MUI Kota Probolinggo Melaksanakan Program MADINA, Fokus pada Pembinaan Siswa SMP

Probolinggo, Berdampak.net – Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Probolinggo terus berkomitmen dalam membina karakter dan spiritualitas generasi muda melalui program unggulan MADINA (MUI Bina Sekolah bersama Dinas Pendidikan). Pada tahun 2025 ini, program MADINA diarahkan secara lebih fokus untuk menyasar tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), baik negeri maupun swasta di Kota Probolinggo.

Sebagai langkah awal pelaksanaan program tahun ini, MUI Kota Probolinggo bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar kegiatan Silaturrahim dan Diskusi bersama para pemangku kepentingan pendidikan, yang diselenggarakan pada Rabu, 23 Juli 2025 pukul 10.00 WIB, bertempat di Kampus Institut Ahmad Dahlan Kota Probolinggo. Acara ini dibuka secara resmi oleh Dr. KH. Ahmad Hudri, ST., MAP, selaku salah satu Ketua MUI Kota Probolinggo, mewakili Ketua Umum MUI Kota Probolinggo, Prof. Dr. KH. M. Sulthon. Dalam sambutannya, Hudri menekankan pentingnya kolaborasi antara MUI, institusi pendidikan, dan seluruh pihak terkait untuk menghadapi tantangan yang dihadapi generasi muda, khususnya siswa-siswi tingkat SMP.

“Kita dihadapkan pada berbagai persoalan generasi pertama di usia remaja, dan itu tidak bisa diselesaikan secara sektoral. Perlu kerja bersama, sinergi hati dan pemikiran agar solusi yang kita rumuskan benar-benar menyentuh akar persoalan,” ujar Hudri.
Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber kompeten, yakni:
– Ustadz Imanudin Abil Fida, Dosen Institut Ahmad Dahlan sekaligus supervisor program, yang menyampaikan pendekatan hati ke hati dalam menyelesaikan persoalan remaja.
– Ustadzah Romiyati, Ketua Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga MUI Kota Probolinggo, yang memaparkan secara komprehensif desain dan pelaksanaan program MADINA tahun 2025.
Turut hadir dalam kegiatan ini para kepala SMP negeri dan swasta, guru Pendidikan Agama Islam (PAI), serta guru Bimbingan Konseling (BK) se-Kota Probolinggo. Antusiasme dan dialog aktif dari para peserta menjadi bukti semangat kolaboratif dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang sehat, religius, dan membina secara utuh perkembangan peserta didik.
MUI Kota Probolinggo berharap melalui program MADINA, dapat tercipta pola pembinaan berkelanjutan di sekolah-sekolah yang bukan hanya menyentuh aspek pengetahuan agama, tetapi juga penguatan karakter, etika, dan kesehatan jiwa para siswa.

Pemkab Probolinggo dan DPRD Teken KUA-PPAS Perubahan APBD 2025

Probolinggo, Berdampak.net – Pemerintah Kabupaten Probolinggo bersama DPRD Kabupaten Probolinggo resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu (9/7/2025). Penandatanganan ini dilakukan setelah melalui proses pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

Wakil Bupati Probolinggo, Ra Fahmi AHZ, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terbangun dalam proses tersebut.

“Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Probolinggo. Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan ini, maka tahapan penting dalam penyusunan perubahan APBD 2025 telah kita lalui bersama sebagai bagian dari siklus pembangunan daerah,” ungkapnya.

Kesepakatan ini menjadi pijakan strategis dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah untuk menjawab kebutuhan pembangunan yang lebih adaptif dan tepat sasaran. (fj)

Peringati Hari Asyuro, Waket DPRD Kabupaten Probolinggo Paparkan Program Pemerintah

Probolinggo, Berdampak.net – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, HM Zubaidi, mengikuti kegiatan Hari Asyuro 1447 H di masjid Al Hikmah, RW 01 Patemon Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Sabtu (5/7/2025) malam. Dalam kesempatan itu Zubaidi memaparkan program pemerintah.

Malam hari Asyuro itu diikuti seluruh warga dan jemaah masjid setempat. Tak hanya kalangan dewasa. Anak-anak pun berkumpul di halaman masjid beratapkan langit.

Dalam kesempatan itu, Zubaidi tidak hanya menjelaskan singkat tentang keistimewaan dan sejarah hari Asyuro. Ia juga memaparkan sebagian program pemerintah.

Ia menjelaskan bahwa Pemkab Probolinggo saat ini menggenjot pembangunan infrastruktur. “Proses pembangunan tidak serta merta langsung diwujudkan, tapi juga butuh proses,” katanya.

