Aksi Nyata Pelajar Tengger, SDN Sapikerep 1 Bersihkan Bromo Pasca Kasada

Probolinggo, Berdampak.net – Puluhan siswa SD Negeri Sapikerep 1 Sukapura bersama guru dan pendamping melaksanakan kegiatan “Karya Aksi Nyata: Clean Up Pasca Yadnya Kasada” di kawasan Lautan Pasir Gunung Bromo. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian generasi muda terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan setelah pelaksanaan ritual adat Yadnya Kasada.

Dengan penuh semangat, para siswa bergotong royong memungut sampah yang masih tersisa di area wisata Bromo. Sampah yang berhasil dikumpulkan didominasi plastik, kemasan makanan, dan berbagai jenis sampah lainnya yang berpotensi mencemari kawasan konservasi tersebut.

Aksi ini sekaligus menjadi sarana pendidikan karakter bagi para siswa untuk menanamkan nilai tanggung jawab, cinta lingkungan, serta kepedulian terhadap destinasi wisata yang menjadi kebanggaan masyarakat Tengger. Kegiatan bersih-bersih pasca Yadnya Kasada juga sejalan dengan berbagai gerakan pelestarian lingkungan yang rutin dilakukan oleh masyarakat, relawan, dan pengelola kawasan Bromo setelah perayaan adat tersebut.

Kepala sekolah dan para pendamping berharap kegiatan ini mampu menginspirasi masyarakat dan wisatawan agar lebih sadar dalam menjaga kebersihan kawasan Gunung Bromo. Melalui aksi sederhana namun nyata ini, para siswa menunjukkan bahwa menjaga alam dapat dimulai sejak usia dini. (fj)

Peringati Hari Bumi 2026, Bupati, Stake Holder dan Masyarakat Situbondo Hijaukan Wilayah Rawan dengan 20 Ribu Bibit Pohon

Situbondo, Berdampak.net – Momentum Hari Bumi 2026 dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo untuk memperkuat komitmen pelestarian lingkungan. Dalam rangka gerakan Selamatkan Bumi, sebanyak 20 ribu bibit pohon ditanam di sejumlah titik yang tergolong rawan bencana.

Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo yang akrab disapa Mas Rio menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar agenda seremonial tahunan. Menurutnya, penanaman pohon merupakan langkah konkret dan berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan alam sekaligus meminimalisir risiko bencana.

Mas Rio juga menyoroti bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir berdampak langsung terhadap meningkatnya potensi banjir. Karena itu, ia menilai rehabilitasi hutan dan lahan menjadi kebutuhan mendesak yang harus dilakukan bersama-sama.

“Ini bukan soal siapa yang memimpin. Ini soal komitmen kita terhadap alam. Kita hidup dari alam, maka kita juga harus memberi kembali kepada alam,” ujar Mas Rio.

Ia menambahkan, gerakan penyelamatan bumi tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah namun perlu Peran aktif masyarakat dan stake holder termasuk pengusaha, Perusahaan yang dinilai menjadi kunci agar upaya pelestarian lingkungan berjalan secara berkelanjutan.
“Kalau kita ingin bumi ini tetap lestari, maka harus dimulai dari diri sendiri. Kesadaran individu dan semua lapisan itu yang paling utama,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Situbondo, Sandy Hendrayono, menjelaskan bahwa program penanaman 20 ribu pohon ini menyasar sekitar 20 hektare lahan yang tergolong rawan bencana, seperti banjir dan longsor.

