Rajut Kebersamaan, Brigif 2 Marinir Gelar Shalat Idul Adha 1447 H dan Salurkan Puluhan Hewan Kurban

Sidoarjo, Berdampak.net – Dispen Kormar, TNI AL (Sidoarjo). Lapangan apel Kesatrian Marinir R. Suhadi, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (27/05/2026), berubah menjadi lautan jamaah. Keluarga besar Brigade Infanteri (Brigif) 2 Marinir bersama masyarakat sekitar memadati area tersebut untuk melaksanakan ibadah Shalat Idul Adha 1447 Hijriyah / 2026 Masehi dengan khidmat.

Kegiatan keagamaan tahun ini mengusung tema yang mendalam: “Jadikan Hikmah Idul Adha Sebagai Motivasi Untuk Meningkatkan Iman Dan Takwa Prajurit TNI Yang Prima Dalam Melaksanakan Tugas Dan Pengabdian Untuk Indonesia Maju”.

Sejumlah perwira tinggi dan tokoh penting tampak hadir di barisan shaf depan, di antaranya Komandan Pasmar 2 Mayjen TNI (Mar) Dr. Oni Junianto, Brigjen TNI (Mar) Purn. Wurjianto, Kolonel Marinir Edi Prayitno, serta Komandan Pangkalan Marinir (Danlanmar) Surabaya Kolonel Marinir Argo Setiono. Hadir pula para Pejabat Utama (PJU) Pasmar 2, Dankolak, Dansatlak jajaran Pasmar 2, serta para Perwira Staf Brigif 2 Marinir.

Bertindak sebagai imam dan khatib dalam shalat Idul Adha kali ini adalah Ustaz Muhammad Irfan, S.Q., seorang ulama asal Surabaya. Dalam khotbahnya yang menyentuh hati, Ustaz Muhammad Irfan mengajak seluruh umat Muslim untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan secara nyata dengan menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan-Nya.

“Hari ini adalah hari yang sangat istimewa karena mempertemukan dua ibadah besar, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Jutaan manusia dari seluruh penjuru dunia berkumpul di tanah suci dengan pakaian yang sama. Ini adalah simbol kuat bahwa di hadapan Allah SWT, kita semua adalah sama, tidak ada perbedaan derajat,” ungkap Ustaz Muhammad Irfan dalam khotbahnya.

Nuansa kepedulian sosial langsung terasa usai pelaksanaan shalat. Agenda langsung dilanjutkan dengan penyerahan hewan kurban secara resmi kepada Ketua Panitia Kurban, Kapten Marinir Abdul Ghofur.

Tahun ini, Brigif 2 Marinir mengoordinasikan total 21 ekor sapi dan 6 ekor kambing. Ketua Panitia, Kapten Marinir Abdul Ghofur, merincikan bahwa khusus untuk di Brigif 2 Marinir, disembelih sebanyak 10 ekor sapi dan 6 ekor kambing yang berasal dari berbagai gotong-royong dan sumbangan para pimpinan serta prajurit.

Hewan kurban tersebut bersumber dari Panglima Korps Marinir sebanyak 1 ekor sapi, Danpasmar 2 sebanyak 2 ekor sapi, Danlanmar Surabaya sebanyak 1 ekor sapi, Brigif 2 Marinir sebanyak 3 ekor sapi dan 2 ekor kambing dari Komandan Brigif 2 Marinir, Yonif 1 Marinir & Yonif 3 Marinir: masing-masing 1 ekor sapi, Kolonel Laut (P) Adam: 1 ekor kambing, Prajurit (Koptu Rum Okta) 1 ekor sapi dan Masyarakat sekitar 3 ekor kambing.
Sebagai bentuk penghormatan dan tali asih, Komandan Brigif 2 Marinir Kolonel Marinir Aang Andy Warta, M.Tr.Opsla., didampingi oleh Ketua Jalasenastri Cabang 2 Korcab Pasmar 2, Ny. Aang Andy Warta, menyerahkan potongan daging kurban secara simbolis kepada para Warakawuri (janda prajurit) Brigif 2 Marinir.

