Napak Tilas Bulan Rabiul Awal

Oleh Moh Ali Muhsin Rofiey Notonogoro, Ama. Spd.I. Wakil Sekretaris MD KAHMI Kabupaten Pamekasan dan Pengurus ICMI Kabupaten Pamekasan.

Napak tilas Rabiul Awal sebagai medium pemikiran holistik adalah sebuah upaya merenungkan kembali nilai-nilai kelahiran, hijrah, dan risalah Nabi Muhammad SAW secara menyeluruh mencakup aspek spiritual, sosial, ekonomi, hingga kemanusiaan.Makna Holistik Rabiul Awal dimensi Spiritual: Memahami kelahiran Nabi Muhammad SAW di bulan Rabiul Awal sebagai titik terang pembawa rahmat bagi semesta alam, yang direfleksikan melalui kecintaan dan perbanyakan shalawat.Dimensi Sosial-Politik: Menjadikan momentum hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah sebagai strategi peradaban yang merajut persaudaraan (ukhuwah) dan membangun tatanan masyarakat yang berkeadilan.Dimensi Kemanusiaan: Mendorong etika kepedulian, berbagi kasih, dan sedekah sebagai manifestasi nyata dari akhlak kenabian di tengah dinamika zaman. Maulid Nabi adalah sebuah spektrum luas yang merefleksikan cinta, budaya, dan spiritualitas umat Islam dalam merayakan hari lahir Nabi Muhammad SAW( Raden Bindoro Moh Ali Muhsin Rofiey Notonogoro, Ama.Spd.I ) Dalam karya Husnul Maqashid fi Amalil Mawlid, Imam al-Suyuthi mencatat bahwa perayaan maulid secara formal pertama kali diselenggarakan oleh Raja al-Mudzaffar (549–630 H), seorang penguasa Irbil di wilayah Irak. Raja ini membuka istananya dan mengadakan perayaan besar-besaran pada bulan Rabiul Awal, mengundang para ulama dan masyarakat umum. Meski tidak dikenal di masa sahabat atau tabi’in dalam bentuk perayaan besar, para ulama membolehkan peringatan Maulid sebagai bid’ah hasanah, karena substansinya adalah menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Salah satu argumentasi yang sering dijadikan dasar adalah hadis riwayat al-Bukhari, di mana disebutkan bahwa Abu Lahab ,seorang penentang keras Nabi, diringankan azabnya setiap hari Senin karena pernah memerdekakan budaknya, Tsuwaibah, sebagai wujud kegembiraannya atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jika Abu Lahab yang kafir dan menentang Islam saja mendapatkan keringanan siksa karena pernah bergembira atas kelahiran Nabi, maka bagaimana dengan umat Islam yang merayakan maulid dengan penuh cinta dan penghormatan ? Karena itu, bulan Rabiul Awal menjadi waktu yang tepat untuk memperbanyak shalawat dan meneladani kisah hidup Rasulullah SAW . Dengan mengenang perjuangan beliau, umat Islam diharapkan dapat meningkatkan kecintaan dan kedekatannya dengan Sang Nabi. Dalam karya Husnul Maqashid fi Amalil Mawlid, Imam al-Suyuthi mencatat bahwa perayaan maulid secara formal pertama kali diselenggarakan oleh Raja al-Mudzaffar (549–630 H), seorang penguasa Irbil di wilayah Irak. Raja ini membuka istananya dan mengadakan perayaan besar-besaran pada bulan Rabiul Awal, mengundang para ulama dan masyarakat umum. Meski tidak dikenal di masa sahabat atau tabi’in dalam bentuk perayaan besar, para ulama membolehkan peringatan Maulid sebagai bid’ah hasanah, karena substansinya adalah menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Salah satu argumentasi yang sering dijadikan dasar adalah hadis riwayat al-Bukhari, di mana disebutkan bahwa Abu Lahab ,seorang penentang keras Nabi, diringankan azabnya setiap hari Senin karena pernah memerdekakan budaknya, Tsuwaibah, sebagai wujud kegembiraannya atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jika Abu Lahab yang kafir dan menentang Islam saja mendapatkan keringanan siksa karena pernah bergembira atas kelahiran Nabi, maka bagaimana dengan umat Islam yang merayakan maulid dengan penuh cinta dan penghormatan? Karena itu, bulan Rabiul Awal menjadi waktu yang tepat untuk memperbanyak shalawat dan meneladani kisah hidup Rasulullah SAW . Dengan mengenang perjuangan beliau, umat Islam diharapkan dapat meningkatkan kecintaan dan kedekatannya dengan Sang Nabi. Pendapat empat mazhab terkait Maulid nabi Muhammad Saw Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi’i, dan Imam Hanbali menegaskan bahwa peringatan maulid Nabi Muhammad saw diperbolehkan, bahkan disunnahkan. Syekh Ahmad Ibnu Abidin berkata: اِعْلَمْ أَنَّ مِنَ الْبِدَعِ الْمَحْمُوْدَةِ عَمَلَ الْمَوْلِدِ الشَّرِيْفِ مِنَ الشَّهْرِ الَّذِي وُلِدَ فِيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ketahuilah bahwa di antara bid’ah-bid’ah yang terpuji adalah melaksanakan maulid nabi yang mulia pada bulan dilahirkannya Nabi Muhammad saw (Ahmad Ibnu Abidin, Natsrud Durar Ala Maulidi Ibni Hajar, juz 3, h. 391). Sama dengan pendapat Syekh Ahmad Ibnu Abidin, Syekh Ibnul Haj dari mazhab Maliki juga menyatakan kebolehan merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad saw: فَكَانَ يَجِبُ أَنْ نَزْدَادَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ الثَّانِي عَشَرَ فِي رَبِيْعِ الْأَوَّلِ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَالْخَيْرِ؛ شُكْراً لِلْمَوْلَى عَلَى مَا أَوْلَانَا مِنْ هَذِهِ النِّعَمِ الْعَظِيْمَةِ، وَأَعْظَمُهَا مِيْلَادُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ Maka wajib bagi kita pada hari Senin tanggal dua belas Rabiul Awal menambah ibadah dan kebaikan, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas apa yang dianugerahkan kepada kita berupa nikmat-nikmat besar ini, terutama nikmat kelahiran Nabi Muhammad saw (Ibnul Haj Al-Maliki, Al-Madkhal, juz 1, h. 361). Imam Jalaluddin Assuyuthi dari mazhab Syafi’i juga menyatakan bahwa memperingati maulid nabi adalah bid’ah hasanah (baik): هُوَ مِنَ الْبِدَعِ الْحَسَنَةِ الَّتِيْ يُثَابُ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا؛ لِمَا فِيْهِ مِنْ تَعْظِيْمِ قَدْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَإِظْهَارِ الْفَرَحِ وَالْاِسْتِبْشَارِ بِمَوْلِدِهِ الشَّرِيْفِ Ia (peringatan maulid Nabi) merupakan bid’ah hasanah yang pelakunya memperoleh pahala, sebab hal itu sebagai bentuk mengagungkan kemulian Nabi Muhammad shallallahu a’laihi wa’alihi wasahbihi wasallam, dan mengungkapkan rasa bahagia akan kelahiran Nabi mulia (Jalaluddin Assuyuthi, Al-Hawi Lilfatawa, juz 1, h. 292). Sedangkan menurut Syekh Zaini Dahlan, ia menambahi bahwa memuliakan Nabi di malam kelahirannya adalah dengan membaca maulid (sejarah kehidupan Nabi): وَمِنْ تَعْظِيْمِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الْفَرَحُ بِلَيْلَةِ وِلَادَتِهِ، وَقِرَاءَةُ الْمَوْلِدِ Di antara cara memuliakan Nabi shallallahu a’laihi wa’alihi wasahbihi wasallam adalah berbahagia di malam kelahirannya, dan membaca maulid (Zaini Dahlan, Addurarus Saniyyah, h. 190). Senada dengan para ulama di atas, seorang ulama bermazhab Hanbali, Syekh Ibnul Jauzi Al-Hanbali menerangkan: مِنْ خَوَاصِهِ أَنَّهُ أَمَانٌ فِي ذَلِكَ الْعَامِ وَبُشْرَى عَاجِلَةً بِنَيْلِ الْبُغْيَةِ وَالْمَرَامِ Di antara keistimewaan peringatan maulid adalah bahwa hal itu (diharapkan) memberikan rasa aman pada tahun itu, dan kabar bahagia akan tercapainya harapan dan tujuan (Muhammad bin Abdul Baqi Al-Zarqani, Syarhul Allamah Azzarqani Bisyarhil Mawahib Al-Laduniyyah, 262; Usman bin Syatha Al-Bakri, I’anatut Thalibin, juz 3, h. 414). Terakhir, menurut Ibnu Taimiyyah, seorang ulama yang menjadi rujukan utama bagi sebagian umat Islam yang selama ini mengharamkan peringatan maulid Nabi. Beliau menulis: فَتَعْظِيْمُ الْمَوْلِدِ وَاتِّخَاذُهُ مَوْسِماً قَدْ يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ، وَيَكُوْنُ لَهُ فِيْهِ أَجْرٌ عَظِيْمٌ لِحُسْنِ قَصْدِهِ وَتَعْظِيْمِهِ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ Maka memuliakan maulid, dan menjadikannya sebagai kebiasaan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh sebagian orang. Dan baginya, pahala yang besar atas hal itu, karena baiknya niat, dan penghormatannya kepada Rasulullah shallallahu a’laihi wa’alihi wasahbihi wasallam (Ibnu Taymiyyah, Iqtidhaus Shiratil Mustaqim fi Mukhalafati Ashhabil Jahim, juz 1, h. 297). Demikianlah pendapat dari para ulama tentang kebolehan merayakan maulid nabi, karena hal tersebut merupakan kesunnahan. Merayakan maulid Nabi juga menjadikan kita mencintai Nabi dan meneladani perjalanan hidupnya baik dari segi perbuatan,prilaku, tindakan, ucapan dan ketegasan beliau. Semoga bermanfaat. Billahit Taufiq Wal Hidayah. Wallahu a’lam