Sandy menuturkan, pemilihan jenis tanaman disesuaikan dengan kondisi geografis tiap wilayah. Untuk area daerah aliran sungai (DAS), ditanam jenis pohon berakar kuat seperti bambu dan trembesi guna menahan erosi. Adapun untuk lahan milik warga, pihaknya mendorong penanaman pohon produktif, seperti durian, alpukat, mangga, dan petai, agar masyarakat memperoleh nilai tambah ekonomi. Dia juga menegaskan bahwa program tidak berhenti pada proses penanaman, Pemkab akan melakukan pengawasan dan perawatan berkala, termasuk penyulaman apabila ada tanaman yang tidak tumbuh optimal. Keberhasilan program, katanya, sangat bergantung pada perawatan, sehingga masyarakat dilibatkan untuk ikut menjaga dan merawat pohon yang telah ditanam.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Situbondo berharap upaya penghijauan mampu menekan potensi bencana sekaligus membangun kesadaran kolektif semua lapisan masyarakat dalam menjaga lingkungan demi masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. (fiq)

Pemerintah Kecamatan Gending Gandeng PT POMI Gelar Pelatihan Bank Sampah

Probolinggo, Berdampak.net – Pemerintah Kecamatan Gending berkolaborasi dengan PT POMI–Paiton Energy menggelar pelatihan bank sampah dan kewirausahaan berbasis bank sampah di Recreation Hall POH 1, Jalan Raya Surabaya–Situbondo Km 141 Paiton Kabupaten Probolinggo, Kamis dan Jum’at (12-13/2/2026).

Kegiatan ini diikuti 85 peserta dengan melibatkan unsur PKK Kecamatan Gending (Ketua, Sekretaris dan Ketua Pokja III), kader lingkungan dan/atau calon pengurus bank sampah desa, perwakilan unit usaha BUMDes, Komunitas Alam Hijau, unsur Pramuka, perwakilan Puskesmas (sanitasi lingkungan dan promosi kesehatan), organisasi kemasyarakatan (Muslimat dan Fatayat), dunia usaha (PT Sasa Inti Gending dan PT Sinergi Gula Nusantara/PG Gending) serta unsur pendidikan dari SMAN 1 Gending, SMKN 1 Gending dan SMPN 1 Gending.

Pelatihan bank sampah dan kewirausahaan berbasis bank sampah ini dihadiri oleh Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Probolinggo Ning Umi Haniah Fahmi AHZ, Manager Human Capital Facilities and Community (HCFC) PT POMI Rochman Hidayat, Facility Supervisor Erfin Budianto, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Probolinggo Jurianto, Camat Gending Winda Permata Erianti serta perwakilan Puskesmas Gending.

Manager HCFC PT POMI Rochman Hidayat menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terbangun dalam momentum peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) tersebut.

“Kami berterima kasih karena kegiatan ini tidak kami laksanakan sendiri, tetapi didukung oleh berbagai stakeholder, termasuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo dan para mitra,” ujarnya.

Rochman menegaskan persoalan sampah bukan hanya isu daerah, melainkan juga menjadi perhatian serius di lingkungan perusahaan. Melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dan program lingkungan lainnya, PT POMI berupaya memastikan pengelolaan sampah berjalan sesuai regulasi dan prinsip keberlanjutan.

“Kami diminta oleh pemerintah dan KLHK untuk melihat sampah bukan hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi sebagai komitmen berkelanjutan. Setiap bulan kami wajib melaporkan neraca sampah, mulai dari jumlah yang diolah hingga yang dibuang ke TPA. Jika rasionya tidak seimbang, itu menjadi catatan penting bagi kami,” tegasnya.

Ia menambahkan, saat ini perusahaan dituntut mampu mengurangi pembuangan sampah ke TPA hingga 30–40 persen melalui pengelolaan mandiri. Berbagai inisiatif telah dijalankan, mulai dari pelatihan eco enzyme, pembuatan kompos, budidaya maggot hingga pengembangan perikanan berbasis hasil olahan sampah.

“Dulu mungkin 100 persen sampah langsung ke TPA. Sekarang tidak bisa lagi seperti itu. Kami sudah menginisiasi pengelolaan di kompleks perusahaan, termasuk di PLTU. Harapannya, kegiatan hari ini dan penguatan bank sampah bisa menjadi role model baru di Kabupaten Probolinggo,” harapnya.

