Pemprov Jatim Salurkan Bansos di Probolinggo, Ra Fahmi: Wujud Nyata Kepedulian Pemerintah

Probolinggo, Berdampak.net – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat kurang mampu. Melalui program bantuan sosial (bansos) PKH Plus, sebanyak 335 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Probolinggo menerima bantuan langsung dari pemerintah.

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, didampingi Wakil Bupati Probolinggo, Ra Fahmi. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis, 19 Juni 2025, dan disambut antusias oleh para lansia yang menjadi penerima manfaat.

Ra Fahmi menyatakan bahwa kehadiran program ini merupakan bukti nyata kehadiran dan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat rentan, terutama lansia. “Pemerintah tidak tinggal diam. Melalui bansos seperti ini, kita ingin memastikan bahwa warga lansia yang membutuhkan tetap mendapat perhatian dan dukungan,” ujar Ra Fahmi.

Gubernur Khofifah juga menegaskan bahwa program PKH Plus adalah salah satu bentuk afirmasi untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial, khususnya bagi warga lanjut usia.

Bantuan yang diberikan ini diharapkan dapat meringankan beban hidup dan meningkatkan kualitas hidup para penerima manfaat di Kabupaten Probolinggo. (fj)

Bertemu Walikota, FKUB Kota Probolinggo Berikan Sejumlah Rekomendasi

Probolinggo, Berdampak.net – Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Probolinggo bertemu dengan Wali Kota Probolinggo, dr Aminuddin, dalam pertemuan tersebut FKUB memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemkot Probolinggo, salah satunya ialah perluasan tempat pemakanan umum untuk non-muslim. Senin (16/6/2025).

Ketua FKUB Kota Probolinggo Ahmad Hudri mengatakan poin utama ialah perluasan TPU khusus non-muslim. “Munculnya rekomendasi itu ya berdasarkan hal-hal yang kita anggap urgent untuk disampaikan kepada pemerintah kota dan itu menurut pengalaman dan kajian pada saat rapat kerja khusu kami,” ujarnya.

“Ada di Wonoasih, itu sudah penuh. Di perumahan kopian ke barat itu juga sudah penuh. Sebagain ada di Kebonsari Kulon. Maka butuh perluasan. Tidak perlu langsung ada, bisa bertahap,” katanya.

Ia juga menyampaikan kepada Pemkot, mungkin bisa dibentuk ada sub-struktur pada OPD di lingkungan pemerintahan secara khusus terkait pemakanan. “Kayak di kota besar itu sudah ada divisi atau bidangnya sendiri. Barangkali dari leading sektor DLH,” jelasnya.

Selain TPU, Hudri juga menyampaikan rekomendasi lain. Seperti doa lintas agama dalam setiap acara resmi pemerintah Kota Probolinggo, menyediakan sarana prasarana Rumah Moderasi Beragama sebagai pusat aktifitas lintas agama.

Selain itu, FKUB juga merekomendasikan kepada Pemerintah Kota Probolinggo untuk menyelenggarakan festival budaya lintas agama, menyelenggarakan Silaturahmi Lintas Agama, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran dan penyalahgunaan zat adiktif dan nafsa.

“Respons wali kota baik. Akan dikaji jika ada yang perlu dikaji. Beliau juga mengapresiasi kami,” tukasnya. (fiq)

Sengketa 4 Pulau Aceh ke Sumut, JCC: Mendagri Jangan Repotkan Presiden Prabowo

Jakarta, Berdampak.net – Ketua Jhon Cane Center (JCC), Najib Salim Atamimi, meminta para Menteri dalam Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri), agar tidak membebani Presiden dengan polemik yang seharusnya tidak perlu terjadi, seperti kasus sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).

“Para Menteri seharusnya fokus pada pelaksanaan 8 Asta Cita yang menjadi visi besar Presiden Prabowo, bukan menciptakan konflik baru,” ujar Najib dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/6/2025).

Najib menyoroti kebijakan Kemendagri yang menetapkan empat pulau di wilayah Aceh — yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Ketek (Mangkir Kecil), dan Pulau Mangkir Gadang (Mangkir Besar) — masuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut. Menurutnya, langkah tersebut justru berpotensi memicu ketegangan baru di masyarakat.

“Saya tidak habis pikir, mengapa Mendagri mengurus hal-hal yang bisa menimbulkan konflik baru, padahal masih banyak program prioritas nasional yang belum terealisasi dengan baik,” tegasnya.

Ia juga mempertanyakan sejauh mana para Menteri Kabinet Merah Putih memahami dan menjalankan program-program yang digariskan oleh Presiden Prabowo. Padahal, lanjutnya, 8 Asta Cita seharusnya menjadi panduan utama dalam bekerja, bukan agenda pribadi.

Najib menyoroti dua poin penting dalam Asta Cita, yakni poin ke-7 dan ke-8. Poin ke-7 mencakup penguatan reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pemberantasan korupsi dan narkoba.

Sedangkan poin ke-8 menitikberatkan pada penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama.