Melalui ibadah qurban ini, diharapkan nilai-nilai keikhlasan dan pengorbanan dapat menyatu dalam jiwa setiap prajurit, sekaligus mempererat kemanunggalan TNI dengan masyarakat sekitar Bhumi Marinir Gedangan. (fj)

Ekspor Benur Lobster Satu Pintu Melalui BUMN Budidaya, Pengamat: Solusi Alternatif dan Butuh Tata Kelola yang Baik

Jakarta, Berdampak.net – Wacana penerapan kebijakan ekspor benur lobster satu pintu melalui melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang budidaya mendapat beragam respon dari berbagai kalangan terkait.

Salah satunya datang dari kalangan pengamat yang juga sekaligus praktisi sektor kelautan dan perikanan Darwis Ismail.

“Saya kira ini salah satu wacana dan strategi yang sangat rasional serta memungkinkan diterapkan secara regulasi, terutama untuk menekan angka penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL),” ujarnya saat dihubungi, Selasa (26/5) malam di Jakarta.

Menurut Darwis yang juga Ketua Ikatan Sarjana Kelautan (ISLA) Universitas Hasanuddin secara konsep strategi ini memiliki potensi besar, namun lebel keberhasilannya sangat bergantung pada tata kelola di lapangan.

Oleh karena itu, lanjutnya, dibutuhkan analisis yang komprehensif beberapa faktor mengenai bagaimana sistem ini bisa diterapkan, keuntungan, serta tantangan yang harus dihadapi.

Yang pertama, Darwis menyoroti soal mekanisme penerapan saat sistem ini bekerja. Jika skema ekspor satu pintu melalui BUMN seperti PT Perikanan Indonesia/Perindo atau BUMN perikanan lainnya diterapkan, alurnya akan berubah menjadi kontrol terpusat.

Dalam kaitan hal tersebut, maka sejumlah mesti diperhatikan. Pertama, kemitraan dengan nelayan. Dimana nelayan penangkap BBL wajib menjual hasil tangkapannya kepada BUMN atau koperasi yang ditunjuk dengan harga yang adil dan transparan.

Kedua, karantina dan standardisasi. Semua BBL dikumpulkan di-hub- logistik resmi milik BUMN untuk memastikan kualitas, kesehatan benih, dan pencatatan kuota yang ketat.
Ketiga, kuota ekspor vs budidaya dalam negeri. BUMN bertindak sebagai “gatekeeper”. Sesuai semangat hilirisasi, sebagian BBL wajib dialokasikan untuk pembudidaya lokal di dalam negeri terlebih dahulu, sementara sisanya baru diekspor secara legal untuk mendanai ekosistem tersebut.

Keempat, ekspor “business-to-business”(B2B). Dimana BUMN menjadi satu-satunya entitas yang memegang izin ekspor resmi ke negara tujuan (seperti Vietnam), sehingga tidak ada celah bagi eksportir swasta nakal untuk memanipulasi dokumen.

Faktor berikutnya, menurut Darwis, soal keuntungan sistem satu pintu BUMN. Dalam hal ini, yang mesti diperhatikan terkait transparansi logistik dan pendapatan.

“Dengan satu pintu, tracing (penelusuran) asal-usul barang menjadi sangat mudah. Pemerintah bisa memastikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masuk 100% ke kas negara,” ujarnya.

Selain itu, memotong rantai tengkulak/penyelundup. Selama ini penyelundupan marak karena adanya disparitas harga yang tinggi antara yang diterima nelayan lokal dengan harga di luar negeri. Jika BUMN mampu membeli BBL dari nelayan dengan harga yang layak dan stabil, insentif nelayan untuk menjual ke jaringan ilegal akan drastis berkurang.

Dan juga, tambahnya, mesti dilakukan kontrol kuota budidaya lokal. Dimana pemerintah bisa menjamin bahwa ekspor tidak akan menguras stok untuk kebutuhan budidaya lobster dalam negeri.

