Sampai Kapan pun, PPP Tetap Dukung Perjuangan Palestina

Jakarta, Berdampak.net – Mencermati perkembangan dinamika politik dan keamanan di Timur Tengah dewasa ini, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan sikap untuk selalu mendukung perjuangan bangsa Palestina sampai kapanpun.

Pernyataan tersebut mencerminkan sikap politik yang selama ini konsisten diperlihatkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.

Menurut Ketua Umum PPP, Mardiono, dalam konteks politik dan kemanusiaan, dukungan terhadap Palestina umumnya didasari oleh beberapa hal.

Pertama, pembelaan terhadap kemerdekaan. Dimana mendukung hak bangsa Palestina untuk menentukan nasib sendiri (self-determination) dan terbebas dari pendudukan, sesuai dengan prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional.

Kedua, solidaritas kemanusiaan. Keprihatinan terhadap dampak konflik yang berkepanjangan terhadap warga sipil, serta dukungan terhadap upaya perdamaian yang adil.

Ketiga, nilai konstitusional. “Dimana sikap ini juga selaras dengan amanat Pembukaan UUD 1945 yang menentang segala bentuk penjajahan di dunia,” ujarnya.

Dukungan dari berbagai elemen masyarakat dan partai politik di Indonesia, termasuk PPP, menjadi bagian dari upaya diplomasi dan solidaritas global untuk mendorong terciptanya solusi dua negara yang diakui secara internasional.

Dan menjelang 17 Ramadhan, PPP mendoakan agar Ummat Islam di tanah air dapat menjalankan ibadah puasa dengan khusu dan mohon maaf lahir bathin. (fj)

Silaturahmi dan Buka Puasa MENPANRB Bersama Komisi II DPR RI dan Keluarga Besar HMI dan Kahmi se-Provinsi Jawa Timur

Surabaya, Berdampak.net — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini hadir dan menyampaikan tausiyah pada acara Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Komisi II DPR RI bersama keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Korps Alumni HMI (KAHMI) se-Provinsi Jawa Timur yang digelar di Surabaya, Jumat malam.

Dalam sambutannya, Menteri Rini menekankan bahwa reformasi birokrasi selama ini sering dipahami hanya sebagai perbaikan sistem, penguatan tata kelola, peningkatan profesionalisme, serta percepatan pelayanan publik. Namun, ia mengingatkan bahwa momentum Ramadan yang sarat nilai introspeksi mengajak aparatur untuk merenung lebih jauh: keberhasilan reformasi birokrasi pada hakikatnya sangat ditentukan oleh karakter pelaksana di lapangan. Menurut Rini, puasa bukan sekadar ritual ibadah, melainkan kesempatan untuk menanamkan integritas, kedisiplinan, dan kejujuran sebagai pondasi reformasi birokrasi yang berkelanjutan.

Acara tersebut dihadiri antara lain Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, para Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, Staf Khusus Menteri Bidang Politik Pemerintah dan Isu Keamanan Nasional Kementerian PANRB Donny Adityawarna, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Aba Subagja, serta para mitra kerja Komisi II DPR RI.

Silaturahmi dan buka puasa bersama ini menjadi wadah dialog antarlegislatif, eksekutif, dan organisasi kemasyarakatan untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan berintegritas. (fj)

RS Graha Sehat Salurkan Bantuan Sembako untuk 60 Warga Gebangan Terdampak Banjir

Probolinggo, Berdampak.net – Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana, RS Graha Sehat Kraksaan menggelar kegiatan bakti sosial dengan menyalurkan bantuan sembako kepada 60 warga di wilayah Gebangan yang terdampak banjir.

Kegiatan ini merupakan respon nyata RS Graha Sehat terhadap kondisi masyarakat yang masih berupaya bangkit setelah banjir yang melanda wilayah tersebut. Bantuan yang diberikan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga dan meringankan beban yang mereka rasakan.

Tim RS Graha Sehat hadir langsung di tengah masyarakat untuk menyerahkan bantuan secara simbolis maupun langsung kepada warga. Kehadiran tersebut tidak hanya membawa bantuan material, tetapi juga menjadi bentuk dukungan moral bagi warga yang terdampak.