Ayat Suci, Khamr, dan Batas Kebebasan

Oleh Ainur Rofiq
Sekrataris Komisi Hubungan Ulama dan Umaro Dewan Pimpinan Daerah
MUI Kota Probolinggo 2025-2030

Beberapa hari terakhir publik dikejutkan oleh sebuah sayembara yang mengaitkan hafalan Surat Ad-Duha dengan hadiah berupa minuman beralkohol. Peristiwa tersebut segera menimbulkan reaksi luas karena mempertemukan dua simbol yang secara substantif berada dalam ruang nilai yang berbeda: Al-Qur’an sebagai kitab suci umat Islam dan minuman beralkohol yang dalam ajaran Islam termasuk khamr dan dilarang untuk dikonsumsi. Persoalan tersebut kemudian dilaporkan kepada aparat penegak hukum dan berkembang menjadi perdebatan mengenai batas kebebasan berekspresi, penghormatan terhadap agama, tanggung jawab pengelola usaha, serta penerapan hukum pidana.

Peristiwa ini penting ditempatkan dalam kerangka negara hukum. Indonesia menjamin kebebasan beragama dan kebebasan menyampaikan pendapat. Pasal 28E UUD 1945 memberikan jaminan terhadap kebebasan beragama, meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, serta mengeluarkan pendapat. Namun, Pasal 28J menegaskan bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan harus menghormati hak orang lain serta tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang demi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

Dengan demikian, kebebasan bukanlah ruang tanpa batas. Kebebasan berekspresi harus berjalan bersama tanggung jawab untuk menghormati keyakinan dan hak orang lain. Apa yang oleh seseorang dianggap sebagai kreativitas atau strategi promosi dapat dipandang berbeda ketika memasuki ruang kesucian agama. Dalam masyarakat yang plural, persoalannya bukan hanya apa yang hendak disampaikan, tetapi juga bagaimana pesan tersebut ditempatkan dan dampaknya terhadap kehidupan bersama.

Bagi umat Islam, mempertemukan hafalan Al-Qur’an dengan hadiah minuman beralkohol tentu bukan perkara sederhana. Al-Qur’an memiliki kedudukan sakral, sedangkan khamr secara tegas diperintahkan untuk dijauhi sebagaimana QS. Al-Ma’idah ayat 90. Karena itu, tindakan tersebut sangat wajar menimbulkan keberatan dan keresahan keagamaan. Namun, keberatan masyarakat tetap harus dibedakan dari kesimpulan bahwa seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana. Kemarahan publik bukan alat pembuktian; hukumlah yang menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur pidana.

Hak Asasi dan Penghormatan terhadap Agama
Dalam perspektif hak asasi manusia, seseorang yang diduga melakukan penghinaan atau penodaan agama tetap mempunyai hak sebagai manusia. Ia berhak atas praduga tak bersalah, pendampingan hukum, pemeriksaan objektif, dan proses peradilan yang adil. Akan tetapi, perlindungan terhadap hak terduga pelaku tidak berarti negara boleh mengabaikan hak masyarakat yang merasa direndahkan atau terganggu.

Di sinilah prinsip keseimbangan menjadi penting. Negara tidak boleh menggunakan mayoritas sebagai alasan untuk menekan kelompok lain. Sebaliknya, kebebasan berekspresi juga tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana atau menimbulkan permusuhan dan diskriminasi.

Kajian mengenai hukum penodaan agama di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan tersebut berada pada titik temu antara kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, ketertiban umum, dan perlindungan hak asasi manusia (Hasani & Halili, 2022). Kajian lain juga menekankan pentingnya pendekatan hak asasi manusia dalam pembaruan hukum penodaan agama agar perlindungan terhadap agama tetap berjalan tanpa menghilangkan kebebasan yang dijamin negara (Indrayanti & Saraswati, 2022). Karena itu, dugaan penistaan agama tidak boleh diputuskan melalui tekanan publik. Hukum harus bekerja berdasarkan perbuatan, unsur, alat bukti, dan proses yang sah.

Pasal 300 dan 301 KUHP: Hukum Harus Berbicara
KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan agama dan kepercayaan. Pasal 300 mengatur perbuatan di muka umum yang bersifat permusuhan, menyatakan kebencian atau permusuhan, atau menghasut untuk melakukan permusuhan, kekerasan, atau diskriminasi terhadap agama atau kepercayaan orang lain atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan. Ancaman pidananya paling lama tiga tahun atau denda kategori IV.

Pasal 301 mengatur penyiaran, pertunjukan, tulisan, gambar, rekaman, termasuk penyebarluasan melalui teknologi informasi, yang berisi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300 dengan maksud agar diketahui umum. Ancaman pidananya paling lama lima tahun atau denda kategori V. Sementara Pasal 302, 303, dan 304 mengatur bentuk lain yang berkaitan dengan kehidupan beragama dan kepercayaan.

Dengan demikian, kasus tersebut harus diuji secara hati-hati. Apakah terdapat unsur permusuhan, kebencian, penghasutan, atau perbuatan lain yang memenuhi rumusan KUHP? Pertanyaan inilah yang harus dijawab melalui proses hukum.

Pandangan Yusril Ihza Mahendra mengenai kasus tersebut relevan untuk ditempatkan dalam kerangka ini. Ia menyatakan bahwa perkara promosi minuman keras yang dikaitkan dengan hafalan Al-Qur’an dapat diproses secara hukum, tetapi aparat perlu mencermati Pasal 300 dan 301 KUHP baru. Ia juga mengingatkan bahwa peristiwa tersebut tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai penodaan atau penghasutan terhadap agama.
Pandangan tersebut menunjukkan bahwa penghormatan terhadap agama dan penghormatan terhadap hukum harus berjalan bersamaan. Hukum tidak boleh menjadi alat penghukuman berdasarkan tekanan massa, tetapi juga tidak boleh membiarkan kebebasan berubah menjadi tindakan yang melampaui batas hukum.