Sementara Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Probolinggo Ning Umi Haniah Fahmi AHZ menegaskan isu lingkungan hidup kini telah menjadi isu global yang menentukan masa depan peradaban manusia.
“Persoalan sampah, perubahan iklim, pencemaran air dan tanah serta menurunnya kualitas lingkungan hidup adalah tantangan nyata yang kita hadapi bersama,” katanya.

Menurut Ning Hani, sampah tidak selalu menjadi masalah apabila dikelola dengan baik. “Sampah sering dipandang sebagai masalah. Namun jika dikelola dengan baik, sampah dapat menjadi sumber daya ekonomi. Di sinilah pentingnya bank sampah dan kewirausahaan berbasis sampah,” jelasnya. (fiq)

Erupsi Gunung Semeru: Status Awas dan Ancaman APG

Lumajang, Berdampak.net – Gunung Semeru di Jawa Timur kembali menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik yang signifikan, mempertahankan statusnya pada level tertinggi, yaitu Level IV (Awas).

Erupsi masif yang dimulai sejak 19 November 2025 terus berlanjut hingga saat ini, Selasa 25 November 2025, dengan beberapa kali letusan pagi hari yang menghasilkan kolom abu setinggi hingga 1.000 meter.

Ancaman terbesar yang diwaspadai adalah Awan Panas Guguran (APG) dan guguran lava pijar. Oleh karena itu, masyarakat dilarang keras melakukan aktivitas apa pun di sektor tenggara sepanjang aliran Besuk Kobokan, serta di sekitar sungai/lembah yang berhulu di puncak Semeru, mengingat bahaya luapan lahar, terutama saat musim hujan.

Dampak dari aktivitas Semeru ini sangat terasa. Tiga warga dilaporkan mengalami luka berat akibat erupsi dan kini tengah menjalani perawatan intensif di RSUD Dr. Haryoto, Lumajang. Jumlah jiwa yang mengungsi telah mencapai ratusan orang, yang tersebar di sejumlah titik pengungsian di Lumajang dan sekitarnya.

Kerusakan fisik pun meluas, mencakup ratusan unit rumah warga yang rusak parah di desa-desa, serta kerusakan pada lahan pertanian hingga lebih dari 200 hektare. Selain itu, banyak hewan ternak yang menjadi korban dan infrastruktur listrik terganggu.

Mengingat kondisi ini, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Alam. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengeluarkan imbauan keras agar masyarakat tidak beraktivitas dalam radius bahaya yang ditetapkan, terutama di sepanjang lembah dan aliran sungai yang berhulu di puncak Semeru.

Saat ini, upaya penanganan darurat melibatkan TNI, Polri, BNPB, dan relawan untuk evakuasi, penyaluran bantuan logistik, serta pemberian dukungan psikososial (trauma healing) bagi para pengungsi. (tim)

Ramadan di Indonesia: Harmoni Spiritual, Tradisi, dan Wisata dalam Keberagaman

oleh: Fajar Satrio (Pegiat Pariwisata Probolinggo)

Berdampak.net – Puasa Ramadan bagi penduduk Indonesia bukan sekadar menahan diri dari makan dan minum. Ia adalah perjalanan spiritual yang mendalam, sebuah kesempatan untuk introspeksi diri, meningkatkan ketakwaan, dan mempererat hubungan dengan Sang Pencipta. Hakikat puasa tercermin dalam setiap ibadah yang dijalankan dengan khusyuk, setiap sedekah yang diberikan dengan ikhlas, dan setiap doa yang dipanjatkan dengan penuh harap. Di tengah kesibukan duniawi, Ramadan menjadi oase penyejuk jiwa, mengingatkan kita akan tujuan hidup yang lebih luhur.

