Komisi II DPR RI Targetkan Persoalan Honorer Tuntas pada 2025

Jakarta, Berdampak.net — Komisi II DPR RI menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer yang selama ini menjadi masalah pelik dalam sistem kepegawaian pemerintah. Targetnya, seluruh persoalan terkait status dan kejelasan tenaga honorer dapat dituntaskan pada tahun 2025.

“Persoalan tenaga honorer memang menjadi concern utama kami di Komisi II. Kami terus berupaya dan mendorong pemerintah agar masalah ini tidak berlarut-larut dan bisa selesai pada tahun 2025,” ujar anggota Komisi II DPR RI dalam keterangan resminya.

Dengan selesainya penataan tenaga honorer, maka proses rekrutmen pegawai pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, nantinya hanya akan dilakukan melalui mekanisme seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diselenggarakan secara nasional.

Langkah ini, menurut Komisi II, bertujuan untuk mewujudkan tata kelola kepegawaian yang lebih tertib, profesional, serta sesuai dengan prinsip meritokrasi. Selain itu, diharapkan tidak ada lagi celah bagi rekrutmen non-ASN yang tidak sesuai regulasi.

Komisi II juga meminta pemerintah daerah untuk aktif mendata dan melaporkan seluruh tenaga honorer yang masih aktif, agar tidak ada yang terabaikan dalam proses penyelesaian. Mereka juga menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam proses transisi ini.

“Semua harus punya kepastian status. Negara tidak boleh membiarkan puluhan ribu tenaga honorer terus menggantung,” tegasnya.

Dengan target penyelesaian pada 2025, pemerintah dan DPR diharapkan dapat memberikan solusi terbaik bagi para honorer yang telah lama mengabdi, sekaligus membangun sistem ASN yang lebih berkualitas dan akuntabel ke depannya. (fj)

MUI Kabupaten Probolinggo Bakal Bekali Guru PAI dengan Pendidikan Karakter

Probolinggo, Berdampak.net – MUI Kabupaten Probolinggo bakal menyelenggarakan kegiatan penguatan pendidikan karakter pada guru pyendidikan Agama Islam (PAI). Kegiatan nantinya bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikdaya) Kabupaten Probolinggo.

Sebagai langkah awal untuk mewujudkan rencana tersebut, MUI Kabupaten Probolinggo bertemu dengan Kepala Disdikdaya Kabupaten Probolinggo Dwijoko Nurjayadi, Kamis (24/7/2025) di kantor Disdikdaya.

Dari MUI, hadir Sekretaris Umum H Taufik, Ketua Komisi Pendidikan Dr Ahmad Zamroni. Turut dalam rombongan MUI Kasi Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Kemenag Kabupaten Probolinggo, HM Sugianto.

Ketua Komisi Pendidikan MUI Kabupaten Probolinggo, Dr Ahmad Zamroni, mengatakan pertemuan tersebut untuk menyampaikan rencana kegiatan penguatan pendidikan karakter pada guru PAI se-Kabupaten Probolinggo.

Ahmad Zamroni menjelaskan, kegiatan MUI Kabupaten Probolinggo khususnya Komisi Pendidikan tersebut akan menyasar guru PAI mulai tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK di Kabupaten Probolinggo. “Untuk peserta guru SD 50 orang, SMP 50 orang, SMA/SMK 50 orang,” jelasnya.

Karena peserta kegiatan adalah guru PAI SD, SMP, dan SMA/SMK, MUI Kabupaten Probolinggo pun menggandeng Disdikdaya. “Nanti saat pelaksanaan kami minta pak Dwijoko untuk memberikan arahan kepada peserta,” katanya.

Diketahui, kegiatan penguatan pendidikan karakter guru PAI rencananya dilaksanakan pada Kamis, 31 Juli 2025 di aula Universitas Zainul Hasan Genggong.