Khamr dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha
Dari perspektif Islam, khamr memiliki kedudukan normatif yang jelas. QS. Al-Ma’idah ayat 90 memerintahkan orang beriman untuk menjauhinya. Karena itu, menjadikan minuman beralkohol sebagai hadiah setelah seseorang menghafalkan ayat Al-Qur’an memiliki persoalan etis dan keagamaan yang kuat. Namun, dalam hukum positif, minuman beralkohol diatur melalui mekanisme pengendalian dan pengawasan, antara lain melalui Perpres Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta berbagai ketentuan sektoral dan daerah.

Di sinilah tanggung jawab pelaku usaha menjadi penting. Kebebasan berusaha bukan kebebasan untuk mengabaikan norma. Kreativitas promosi tetap mempunyai batas ketika berhadapan dengan hukum dan sensitivitas kehidupan beragama. Pelaku usaha yang memproduksi, mendistribusikan, menjual, atau menyajikan minuman beralkohol juga tidak cukup hanya menunjukkan bahwa usahanya terdaftar dalam OSS. PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko telah menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021 dan mengatur persyaratan dasar, Perizinan Berusaha, PB UMKU, standar usaha, OSS, pengawasan, evaluasi, dan sanksi.

Karena itu, anggapan bahwa “sudah memiliki OSS berarti usaha otomatis boleh dijalankan” adalah keliru. Legalitas usaha bergantung pada kegiatan yang dilakukan, KBLI, tingkat risiko, persyaratan dasar, standar usaha, perizinan sektoral, dan lokasi. Produsen tidak sama dengan distributor. Distributor tidak sama dengan pengecer. Pengecer juga tidak otomatis sama dengan restoran atau tempat hiburan yang menyajikan minuman. Begitu pula reseller atau stockist harus dilihat berdasarkan kegiatan usaha yang sebenarnya serta KBLI yang sesuai.

KBLI, KKPR, dan Pengendalian Ruang
Kegiatan usaha selalu berhubungan dengan ruang. KBLI menentukan klasifikasi kegiatan ekonomi, sedangkan kesesuaian lokasi dengan tata ruang menjadi bagian penting dalam persyaratan dasar. KKPR menjadi instrumen untuk memastikan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang. Pelaksanaannya diatur antara lain melalui Permen ATR/Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2021. Sementara Forum Penataan Ruang diatur melalui Permen ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2021.

Namun, perlu dihindari generalisasi bahwa semua usaha berisiko tinggi otomatis harus berada di Kawasan Peruntukan Industri. Penentuan lokasi harus melihat KBLI, karakteristik kegiatan, tingkat risiko, ketentuan sektoral, rencana tata ruang, dan zonasi yang berlaku. Demikian pula terhadap penjualan minuman beralkohol. Produsen dan penjual tidak dapat diperlakukan secara identik. Pemeriksaan harus dimulai dari kegiatan usaha yang sebenarnya, kemudian dilanjutkan dengan penilaian risiko, persyaratan dasar, ketentuan sektoral, kesesuaian lokasi, dan peraturan daerah.

Legalitas usaha tidak hanya persoalan izin, tetapi juga persoalan ruang. Perda Harus Ditegakkan Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan membentuk Peraturan Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan tersebut dapat dijabarkan melalui Peraturan Kepala Daerah sesuai kewenangan dan materi muatannya. Penegakan Perda dan Perkada merupakan tugas penting Satpol PP. PP Nomor 16 Tahun 2018 menegaskan tugas Satpol PP dalam menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat. Pasal 6 mengatur fungsi Satpol PP, sedangkan Pasal 7 mengatur kewenangannya, termasuk tindakan penertiban nonyustisial terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
Karena itu, apabila suatu daerah memiliki Perda atau Perkada mengenai pengendalian, peredaran, penjualan, lokasi, atau pengawasan minuman beralkohol, aturan tersebut harus benar-benar ditegakkan. Peraturan yang tidak diawasi pada akhirnya hanya menjadi tulisan di atas kertas. Diperlukan koordinasi antara DPMPTSP, perangkat daerah teknis, Satpol PP, kepolisian, ATR/BPN, dan lembaga terkait. Perizinan bukan sekadar proses administratif, melainkan instrumen pengendalian agar kegiatan ekonomi sesuai dengan tata ruang, ketertiban umum, dan kepentingan masyarakat.

MUI dan Kemitraan Ulama-Umaro
Dalam masyarakat religius, pemerintah daerah juga perlu membangun komunikasi dengan organisasi keagamaan, termasuk MUI. MUI bukan aparat penegak hukum dan bukan pengadilan. Namun, MUI mempunyai posisi strategis dalam memberikan pandangan keagamaan, masukan sosial, edukasi, dan rekomendasi kepada pemerintah dan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah seyogianya menjadikan MUI sebagai mitra strategis, bukan hanya ketika konflik telah terjadi. Masukan ulama dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, sosialisasi, pengawasan, dan pencegahan konflik sosial-keagamaan.

Hubungan ulama dan umaro bukan hubungan subordinatif. Ulama memberikan arah moral; umaro menjalankan kewenangan negara. Keduanya memiliki ruang berbeda tetapi dapat bertemu dalam tujuan yang sama: menjaga kemaslahatan dan ketenteraman masyarakat. Ungkapan al-‘ulama waratsatul anbiya’—ulama adalah pewaris para nabi—dapat dipahami sebagai pesan moral tentang tanggung jawab ulama menjaga ilmu dan kehidupan umat. Namun, dalam negara hukum, pesan tersebut tetap harus berjalan bersama hukum positif.
Supremasi Hukum yang Berkeadaban
Peristiwa ini pada akhirnya memberikan pelajaran yang lebih besar daripada sekadar persoalan sebuah sayembara. Ia menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi harus berjalan bersama tanggung jawab sosial; kebebasan berusaha harus berjalan bersama etika; dan penghormatan terhadap agama harus berjalan bersama supremasi hukum.

Masyarakat berhak menyampaikan keberatan, tetapi melalui mekanisme hukum. Pelaku usaha berhak menjalankan kegiatan ekonomi, tetapi harus memahami batas hukum dan etika. Aparat wajib memproses dugaan pelanggaran, tetapi tetap menjunjung praduga tak bersalah. Pemerintah daerah wajib menegakkan Perda, sekaligus memastikan aturan memiliki dasar kewenangan yang jelas.

Al-Qur’an bukan komoditas promosi, agama bukan bahan permainan pemasaran, kebebasan bukan kebebasan tanpa batas, dan hukum bukan alat untuk melampiaskan kemarahan.

Di sinilah negara hukum diuji: mampu melindungi hak individu tanpa mengorbankan hak masyarakat; mampu menghormati kebebasan tanpa membiarkan kebebasan kehilangan etika; dan mampu menegakkan hukum tanpa kehilangan keadilan. Kebebasan membutuhkan tanggung jawab, usaha membutuhkan etika, agama membutuhkan penghormatan, dan hukum membutuhkan keadilan. Keempatnya harus bertemu dalam satu tujuan: menghadirkan kehidupan publik yang tertib, bermartabat, dan berkeadaban.

UMKM dan Analisis SWOT KDMP: Menghindari Homogenitas Bisnis Skala Besar di Tengah Kesamaan Sumber Bahan Baku Desa

Oleh: Dr. Abid Muhtarom, Akademisi dan Pengamat UMKM

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) hadir dengan gagasan besar: membangun pusat ekonomi desa yang mampu memperpendek rantai distribusi, memperkuat ketahanan pangan, membuka akses pembiayaan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah bahkan telah mengoperasionalkan 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jawa Timur dan Jawa Tengah pada Mei 2026. Pada akhir Juni 2026, jumlah KDMP yang tercatat secara kelembagaan secara nasional telah mencapai 83.383 unit, meskipun angka tersebut tidak seluruhnya berarti sudah beroperasi penuh.

Namun, di balik skala program yang sangat besar tersebut, terdapat satu persoalan ekonomi yang perlu mendapatkan perhatian serius: homogenitas bisnis KDMP dan potensi terdesaknya UMKM yang sebelumnya telah menjalankan usaha serupa di tingkat desa.