Keunikan Ramadan di Indonesia semakin terasa dengan beragamnya tradisi yang mengakar kuat di berbagai daerah. Dari Sabang hingga Merauke, setiap suku dan budaya memiliki cara tersendiri dalam menyambut dan memeriahkan bulan suci ini. Ada tradisi membangunkan sahur dengan tabuhan bedug, pasar Ramadan yang menjajakan aneka kuliner khas, hingga kegiatan sosial yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Keragaman ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, yang ingin merasakan pengalaman Ramadan yang otentik dan berkesan.

Fenomena wisata Ramadan di Indonesia semakin populer dari tahun ke tahun. Masjid-masjid bersejarah seperti Masjid Istiqlal di Jakarta atau Masjid Agung Jawa Tengah di Semarang menjadi destinasi favorit untuk beribadah dan menikmati suasana religius. Selain itu, banyak daerah yang menawarkan paket wisata khusus Ramadan, seperti wisata kuliner halal, wisata religi ke makam para wali, atau wisata budaya yang menampilkan seni pertunjukan Islami. Wisata Ramadan tidak hanya memberikan pengalaman spiritual, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan ekonomi masyarakat setempat.

Namun, di balik gemerlap wisata Ramadan, kita tidak boleh melupakan esensi dari ibadah puasa itu sendiri. Terkadang, euforia Ramadan justru membuat kita terjebak dalam konsumerisme dan hedonisme. Kita cenderung lebih fokus pada persiapan makanan dan minuman yang mewah, berbelanja pakaian baru, atau menghabiskan waktu di tempat-tempat hiburan. Padahal, Ramadan adalah waktu yang tepat untuk mengurangi konsumsi, meningkatkan kepedulian sosial, dan memperbanyak amal ibadah.

Oleh karena itu, mari jadikan Ramadan di Indonesia sebagai momentum untuk mengharmonisasikan antara spiritualitas, tradisi, dan wisata. Kita dapat menikmati keindahan tradisi dan wisata Ramadan tanpa melupakan hakikat puasa yang sebenarnya. Dengan begitu, Ramadan tidak hanya menjadi bulan yang penuh berkah bagi diri sendiri, tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Semoga Ramadan tahun ini membawa kedamaian, kebahagiaan, dan keberkahan bagi seluruh penduduk Indonesia.

Mengurangi Sampah Plastik, Pentingnya Kebijakan dan Kesadaran Masyarakat

Ditulis oleh Ainur Rofiq
Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Lingkungan dan Pembangunan UB.

