Kolaborasi dan Percepatan Reforma Agraria Jawa Timur

Suarabaya, Berdampak.net – Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan cakupan wilayah luas, keragaman sosial budaya, serta potensi agraria yang besar. Potensi ini menjadikan provinsi ini sebagai lokomotif penting dalam percepatan pelaksanaan Reforma Agraria nasional. Dalam Musyawarah Kerja Awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun 2025, berbagai pihak menyampaikan komitmen dan strategi kolaboratif guna menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara menyeluruh dan berkeadilan.

Direktur Jenderal Penataan Agraria, Yulia Jaya Nirmawati, menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor sebagai kunci penyelesaian Reforma Agraria. Ia mencontohkan keberhasilan penataan akses terhadap tanah ulayat di Provinsi Bali sebagai langkah awal yang menjadi preseden di Indonesia, seperti pemanfaatan tanah ulayat untuk penanaman pisang Cavendish. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan legislatif disebut sebagai pilar utama, di mana Komisi II DPR RI menjadi jembatan aspirasi rakyat dalam menyusun arah kebijakan. Pemerintah daerah juga dinilai sebagai aktor yang paling memahami kondisi sosial dan tanah di wilayahnya, sehingga pelibatan mereka tidak bisa ditawar.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, mengajak semua pihak meninggalkan paradigma kerja lamban dan beralih ke kerja cepat, cermat, dan kolaboratif. Menurutnya, semangat percepatan harus tertanam dalam setiap gerak pelaksanaan Reforma Agraria. Dengan mengutip Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, ia menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam adalah amanat konstitusi yang harus diwujudkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tema pertemuan ini, “Optimalisasi Sumber TORA di Provinsi Jawa Timur untuk Mewujudkan Percepatan Reforma Agraria yang Berkelanjutan dan Berkeadilan”, dinilai tepat dalam konteks kebutuhan zaman yang semakin mendesak.

Dukungan konkret juga disampaikan oleh Dinas Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Dalam kerangka program Kampung Reforma, dinas tersebut mendorong sinergi lintas sektor dalam penataan infrastruktur permukiman, seperti akses jalan, saluran sanitasi, hingga irigasi. Penataan kampung kumuh dianggap bagian integral dari Reforma Agraria karena menyasar kenyamanan dan kelayakan hidup warga secara jangka panjang.

Sementara itu, dari sisi regulasi kehutanan, BPKH Wilayah IX melalui Ir. Moech Firman Fahada menyampaikan progres penyelesaian penguasaan tanah di kawasan hutan sebagaimana diatur dalam PermenLHK Nomor 7 Tahun 2021. Tim Terpadu PPTKH telah mengidentifikasi dan memproses berbagai lokasi di Jawa Timur, termasuk Kota Batu, Kabupaten Banyuwangi, Blitar, Jember, Lumajang, Ngawi, dan Malang. Beberapa Surat Keputusan (SK) Biru telah diterbitkan sebagai bentuk legalisasi atas tanah yang sebelumnya berada di kawasan hutan.

Isu konflik agraria menjadi perhatian serius dalam pertemuan ini. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, melalui Bangkit Sormin, SH, MH, menyampaikan bahwa mereka telah menangani 295 kasus konflik agraria, naik 21,9 persen dari tahun sebelumnya. Penanganan konflik ini mengikuti prosedur sesuai Permen ATR No. 21 Tahun 2020 dan Perpres 62 Tahun 2023, dengan mekanisme tahapan mulai dari pengaduan hingga pemantauan penyelesaian. Dalam skema penyelesaian konflik, keterlibatan lintas lembaga seperti TNI, Polri, dan pemerintah daerah dianggap esensial agar penanganan tidak berhenti pada pendekatan sektoral semata.

Dari sisi penguatan kelembagaan, Dr. Lilik Pudjiastuti, SH, MH, menegaskan pentingnya struktur kelembagaan GTRA di tingkat provinsi. Gubernur Jawa Timur telah menerbitkan surat edaran pada 22 November 2022 terkait pencegahan pungutan liar dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hingga 30 Juni 2025, capaian SHAT di Jawa Timur telah mencapai 216.457 atau 70,39% dari target 306.101 bidang. Diharapkan, hingga akhir tahun 2025, seluruh target tersebut dapat diselesaikan.