Pertanyaannya sederhana, tetapi sangat fundamental. Jika ribuan bahkan puluhan ribu koperasi desa menjalankan jenis usaha yang hampir sama, mengambil sumber bahan baku dari sektor yang sama, menjual produk yang sama, dan melayani pasar konsumen yang relatif sama, apakah yang terjadi adalah pemerataan ekonomi atau justru kompetisi internal yang semakin padat?

Inilah pentingnya melihat KDMP tidak hanya dari perspektif kelembagaan dan pembangunan fisik, tetapi juga melalui perspektif ekonomi mikro, struktur pasar, rantai pasok, dan keberadaan UMKM lokal.

Sumber bahan baku desa pada dasarnya memiliki karakter yang relatif serupa. Desa pertanian akan bertumpu pada beras, jagung, sayuran, buah, ternak dan hasil pertanian lainnya. Desa perkebunan memiliki komoditas seperti kopi, kakao, kelapa, tebu atau hasil perkebunan lainnya. Sementara desa pesisir bertumpu pada ikan, udang, rumput laut, garam dan berbagai hasil kelautan. Persoalannya, kesamaan basis ekonomi tersebut tidak otomatis berarti setiap desa harus memiliki model bisnis yang sama.

Jika seluruh KDMP didorong menjadi toko sembako, distributor pangan, penyalur pupuk subsidi, pangkalan LPG, pengumpul hasil pertanian, gudang dan berbagai kegiatan perdagangan lainnya tanpa memperhatikan struktur pasar yang sudah ada, maka risiko terjadinya homogenitas bisnis menjadi besar. Pemerintah memang menempatkan KDMP sebagai pusat pelayanan ekonomi desa, termasuk toko sembako, logistik, gudang dan cold storage.

Di sinilah UMKM harus ditempatkan sebagai mitra, bukan sekadar objek kebijakan.

Banyak UMKM desa telah bertahun-tahun membangun jaringan pemasok, pelanggan, pengetahuan pasar, merek, serta hubungan sosial dengan masyarakat. Mereka mungkin memproduksi keripik, makanan olahan, ikan asin, produk pertanian olahan, kopi, gula, kerajinan, katering, perdagangan sembako atau berbagai produk lainnya. Ketika KDMP hadir dengan dukungan modal, fasilitas, akses distribusi dan kebijakan pemerintah, UMKM yang sudah lebih dahulu berada di pasar dapat menghadapi kompetisi yang tidak sepenuhnya seimbang.

Masalahnya bukan pada keberadaan koperasi. Masalahnya adalah desain hubungan antara koperasi dan UMKM.

Dalam perspektif analisis SWOT, kekuatan KDMP sangat jelas. KDMP memiliki legitimasi kelembagaan, dukungan kebijakan negara, potensi akses pembiayaan, jaringan desa yang luas, serta peluang mengonsolidasikan produksi dan distribusi masyarakat. Pemerintah juga telah menyediakan kerangka pembiayaan melalui perbankan dan dukungan pemerintah desa.

Namun, kelemahannya juga perlu dihitung secara objektif. Tidak semua desa mempunyai struktur ekonomi yang sama. Tidak semua koperasi memiliki sumber daya manusia dengan kemampuan manajemen modern. Tidak semua pengurus memiliki pengalaman mengelola persediaan, arus kas, pemasaran, digitalisasi, risiko kredit dan rantai pasok. Bahkan data per Juni 2026 menunjukkan bahwa dari 83.383 KDMP yang tercatat, baru 50.383 yang telah melaksanakan rapat anggota tahunan. Artinya, masih terdapat pekerjaan besar untuk memastikan kelembagaan tersebut benar-benar hidup dan mampu menjalankan bisnis secara sehat.

Dari sisi peluang, KDMP sebenarnya memiliki kesempatan luar biasa untuk menjadi agregator UMKM desa. Koperasi tidak harus menjadi pesaing pedagang kecil. Koperasi justru dapat menjadi rumah besar bagi UMKM untuk mendapatkan bahan baku, pembiayaan, pengemasan, sertifikasi, penyimpanan, cold storage, transportasi dan akses pasar.

Tetapi ancamannya juga besar apabila model bisnisnya seragam. Ketika setiap desa menjual komoditas yang sama dengan pasar yang sama, maka kompetisi harga dapat terjadi. Jika produksi meningkat sementara permintaan tidak bertambah secara proporsional, harga komoditas lokal dapat tertekan. Pada akhirnya petani, nelayan, pekebun dan UMKM pengolah dapat kembali berada pada posisi lemah.

Karena itu, SWOT KDMP harus memasukkan satu variabel yang sering terlupakan: peta bisnis yang sudah hidup sebelum KDMP hadir.

Jangan sampai program yang bertujuan memperkuat ekonomi rakyat justru menciptakan crowding out terhadap ekonomi rakyat yang sudah berjalan.

Persoalan menjadi semakin penting ketika produk subsidi pemerintah diarahkan melalui koperasi. Secara prinsip, penyaluran subsidi melalui lembaga yang dekat dengan masyarakat dapat memperbaiki distribusi dan pengawasan. Pemerintah sendiri telah menempatkan KDMP sebagai bagian dari pusat pelayanan ekonomi desa dan saluran pelayanan kebutuhan masyarakat.

Namun, apabila sebelumnya UMKM atau pelaku usaha lokal sudah menjadi bagian dari rantai distribusi produk tersebut, maka perpindahan kanal distribusi harus dilakukan dengan hati-hati. Jangan sampai perubahan saluran subsidi secara administratif justru mematikan pelaku usaha lokal yang selama ini telah menyediakan lapangan pekerjaan dan pelayanan ekonomi di desa.

Solusinya bukan mempertentangkan KDMP dengan UMKM. Justru keduanya harus dibuat dalam satu ekosistem.

KDMP dapat berfungsi sebagai agregator, sedangkan UMKM menjadi produsen, pengolah, distributor atau mitra usaha. Misalnya, koperasi membeli hasil panen petani kemudian menyerahkannya kepada UMKM pengolah untuk dibuat menjadi produk bernilai tambah. Koperasi menyediakan gudang dan cold storage, sementara UMKM mengembangkan merek dan pemasaran. Koperasi dapat membantu pembelian bahan baku, sedangkan UMKM mengembangkan inovasi produk.

Dengan model tersebut, KDMP tidak mengambil seluruh fungsi pasar. KDMP memperbesar kapasitas pasar.

Konsep ini jauh lebih sehat daripada membuat ribuan koperasi menjalankan bisnis yang identik.

Desa penghasil ikan tidak harus dipaksa menjadi sekadar toko sembako. Ia dapat mengembangkan bisnis rantai dingin, pengolahan ikan, distribusi hasil laut dan ekspor. Desa perkebunan dapat mengembangkan roasting, packaging dan branding kopi. Desa pertanian dapat mengembangkan penggilingan, pengolahan pangan, pupuk organik, benih, cold chain dan distribusi. Desa wisata dapat mengembangkan ekonomi kreatif, kuliner dan jasa wisata. Dengan demikian, kesamaan bahan baku tidak menghasilkan keseragaman bisnis.

Inilah yang seharusnya menjadi prinsip “satu desa, satu keunggulan ekonomi”, bukan “satu desa, satu model bisnis”.

Pemerintah perlu melakukan pemetaan terlebih dahulu sebelum menentukan jenis usaha KDMP. Pemetaan itu minimal mencakup komoditas utama desa, jumlah UMKM yang sudah berjalan, jenis usaha yang telah tersedia, kapasitas produksi, kebutuhan pasar, jalur distribusi, daya beli masyarakat dan potensi pasar antardaerah.

Tanpa pemetaan tersebut, skala besar justru dapat menjadi kelemahan. Puluhan ribu koperasi dengan model bisnis yang seragam dapat menciptakan pasar yang jenuh. Sebaliknya, puluhan ribu koperasi dengan spesialisasi berbeda dapat membentuk jaringan ekonomi desa yang saling melengkapi.

KDMP juga perlu menjadikan UMKM sebagai indikator keberhasilan. Keberhasilan koperasi desa tidak cukup diukur dari jumlah gedung yang berdiri, toko yang dibuka, kendaraan yang tersedia atau jumlah koperasi yang berbadan hukum. Ukuran yang lebih penting adalah berapa banyak petani memperoleh harga yang lebih baik, berapa banyak nelayan mendapatkan akses pasar, berapa banyak produk UMKM naik kelas, berapa banyak lapangan kerja tercipta, dan berapa besar nilai tambah yang tetap tinggal di desa.