Faktor kedua, tantangan nyata di lapangan. Meskipun secara teori sangat ideal, penerapan ekspor satu pintu melalui BUMN memiliki tantangan besar yang harus diantisipasi.

Misalnya soal kecepatan logistik dan birokrasi BUMN. Selam aini BBL adalah komoditas hidup dengan tingkat mortalitas (kematian) yang sangat tinggi.

Sistem birokrasi BUMN yang sering kali dianggap kaku dan lambat bisa menjadi bumerang. Jika proses administrasi di satu pintu tersebut memakan waktu lama, benih lobster bisa mati masal, yang akhirnya merugikan nelayan dan negara.

Selain itu, kapasitas finansial untuk menyeraph hasil tangkapan. BUMN harus memiliki modal kerja yang besar dan likuid untuk langsung membayar tunai hasil tangkapan nelayan. Jika pembayaran dari BUMN tertunda (menggunakan sistem tempo), nelayan akan kembali berpaling ke jaringan penyelundup yang selalu siap membayar tunai di tempat.

Tantangan selanjutnya, potensi monopoli negatif dan korupsi internal. Satu pintu berarti pemusatan kekuasaan ekonomi. Jika tidak diawasi dengan ketat oleh instansi seperti KPK, KPPU, dan KKP, hak eksklusif yang dimiliki BUMN tersebut justru bisa memicu praktik korupsi baru atau penetapan harga beli yang merugikan nelayan karena tidak adanya kompetisi sehat.

“Walaupun demikian BUMN ini bisa membentuk cabang disetiap propinsi untuk menyalurkan benur benur yang dikumpulkan pengusaha dan pembudidaya lokal,” jelasnya.
.
Kemudian hal tak kalah penting adalah jaringan penyelundup yang sudah mengakar. Jalur tikus penyelundupan BBL di Indonesia sangat luas (melalui jalur laut ke Singapura atau Malaysia sebelum ke Vietnam).

Mengubah sistem hilir menjadi satu pintu tidak akan efektif jika pengawasan fisik di “jalur-jalur tikus” pantai selatan Jawa, Lombok, atau Sumatera tidak diperketat.

Dengan mencermati berbagai analisis dan tantangan tersebut, Darwis Ismail yang juga Waketum Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) berpandangan, ekspor satu pintu melalui BUMN budidaya sangat bisa dilakukan dan efektif untuk menghentikan kebocoran devisa akibat penyelundupan. Namun, kebijakan ini tidak boleh berdiri sendiri.

Agar supaya berhasil, sarannya, BUMN yang ditunjuk harus bertransformasi menjadi entitas yang fleksibel, memiliki manajemen logistik “cold chain” yang cepat, punya cabang cabang disemua propinsi dan didukung penuh oleh penegakan hukum (patroli laut) yang tanpa kompromi.

Selain itu, lanjutnya, fokus utama jangka panjang harus tetap pada budidaya di dalam negeri, dimana ekspor satu pintu ini hanya dijadikan instrumen transisi untuk mengontrol pasar sebelum industri pembesaran lobster domestik benar-benar matang.

Dan BUMN budidaya menurutnya akan menjadi jalan tengah untuk mencegah penyelundupan benur lobster yang terjadi selama ini. (fj)

Arum Central Garden Hadirkan Rumah Bersubsidi Layaknya Perumahan Mewah di Kota Probolinggo

Probolinggo, Berdampak.net – Akad massal BSN di Perumahan Arum Central Garden, Kota Probolinggo, digelar pada hari Sabtu, 23 Mei 2026. Dihadiri langsung oleh Founder Arum Central Garden, Mohammad Iqbal Maulana, Notaris Djoko Poernomo, pejabat teras BSN Probolinggo, dan para pemilik hunian di Perumahan Arum Central Garden. Acara seremoni akad massal ini berlangsung sangat meriah dengan adanya undian doorprize dan hiburan musik.