Berdampak.net – Di sebuah minimarket, seorang pelanggan tampak ragu ketika kasir menanyakan apakah ia ingin membeli kantong plastik. Setelah mengetahui bahwa kantong plastik tidak lagi diberikan secara gratis, ia memilih memasukkan belanjaannya ke dalam tas kain yang dibawanya sendiri. Meski awalnya terasa asing, kebiasaan ini perlahan mulai diterima sebagai bagian dari perubahan menuju gaya hidup yang lebih ramah lingkungan.
Fenomena seperti ini semakin umum terjadi sejak kebijakan kantong plastik berbayar diterapkan di berbagai pusat perbelanjaan. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi plastik sekali pakai yang selama ini digunakan secara berlebihan. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi guna mendukung upaya ini, seperti Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.6/MENLHK/PSLB3/PLB.0/5/2022, yang membatasi penggunaan kantong plastik di pusat perbelanjaan dan pasar tradisional. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menargetkan pengurangan sampah sebesar 30% pada tahun 2025. 
Meski demikian, kebijakan ini masih menghadapi tantangan besar. Tidak semua masyarakat siap dengan perubahan ini. Di banyak pasar tradisional dan toko kelontong, kantong plastik tetap diberikan secara gratis dan digunakan tanpa batas. Beberapa pihak bahkan menganggap kebijakan ini sebagai beban tambahan bagi konsumen, tanpa solusi nyata dalam pengelolaan sampah plastik yang lebih luas. Sehingga untuk mengawalinya mendapatkan tantangan dari banyak lapisan Masyarakat yang tersebar di media sosial yang berupa ungkapan kekecewaan, ajakan provokasi bahkan lebih kepada kampanye hitam terhadap para pelaku usaha minimarket dan supermarket.
Padahal, persoalan sampah plastik telah menjadi krisis lingkungan yang serius. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia menghasilkan sekitar 68 juta ton sampah per tahun, dan sekitar 18% di antaranya adalah sampah plastik. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah ini akan berakhir di sungai dan laut, mencemari ekosistem serta mengancam keberlangsungan biota laut. Lebih buruk lagi, plastik yang terurai menjadi mikroplastik bisa masuk ke dalam rantai makanan manusia dan berisiko menimbulkan dampak kesehatan.
Masalah pencemaran plastik terlihat jelas di berbagai sungai di Indonesia. Banyak aliran sungai dipenuhi sampah domistik dan plastik, menyebabkan penurunan kualitas air dan terganggunya ekosistem. Beberapa sungai bahkan masuk dalam daftar perairan paling tercemar akibat limbah yang terus menumpuk. Selain merusak lingkungan, kondisi ini memperbesar risiko banjir karena sampah yang menyumbat aliran air dan sistem drainase. Situasi ini menunjukkan bahwa kebijakan kantong plastik berbayar saja tidak cukup, melainkan harus diiringi dengan perubahan pola konsumsi (kemasan) dan pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab di tingkat semua lapisan masyarakat. Selain itu perlu dilakukannya pendampingan, sosialisasi, mitigasi terhadap pengelolaan sampah plastic yang baik untuk mengurangi timbunan di tempat pembuangan akhir (TPA). 
Secara penerapan hukum, Indonesia telah memiliki landasan kuat dalam pengelolaan sampah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menegaskan bahwa tanggung jawab pengelolaan sampah ada pada semua pihak, termasuk pemerintah, produsen, dan masyarakat. Selain itu, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 mewajibkan setiap produsen untuk mengurangi sampah plastik dalam produk mereka melalui masterplan kegiatan berusaha yang lebih jelas.
Meskipun berbagai regulasi telah diterapkan, pelaksanaannya masih belum maksimal. Pengawasan terhadap produsen plastik sekali pakai masih lemah, sehingga banyak perusahaan enggan beralih ke kemasan yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, sistem daur ulang di Indonesia masih belum berkembang secara optimal, dengan tingkat daur ulang plastik yang hanya sekitar 10% dari total produksi sampah plastik. Akibatnya, sebagian besar limbah plastik berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA) atau mencemari lingkungan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan peningkatan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah plastik, baik di tingkat industri maupun masyarakat. Edukasi yang berkelanjutan tentang pentingnya memilah sampah, mendukung daur ulang, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dapat membantu membangun kesadaran kolektif dalam mengatasi permasalahan ini.
