Negeri Ini Tidak Gagal, Tapi Kami Kehilangan Harapan

oleh : Andreas Araydia

Praktisi financial dan Hukum dalam Bidang Kesehatan sekaligus Wakil Ketua Bidang Kesra Apindo Probolinggo

Sore ini, angin datang pelan, menyapu daun-daun tua di halaman rumah seorang pensiunan guru. Di teras, secangkir kopi sudah tak lagi hangat, dan radio tua masih memutar berita yang sejak pagi hanya berganti wajah, bukan isi.

Dulu, setiap kali harga naik, kami panik, katanya sambil tersenyum kecil. Sekarang, kami hanya diam. Seperti Sudah terbiasa. Di sinilah letak kegentingan yang paling halus bukan ketika rakyat marah, tapi ketika rakyat berhenti berharap. 😶‍🌫

Kata mereka, ekonomi tumbuh. Tapi tumbuh itu seperti apa?
Di kampung, warung makin banyak yang tutup. Di kota, motor ojek bertambah tapi penumpangnya tidak, berpindah pada lahan lain yang mengunakan teknologi dengan pembagian hasil yang tidak sepadan.

Yang tumbuh tampaknya bukan kesejahteraan, tapi utang Yang naik bukan daya beli, tapi harga telur, harga gas, harga Minyak goreng, harga keyakinan bahwa hidup esok hari akan lebih baik dari hari ini.
Di televisi, ada menteri bicara soal cadangan beras. Tapi di dapur tetangga, beras dicampur air lebih banyak, agar cukup sampai minggu depan dengan selalu menyajikan nasi yang lembek.

Seorang pedagang sayur di pasar desa tidak tahu apa itu inflasi. Tapi dia tahu bahwa uang seratus ribu dulu bisa untuk tiga hari, sekarang hanya cukup dua. Dia tidak paham indikator makroekonomi, tapi dia tahu sepi itu datang lebih pagi, dan laku itu datang lebih malam.
Negara bicara efisiensi. Tapi rakyat bicara penghematan. Bukan untuk investasi, tapi untuk bertahan hidup.

Negeri ini sibuk membangun pencitraan, tapi citra rakyatnya makin pudar. Anak-anak masih sekolah, tapi mimpinya mengecil. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena realitas memaksa mereka menyesuaikan harapan.
Di sisi lain, mereka yang berkuasa masih bicara tentang stabilitas ya STABILITAS?. Tapi stabilitas itu terasa seperti beton, keras, dingin, dan tak memberi ruang tumbuh bagi akar-akarnya.

Kita bukan ambruk. Kita hanya sedang mundur pelan-pelan dengan senyuman, dengan siaran berita di sosial media yang mereka sudah bayar buzzer, dengan optimisme palsu yang dirancang untuk meredam kegelisahan. Kita sedang turun kualitas hidup, sambil terus meyakinkan diri bahwa semua baik-baik saja. Ini bukan kemiskinan mendadak. Ini kemiskinan yang dilestarikan.

Di desa-desa, harapan bukan mati. Ia hanya mengecil. Ia pindah ke pojok-pojok ladang, ke tangan-tangan kasar yang tetap menanam, walau pupuk mahal dan panen tak pasti. Ia singgah di hati ibu-ibu yang mengganti susu anaknya dengan air tajin. Harapan itu tidak di spanduk, Tidak juga di podium. Ia tinggal di hati mereka yang belum menyerah meski negeri ini seperti sudah menyerah lebih dulu.

Dan Jika Kita Diam, Maka Kemunduran Akan Menjadi Budaya. Tidak perlu suara besar untuk mencegah kemunduran. Yang dibutuhkan hanya satu keberanian, jujur. Bahwa negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Bahwa pertumbuhan yang tak berpihak, adalah kebohongan yang disulap jadi kebijakan.

Indonesia, katanya, tak akan hancur. Tapi siapa bilang? Sebab kehancuran tidak selalu datang dari bom atau banjir. Kadang, ia datang dari dalam ketika bangsa ini memilih diam, lalu perlahan lupa caranya melawan.