Koperasi yang kuat bukan koperasi yang mengambil seluruh pasar. Koperasi yang kuat adalah koperasi yang membuat pelaku ekonomi desa menjadi lebih kuat.

Pada akhirnya, KDMP adalah peluang besar. Tetapi peluang besar selalu membutuhkan desain kebijakan yang tepat. Analisis SWOT harus digunakan bukan sekadar sebagai alat formal perencanaan, melainkan sebagai instrumen untuk menguji apakah KDMP benar-benar memperkuat struktur ekonomi lokal atau justru menciptakan homogenitas bisnis baru.

UMKM jangan sampai menjadi korban dari kebijakan yang sebenarnya dirancang untuk membangun ekonomi kerakyatan. Justru UMKM harus menjadi salah satu fondasi KDMP.

Jika koperasi menjadi agregator, UMKM menjadi inovator, petani menjadi pemasok, nelayan menjadi produsen, pemerintah menjadi regulator dan fasilitator, sedangkan masyarakat menjadi pasar sekaligus pemilik koperasi, maka KDMP dapat menjadi mesin ekonomi desa yang benar-benar hidup.

Tetapi jika semua desa menjalankan toko, menjual barang yang sama, membeli produk dari pemasok yang sama, mengambil pasar yang sama dan bersaing dengan UMKM yang sudah ada, maka skala besar tidak otomatis menghasilkan efisiensi. Ia justru dapat menghasilkan homogenitas bisnis dalam skala besar.

Karena itu, masa depan KDMP seharusnya bukan tentang berapa banyak koperasi yang dibangun, tetapi tentang seberapa berbeda, produktif, inklusif dan bernilai tambah bisnis yang tumbuh di dalamnya.

Di situlah keberhasilan ekonomi kerakyatan benar-benar diuji: bukan ketika koperasi menggantikan UMKM, tetapi ketika koperasi membuat UMKM, petani, nelayan, pekebun dan seluruh pelaku ekonomi desa mampu tumbuh bersama.

81 Tahun Indonesia Merdeka: Menagih Janji Kesejahteraan dan Keadilan bagi Kaum Buruh

Oleh : M. Zainuddin Fikri

Kemerdekaan Republik Indonesia yang telah menginjak usia 81 tahun pada 2026 merupakan sebuah pencapaian panjang bangsa dalam melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Proklamasi 17 Agustus 1945 bukan sekadar momentum pergantian kekuasaan, melainkan sebuah pernyataan agung bahwa bangsa ini berdaulat untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
Namun, di tengah gemerlap perayaan kemerdekaan dan berbagai klaim kemajuan ekonomi, ada satu pertanyaan fundamental yang terus menggugat nurani bangsa: Apakah kesejahteraan dan keadilan tersebut telah benar-benar dinikmati oleh kaum buruh?
Fondasi Republik dan Peran Strategis Buruh Sejak era pergerakan nasional hingga detik-detik proklamasi, kaum buruh dan pekerja selalu berada di garis depan perjuangan. Mereka adalah tulang punggung yang menggerakkan roda produksi, membangun infrastruktur, serta memastikan denyut nadi ekonomi tetap hidup.

Para pendiri bangsa merancang kemerdekaan bukan hanya untuk mengusir penjajah asing, tetapi untuk menghapus penindasan antarsesama manusia (exploitative de human exploitation). Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Amanat konstitusi ini adalah janji suci negara kepada setiap pekerja di bumi pertiwi.
Realitas Hari Ini: Jurang Antara Janji dan Kenyataan Memasuki delapan dekade lebih usia kemerdekaan, potret kehidupan kaum buruh di Indonesia masih diwarnai oleh berbagai persoalan struktural yang kompleks. Janji kesejahteraan seringkali terasa jauh panggang dari api.

1. Kepastian Kerja dan Ancaman Outsourcing: Sistem kerja kontrak dan alih daya (outsourcing) yang masif kerap menempatkan buruh dalam posisi rentan. Ketidakpastian masa depan kerja membuat buruh sulit merencanakan kehidupan yang stabil bagi keluarga mereka.
2. Tantangan Upah Layak: Di tengah laju inflasi dan kenaikan biaya hidup—mulai dari kebutuhan pokok, biaya kesehatan, hingga pendidikan—kenaikan upah minimum seringkali terasa sangat marjinal dan belum sepenuhnya mencerminkan standar hidup layak (KHL) yang sebenarnya.
3. Perlindungan Sosial dan Keselamatan Kerja: Kasus pelanggaran hak-hak normatif, minimnya jaminan keselamatan di tempat kerja, serta lemahnya pengawasan ketenagakerjaan masih menjadi catatan hitam yang berulang setiap tahun.

Buruh adalah pilar utama perekonomian nasional. Ketika pilar tersebut rapuh akibat ketidakadilan, maka bangunan ekonomi bangsa secara keseluruhan juga akan berdiri di atas fondasi yang goyah.

Menagih Janji Keadilan Sosial

Peringatan 81 Tahun Indonesia Merdeka harus dimaknai melampaui seremoni pengibaran bendera. Momentum ini harus menjadi ruang refleksi bersama bagi negara, pelaku usaha, dan seluruh elemen masyarakat untuk menagih kembali janji-janji kesejahteraan yang tertuang dalam konstitusi.
Keadilan bagi kaum buruh bukanlah bentuk belas kasihan (charity), melainkan hak konstitusional yang wajib dipenuhi. Beberapa langkah mendesak yang harus menjadi fokus bersama meliputi:

1. Penguatan Regulasi Ketenagakerjaan: Kebijakan makroekonomi dan ketenagakerjaan harus berpihak pada pelindungan pekerja, mengutamakan kepastian kerja, serta memberikan ruang dialog sosial yang setara antara buruh, pengusaha, dan pemerintah.
2. Transformasi Kesejahteraan: Memastikan upah yang diterima buruh mampu mencakup kebutuhan hidup berkualitas, termasuk akses terhadap perumahan yang layak, pendidikan anak, dan jaminan kesehatan paripurna.
3. Pengawasan yang Tegas: Negara melalui institusi pengawas ketenagakerjaan harus hadir secara nyata untuk menindak tegas setiap bentuk pelanggaran hak buruh di lapangan.

Penutup
Delapan puluh satu tahun Indonesia merdeka adalah usia yang matang bagi sebuah negara bangsa. Kemerdekaan sejati tidak akan pernah sempurna selama masih ada pekerja yang hidup dalam kecemasan ekonomi, ketidakpastian masa depan, dan ketidakadilan struktural.

Sudah saatnya seluruh pemangku kepentingan bergandengan tangan untuk memastikan bahwa kemerdekaan ini benar-benar dirasakan oleh semua, tanpa terkecuali. Merdeka bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan fisik, tetapi juga merdeka dari rasa takut, kemiskinan, dan ketidakadilan.

Bagi kaum buruh, kemerdekaan adalah kepastian atas hak-hak mereka yang terpenuhi secara adil dan bermartabat.

Pujian adalah Ujian

Oleh Moh Ali Muhsin Rofiey Notonogoro, Ama. Spd.I. Wakil Sekretaris MD KAHMI Kabupaten Pamekasan dan Pengurus ICMI Kabupaten Pamekasan.

