3) Meningkatkan semangat asah kemampuan diri dengan cara mengikuti berbagai kelas pelatihan atau kursus sesuai bidang yang ditekuni.