Pertemuan kerja ini mencerminkan bahwa Reforma Agraria bukan sekadar agenda legal-formal, melainkan kerja kolektif yang menuntut komitmen politik, kelembagaan yang kuat, serta keterlibatan aktif masyarakat. Jawa Timur, dengan segala keragaman dan kompleksitasnya, sedang membuktikan bahwa cita-cita keadilan agraria bukanlah sesuatu yang mustahil dicapai, asalkan dikerjakan bersama dengan kerja nyata dan keberanian menyelesaikan akar masalah secara sistemik. (fj)

FKUB Kota Probolinggo Hadiri Doa Bersama Lintas Agama dalam Rangka Hari Bhayangkara POLRI ke-79

Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-79 yang jatuh pada tanggal 1 Juli 2025, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Probolinggo memenuhi undangan dari Kapolresta Probolinggo untuk menghadiri dan turut serta dalam kegiatan Doa Bersama Lintas Agama. Acara ini dilaksanakan pada Senin, 30 Juni 2025 bertempat di Ruang Eksekutif Mapolres Probolinggo Kota.

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana khidmat dan penuh semangat kebersamaan ini dihadiri oleh Kapolresta Probolinggo AKBP Rico Yumasri, SIK., MIK. beserta jajaran kepolisian, Ketua FKUB Kota Probolinggo Dr. H. Ahmad Hudri, ST., MAP., KH. Samsul Anam Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Probolinggo, serta para tokoh agama dari berbagai umat beragama di antaranya perwakilan Romo Yohanes Paulus Bapa dari agama Katolik,    Pdt. Argo Daniel Satwiko, S.T., M.Div. dari Kristen, Erfan Sutjianto, S.H. dari Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD), dan dari Hindu I Nengah Windia, B.Sc.

Dalam sambutannya, Kapolresta Probolinggo menyampaikan apresiasi atas kehadiran para tokoh lintas agama dan menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata sinergi dan komitmen bersama dalam menjaga keamanan, kedamaian, dan kerukunan di tengah masyarakat. Ia berharap momentum Hari Bhayangkara ini dapat memperkuat semangat pengabdian Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, dengan dukungan spiritual dan moral dari seluruh elemen umat beragama.

Sementara itu, Ketua FKUB Kota Probolinggo menekankan pentingnya membangun komunikasi lintas iman yang harmonis demi terwujudnya masyarakat yang rukun, damai, dan toleran. “Doa bersama ini bukan hanya ritual seremonial, tetapi juga simbol kuat dari persatuan dan solidaritas kita semua dalam menjaga Probolinggo tetap kondusif,” ujarnya.

Acara ditutup dengan doa secara bergiliran dari masing-masing perwakilan agama yang hadir, dengan harapan agar Polri senantiasa diberi kekuatan dan kebijaksanaan dalam menjalankan tugas negara demi kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.

Sarasehan Tokoh Perempuan Lintas Agama: Menguatkan Peran Perempuan dalam Merawat Kerukunan

Probolinggo, berdampak.net – Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Probolinggo sukses menyelenggarakan kegiatan Sarasehan Tokoh Perempuan Lintas Agama pada Jumat, 20 Juni 2025, bertempat di Gedung Puri Manggala Bhakti Pemerintah Kota Probolinggo. Kegiatan ini menjadi ruang dialog penting bagi para tokoh perempuan lintas agama untuk memperkuat peran strategis dalam menjaga kerukunan dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Kota Probolinggo.

Walikota Probolinggo dr. Aminudin, Sp.Og. (K), MM.Kes., dalam kapasitasnya sebagai Keynote Speaker, hadir secara langsung untuk membuka acara sekaligus memberikan sambutan inspiratif. Dalam sambutannya, Walikota menekankan pentingnya keterlibatan aktif perempuan dalam merawat harmoni sosial dan membangun toleransi antarumat beragama.