Di berbagai daerah, masyarakat dan komunitas lokal semakin aktif berinovasi dalam menangani permasalahan sampah plastik. Salah satu inisiatif yang terus berkembang adalah gerakan bank sampah, yang memungkinkan warga menukarkan limbah plastik dengan insentif ekonomi, seperti uang tunai atau kebutuhan pokok. Program ini tidak hanya berkontribusi pada pengurangan volume sampah plastik, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Untuk meningkatkan efektivitasnya, berbagai kelompok masyarakat (POKMAS), Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), dan Karang Taruna turut dilibatkan dalam kegiatan edukasi, pengelolaan, serta promosi gaya hidup ramah lingkungan. Dengan keterlibatan aktif berbagai elemen masyarakat, pengelolaan sampah plastik dapat menjadi gerakan bersama yang lebih berkelanjutan dan berdampak luas.
Selain itu, perkembangan teknologi juga berperan dalam mencari solusi jangka panjang. Beberapa perusahaan dan startup di Indonesia telah mengembangkan inovasi pengolahan sampah plastik menjadi produk bernilai tinggi. Ada yang mengubah plastik bekas menjadi bahan bakar alternatif, sementara yang lain memanfaatkannya sebagai bahan campuran untuk aspal jalan raya. Jika inovasi ini didukung dengan investasi dan kebijakan yang memadai, pengelolaan sampah plastik di Indonesia bisa lebih efektif dan berkelanjutan. Ini juga membuka peluang pihak swasta untuk berkolaborasi dalam pengelolaan sampah plastik dengan semua pemerintah daerah selain itu akan berdampak pula dengan bertambahnya lapangan pekerjaan baru yang tersebar di setiap Tempat Pembuangan Sementara Terpadu (TPST) hingga TPA. 
Namun, teknologi dan kebijakan saja tidak cukup. Kesadaran individu tetap menjadi faktor utama dalam mengatasi permasalahan ini. Mengurangi ketergantungan pada plastik sekali pakai, membawa tas belanja sendiri, dan memilih produk dengan kemasan yang lebih ramah lingkungan adalah langkah kecil yang dapat memberikan dampak besar. Sayangnya, kesadaran ini belum sepenuhnya tumbuh di semua lapisan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang belum memiliki akses luas terhadap edukasi lingkungan.
Oleh karena itu, sosialisasi mengenai bahaya sampah plastik dan pentingnya pengurangan penggunaannya harus terus dilakukan. Pemerintah, organisasi lingkungan, dan pihak swasta perlu bekerja sama dalam mengedukasi masyarakat melalui berbagai media. Kampanye lingkungan harus digencarkan melalui berbagai platform, mulai dari televisi, media sosial, hingga kegiatan edukasi di sekolah-sekolah dan komunitas lokal. Selain itu, program sosialisasi yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemimpin lokal dapat lebih efektif dalam mengubah kebiasaan masyarakat. Sosialisasi juga harus menjangkau toko kelontong dan pedagang kecil, agar mereka turut mendukung upaya pengurangan plastik dengan tidak memberikan kantong plastik secara gratis dan menawarkan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Semakin banyak orang yang memahami dampak buruk sampah plastik, semakin besar kemungkinan perubahan perilaku terjadi.
Jika dibandingkan dengan negara lain, kebijakan pengurangan plastik di Indonesia masih tergolong moderat. Uni Eropa, misalnya, telah melarang penggunaan plastik sekali pakai seperti sedotan dan peralatan makan plastik sejak 2021. Sementara itu, Rwanda telah menjadi pelopor dalam kebijakan bebas plastik sejak 2008, dengan hasil yang cukup signifikan. Maka secara menyeluruh kebijakan tentang pembatasan sampah plastik yang dimulai dari perilaku ini perlu dicontoh oleh masyarakat kita. Indonesia bisa belajar dari pendekatan ini untuk menerapkan kebijakan yang lebih tegas dan komprehensif.

Pada akhirnya, kebijakan kantong plastik berbayar hanyalah awal dari perjalanan panjang menuju pengelolaan sampah yang lebih baik. Tantangan utama adalah memastikan kebijakan ini benar-benar berdampak signifikan dalam mengurangi limbah plastik. Tanpa pengawasan ketat dan peningkatan kesadaran Masyarakat terhadap perilaku, maka kebijakan hanya dipandang sebagai  formalitas tanpa perubahan yang cukup dominan.
Meski begitu, harapan masih ada. Jika semakin banyak orang mulai sadar akan bahaya sampah plastik dan mengambil langkah nyata untuk menguranginya, perubahan besar bisa terjadi. Seperti yang dikatakan seorang pelanggan minimarket, “Dulu saya pikir plastik itu hanya benda kecil yang tidak ada pengaruhnya. Sekarang saya sadar, setiap kantong plastik yang saya tolak adalah langkah kecil untuk menyelamatkan lingkungan.” .
Wallahu A’lam Bishawab