“Syukur Alhamdulillah kurang dari satu tahun seluruh hunian bersubsidi telah habis terjual. Terimakasih atas kepercayaan dari masyarakat terhadap Perumahan Arum Central Garden. Terimakasih kepada BSN, sebagai mitra perbankan yang telah memberi kemudahan dalam akses permodalan. Terimakasih juga kami sampaikan kepada Pemerintah Kota Probolinggo yang berandil besar dalam memberikan dukungan dan kemudahan dalam proses-proses perijinan,” ujar Mas Iqbal, panggilan akrab pengusaha muda sekaligus founder Arum Central Garden ini.

Perumahan Arum Central Garden memiliki beberapa keunggulan, yakni lokasi yang strategis, lingkungan aman dan nyaman, akses masuk yang mudah, bangunan rumah dengan gaya arsitektur klasik Mediterania, serta dilengkapi taman bermain yang estetik. Dengan beragam keunggulan tersebut menjadikan Arum Central Garden sebagai perumahan bersubsidi modern dengan citarasa layaknya hunian mewah dan premium di tengah Kota Probolinggo.

Stikes Maharani Malang Edukasi Pelajar Cegah Cyberbullying Melalui Seminar Kesehatan Mental

Malang, Berdampak.net – Maraknya perundungan di dunia maya atau cyberbullying menjadi perhatian serius di era digital saat ini. Aksi perundungan yang dilakukan melalui media sosial, platform percakapan, game online, hingga pesan telepon seluler dinilai dapat memberikan dampak besar terhadap kesehatan mental generasi muda.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap fenomena tersebut, mahasiswa dan mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Maharani Malang Program Studi Keperawatan menggelar seminar pencegahan cyberbullying bagi pelajar SMK Diponegoro Tumpang, Malang, Jawa Timur, Rabu (20/05/2026).

Kegiatan yang didampingi dosen pembimbing Ns. Ridwan Sofian, S.Kep., M.Kep. itu mengusung tema “Ketika Kata Menjadi Luka; Menjaga Kesehatan Mental di Dunia Maya” Seminar tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran pelajar terhadap bahaya perundungan digital sekaligus memberikan edukasi tentang etika bermedia sosial.

Dalam pemaparannya, Ns. Ridwan Sofian menjelaskan bahwa cyberbullying dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari pelecehan, fitnah, provokasi, peniruan identitas, penguntitan, pengucilan, hingga ancaman secara daring.

Menurutnya, tindakan tersebut kerap dipicu oleh keinginan pelaku untuk mencari kepuasan diri, pengaruh lingkungan, maupun persoalan pribadi yang tidak terselesaikan. Padahal, dampak yang ditimbulkan sangat serius bagi korban, mulai dari gangguan mental, tekanan psikis, hingga kasus ekstrem yang berujung pada tindakan bunuh diri.
“Korban cyberbullying biasanya mengalami perubahan perilaku dan emosi, mengurangi aktivitas di media sosial, bahkan prestasi akademiknya dapat menurun,” jelasnya.

Ia menambahkan, upaya pencegahan dapat dilakukan melalui peningkatan literasi digital, pengaturan privasi akun media sosial, berpikir sebelum memposting sesuatu, serta lebih bijak dalam memilih lingkungan pertemanan di dunia maya.

Selain itu, dukungan moral bagi korban juga dinilai sangat penting. Masyarakat diimbau untuk menjadi pendengar yang baik bagi korban, membantu menyimpan bukti perundungan, hingga melaporkan tindakan cyberbullying kepada pihak berwenang apabila diperlukan.

Sementara itu, Ketua Pelaksana kegiatan, Laurentius Rebong, turut memberikan edukasi mengenai etika dan tips aman bermedia sosial kepada para pelajar. Ia mengajak siswa untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial agar tidak menjadi pelaku maupun korban cyberbullying.