Mengapa Memilih Partai Gelora? Karena Partai Ini Punya Visi Misi yang Jelas dan Relevan

Oleh: Ponirin Mika
Sekretaris DPD Partai Gelora Kabupaten Probolinggo

Di tengah dinamika politik nasional yang kerap membingungkan rakyat, hadirnya Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) menjadi angin segar bagi masyarakat yang mendambakan arah baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukan sekadar partai baru, Partai Gelora hadir dengan visi besar, misi nyata, dan orientasi perubahan yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.

Partai Gelora memiliki visi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan lima besar dunia. Ini bukan mimpi kosong, melainkan peta jalan yang dirancang dengan realistis dan penuh optimisme. Partai Gelora percaya bahwa Indonesia memiliki semua potensi untuk menjadi bangsa besar—sumber daya alam melimpah, demografi muda yang produktif, serta kekayaan budaya dan nilai luhur yang diwarisi dari para pendiri bangsa.

Partai Gelora tidak hadir untuk memperkuat polarisasi, tetapi untuk menyatukan. Partai ini menawarkan politik gagasan, bukan politik kebencian. Partai Gelora membangun narasi kolaborasi, bukan kompetisi destruktif. Misinya jelas: membangun kekuatan nasional yang berdaya saing global melalui penguatan ekonomi, pendidikan berkualitas, dan tata kelola pemerintahan yang bersih serta responsif.

Di tingkat lokal, khususnya di Kabupaten Probolinggo, DPD Partai Gelora berkomitmen menjadi ruang bagi aspirasi masyarakat akar rumput. Partai Gelora tidak hanya aktif menjelang pemilu, tetapi terus hadir membina kader, mendengarkan suara warga, dan merumuskan solusi konkret terhadap persoalan daerah—dari pertanian, UMKM, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Memilih Partai Gelora berarti memilih masa depan yang terarah. Sebuah pilihan yang didasari pada rasionalitas, bukan sekadar loyalitas. Partai Gelora bukan hanya kendaraan politik, tetapi gerakan moral untuk membangun bangsa yang kuat, mandiri, dan bermartabat di mata dunia.

Mari kita gelorakan semangat perubahan.
Mari bersama Partai Gelora, mewujudkan Indonesia yang lebih hebat dan Probolinggo yang lebih bermartabat.

Kesiapan Desa Menyongsong Koperasi Merah Putih, Belajar dari Kegagalan KUD dan Warisan Bung Hatta.

Oleh: Andreas Araydia

Praktisi financial dan hukum dalam bidang kesehatan sekaligus wakil ketua bidang kesra Apindo Probolinggo

Wacana pendirian Koperasi Merah Putih kembali menyeruak sebagai harapan baru di tengah stagnasi ekonomi desa. Gagasan ini, yang dikaitkan dengan semangat kedaulatan ekonomi lokal dan semangat gotong royong, tampaknya lahir dari keinginan untuk mengembalikan koperasi pada akar idealismenya, yaitu sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat.
Namun sebelum melangkah terlalu jauh, kita perlu bertanya secara jujur, apakah desa hari ini benar-benar siap?
Ataukah kita hanya akan mengulangi kegagalan masa lalu, seperti yang terjadi pada Koperasi Unit Desa (KUD)?
Tapi kita tahu, mimpi besar saja tidak cukup.

Mari kita dalami kembali bagaimana KUD, yang pernah digadang-gadang sebagai ujung tombak ekonomi desa, justru menjadi contoh tragis dari idealisme yang dibajak oleh birokrasi dan kepentingan politik. Di banyak tempat, KUD tumbuh bukan dari kebutuhan riil masyarakat desa, melainkan dari program sentralistik yang miskin partisipasi. Alih-alih menjadi milik warga, KUD menjelma menjadi milik segelintir elite lokal, kehilangan semangat koperasi sejati yaitu dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. 😬