Plt Direktur RS Graha Sehat, dr. Rizky Pramudya, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen rumah sakit dalam menjalankan tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

“Kami memahami bahwa bencana banjir membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami berharap bantuan yang diberikan dapat sedikit meringankan beban warga dan menjadi wujud nyata kepedulian kami sebagai bagian dari masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa RS Graha Sehat tidak hanya memiliki tanggung jawab dalam pelayanan kesehatan, tetapi juga memiliki peran sosial untuk hadir dan berkontribusi dalam situasi kemanusiaan.

Warga Gebangan menyambut baik kegiatan tersebut dan menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan. Bantuan sembako yang diterima dinilai sangat membantu, terutama dalam masa pemulihan pasca bencana.

Kegiatan ini menjadi cerminan nilai yang dipegang RS Graha Sehat, bahwa pelayanan tidak selalu terbatas pada ruang perawatan, tetapi juga hadir dalam bentuk kepedulian dan solidaritas kepada masyarakat.

Melalui kegiatan ini, RS Graha Sehat menegaskan komitmennya untuk terus hadir dan berkontribusi bagi masyarakat, terutama dalam situasi yang membutuhkan kepedulian bersama.

RS Graha Sehat
Tulus Melayani, Hadir untuk Sesama

Paguyuban Jeep dan Peran Pentingnya untuk Wisata Bromo

Probolinggo – Paguyuban Jeep memiliki peran penting dalam mendukung keamanan dan kenyamanan wisatawan di kawasan Gunung Bromo. Tidak hanya sebagai pengantar wisata, para driver jeep juga sering menjadi pihak pertama yang membantu wisatawan ketika ada kendala di lapangan.

Pasca hilangnya koper di area wisata Bromo, kewaspadaan bersama perlu ditingkatkan. Di sinilah peran paguyuban semakin terasa, karena mereka berada langsung di lapangan dan berinteraksi dengan pengunjung setiap hari.
Sebagai langkah sederhana, wisatawan disarankan memarkir kendaraan di tempat yang sudah disediakan secara resmi, seperti area parkir yang ditentukan, hotel tempat menginap, atau basecamp milik pemilik jeep. Hal ini untuk mengurangi risiko kehilangan atau hal-hal yang tidak diinginkan.
Dengan kerja sama yang baik antara paguyuban, pengelola, dan wisatawan, kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru bisa tetap menjadi destinasi yang aman dan nyaman untuk semua.

Setahun Kepemimpinan Bupati Probolinggo, Fraksi NasDem Beri Catatan Evaluatif

Probolinggo, Berdampak.net — Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Bupati Probolinggo, Fraksi Partai NasDem di DPRD Kabupaten Probolinggo menyampaikan refleksi dan evaluasi terhadap jalannya pemerintahan di Kabupaten Probolinggo.
Ketua Fraksi NasDem, H. Andi Suryanto Wibowo, menegaskan bahwa pihaknya mengapresiasi berbagai langkah yang telah dijalankan pemerintah daerah selama setahun terakhir.

Namun, ia mengingatkan agar seluruh program dan kebijakan tetap berpegang pada visi-misi serta janji politik yang telah disampaikan kepada masyarakat.
Menurutnya, realisasi program harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah serta skala prioritas pembangunan.

Ia juga menekankan pentingnya keberpihakan pada kebutuhan masyarakat, terutama dalam penanganan persoalan infrastruktur, kesejahteraan, dan kebencanaan.

Fraksi NasDem menyatakan komitmennya untuk terus mengawal jalannya pemerintahan melalui fungsi pengawasan dan dukungan terhadap kebijakan yang pro-rakyat demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. (fj)

Analisis Kritis Pemekaran “Bone Selatan” Untuk Kemakmuran Warganya

Makassar, Berdampak.net –Pemekaran wilayah menjadi daerah otonomi baru, dalam hal ini pemekaran dari kabupaten Bone menjadi Bone dan “Bone Selatan”, adalah kebijakan yang bertujuan mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan.