“Berpikirlah sebelum mengetik, hindari penggunaan bahasa yang menyinggung, cek kebenaran informasi sebelum dibagikan, hormati privasi orang lain, gunakan media sosial secukupnya, dan pilih konten-konten yang positif,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Kepala Sekolah SMK Diponegoro Tumpang Bapak Ihya Ulumuddin, S.Kom, M.M., berharap para pelajar semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan mental dan menciptakan lingkungan digital yang sehat, aman, serta saling menghargai. (fj)

IPNU-IPPNU Jabon Ajak Generasi Muda Perkuat Kesadaran Diri di Tengah Arus Digital

Sidoarjo, Berdampak.net – Di tengah derasnya arus informasi era digital, Pimpinan Anak Cabang (PAC) IPNU-IPPNU Kecamatan Jabon mengajak generasi muda untuk memperkuat kesadaran diri sebagai bekal utama menghadapi berbagai tantangan zaman.

Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan Kumpul Asik Lan Diskusi (Kuasai) bertema “Menjaga Keutuhan Diri di Tengah Arus Digital” yang digelar di Aula Gedung Nahdlatul Ulama (NU) Jabon, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (04/05/2026).

Kegiatan ini menghadirkan narasumber H. Sirojul Chakim, M.Pd., selaku Pembina IPNU-IPPNU Kecamatan Jabon, yang menyoroti pentingnya kesadaran diri di tengah kemajuan teknologi yang semakin pesat.

Menurutnya, perkembangan digital memang membuka akses luas terhadap informasi, pengetahuan, dan peluang. Namun di balik itu, ruang digital juga menghadirkan tekanan sosial, standar semu, hingga budaya perbandingan yang dapat memengaruhi cara pandang seseorang terhadap dirinya sendiri.

“Jika tidak dibarengi dengan kesadaran yang kuat, kondisi ini bisa membuat individu kehilangan arah dan jati diri,” ujarnya.

Ia menjelaskan, fenomena tersebut kini semakin nyata dalam kehidupan sehari-hari. Arus konten digital yang terus berganti tidak hanya membentuk opini, tetapi juga memengaruhi pola pikir serta kondisi emosional penggunanya. Tanpa kontrol diri yang baik, seseorang berisiko terjebak dalam arus yang menjauhkan dari nilai-nilai yang diyakini.

Dalam forum tersebut, IPNU-IPPNU Jabon menegaskan bahwa menjaga keutuhan diri menjadi fondasi penting dalam menghadapi dinamika digital. Keutuhan diri tidak hanya mencakup aspek lahiriah (dohir) seperti perilaku dan penampilan, tetapi juga aspek batiniah yang meliputi pikiran, perasaan, akal, dan hati.

Ketika kedua aspek tersebut berjalan selaras, individu dinilai akan lebih mampu menghadapi tekanan sekaligus tetap memiliki arah hidup yang jelas.

Lebih lanjut, peserta juga diajak untuk lebih bijak dalam beraktivitas di ruang digital. Generasi muda diharapkan mampu memilah informasi yang dikonsumsi maupun dibagikan, serta memahami dampak dari setiap aktivitas digital yang dilakukan.

Dengan demikian, ruang digital tidak hanya menjadi tempat konsumsi informasi, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan diri yang sehat dan produktif.
Ketua PAC IPNU Jabon, M. Imam Sufajar, menambahkan bahwa upaya menjaga keutuhan diri tidak bisa dilakukan secara individu semata, melainkan membutuhkan kesadaran kolektif.
“Ruang digital yang sehat harus dibangun bersama, dengan sikap bijak dan saling menguatkan,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, IPNU-IPPNU Jabon berharap generasi muda tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menjaga arah hidup, menemukan makna, serta memberikan kontribusi positif di tengah derasnya arus digital yang terus berkembang. (fj)

Bulog dan 100 Infrastruktur Pascapanen: Pembelajaran dari Masa Lalu

Oleh Khudori

Perum Bulog segera merealisasikan penyediaan 100 infrastruktur pascapanen (IPP). Secara politik dan teknis, persetujuan dan dukungan dari pemerintah sudah di tangan. Secara politik, pembangunan IPP dilegitimasi melalui Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026 tentang Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional. Anggaran Rp5 triliun sudah tersedia. Bahkan, rencana 100 titik tempat IPP berdiri pun sudah disetujui oleh pemerintah.