“Perempuan memiliki kekuatan dan peran vital dalam membentuk budaya damai, baik di lingkungan keluarga, komunitas, maupun dalam kehidupan sosial keagamaan. Melalui forum ini, kita memperkuat sinergi lintas iman untuk menjaga Probolinggo tetap teduh dalam keberagaman,” tutur Walikota.

Kegiatan sarasehan menghadirkan dua narasumber utama yang kompeten dan inspiratif, yaitu:
– Dr. Lia Istifhamah, Anggota DPD RI, yang membawakan materi seputar Perempuan, Politik, dan Kerukunan di Ruang Publik.
– Dr. Evariani Aminudin, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Probolinggo, yang menyampaikan paparan tentang Peran Keluarga dan Organisasi Perempuan dalam Membangun Toleransi.

Kedua narasumber menyampaikan pentingnya kolaborasi dan penguatan kapasitas perempuan dalam menjawab tantangan kehidupan sosial keagamaan saat ini. Dr. Lia menyoroti perlunya regulasi yang berpihak pada penguatan peran perempuan dalam forum-forum kerukunan, sementara Dr. Evariani mengajak organisasi perempuan untuk menjadi motor penggerak harmoni dari level keluarga.

Peserta sarasehan berasal dari berbagai organisasi masyarakat (ormas) keagamaan perempuan se-Kota Probolinggo, yang mencerminkan keterlibatan lintas agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Para peserta aktif berdiskusi dan berbagi praktik baik dalam membangun ruang aman dan setara di lingkungan masing-masing.

Ketua FKUB Kota Probolinggo Dr. H. Ahmad Hudri dalam pembukaan acara menyampaikan harapan agar forum ini menjadi awal dari penguatan jejaring perempuan lintas iman yang berkelanjutan. “Perempuan adalah jembatan toleransi yang hidup. Semoga pertemuan ini menginspirasi lahirnya gerakan-gerakan damai yang lebih masif di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Kegiatan ini menjadi bukti bahwa perempuan bukan hanya pelengkap, melainkan penggerak utama dalam membangun kota yang damai dan harmonis.
Dokumentasi kegiatan dan pernyataan lengkap narasumber dapat diakses melalui kanal resmi FKUB Kota Probolinggo.

Pemprov Jatim Salurkan Bansos di Probolinggo, Ra Fahmi: Wujud Nyata Kepedulian Pemerintah

Probolinggo, Berdampak.net – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat kurang mampu. Melalui program bantuan sosial (bansos) PKH Plus, sebanyak 335 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Probolinggo menerima bantuan langsung dari pemerintah.

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, didampingi Wakil Bupati Probolinggo, Ra Fahmi. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis, 19 Juni 2025, dan disambut antusias oleh para lansia yang menjadi penerima manfaat.

Ra Fahmi menyatakan bahwa kehadiran program ini merupakan bukti nyata kehadiran dan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat rentan, terutama lansia. “Pemerintah tidak tinggal diam. Melalui bansos seperti ini, kita ingin memastikan bahwa warga lansia yang membutuhkan tetap mendapat perhatian dan dukungan,” ujar Ra Fahmi.

Gubernur Khofifah juga menegaskan bahwa program PKH Plus adalah salah satu bentuk afirmasi untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial, khususnya bagi warga lanjut usia.

Bantuan yang diberikan ini diharapkan dapat meringankan beban hidup dan meningkatkan kualitas hidup para penerima manfaat di Kabupaten Probolinggo. (fj)

Bertemu Walikota, FKUB Kota Probolinggo Berikan Sejumlah Rekomendasi

Probolinggo, Berdampak.net – Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Probolinggo bertemu dengan Wali Kota Probolinggo, dr Aminuddin, dalam pertemuan tersebut FKUB memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemkot Probolinggo, salah satunya ialah perluasan tempat pemakanan umum untuk non-muslim. Senin (16/6/2025).