Selain Kepala Disdikdaya Kabupaten Probolinggo, kegiatan gagasan Komisi Pendidikan MUI Kabupaten Probolinggo itu bakal dihadiri Kepala Kemenag Kabupaten Probolinggo, serta dua rektor pada Universitas Zainul Hasan dan Universitas Hafsawati. (don)

MUI, Satpol PP dan Ormas Islam di Probolinggo Sepakati Gerakan Berantas Miras

Probolinggo, Berdampak.net – MUI Kabupaten Probolinggo menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Satpol PP dan ormas Islam di Kabupaten Probolinggo, Rabu (23/7/2025) pagi di kantor MUI. FGD itu menghasilkan kesepakatan untuk melakukan gerakan bersama pemberantasan peredaran minuman keras (miras).

Kasat Pol PP sekaligus Ketua Satgas Pemberantasan Miras Kabupaten Probolinggo, Sugeng Wiyanto, hadir langsung. Begitu juga dengan ketua ormas Islam seperti PCNU Kota Kraksaan, PD Muhammadiyah, Al Irsyad, PC Muslimat, Aisyiyah, dan akademisi dari kampus Universitas Zainul Hasan Genggong.

Wakil Ketua Umum MUI Kabupaten Probolinggo, KH Abdul Wasik Hannan, mengatakan FGD ini untuk mengetahui sejauh mana progres pelaksanaan pemberantasan miras yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam hal ini Satgas Pemberantasan Miras.

Selain itu, lanjutnya, forum ini juga untuk memberikan semangat kepada Satpol PP yang menjadi leading sector Pemkab Probolinggo dalam penegakan Perda Miras. “Maling saja bersemangat di tengah malam, hujan deras, jalan becek maling tetap menyusup ke rumah orang,” kata Kiai Wasik saat memberikan sambutan.

Untuk itu, Kiai Wasik meyakinkan peserta FGD bahwa pemberantasan minuman keras yang termasuk perbuatan halal harus lebih semangat dari pelaku kemunkaran.

Mendengar penyampaian Kiai Wasik, Kasat Pol PP Sugeng Wiyanto pun terlihat semringah. Akan tetapi di balik itu, Sugeng kemudian menyampaikan kondisi tim yang dipimpinnya selama memberantas peredaran miras. “Urusan miras ini luar biasa, kami bahkan menerima teror dari orang tak dikenal,” kata Sugeng. Informasi yang ia sampaikan bikin peserta FGD terdiam.

Beruntung, Sugeng dan jajarannya tidak patah semangat. Ia juga meminta support langsung dari MUI Kabupaten Probolinggo dan ormas Islam yang hadir. “Kami butuh dukungan dari MUI Kabupaten Probolinggo misalnya dengan membuat surat pernyataan dukungan,” ujarnya.

Menurutnya, dukungan MUI, PCNU, PD Muhammadiyah, Al Irsyad dan institusi lain sangat penting agar gerak pemerintah dalam memberantas miras bisa maksimal. “Kalau tidak ada dukungan, selesai lah kami,” katanya.

Satu persatu ormas Islam yang hadir dalam FGD gelaran MUI Kabupaten membahas progres pemberantasan miras menyatakan sikap yang sama: bergerak bersama memberantas peredaran miras.

MUI Kabupaten Probolinggo

Seperti pernyataan MUI Kabupaten Probolinggo yang diwakili Sekretaris H Yasin. Ia memberikan contoh aksi nyata MUI dalam melawan kemunkaran. “Kami dulu bergerak nyata saat penanganan ajaran menyimpang Ardi Husein di Desa Krampilan, serta kasus Taat Pribadi,” kata H Yasin.

Karenanya, ia memastikan bahwa MUI mendukung dan backup penuh langkah Satpol PP dan Satgas Miras.

PCNU Kota Kraksaan

Ketua PCNU Kota Kraksaan, KH Ahmad Muzamil, tak tanggung-tanggung dalam menyatakan dukungan kepada Satpol PP dalam hal pemberantasan miras. “Jangankan tanda tangan, tanda kaki pun kami siap berikan,” katanya, disambut gelak tawa semangat dari peserta FGD.

KH Ahmad Muzamil mengatakan, apa yang dilakukan Satpol PP sama dengan semangat NU yakni, menjaga agama dan menjaga umat. Karena itu, ia memastikan bahwa PCNU Kota Kraksaan siap mem-backup Satpol PP dan Satgas Miras. “Mudah-mudahan istikamah,” ujarnya.