Ada empat macam pujian. Pertama , puji qadim ala qadim. Yaitu memujinya Allah terhadap Dzatnya. Contohnya, “Inni ana gafurur rahiim” yang artinya “aku adalah tuhan yang maha pengampun dan maha penyayang.” Kedua , puji qadim ala huduts. Yaitu memujinya Allah terhadap makhluknya. Contohnya, Allah memuji Nabi Muhammad, orang muslim, dan orang yang beriman. Ketiga , puji huduts ala qadim. Yaitu memujinya makhluk terhadap Allah SWT. Contohnya, kalimat yang mengagungkan Allah SWT, seperti Masyaalah, Subhanallah. ”Misalnya, yang sering kita lakukan ketika berdoa “Allahumar zukna innaka khairur razikin”. Ya Allah berilah kami rizki, sesungguhnya engkau adalah pemberi rizki yang baik. Itu pujian kita kepada Allah. Keempat , puji huduts ala huduts, yaitu memujinya makhluk terhadap makhluk. Contohnya, ketika kita memuji teman kita karena kecantikan atau kepintarannya. Itulah empat macam pujian yang harus kita ketahui. Namun, dari empat macam pujian tersebut pada hakikatnya adalah semua milik Allah SWT. Hakikat pujian adalah ujian, karena fitnah (ujian) itu bisa berupa ujian kebaikan maupun keburukan.
Allah berfirman,

ﻭَﻧَﺒْﻠُﻮﻛُﻢ ﺑِﺎﻟﺸَّﺮِّ ﻭَﺍﻟْﺨَﻴْﺮِ ﻓِﺘْﻨَﺔً ﻭَﺇِﻟَﻴْﻨَﺎ ﺗُﺮْﺟَﻌُﻮﻥَ

“Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya), dan hanya kepada Kami-lah kamu dikembalikan” (QS. Al-Anbiya’: 35).

Pujian adalah ujian berupa kebaikan, karena ketika kita dipuji, bisa jadi kita akan merasa sombong dan merasa takjub pada diri sendiri, bahkan kita lupa bahwa semua nikmat ini adalah dari Allah, kemudian kita merasa hebat dan sombong serta lupa bersyukur. Kagum terhadap diri sendiri merupakan suatu sifat yang bisa membinasakan.

Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

ﺛَﻠَﺎﺙٌ ﻣُﻬْﻠِﻜَﺎﺕٌ : ﺷُﺢٌّ ﻣُﻄَﺎﻉٌ ﻭَﻫَﻮًﻯ ﻣُﺘَّﺒَﻊٌ ﻭَﺇِﻋْﺠَﺎﺏُ ﺍﻟْﻤَﺮْﺀِ ﺑِﻨَﻔْﺴِﻪِ

“Tiga hal yang membawa pada jurang kebinasaan: (1) tamak lagi kikir, (2) mengikuti hawa nafsu (yang selalu mengajak pada kejelekan) dan (3) ujub (takjub pada diri sendiri).

Kita lebih butuh doa daripada pujian, karena biasanya pujian dapat menipu diri kita.

Sufyan bin Uyainah berkata,

ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ : ﻻ ﻳَﻐُﺮُّ ﺍﻟﻤَﺪﺡُ ﻣَﻦ ﻋَﺮَﻑَ ﻧﻔﺴَﻪُ