Ketua FKUB Kota Probolinggo Ahmad Hudri mengatakan poin utama ialah perluasan TPU khusus non-muslim. “Munculnya rekomendasi itu ya berdasarkan hal-hal yang kita anggap urgent untuk disampaikan kepada pemerintah kota dan itu menurut pengalaman dan kajian pada saat rapat kerja khusu kami,” ujarnya.

“Ada di Wonoasih, itu sudah penuh. Di perumahan kopian ke barat itu juga sudah penuh. Sebagain ada di Kebonsari Kulon. Maka butuh perluasan. Tidak perlu langsung ada, bisa bertahap,” katanya.

Ia juga menyampaikan kepada Pemkot, mungkin bisa dibentuk ada sub-struktur pada OPD di lingkungan pemerintahan secara khusus terkait pemakanan. “Kayak di kota besar itu sudah ada divisi atau bidangnya sendiri. Barangkali dari leading sektor DLH,” jelasnya.

Selain TPU, Hudri juga menyampaikan rekomendasi lain. Seperti doa lintas agama dalam setiap acara resmi pemerintah Kota Probolinggo, menyediakan sarana prasarana Rumah Moderasi Beragama sebagai pusat aktifitas lintas agama.

Selain itu, FKUB juga merekomendasikan kepada Pemerintah Kota Probolinggo untuk menyelenggarakan festival budaya lintas agama, menyelenggarakan Silaturahmi Lintas Agama, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran dan penyalahgunaan zat adiktif dan nafsa.

“Respons wali kota baik. Akan dikaji jika ada yang perlu dikaji. Beliau juga mengapresiasi kami,” tukasnya. (fiq)

Sengketa 4 Pulau Aceh ke Sumut, JCC: Mendagri Jangan Repotkan Presiden Prabowo

Jakarta, Berdampak.net – Ketua Jhon Cane Center (JCC), Najib Salim Atamimi, meminta para Menteri dalam Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri), agar tidak membebani Presiden dengan polemik yang seharusnya tidak perlu terjadi, seperti kasus sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).

“Para Menteri seharusnya fokus pada pelaksanaan 8 Asta Cita yang menjadi visi besar Presiden Prabowo, bukan menciptakan konflik baru,” ujar Najib dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/6/2025).

Najib menyoroti kebijakan Kemendagri yang menetapkan empat pulau di wilayah Aceh — yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Ketek (Mangkir Kecil), dan Pulau Mangkir Gadang (Mangkir Besar) — masuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut. Menurutnya, langkah tersebut justru berpotensi memicu ketegangan baru di masyarakat.

“Saya tidak habis pikir, mengapa Mendagri mengurus hal-hal yang bisa menimbulkan konflik baru, padahal masih banyak program prioritas nasional yang belum terealisasi dengan baik,” tegasnya.

Ia juga mempertanyakan sejauh mana para Menteri Kabinet Merah Putih memahami dan menjalankan program-program yang digariskan oleh Presiden Prabowo. Padahal, lanjutnya, 8 Asta Cita seharusnya menjadi panduan utama dalam bekerja, bukan agenda pribadi.

Najib menyoroti dua poin penting dalam Asta Cita, yakni poin ke-7 dan ke-8. Poin ke-7 mencakup penguatan reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pemberantasan korupsi dan narkoba.

Sedangkan poin ke-8 menitikberatkan pada penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama.

“Langkah Mendagri ini justru bertolak belakang dengan semangat Asta Cita ke-8. Bukannya membangun harmoni, malah menimbulkan polemik baru yang membahayakan kesatuan masyarakat,” jelas Najib.

Najib pun berharap agar Presiden Prabowo dapat mengingatkan, bahkan bila perlu mengevaluasi kinerja para menterinya yang dinilai tidak sejalan dengan arah kebijakan nasional.

“Pidato Presiden Prabowo selama ini lugas, jelas, dan mudah dipahami rakyat. Jadi aneh jika para Menterinya justru kesulitan memahami atau malah menyimpang dari misi yang telah dicanangkan. Kalau memang merepotkan Presiden, ya harus dievaluasi,” tegasnya. (fiq)