PD Muhammadiyah

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Probolinggo tidak hanya menyatakan dukungan yang sama. Ketua PD Muhammadiyah Sigit Prasetyo, juga memberikan solusi agar ormas Islam tetap istikamah dalam mendukung Satpol PP.

Sigit memberikan dua solusi. Pertama, pemerintah menyediakan layanan call center agar masyarakat memiliki akses laporan adanya peredaran miras di lingkungannya. “Juga pembahasan progres miras seperti ini harus rutin dilakukan, jadi satgas tidak sendiri,” katanya.

Sigit juga mengusulkan agar segera dilakukan audiensi dengan Bupati Probolinggo dan DPRD guna menyeriusi langkah pemberantasan miras dan tantangan di lapangan.

Al Irsyad

Ketua Al Irsyad Kabupaten Probolinggo, ustaz Ahmad Banawir mengatakan bahwa minuman keras merupakan induk kejahatan. “Dalam Al Quran dan hadist semuanya melarang minuman keras,” katanya.

Ustaz Banawir pun juga menyatakan bahwa Al Irsyad mendukung langkah Satpol PP untuk memberantas peredaran miras di Kabupaten Probolinggo.

Akademisi Universitas Zainul Hasan

Kampus Universitas Zainul Hasan (Unzah) Genggong Probolinggo, juga tampak hadir dalam FGD. Rektor Unzah DR Abdul Aziz, diwakili oleh Ahmad Muzakki.

Ia juga menyatakan bahwa kampus Unzah mendukung gerak langkah Satpol PP dan Satgas Miras.

Forum Umat Islam Bersatu

Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) Kabupaten Probolinggo, adalah salah satu organisasi yang menyoroti persoalan miras di Kabupaten Probolinggo. Forum itu juga hadir dalam FGD yang diwakili oleh HA Budiono.

Menurutnya, permasalahan miras bersifat umum. “Karena itu tidak bisa ditangani oleh skup kecil. Semua harus bersatu,” katanya. Ia pun menegaskan bahwa FUIB sangat mendukung langkah Satpol PP dan Satgas Miras.

Selain ormas di atas, dukungan yang sama juga diungkapkan oleh perwakilan PC Muslimat Kota Kraksaan, Aisyiyah, Takmir Masjid Agung Ar Raudhoh.

Usai FGD, MUI Kabupaten Probolinggo bersama ormas Islam akan melakukan langkah lanjutan di semua tingkatan di Kabupaten Probolinggo demi terwujudnya Kabupaten Probolinggo bebas dari peredaran minuman keras. (don)

MUI Kota Probolinggo Melaksanakan Program MADINA, Fokus pada Pembinaan Siswa SMP

Probolinggo, Berdampak.net – Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Probolinggo terus berkomitmen dalam membina karakter dan spiritualitas generasi muda melalui program unggulan MADINA (MUI Bina Sekolah bersama Dinas Pendidikan). Pada tahun 2025 ini, program MADINA diarahkan secara lebih fokus untuk menyasar tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), baik negeri maupun swasta di Kota Probolinggo.

Sebagai langkah awal pelaksanaan program tahun ini, MUI Kota Probolinggo bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar kegiatan Silaturrahim dan Diskusi bersama para pemangku kepentingan pendidikan, yang diselenggarakan pada Rabu, 23 Juli 2025 pukul 10.00 WIB, bertempat di Kampus Institut Ahmad Dahlan Kota Probolinggo. Acara ini dibuka secara resmi oleh Dr. KH. Ahmad Hudri, ST., MAP, selaku salah satu Ketua MUI Kota Probolinggo, mewakili Ketua Umum MUI Kota Probolinggo, Prof. Dr. KH. M. Sulthon. Dalam sambutannya, Hudri menekankan pentingnya kolaborasi antara MUI, institusi pendidikan, dan seluruh pihak terkait untuk menghadapi tantangan yang dihadapi generasi muda, khususnya siswa-siswi tingkat SMP.