“Para ulama mengatakan, bahwa pujian orang tidak akan menipu orang yang tahu diri (tahu bahwa ia tidak sebaik itu dan banyak aib serta dosa). Pujian terkadang bisa menjadi bentuk manipulasi karena memicu pelepasan dopamin di otak yang membuat seseorang merasa nyaman, terbuka, dan lebih mudah diarahkan.Mengapa Pujian Bisa Menjadi Manipulasi ? Pemicu Dopamin. Kata-kata manis membuat otak merasa senang dan menurunkan kewaspadaan.Kebutuhan Validasi, Orang cenderung menuruti keinginan pemberi pujian agar rasa dihargai atau diterima tetap terpenuhi.Alat Kontrol Halus, Digunakan dalam penjualan, politik, hingga hubungan personal agar target merasa ingin melakukan sesuatu atas kemauan sendiri ( Raden bindoro Moh Ali Muhsin Rofiey Notonogoro, Ama. Spd.I ) Memuji adalah pernyataan rasa kagum dan penghargaan kepada sesuatu yang dianggap baik, indah dan sebagainya. Memang wajar jika kita memuji kepada seseorang atas prestasinya atau kebaikan-kebaikanya. Apalagi jika orang tersebut punya hubungan dekat dengan kita, misalnya sahabat, kerabat, orang tua, anak dan sebagainya. Pujian jika dilihat dari objeknya ada dua macam. Pertama untuk diri sendiri kedua untuk orang lain. Pertama, pujian untuk diri sendiri. Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adzkar membagi dua macam hukum memuji diri sendiri: 1 . Madzmum (tercela) jika dilakukan untuk membanggakan diri sendiri, menunjukkan keluhuran diri sendiri, serta membedakan dari orang lain dan semacamnya. Allah berfirman dalam Surat An-Najm ayat 31: فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ (النجم 31) Dalam tafsir Al-Wajiz potongan ayat tersebut ditafsiri dengan: فلا تمدحوا انفسكم ولا تبرئوها من الذنوب “Maka janganlah kalian memuji diri kalian dan jangan merasa bersih dari dosa.” Begitu pula dalam Surat An-Nisa’ 49: الم تر الى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكى من يشاء ولا يظلمون فتيلا (النساء 49) Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya bersih? Sebenarnya Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya dan mereka tidak dianiaya sedikitpun. (QS. An-nisa’ 49). Ayat tersebut menggambarkan orang-orang yang memuji terhadap diri dan amal perbuatanya serta merasa diriya suci dan jauh dari kejelekan, sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani, bahkan mereka sangat kelewat dalam memuji dirinya sendiri dengan ucapan mereka نحن ابناء الله واحباؤه (kita adalah anak-anak Allah dan para kekasihnya). Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. 2 . Mahbub (terpuji) jika demi kemaslahatan. seperti amar makruf nahi munkar, mendamaikan antara dua orang yang bertikai, memberikan nasihat, mendidik, dan sebagainya. Dalam hal ini boleh memuji diri sendiri dengan menuturkan kebaikan diri sendiri disertai dengan adanya tujuan kemaslahatan tersebut. Sehingga dengan menutur kebaikan diri sendiri, ucapan atau nasihatnya akan lebih mudah diterima serta lebih meyakinkan orang lain, sebagaimana ucapan nabi Yusuf As terhadap penguasa saat itu yang terekam dalam Al-Qur’an surat yusuf 55: قال اجعلنى خزائن الارض انى حفيظ عليم “Yusuf berkata: jadikanlah aku bendaharawan Negara (mesir), sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan.” Nabi Yusuf menyebut kebaikan dirinya di hadapan penguasa agar penguasa tersebut mau mengangkatnya sebagai bendaharawan negara, sehingga Nabi Yusuf bisa menegakkan hukum-hukum Allah serta menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada yang mampu melakukan semua itu melainkan hanya beliau. Begitu pula kisah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ketika beliau membagikan ghanimah (harta rampasan perang), di antara orang munafik ada yang menganggap Rasulullah tidak adil dalam membaginya sehingga Rasulullah berkata: والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض “Demi Allah sesungguhnya aku adalah sejujur-jujurnya orang di langit dan di bumi.” Di antara sahabat Nabi yang pernah memuji dirinya sendiri dalam rangka ta’lim (pendidikan) adalah Abu hamid al-Sa’idi. Saat menyampaikan bagaimana shalat Rasulullah kepada para sahabat lain, ia berkata: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم “Saya adalah orang yang paling tahu mengenai shalat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.” 2 . pujian untuk orang lain. Imam Al-Ghazali di dalam Ihya’ Ulumiddin menjelaskan bahwa di antara malapetaka yang disebabkan lisan adalah sebuah pujian. Oleh karena itu memuji kepada orang lain tidak sepenuhnya dianjurkan, bahkan terkadang pujian tersebut dilarang karena bisa menimbulkan dampak negatif yang sangat membahayakan, baik bagi orang yang memuji maupun orang yang menerima pujian. Malapetaka tersebut menurutnya ada enam, yang empat bisa membahayakan orang yang memuji dan yang dua membahayakan orang yang menerima pujian. Bagi orang yang memuji, bahaya atau petaka itu antara lain sebagai berikut: Pertama , terkadang dia berlebihan (lebay) dalam memuji orang lain, sehingga ia terjerumus dalam kedustaan. Kholid bin Ma’dan berkata: من مدح إماما أو أحدا بما ليس فيه على رؤوس الأشهاد بعثه الله يوم القيامة يتعثر بلسانه Barangsiapa memuji seorang pemimpin atau seseorang di muka orang banyak dengan sesuatu yang tidak ada padanya, niscaya dibhari kiamat Allah akan membangkitkanya dengan tergelincir disebabkan lisannya. Kedua dia memuji dengan berpura-pura menampakkan rasa cinta atau simpati yang tinggi, padahal sesungguhnya di dalam hatinya tidak. Dalam hal ini dia berbuat hipokrit (munafiq) serta mencari muka (riya). Ketiga dia menyatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan realita. Sehingga pernyataanya adalah sebuah kebohongan atau bualan belaka. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أن رجلا ذكر عِنْدَ النَّبِىِّ – صلى الله عليه وسلم – فاثنى عليه رجل خيرا فَقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم « وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ ، ». يقوله مِرَارًا – « ان كان احدكم مادحا لا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ كذا وكذا ، ان كان يرى انه كذالك وحسيبه الله ولا يزكى على الله احدا » رواه البخاري Dari Abdirrahman bin Abi Bakroh dari ayahnya berkata sesungguhnya seorang lelaki disebut di dekat Rasulullah SAW. lalu lelaki yang lain memujinya maka Rasulullah berkata (berulang-ulang),“Celaka, kamu telah menebas leher temanmu.” “Jika salah satu di antara kalian harus (terpaksa) memuji maka hendaklah ia berkata, “Saya kira si fulan demikian kondisinya, jika dia menganggapnya demikian, dan yang mengetahui kondisi sebenarnya adalah Allah dan janganlah menyucikan seseorang di hadapan Allah.. HR. Bukhori. Begitu pula Sayyidina Umar suatu saat pernah mendengar seorang lelaki melontarkan pujian pada orang lain, lalu beliau berkata pada orang tersebut: “Apakah kamu pernah bepergian dengannya?” Lelaki tersebut menjawabnya, “Tidak.” “Apakah kamu pernah berinteraksi denganya dalam masalah jual beli dan mu’amalah lainya?” “Tidak.” “Apakah kamu bertetangga denganya di waktu pagi dan sore?” Tanya Umar lagi. “Tidak.” Sayyidina Umar berkata, “Demi Allah yang tiada tuhan selain-Nya kamu tidak mengenal orang tersebut.” Keempat , kadang-kadang dengan pujiannya, dia menyenangkan orang yang dipuji, padahal orang yang dipuji tersebut adalah orang dzalim atau fasik. sedangkan memuji orang dzalim atau orang fasik tidak diperbolehkan. Sebagaimana sabda Rasulullah: إن الله تعالى يغضب اذا مدح الفاسق (رواه ابن ابى الدنيا والبيهقي) Sesungguhnya Allah SWT murka apabila ada orang fasik dipuji. (HR. Ibnu Abiddunya dan Al Baihaqi.) Adapun yang dua bahaya atau petaka yang bisa menimpa orang yang dipuji akibat pujian adalah: Pertama: menculnya sifat takabbur (sombong) dan u’jub (bangga diri) pada orang yang di puji, sehingga memandang orang lain berada di bawahnya. Keduanya adalah sifat yang bisa membinasakan. Al-Hasan radliyallahu ‘anh berkata, Suatu saat Sayyidina Umar radliyallahu ‘anh duduk bersama orang-orang, dan beliau memegang sebuah cemeti, lalu tiba-tiba datanglah Jarud bin Al-Mundzir dan salah seorang dari mereka mengatakan, “Orang ini adalah kepala suku Rabi’ah.” Perkataan tersebut didengar oleh Sayyidina Umar ra dan orang-orang disekitarnya termasuk Al Jarud bin Al-mundzir, ketika Al-Jarud mendekati Sayyidina Umar ra beliau memukulnya dengan cemeti. Al-Jarud pun berkata, “Apa yang terjadi antara saya dan engkau wahai Amirul Mukminin? Sayyidina Umar pun menjawab, “Apa yang terjadi antara saya dan kamu? Bukankah kamu mendengar ucapan tadi?” Al-Jarud menjawab, “Iya saya mendengarnya. Lalu Sayyidina Umar berkata, saya khawatir perkataan tadi bercampur dengan hatimu, lalu aku ingin menundukkan kepalamu. Kedua, dengan dipuji kebaikanya, maka dia akan merasa senang, puas dan bangga akan kebaikan tersebut, sedangkan orang yang membanggakan dirinya (atas kebaikanya) maka dia akan lengah atau teledor dalam beribadah kepada Allah, karena hanya orang yang memandang dirinya masih kurang amal kebaikanyalah yang selalu waspada dan bergegas dalam beribadah kepada Allah. Namun jika pujian tersebut tidak membahayakan baik bagi pelaku maupun penerima pujian, maka pujian semacam itu tidaklah dilarang, bahkan terkadang dianjurkan. Karena itulah Rasulullah Saw pernah memuji sahabatnya antara lain sahabat Abu Bakar dengan ucapanya, “Jikalau iman Abu Bakar dan iman manusia seluruh alam ditimbang niscaya akan lebih berat iman Abu bakar.” Begitu pula pujian yang lain kepada para sahabat lainya. Adapun bagi orang yang dipuji, Imam Al-Ghazali juga mengingatkan agar selalu waspada terhadap pujian dengan menjaga dirinya dari sifat sombong, membanggakan diri, serta menjaga dirinya agar tidak teledor terhadap amal-amal ibadahnya. Dan semua itu tidak dapat tercapai melainkan dengan cara memandang dirinya dengan pandangan hina dan lemah serta merenungkan akibat yang akan timbul seperti lembutnya riya dan bahaya yang lain, sesungguhnya dialah yang mengetahui pada dirinya tentang apa-apa yang tidak diketahui oleh orang yang memujinya. Dan hendaknya orang yang dipuji juga menampakkan ketidaksukaanya saat ia dipuji (kepada orang yang memujinya) jika pujian tersebut tidak sesuai dengan apa yang ada pada dirinya, Rasulullah bersabda: احثوا التراب فى وجوه المداحين “Taburkanlah debu pada wajah orang yang berlebihan dalam memuji.” (HR. Abu Dawud) Serta hendaknya merasa malu terhadap pujian tersebut. sebagaimana dikatakan pula oleh Imam Atha’illah: المؤمن إذا مدح استحيا من الله أن يثنى عليه بوصف لا يشهده من نفسه Orang mukmin sejati adalah apabila mendapatkan pujian dia merasa malu terhadap Allah atas pujian yang diterimanya, jika sifat tersebut tidak dimilikinya sama sekali. Begitu pula jika dia mendapat pujian yang telah terlontar dari mulut orang yang memuji hendaknya pula dia mengucapkan ucapan sebagaimana diucapkan Sayyidina Ali ketika menerima pujian: اللهم اغفر لى ما لا يعلمون ولا تؤاخذنى بما يقولون واجعلنى خيرا مما يظنون “Ya Allah ampunilah diriku karena sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan janganlah Engkau menyiksa diriku karena apa yang mereka katakana dan jadikanlah diriku lebih baik dari apa yang mereka sangka.” Dari uraian di atas bisa kita pahami bahwa suatu pujian bagaikan pedang bermata dua, yang bisa membahayakan, baik bagi pelaku maupun penerima pujian. Oleh karena itu kita harus bijak dan selektif ketika akan melontarkan pujian dan tidak terlalu murah mengobralnya, karena bisa saja kita sebagai orang yang melontarkan pujian bisa terhindar dari bahaya tersebut di atas, namun belum tentu bagi orang yang kita puji, sehingga maksud hati kita akan mengutarakan penghormatan atau penghargaan pada orang lain tapi justru kenyataanya kita malah menebas lehernya. Billahit Taufiq Wal Hidayah Wallahu a’lam.

Menemukan Kembali Kota Perjumpaan melalui Budaya, Ekologi, dan Ekonomi

Oleh: Ainur Rofiq, S.P, M.Ling. Pemerhati Kebijakan Publik

Probolinggo memiliki modal sejarah, ekologis, dan sosial yang kuat untuk berkembang sebagai kota perjumpaan di kawasan pesisir utara Jawa. Letaknya di jalur pantura, keberadaan pesisir, sungai, pelabuhan, kampung-kampung bersejarah, pangan lokal, serta tradisi sosial merupakan modal yang dapat dirajut menjadi identitas kota. Persoalannya bukan kekurangan sumber daya, melainkan belum terintegrasinya modal tersebut menjadi satu ekosistem pembangunan. Karena itu, Probolinggo perlu membangun paradigma bentang budaya-ekologi-ekonomi, yaitu pendekatan yang menempatkan manusia, kebudayaan, lingkungan dan aktivitas ekonomi sebagai satu kesatuan.