Pengelolaan yang tidak profesional, SDM yang belum siap dan paham Koprasi, intervensi politik, rendahnya literasi keuangan, dan budaya “asal jadi” menyebabkan sebagian besar KUD kolaps atau tinggal papan nama. Kegagalan ini bukan sekadar teknis, tapi mencerminkan ketidaksiapan ekosistem desa dalam mengelola badan usaha milik bersama ini. Itulah KUD yang pernah kita kenal. Dahulu saat saya masih berusia 14 tahun KUD adalah salah satu perusahaan besar yang berdiri megah di desa saya, bagaimana tidak hasil hasil pertanian, simpan pinjam sampai kepada distribusi hasil hasil bumi di tampung oleh KUD. Namun menjelang tahun 2000an dalam beberapa kasus, dijalankan lebih sebagai alat politik daripada alat ekonomi rakyat.

Sekarang, dengan munculnya ide Koperasi Merah Putih, pertanyaannya sederhana tapi mendalam yaitu siapa yang akan menjalankan? Apakah masyarakat desa hari ini sudah cukup memahami nilai-nilai koperasi? Sudahkah para pemuda desa disiapkan untuk menjadi manajer yang transparan dan profesional? Apakah akan ada sistem pengawasan yang mencegah kesalahan lama terulang?

Bicara tentang koperasi, tidak bisa tidak, kita harus menyebut nama Bung Hatta. Ia bukan hanya Bapak Koperasi Indonesia secara gelar, tapi juga secara pemikiran. Baginya, koperasi adalah gerakan moral. Sebuah sistem yang lahir dari solidaritas, bukan dari subsidi. Sebuah alat perjuangan, bukan alat pencitraan.

Koperasi Merah Putih seharusnya berakar dari pemikiran itu. Ia bukan sekadar nama nasionalis, tapi konsep etis. Jika Bung Hatta hidup hari ini, mungkin beliau akan bertanya, “Apakah koperasi ini didirikan dengan semangat perjuangan atau hanya mengejar proyek?” Dan ini pertanyaan yang layak kita renungkan sebelum bicara soal pendanaan dan struktur.

Untuk menjawab “siapkah desa?”, kita harus mulai dari akar nya seperti, Edukasi koperasi di sekolah desa dan forum warga, Regenerasi kepemimpinan koperasi yang transparan, profesional, dan muda.
Membuat sistem digitalisasi pencatatan dan pelaporan koperasi, Kolaborasi antara koperasi, BUMDes, dan pelaku ekonomi lokal dan pendampingan berkelanjutan, bukan hanya pelatihan sekali jalan

Pendirian koperasi seharusnya seperti menanam pohon, harus ada tanah yang subur, benih yang baik, dan petani yang sabar. Tanpa itu semua, pohon itu akan layu sebelum berbuah.

Dalam konteks sekarang, di mana desa dihadapkan pada tantangan digitalisasi, perubahan iklim, dan urbanisasi, pertanyaan berikutnya muncul: bagaimana koperasi bisa tetap relevan? Di mana posisi koperasi di tengah dominasi pasar bebas dan platform digital yang masuk hingga pelosok desa dengan tanpa keterbatasan akses informasi.

Jika koperasi masih ingin menjadi tulang punggung ekonomi desa, maka harus berani beradaptasi. Belajar dari kegagalan KUD bukan berarti alergi terhadap koperasi, tetapi berarti membenahi dari akarnya. Menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat. Memastikan bahwa koperasi bukan hanya papan nama, tetapi benar-benar menjadi rumah bersama untuk tumbuh.

Ingat jangan hanya nama yang berganti

Apakah kita benar-benar siap?
Ataukah ini hanya repackaging dari model lama yang gagal?
UKoperasi Merah Putih bisa menjadi jalan keluar, tapi juga bisa menjadi jebakan baru jika tidak dibarengi dengan perubahan cara berpikir. Mari jangan hanya bermimpi tentang ekonomi kerakyatan, tapi mulai membangunnya dengan cerdas, sabar, dan berani belajar dari masa lalu.