Seperti dijelaskan oleh Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani, jenis infrastruktur yang dibangun bervariasi. Mulai dari gudang berkapasitas 1.000-3.500 ton hingga fasilitas tambahan seperti pengering (dryer), rice milling unit, dan fasilitas pengemasan di daerah dengan produksi tinggi. IPP, mengacu Perpres 14/2026, mencakup sarana dan prasarana pengadaan, pengelolaan, penyaluran, dan pelayanan.

Fasilitas pengadaan difokuskan pada kegiatan awal seperti pengeringan padi dan jagung, penggilingan padi, serta pengolahan beras dan turunannya. Adapun sarana pengelolaan diarahkan untuk penyimpanan berbagai komoditas pangan, mulai dari biji-bijian, hortikultura, hingga daging, yang dilengkapi dengan sistem mekanisasi dan otomatisasi, baik dalam bentuk gudang khusus maupun gudang multifungsi.

Sarana penyaluran ditujukan untuk mengatur arus distribusi, memperlancar akses, dan memastikan pemerataan pasokan pangan secara nasional. Lalu, sarana pelayanan berfungsi sebagai pendukung operasional dan teknis guna memastikan seluruh sistem infrastruktur pangan berjalan optimal. Nantinya, penyediaan IPP dilakukan melalui renovasi/revitalisasi, pembangunan prasarana, penambahan sarana, dan/atau pembelian.

Penyediaan IPP akan melengkapi infrastruktur yang dimiliki BULOG. BULOG adalah perusahaan yang (sangat) besar: memiliki 26 pimpinan wilayah, 101 cabang, 474 kompleks gudang dengan 1.545 unit berkapasitas lebih 3,8 juta ton, 10 penggilingan padi, 7 rice to rice, 2 unit corn drying center, 4.250 pegawai, dan terhubung secara digital (meski belum penuh). Tidak banyak korporasi memiliki ‘kekuatan’ sebesar ini.

Dengan profil seperti itu, BULOG potensial menjadi perusahaan raksasa rantai pasok pangan, terutama beras dan pangan pokok lain, dengan layanan terpercaya dan prima untuk memberikan kesejahteraan masyarakat (luas). Kapasitas ini amat mendukung untuk menjalankan penugasan pelayanan publik (PSO) dari pemerintah dan melakukan fungsi komersial sekaligus secara bersamaan. Kedua fungsi ini bisa saling melengkapi.

Masalahnya, tugas PSO seringkali bersifat ad hoc, mendadak, tidak menentu, tidak berkelanjutan, dan seringkali situasinya sudah sulit dikendalikan. Misalnya, harga suatu komoditas pangan sudah terlanjur tinggi. Kalau pun BULOG melakukan intervensi dengan operasi pasar misalnya, ini tidak ubahnya petugas pemadam kebakaran. Selain bersifat reaktif, keberhasilannya sulit dipastikan. Berbagai sumber daya (manusia, waktu, uang, dan lainnya) sudah dikeluarkan. Masalahnya, ketika diaudit berbagai sumber daya yang sudah dikeluarkan itu tidak selalu diganti. BULOG pun tekor.

Ketidakmampuan BULOG memupuk keuntungan membuat korporasi sulit melakukan investasi. Baik investasi SDM maupun infrastruktur pendukung. Sebagian besar gudang BULOG, misalnya, adalah bangunan yang didirikan di era Orde Baru. Infrastruktur lainnya, seperti gudang modern, 10 penggilingan padi, 7 rice to rice, dan 2 unit corn drying center dibangun dari penyertaan modal negara (PMN) Rp2 triliun pada 2016. Sesuai mandat PP Nomor 70/2016, PMN ini untuk memperbaiki struktur permodalan dan
meningkatkan kapasitas BULOG dalam penyimpanan dan pengelolaan komoditas pangan.