“Kita dihadapkan pada berbagai persoalan generasi pertama di usia remaja, dan itu tidak bisa diselesaikan secara sektoral. Perlu kerja bersama, sinergi hati dan pemikiran agar solusi yang kita rumuskan benar-benar menyentuh akar persoalan,” ujar Hudri.
Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber kompeten, yakni:
– Ustadz Imanudin Abil Fida, Dosen Institut Ahmad Dahlan sekaligus supervisor program, yang menyampaikan pendekatan hati ke hati dalam menyelesaikan persoalan remaja.
– Ustadzah Romiyati, Ketua Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga MUI Kota Probolinggo, yang memaparkan secara komprehensif desain dan pelaksanaan program MADINA tahun 2025.
Turut hadir dalam kegiatan ini para kepala SMP negeri dan swasta, guru Pendidikan Agama Islam (PAI), serta guru Bimbingan Konseling (BK) se-Kota Probolinggo. Antusiasme dan dialog aktif dari para peserta menjadi bukti semangat kolaboratif dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang sehat, religius, dan membina secara utuh perkembangan peserta didik.
MUI Kota Probolinggo berharap melalui program MADINA, dapat tercipta pola pembinaan berkelanjutan di sekolah-sekolah yang bukan hanya menyentuh aspek pengetahuan agama, tetapi juga penguatan karakter, etika, dan kesehatan jiwa para siswa.

Pemkab Probolinggo dan DPRD Teken KUA-PPAS Perubahan APBD 2025

Probolinggo, Berdampak.net – Pemerintah Kabupaten Probolinggo bersama DPRD Kabupaten Probolinggo resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu (9/7/2025). Penandatanganan ini dilakukan setelah melalui proses pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

Wakil Bupati Probolinggo, Ra Fahmi AHZ, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terbangun dalam proses tersebut.

“Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Probolinggo. Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan ini, maka tahapan penting dalam penyusunan perubahan APBD 2025 telah kita lalui bersama sebagai bagian dari siklus pembangunan daerah,” ungkapnya.

Kesepakatan ini menjadi pijakan strategis dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah untuk menjawab kebutuhan pembangunan yang lebih adaptif dan tepat sasaran. (fj)

Peringati Hari Asyuro, Waket DPRD Kabupaten Probolinggo Paparkan Program Pemerintah

Probolinggo, Berdampak.net – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, HM Zubaidi, mengikuti kegiatan Hari Asyuro 1447 H di masjid Al Hikmah, RW 01 Patemon Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Sabtu (5/7/2025) malam. Dalam kesempatan itu Zubaidi memaparkan program pemerintah.

Malam hari Asyuro itu diikuti seluruh warga dan jemaah masjid setempat. Tak hanya kalangan dewasa. Anak-anak pun berkumpul di halaman masjid beratapkan langit.

Dalam kesempatan itu, Zubaidi tidak hanya menjelaskan singkat tentang keistimewaan dan sejarah hari Asyuro. Ia juga memaparkan sebagian program pemerintah.

Ia menjelaskan bahwa Pemkab Probolinggo saat ini menggenjot pembangunan infrastruktur. “Proses pembangunan tidak serta merta langsung diwujudkan, tapi juga butuh proses,” katanya.

Pemkab Probolinggo, lanjutnya, juga menjalankan program makan bergizi gratis (MBG). Saat ini terus dipersiapkan dapur MBG. “Insya Allah akan dijalankan akhir tahun 2025,” lanjutnya.

Di Kabupaten Probolinggo nantinya juga akan dibangun sekolah rakyat khusus siswa kurang mampu. Sekolah rakyat itu gratis.

Sementara di momen hari Asyuro, Zubaidi memberikan santunan kepada lima anak yatim warga RW 01 Sidomukti, dan sembilan orang janda dhuafa.

Nah, untuk menggembeirakan anak-anak yang hadir, Zubaidi memberikan kuis berupa pertanyaan seputar dunia Islam. Setiap anak yang menjawab dengan benar mendapat uang pembinaan dari pria yang juga ketua Partai Gerindra Kabupaten Probolinggo itu. (don)