Bila desa ingin bangkit, koperasi harus dimulai bukan dari papan nama di kantor, tapi dari kesadaran di hati warganya kumpulkan mereka yakinkan akan ekonomi koprasi desanya ajak mereka menjadi anggota.

**Segala bentuk judul dan isi opini merupakan tanggungjawab mutlak penulis

Refleksi Nasionalisme Wisata: Sebuah Catatan Tour Guide

Oleh: [Satria Timur]

“Selamat datang di Indonesia, negeri seribu budaya dan sejuta senyum.” Kalimat itu mungkin terdengar klise, tapi hampir selalu jadi pembuka tur yang saya pandu. Bertahun-tahun menjadi tour guide membuat saya sadar: menjadi pemandu wisata bukan hanya soal menunjukkan tempat, tapi juga mewakili wajah sebuah bangsa. Di balik megaphone yang saya genggam, ada beban tak tertulis: menyuarakan Indonesia—dengan segala kebanggaan dan komprominya.

Sebagai tour guide, saya belajar meramu narasi. Saya mengajak turis berjalan di lorong-lorong sejarah, menyaksikan tarian tradisional, mencicipi masakan lokal, dan menyelami adat istiadat yang membuat negeri ini begitu kaya. Namun tak jarang, saya juga harus “menyaring” cerita. Tak semua kenyataan layak atau nyaman untuk dibagikan kepada wisatawan asing. Kemacetan, ketimpangan, atau isu sosial kadang saya lewati begitu saja. Bukan karena menutup-nutupi, tapi karena tuntutan peran: saya diminta memperkenalkan Indonesia yang ramah, indah, dan menyenangkan.

Di titik inilah saya mulai bertanya: apakah nasionalisme bisa hadir lewat pekerjaan yang sarat kompromi ini?

Bagi saya, jawabannya: ya.

Nasionalisme wisata bukanlah nasionalisme yang lantang berteriak atau menepuk dada. Ia hadir dalam bentuk sederhana: dalam upaya menjelaskan batik bukan sekadar kain, tapi filosofi; dalam cara saya memperkenalkan desa kecil sebagai pusat kearifan lokal, bukan hanya destinasi eksotis. Ia tumbuh saat saya melihat turis kagum, bukan hanya pada candi, tapi juga pada keramahan warga. Di momen-momen seperti itu, saya merasa sedang menyumbang sesuatu untuk bangsa ini—meski kecil, meski tak terlihat.

Namun nasionalisme ini juga mengandung kritik. Mengapa kita masih tergantung pada narasi-narasi lama? Mengapa belum ada ruang lebih luas bagi suara-suara lokal untuk ikut menarasikan identitasnya sendiri? Tour guide, selama ini, hanya pembaca naskah yang sudah ditentukan. Sudah saatnya kita juga menjadi penulisnya.

Menjadi tour guide membuat saya percaya bahwa nasionalisme bukan hanya milik para pejabat atau pejuang. Ia juga milik orang-orang yang setiap hari memperkenalkan negerinya kepada dunia—dengan senyum, cerita, dan kadang, dengan pengorbanan kecil yang tak disadari siapa pun.

Dari balik megaphone, saya tak hanya menyuarakan destinasi. Saya menyuarakan Indonesia.

Dari Kritik ke Aksi: Anak Muda, Rebut Kembali Makna Politik

Oleh: Ponirin Mika – Sekretaris DPD Partai Gelora Kabupaten Probolinggo

Di tengah derasnya arus informasi dan membesarnya ketidakpercayaan publik terhadap elite politik, satu hal yang tak bisa dibantah: politik tetap menjadi ruang paling strategis dalam menciptakan perubahan. Sayangnya, ruang ini terlalu lama ditinggalkan oleh generasi muda. Mereka lebih memilih mengkritik dari kejauhan ketimbang masuk dan membersihkan dari dalam. Kini saatnya mengubah haluan. Saatnya anak muda berpolitik.