Rizal Ramdhani menerangkan, penentuan 100 lokasi IPP berdasarkan potensi wilayah, terutama di sentra produksi pangan seperti Jawa, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. IPP juga menyasar wilayah terpencil dan daerah tertinggal, seperti Pulau Morotai dan Natuna. Prioritas juga untuk daerah yang belum memiliki gudang BULOG. Selain pemerataan infrastruktur juga memastikan distribusi dan stok pangan.

Mengacu Pasal 3 Ayat 7 Perpres 14/2026, IPP dituangkan dalam studi kelayakan sederhana yang ditetapkan BULOG setelah mendapatkan pertimbangan teknis Kementerian Pertanian. BULOG juga melakukan kajian kelayakan finansial, sebelum dipilih konsultan, termasuk pelaksana. Penyediaan 100 IPP adalah proyek kolosal dengan anggaran besar. Oleh karena itu, selain didasarkan pada rencana cadangan pangan ke depan, juga perlu menimbang kondisi IPP eksisting dan variasi harga pangan.

Terkait hal itu, sebaiknya BULOG membuka-buka kembali pembelajaran dari pemanfaatan PMN Rp2 triliun yang dikucurkan pada 2015-2016. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2023, hingga paruh pertama 2022 realisasi proyek secara fisik baru 38,67%. BPK mencatat, realisasi terhambat karena kontraktor tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak. Juga ada keterlambatan pekerjaan kontraktor, perselisihan nilai kontrak, serta tertundanya proyek gudang modern di Surabaya dan Makassar.

Ini terjadi karena, pertama, kebutuhan pembangunan infrastruktur pada saat itu hanya didasarkan kajian internal BULOG. Kantor Pusat BULOG mendata keinginan, bukan kebutuhan, masing-masing kantor wilayah BULOG. Apabila dikroscek ke kantor cabang BULOG belum tentu satu suara dengan kantor wilayah. Penentuan titik dengan kajian seadanya ini lalu diketok palu oleh DPR hingga terbitlah PP 70/2016. Ini yang menjadi dasar Kementerian BUMN menyetujui jenis, kapasitas dan lokasi infrastruktur.

Kedua, pembangunan berlarut-larut karena vendor tidak berani membangun tanpa ada studi kelayakan (feasibility study/FS). Akhirnya, FS dilakukan untuk sekitar 52 lokasi. Hasilnya: banyak lokasi tidak layak. Antara lain lahan tempat membangun ada di bukit berbatuan, lahan yang terpotong sungai, dan lainnya. Ini rerata terjadi pada lahan hibah dari pihak lain, salah satunya dari pemda. BULOG kemudian mencari lahan lain, membuat FS baru, dan persetujuan ulang ke Kementerian BUMN.

Peluang lokasi tidak layak bangun sangat mungkin terulang pada rencana 100 IPP kali ini. Sebab, sebanyak 52 IPP berada di lahan milik BULOG, 48 sisanya ada di tanah hibah pemda. Lokasi tidak tepat juga bisa terjadi ketika dasar pendirian hanya asumsi. Untuk kasus PMN 2015-2016, ini antara lain terjadi pada gudang kedelai yang dibangun BULOG di Sidoarjo dan Banyumas. Di dua lokasi itu tidak ada produksi kedelai. Kalau sumber kedelainya impor, apakah juga tepat gudang berdiri di sana?

Berpijak dari hal itu, sebaiknya BULOG (dan pemerintah) tidak mengulangi kejadian PMN 2015-2016. Oleh karena itu, sebaiknya dibuat FS terlebih dahulu baru ditentukan titik IPP. Agar lokasi dan jenis IPP yang dibangun benar-benar presisi. Tidak bolak-balik seperti di masa lalu karena terus berubah. Namun demikian, menilik Perpres 14/2026 yang namanya saja ada kata “Percepatan”, usulan agar tidak mengulang kejadian di masa lalu sepertinya tidak akan terwujud. Jika demikian, 100 IPP yang digadang-gadang segera tersedia itu mungkin baru selesai 10 tahun kemudian.