“Langkah Mendagri ini justru bertolak belakang dengan semangat Asta Cita ke-8. Bukannya membangun harmoni, malah menimbulkan polemik baru yang membahayakan kesatuan masyarakat,” jelas Najib.

Najib pun berharap agar Presiden Prabowo dapat mengingatkan, bahkan bila perlu mengevaluasi kinerja para menterinya yang dinilai tidak sejalan dengan arah kebijakan nasional.

“Pidato Presiden Prabowo selama ini lugas, jelas, dan mudah dipahami rakyat. Jadi aneh jika para Menterinya justru kesulitan memahami atau malah menyimpang dari misi yang telah dicanangkan. Kalau memang merepotkan Presiden, ya harus dievaluasi,” tegasnya. (fiq)

Ranwal RPJMD Probolinggo, Pansus DPRD Rekomendasikan Beberapa Poin, Termasuk Politik Anggaran

Probolinggo, Berdampak.net – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Probolinggo, merekomendasikan beberapa poin dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Ranwal RPJMD) untuk periode 2025–2029. Politik anggaran masuk dalam rekomendasi tersebut.

H. Khairul Anam, Ketua Pansus mengatakan, ada beberapa poin catatan dalam Ranwal RPJMD tersebut, diantaranya terkait integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara nyata, dalam dokumen RPJMD Kabupaten Probolinggo 2025–2029. Dokumen perencanaan pembangunan daerah harus selaras dan berbasis pada rencana tata ruang agar arah pembangunan memiliki kepastian legal dan spasial. Kamis (12/06/2025).

Selain itu penguatan koordinasi spasial antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga kajian ulang politik anggaran yang proporsional. “Perlu dilakukan kajian ulang terhadap kebijakan alokasi anggaran agar lebih proporsional dan sesuai dengan arah kebijakan nasional. Salah satu perhatian utama adalah kesiapan daerah menghadapi penerapan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang akan berlaku efektif pada tahun 2027,” jelas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Dalam konteks politik anggaran lanjut Anam, ada beberapa poin penting meliputi, Proyeksi belanja pegawai dalam RPJMD masih berada pada kisaran 45% dari total belanja daerah, padahal ketentuan dalam UU HKPD menetapkan batas maksimal sebesar 30%.

“Perlu dikaji apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah memperhitungkan potensi tambahan dari opsen pajak kendaraan bermotor yang akan diberlakukan. Harus ada gambaran yang jelas terkait rencana pemenuhan belanja infrastruktur minimal 40%, sebagaimana amanat UU HKPD, diperlukan strategi konkret untuk menekan porsi belanja pegawai agar bertahap mencapai angka ideal di bawah 30%,” tambahnya.

Beberapa poin tersebut menurut mantan ketua HMI Jawa Timur itu, merupakan hal yang mendesak dan fundamental dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Probolinggo yang responsif terhadap dinamika kebijakan fiskal dan pembangunan daerah ke depan. (fiq)

Tunjukkan Komitmen Melayani, Desa Bhinor Menyapa Warga dengan Selamat Hari Raya Idul Adha dan Program Kurban

Probolinggo, Berdampak.net – Desa bhinor dalam mewarnai semangat kebersamaan dan ketaqwaan melalui penyembelihan hewan kurban yang merupakan bagian dari peringatan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriyah serta mendistribusikan  daging kurban kepada masyarakat setempat.

Pendistribusian Hewan kurban ke beberapa dusun di antara nya Pesisir, Krajan, dan Klompangan. Hewan-hewan kurban tersebut merupakan hasil sumbangan warga dan dukungan penuh dari beberapa perusahaan di lingkungan desa Bhinor.

Tentunya Pelaksanaan kurban ini adalah bentuk teladan kita dari apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sebagai bentuk ketaqwaan kita kepada Allah SWT dan selain semangat berbagi atau sosial bersama masyarakat. (rh)

Tunjukkan Komitmen dan Kinerja Positifnya, Pemdes Pondok Kelor Tingkatkan Kualitas Infrastruktur

Probolinggo, Berdampak.net – Pemerintah Desa Pondokkelor Paiton, Kabupaten Probolinggo, menunjukkan komitmen dan kinerja positif nya dalam meningkatkan kualitas infrastruktur desa melalui pembangunan aksesibilitas dan pemerataan antar dusun Melalui Dana Desa tahap 1 tahun anggaran 2025.

Realisasi dana desa berupa pengaspalan jalan di Dusun Cempaka dan Dusun Krajan. Kedua proyek ini berada di lingkungan permukiman warga yang selama ini menjadi akses utama dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Kepala Desa Pondokkelor, Frederick Ade Candra, menjelaskan bahwa pembangunan jalan sudah mencapai 60% dan beberapa sedang dalam proses mendatangkan material. Dia juga berkomitmen akan terus dilaksanakan secara bertahap dari tahun ke tahun di tengah juga keterbatasan dana yang ada.

Selain menggunakan Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa, masyarakat setempat juga berharap agar ada bantuan transfer lain dari Pemerintah Daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur ataupun pemberdayaan masyarakat di masa mendatang. (rh)