Politik bukanlah kata kotor. Ia hanya sering dikotori oleh tangan-tangan rakus yang menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk menindas, bukan membebaskan. Padahal, politik sejatinya adalah seni mengelola keadilan sosial. Ia adalah cara paling terstruktur untuk memperjuangkan hak yang sama bagi semua warga negara.
Kita tidak bisa berharap perubahan akan datang dari mereka yang telah nyaman di kursi kekuasaan. Anak muda harus hadir, tidak hanya sebagai suara protes, tapi sebagai aktor utama dalam membentuk kebijakan. Bila kita menginginkan masa depan yang adil dan beradab, maka generasi muda harus mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan.

Sudah terlalu lama kita menyerahkan ruang politik pada mereka yang memandang kekuasaan sebagai harta warisan. Padahal, politik adalah milik semua. Termasuk milik mereka yang baru mengenal idealisme dan keinginan untuk melihat negeri ini lebih baik. Anak muda memiliki energi, keberanian, dan mimpi besar—tiga bahan dasar dalam membangun perubahan.
Banyak anak muda hari ini lebih akrab dengan aktivisme digital. Mereka lantang di media sosial, aktif dalam gerakan sosial, dan cepat merespons ketimpangan. Tapi perubahan sejati tidak cukup berhenti di layar ponsel. Ia harus dibawa ke ruang-ruang kebijakan, ke meja legislatif, dan ke kantor-kantor pemerintahan.
Politik bukan sekadar pencalonan diri saat pemilu. Ia adalah kerja panjang yang melibatkan strategi, etika, dan keberpihakan pada rakyat. Politik adalah soal mendengar suara-suara yang tak terdengar, dan menjadikannya kebijakan yang berpihak pada keadilan. Itulah sebabnya anak muda harus mulai mempersiapkan diri, bukan menjauh.

Anggapan bahwa politik kotor hanya akan terus hidup jika orang-orang baik menjauhinya. Jika anak muda terus meminggirkan diri, maka ruang politik akan terus dikuasai oleh mereka yang menjadikan jabatan sebagai ladang bisnis dan relasi kuasa. Maka, masuklah. Dan bersihkan dari dalam.
Anak muda tidak harus menunggu “tua” untuk masuk politik. Justru pada usia mudalah energi perlawanan dan kreativitas tertinggi bisa dimanfaatkan. Lihatlah sejarah—banyak revolusi besar lahir dari ide dan keberanian anak-anak muda yang tidak takut salah, dan tidak takut gagal.
Ketika anak muda memilih untuk apatis, maka ia sedang membiarkan keputusan penting tentang masa depan ditentukan oleh mereka yang belum tentu memikirkan masa depan itu sendiri. Diamnya anak muda adalah dukungan diam-diam terhadap status quo.
Kita butuh lebih banyak pemuda yang berani turun ke lapangan, belajar politik dari akar rumput, dari penderitaan rakyat, dari suara buruh, nelayan, petani, dan guru di desa-desa. Bukan belajar politik dari lobi hotel dan pesta-pesta elit.

Politik yang membumi itulah yang akan menyelamatkan bangsa ini dari jurang kesenjangan.
Jika politik adalah pisau, maka siapa yang memegangnya akan menentukan apakah ia menjadi alat memasak atau alat melukai. Maka mari rebut pisau itu. Peganglah dengan tangan bersih dan hati yang jernih. Gunakan untuk menyuapi rakyat dengan kebijakan yang adil.
Sudah saatnya politik dimaknai kembali sebagai ruang pengabdian. Tempat di mana ide besar dijalankan dengan keberanian moral, bukan hanya dengan hitungan elektoral. Dan tidak ada kelompok yang lebih siap membawa semangat itu selain generasi muda.
Kita sudah bosan dengan politik transaksional. Kita butuh politik yang visioner. Politik yang mampu memandang masa depan dan berani membuat keputusan meski tidak populer. Anak muda tidak punya beban masa lalu. Mereka hanya punya harapan.