Forman (2014) menjelaskan bahwa kota merupakan sistem ekologis yang di dalamnya proses alam dan aktivitas manusia saling berinteraksi. Dengan perspektif tersebut, sungai, permukiman, pasar, sampah, pangan, ruang publik dan kesehatan masyarakat tidak dapat dipandang sebagai persoalan sektoral. Semuanya merupakan bagian dari kualitas kehidupan kota. Probolinggo karena itu tidak cukup membangun infrastruktur fisik; kota juga harus membangun hubungan sosial dan ekologis yang memungkinkan ruang-ruang tersebut kembali hidup.

Sejarah dapat menjadi titik awalnya. Banger, sebagai nama yang melekat pada sejarah Probolinggo, dapat ditempatkan kembali sebagai identitas ekologis sekaligus kultural. Gagasan Anyer Panarukan- pun dapat dibaca secara kritis, bukan untuk menghidupkan kembali kolonialisme, tetapi untuk mengambil gagasan tentang keterhubungan dan pembukaan akses. Jalan dapat ditafsirkan sebagai koridor perjumpaan yang menghubungkan manusia, barang, pengetahuan dan kebudayaan. Dalam konteks kekinian, Probolinggo berpeluang menjadi _hub culture pesisir melalui jaringan sejarah, ekonomi kreatif dan kebudayaan antarkota.

Persoalan paling nyata terlihat pada hubungan masyarakat dengan sungai. Pergeseran orientasi permukiman dari menghadap sungai menjadi membelakangi sungai telah mengubah air dari ruang kehidupan menjadi ruang belakang. Ketika sungai kehilangan fungsi sosial, kepedulian ekologis cenderung melemah dan sungai mudah berubah menjadi tempat pembuangan sampah. Karena itu, pemulihan Sungai Banger tidak cukup dilakukan melalui pengerukan atau pengangkutan sampah. Sungai harus dikembalikan sebagai ruang publik, rekreasi dan perjumpaan. Pemulihan ekologis sekaligus harus menjadi pemulihan kebudayaan.

Persampahan merupakan pintu masuk penting untuk perubahan tersebut. Data persampahan Kota Probolinggo 2025 telah memetakan timbulan berdasarkan sumber, termasuk rumah tangga, pasar, sungai, terminal, restoran dan industri. Data komposisi sampah pasar juga menunjukkan dominasi material organik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sampah sebenarnya merupakan sumber daya yang belum sepenuhnya dikapitalisasi melalui ekonomi sirkular. Ellen MacArthur Foundation (2013) menekankan bahwa ekonomi sirkular bertujuan mempertahankan nilai material dan produk selama mungkin serta mengurangi limbah. Dengan demikian, pengelolaan sampah harus dimulai dari rumah: pemilahan organik dan anorganik, pengolahan organik, serta pengumpulan plastik melalui bank sampah atau sistem ekonomi sirkular.

Sampah juga dapat menjadi indikator perubahan kebudayaan. Apa yang dibuang masyarakat merupakan jejak dari apa yang dikonsumsi. Karena itu, pola sampah dapat digunakan sebagai proxy untuk membaca perubahan pola konsumsi, meskipun tidak boleh dijadikan indikator tunggal kesehatan keluarga. Hubungan yang lebih tepat adalah melihat rangkaian pangan–konsumsi–sampah–sanitasi–lingkungan–kesehatan sebagai satu sistem.

Perspektif tersebut relevan dengan persoalan stunting. Pada Desember 2025, prevalensi stunting Kota Probolinggo tercatat 9,56 persen atau 1.803 balita. Angka ini merupakan indikator kesehatan yang harus dibaca bersama faktor lingkungan, sanitasi, air dan pola konsumsi. Namun, secara ilmiah tidak tepat menyatakan bahwa sampah atau plastik secara langsung menyebabkan stunting. Stunting merupakan persoalan multifaktor. Yang dapat dilakukan adalah menghubungkan indikator kesehatan dengan kondisi ekologis dan sosial sebagai bagian dari sistem yang lebih luas.
Pola konsumsi juga menunjukkan perubahan budaya. Data BPS yang dipublikasikan pada 2025 menunjukkan bahwa makanan dan minuman jadi merupakan salah satu komponen terbesar pengeluaran makanan masyarakat Kota Probolinggo. Data tersebut tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa masyarakat meninggalkan pangan lokal atau bahwa makanan jadi selalu tidak sehat. Namun, ia menunjukkan adanya perubahan pola konsumsi yang perlu direspons oleh UMKM pangan lokal. Pangan tradisional tidak cukup dipertahankan melalui resep; ia perlu dikembangkan melalui kemasan, penyajian, pemasaran dan inovasi tanpa kehilangan identitas.

Di sinilah konsep culturenomic menjadi relevan. Throsby (2001) menjelaskan bahwa kebudayaan mempunyai dimensi ekonomi sekaligus sosial. Kebudayaan dapat menghasilkan nilai ekonomi, identitas dan kohesi sosial. Festival Banger, Cokro, Rojeken Mangga, pangan lokal, kampung bersejarah dan Menara Asri dapat dikembangkan sebagai ruang budaya sekaligus ruang ekonomi kreatif. Rojeken Mangga, misalnya, tidak hanya dapat dibaca sebagai tradisi kuliner, tetapi juga sebagai ruang interaksi dan pembentukan kepercayaan. Putnam (2000) menyebut jaringan sosial, norma timbal balik dan kepercayaan sebagai unsur penting modal sosial.
Dengan demikian, pembangunan Probolinggo tidak harus selalu dimulai dari pembangunan fisik. Yang diperlukan adalah kemampuan mengaktivasi ruang melalui manusia dan komunitas. Ruang historis seperti Menara Asri dapat dikembangkan sebagai ruang literasi sejarah, kreativitas, UMKM, pertunjukan dan aktivitas digital. Kampung Banger dapat menjadi laboratorium pemulihan sungai dan kebudayaan. Festival dapat menjadi instrumen ekonomi, bukan sekadar seremoni.
Perlunya Banger Ecological-Cultural Health Index, yang dapat menjadi sebuah kerangka indikator yang menghubungkan kesehatan anak, sanitasi, air, pola konsumsi, sampah rumah tangga, kondisi sungai dan aktivitas ekonomi lokal. Indeks ini tidak dimaksudkan untuk menyederhanakan hubungan sebab-akibat, tetapi untuk membaca kawasan sebagai sistem sosial-ekologis. Folke (2006) menjelaskan bahwa ketahanan sistem sosial ekologis sangat ditentukan oleh kemampuan sistem tersebut beradaptasi terhadap perubahan. Karena itu, masa depan Probolinggo tidak cukup dibangun melalui kemampuan survive, tetapi melalui kemampuan regenerate.

Probolinggo tidak perlu menciptakan identitas dari nol. Identitas itu telah tersedia dalam sejarah Banger, sungai, pesisir, kampung, pangan lokal, transportasi, ruang sejarah dan tradisi sosial. Tantangannya adalah merajut seluruh modal tersebut menjadi satu narasi pembangunan. Dari kota transit menjadi kota perjumpaan; dari sungai yang dibelakangi menjadi sungai yang dihadapi; dari sampah sebagai beban menjadi sumber daya; dari kebudayaan yang hanya dirayakan menjadi kebudayaan yang menghidupi.

Kota yang siap menghadapi masa depan bukanlah kota yang sekadar memiliki banyak bangunan, melainkan kota yang mampu membangun kembali hubungan antara manusia, ruang, sejarah, ekonomi dan alam. Probolinggo memiliki modal itu. Yang diperlukan sekarang adalah keberanian untuk menemukan kembali wajahnya. Wallahualam Bishawab