Dalam sebuah riset menyebutkan analisis pentingnya pemekaran “Bone Selatan” untuk kemakmuran warganya, yang dilihat dari berbagai aspek yakni:

Pertama, pendekatan pelayanan publik. Dimana akses masyarakat yang lebih mudah dengan ibu kota kabupaten yang lebih dekat, warga tidak perlu menempuh jarak jauh ke Watampone (ibu kota Kabupaten Bone) untuk mengurus administrasi (seperti KTP, akta, izin usaha, layanan kesehatan, dan pendidikan).

Selain itu, pelayanan lebih cepat dan tepat. Dimana birokrasi yang lebih kecil diharapkan dapat mengurangi prosedur yang berbelit dan meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan warga.

Aspek kedua pemerataan pembangunan. Hal ini memungkinkan fokus pembangunan yang spesifik. Selama ini, pembangunan mungkin terkonsentrasi di wilayah inti (Bone utara/tengah). Pemekaran memungkinkan pemerintah Bone Selatan merancang program pembangunan yang sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, atau pariwisata di pesisir selatan.

Selain itu, alokasi anggaran yang langsung. Dana Otonomi Khusus (jika ada), Dana Perimbangan, dan APBD akan dikelola langsung oleh pemerintah Bone Selatan, sehingga anggaran dapat dialokasikan secara lebih tepat sasaran untuk infrastruktur, jalan, irigasi, listrik, dan air bersih di wilayah selatan.

Aspek ketiga, adalah penguatan identitas dan partisipasi politik. Dimana masyarakat Bone Selatan akan memiliki wakil dan pemimpin yang dipilih langsung dan memahami konteks lokal secara mendalam.

Selain itu, partisipasi masyarakat yang lebih besar yang diwujudkan dengan pemerintahan yang lebih dekat, masyarakat lebih mudah terlibat dalam perencanaan pembangunan (misalnya melalui musrenbang), sehingga kebijakan lebih aspiratif.

Aspek keempat, stimulus ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Dalam hal ini ibu kota kabupaten baru akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, menarik investasi, mendorong usaha lokal, dan menciptakan lapangan kerja.

Selain itu, dengan otonomi maka “Bone Selatan” dapat lebih leluasa mengelola dan memasarkan hasil bumi, mendorong industrialisasi berbasis lokal (seperti pengolahan hasil pertanian/perkebunan), serta mengembangkan sektor pariwisata pantai dan bahari.

Aspek kelima, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dalam kaitan ini, pendidikan dan kesehatan yang lebih terjangkau. Pembangunan sekolah dan fasilitas kesehatan (puskesmas, rumah sakit) yang lebih merata akan meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas warga.

Selain itu, pemerintah daerah dapat merancang program pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar lokal.

Meskipun demikian, hasil riset tersebut juga mengungkapkan adanya tantangan yang perlu diantisipasi. Yakni kesiapan aparatur dan kelembagaan. Karena itu, disarankan perlunya pembentukan struktur pemerintah yang efektif dan bebas dari pola birokrasi lama yang tidak efisien.

Kemudian tantangan terkait kemandirian keuangan. Daerah baru harus mampu mengelola keuangan dan mengurangi ketergantungan pada pusat atau provinsi dalam jangka menengah-panjang.

Selain itu, potensi konflik sosial. Misalnya, terkait penentuan ibu kota atau pembagian aset antara kabupaten induk dan hasil pemekaran. Dan awal pemekaran, biasanya fasilitas pemerintahan dan infrastruktur masih terbatas, butuh waktu untuk membenahinya.

Hasil riset tersebut memberikan kesimpulan bahwa pemekaran Bone Selatan memiliki potensi sangat besar untuk meningkatkan kemakmuran warga jika dikelola dengan prinsip good governance, transparansi, dan perencanaan yang matang.

Adapun kunci keberhasilannya terletak pada kepemimpinan yang visioner dan bersih di daerah baru, lalu partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal Pembangunan, perencanaan strategis berbasis data dan potensi lokal dan terakhir kerja sama yang baik dengan kabupaten induk dan pemerintah provinsi/pusat.

Jika semua prasyarat itu dilakukan dengan tepat, pemekaran bukan hanya soal pembagian wilayah, tetapi bisa menjadi katalisator untuk pemerataan, keadilan, dan percepatan kesejahteraan bagi masyarakat “Bone Selatan” yang mungkin selama ini merasa terpinggirkan dalam pembangunan. (fj)