Inilah saatnya kita berhenti menjadi penonton dalam drama politik nasional. Anak muda harus menjadi sutradara yang menulis skenario baru untuk bangsa ini. Sebuah naskah tentang keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan.
Bukan berarti perjuangan akan mudah. Tapi inilah jalan paling mulia. Jalan politik yang ditapaki oleh mereka yang ingin melihat bangsa ini berdiri tegak tanpa meninggalkan siapa pun di belakang. Jalan panjang, tapi layak diperjuangkan.
Berpolitik bukan berarti melupakan idealisme. Justru dengan idealismelah politik dibersihkan dari pragmatisme. Politik bukan soal kompromi yang kotor, tapi soal merumuskan cara terbaik agar semua warga bisa hidup layak.
Anak muda yang cerdas harus berani masuk partai, mengubah dari dalam, atau membangun partai alternatif yang lebih bersih. Anak muda harus berani mencalonkan diri di pemilu, bukan sekadar menjadi tim sukses. Harus berani bersuara di parlemen, bukan hanya di kafe atau kolom komentar.
Bayangkan jika semua anak muda terbaik bangsa ini memilih diam, apatis, dan menjauh dari panggung politik. Maka selamanya panggung itu akan diisi oleh mereka yang bermain untuk diri sendiri, bukan untuk rakyat.

Karena itu, mari ubah cara pandang kita. Politik bukan kubangan lumpur. Ia bisa jadi taman harapan jika kita mau menanaminya dengan niat baik. Dan anak muda adalah benih terbaik untuk menumbuhkan pohon keadilan itu.
Politik bukan jalan kotor jika ditempuh dengan niat tulus. Maka, jangan takut berpolitik. Justru takutlah jika ruang politik dibiarkan kosong dari nilai-nilai luhur. Dan generasi mudalah yang harus datang membawa nilai itu.

Segala bentuk judl dan isi dari Opini ini merupakan tanggungjawab mutlak penulis

Menghidupkan Gerakan Politik Islam

Oleh: Ponirin Mika
Sekretaris DPD Partai Gelora Kabupaten Probolinggo

Dalam lintasan sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW bukan hanya seorang rasul yang membawa risalah keagamaan, tetapi juga seorang negarawan ulung. Ia mendirikan negara Madinah dengan prinsip keadilan, musyawarah, dan toleransi antargolongan. Maka, menghidupkan gerakan politik Islam bukanlah inovasi baru, melainkan melanjutkan mata rantai perjuangan kenabian.

Politik dalam Islam bukan sekadar perebutan kekuasaan, tetapi ikhtiar untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Pemikir klasik seperti Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah menegaskan bahwa imamah (kepemimpinan) adalah kewajiban agama untuk menjaga tatanan dunia agar selaras dengan syariat.

Sayyid Quthb, pemikir kontemporer, menegaskan bahwa Islam adalah sistem hidup total yang tak dapat dipisahkan antara aspek spiritual dan sosial-politik. Menurutnya, Islam datang untuk menghapus tirani dan menegakkan keadilan, sehingga politik adalah sarana menuju tujuan Ilahiah.

Namun, penting untuk membedakan antara politik yang Islami dengan politik yang sekadar berlabel Islam. Politik yang Islami menjunjung etika, kejujuran, dan tanggung jawab. Sebaliknya, politik yang menghalalkan segala cara adalah penyimpangan dari nilai-nilai Islam.

Ibn Khaldun menyebut negara sebagai institusi yang tumbuh dari naluri sosial manusia. Menurutnya, kekuasaan bukan sekadar alat dominasi, melainkan amanah yang menuntut pertanggungjawaban moral. Di sinilah urgensi gerakan politik Islam yang mengedepankan moralitas.

Di masa kini, gerakan politik Islam sering dipersempit hanya pada simbol dan jargon keagamaan, bukan pada substansi. Padahal, sebagaimana ditegaskan oleh Fazlur Rahman, esensi Islam terletak pada keadilan sosial dan reformasi moral.

Politik Islam bukanlah politik identitas yang eksklusif, tetapi politik peradaban. Prof. Nurcholish Madjid mengatakan bahwa Islam sebagai nilai harus mampu mewarnai demokrasi, bukan mengungguli atau mengganti sistem demokrasi dengan kekuasaan teokratis tertutup.

Karenanya, menghidupkan gerakan politik Islam adalah menghidupkan nilai-nilai Qur’ani dalam ruang publik: amanah, adil, dan transparan. Nilai-nilai ini bisa hidup dalam institusi demokratis selama para pelakunya konsisten pada prinsip etis Islam.

Partisipasi umat Islam dalam politik tidak bisa ditawar. Al-Ghazali menyebutkan dalam Al-Iqtishad fi al-I’tiqad bahwa kerusakan politik akan menyeret kerusakan agama, karena keduanya saling berkelindan. Maka, apatisme politik dalam Islam adalah bentuk kezaliman terhadap diri dan umat.

Dalam konteks Indonesia, gerakan politik Islam harus bersifat inklusif dan merangkul. Islam adalah rahmat bagi semesta, bukan hanya untuk umat Islam. Prinsip ini menjadi fondasi penting agar gerakan politik Islam tidak terjebak dalam eksklusivisme sempit.

Kembali pada jejak Nabi, kita melihat bahwa Piagam Madinah adalah contoh awal konstitusi politik inklusif. Di sana, umat Islam, Yahudi, dan suku-suku lain hidup berdampingan dalam sistem pemerintahan yang saling menghormati hak dan kewajiban.

Tugas gerakan politik Islam hari ini adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, dan berpihak pada rakyat kecil. Ini sesuai dengan maqashid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Harus diakui, sebagian gerakan Islam pernah gagal karena menjadikan kekuasaan sebagai tujuan, bukan sebagai amanah. Hal ini dikritik keras oleh Ali Shariati, yang melihat bahaya ketika agama dikomodifikasi untuk kepentingan politik sesaat.

Gerakan politik Islam seharusnya menjadi pendorong transformasi sosial yang berkelanjutan, bukan sekadar mesin elektoral. Ia harus menyiapkan kader yang intelektual, spiritual, dan organisatoris, yang sanggup menjadi pelayan umat, bukan penguasa umat.

Menurut Rachid Ghannouchi, pemimpin Ennahda di Tunisia, Islam dan demokrasi bisa berjalan beriringan. Demokrasi adalah alat, bukan musuh Islam, selama digunakan untuk menegakkan keadilan, memberi ruang pada kritik, dan melindungi hak semua warga negara.

Dalam praktiknya, gerakan politik Islam harus menjauhi fanatisme golongan. Rasulullah SAW pernah bersabda: “Bukan dari golongan kami orang yang mengajak pada ‘ashabiyyah” (fanatisme kelompok). Artinya, politik Islam harus melampaui sekat-sekat ideologis sektarian.

Pendidikan politik umat juga menjadi bagian penting. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin, bahwa dakwah politik harus dimulai dengan tarbiyah (pembinaan) individu, keluarga, masyarakat, lalu negara.

Maka, orientasi utama gerakan politik Islam adalah perbaikan menyeluruh (islah) dalam bingkai nasionalisme dan kemanusiaan. Ini bukan agenda kekuasaan, tapi agenda pembebasan manusia dari kezaliman, kemiskinan, dan kebodohan.

Gerakan ini harus menjawab tantangan zaman: ketimpangan sosial, krisis moral, kerusakan lingkungan, serta alienasi generasi muda dari nilai-nilai spiritual. Politik Islam hadir bukan untuk nostalgia kejayaan masa lalu, tetapi untuk memberi solusi masa depan.

Kini saatnya gerakan politik Islam bangkit dalam wajah baru—bukan sebagai momok atau ancaman, tetapi sebagai energi perubahan. Islam adalah rahmat. Dan politik Islam yang sejati adalah politik yang membawa rahmat: bagi bangsa, bagi sesama manusia, dan bagi dunia.

segala bentuk judl dan isi Opini merupakan tanggungjawab mutlak penulis