Pemkab Probolinggo, lanjutnya, juga menjalankan program makan bergizi gratis (MBG). Saat ini terus dipersiapkan dapur MBG. “Insya Allah akan dijalankan akhir tahun 2025,” lanjutnya.

Di Kabupaten Probolinggo nantinya juga akan dibangun sekolah rakyat khusus siswa kurang mampu. Sekolah rakyat itu gratis.

Sementara di momen hari Asyuro, Zubaidi memberikan santunan kepada lima anak yatim warga RW 01 Sidomukti, dan sembilan orang janda dhuafa.

Nah, untuk menggembeirakan anak-anak yang hadir, Zubaidi memberikan kuis berupa pertanyaan seputar dunia Islam. Setiap anak yang menjawab dengan benar mendapat uang pembinaan dari pria yang juga ketua Partai Gerindra Kabupaten Probolinggo itu. (don)

Kolaborasi dan Percepatan Reforma Agraria Jawa Timur

Suarabaya, Berdampak.net – Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan cakupan wilayah luas, keragaman sosial budaya, serta potensi agraria yang besar. Potensi ini menjadikan provinsi ini sebagai lokomotif penting dalam percepatan pelaksanaan Reforma Agraria nasional. Dalam Musyawarah Kerja Awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun 2025, berbagai pihak menyampaikan komitmen dan strategi kolaboratif guna menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara menyeluruh dan berkeadilan.

Direktur Jenderal Penataan Agraria, Yulia Jaya Nirmawati, menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor sebagai kunci penyelesaian Reforma Agraria. Ia mencontohkan keberhasilan penataan akses terhadap tanah ulayat di Provinsi Bali sebagai langkah awal yang menjadi preseden di Indonesia, seperti pemanfaatan tanah ulayat untuk penanaman pisang Cavendish. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan legislatif disebut sebagai pilar utama, di mana Komisi II DPR RI menjadi jembatan aspirasi rakyat dalam menyusun arah kebijakan. Pemerintah daerah juga dinilai sebagai aktor yang paling memahami kondisi sosial dan tanah di wilayahnya, sehingga pelibatan mereka tidak bisa ditawar.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, mengajak semua pihak meninggalkan paradigma kerja lamban dan beralih ke kerja cepat, cermat, dan kolaboratif. Menurutnya, semangat percepatan harus tertanam dalam setiap gerak pelaksanaan Reforma Agraria. Dengan mengutip Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, ia menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam adalah amanat konstitusi yang harus diwujudkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tema pertemuan ini, “Optimalisasi Sumber TORA di Provinsi Jawa Timur untuk Mewujudkan Percepatan Reforma Agraria yang Berkelanjutan dan Berkeadilan”, dinilai tepat dalam konteks kebutuhan zaman yang semakin mendesak.

Dukungan konkret juga disampaikan oleh Dinas Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Dalam kerangka program Kampung Reforma, dinas tersebut mendorong sinergi lintas sektor dalam penataan infrastruktur permukiman, seperti akses jalan, saluran sanitasi, hingga irigasi. Penataan kampung kumuh dianggap bagian integral dari Reforma Agraria karena menyasar kenyamanan dan kelayakan hidup warga secara jangka panjang.

Sementara itu, dari sisi regulasi kehutanan, BPKH Wilayah IX melalui Ir. Moech Firman Fahada menyampaikan progres penyelesaian penguasaan tanah di kawasan hutan sebagaimana diatur dalam PermenLHK Nomor 7 Tahun 2021. Tim Terpadu PPTKH telah mengidentifikasi dan memproses berbagai lokasi di Jawa Timur, termasuk Kota Batu, Kabupaten Banyuwangi, Blitar, Jember, Lumajang, Ngawi, dan Malang. Beberapa Surat Keputusan (SK) Biru telah diterbitkan sebagai bentuk legalisasi atas tanah yang sebelumnya berada di kawasan hutan.

Isu konflik agraria menjadi perhatian serius dalam pertemuan ini. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, melalui Bangkit Sormin, SH, MH, menyampaikan bahwa mereka telah menangani 295 kasus konflik agraria, naik 21,9 persen dari tahun sebelumnya. Penanganan konflik ini mengikuti prosedur sesuai Permen ATR No. 21 Tahun 2020 dan Perpres 62 Tahun 2023, dengan mekanisme tahapan mulai dari pengaduan hingga pemantauan penyelesaian. Dalam skema penyelesaian konflik, keterlibatan lintas lembaga seperti TNI, Polri, dan pemerintah daerah dianggap esensial agar penanganan tidak berhenti pada pendekatan sektoral semata.

Dari sisi penguatan kelembagaan, Dr. Lilik Pudjiastuti, SH, MH, menegaskan pentingnya struktur kelembagaan GTRA di tingkat provinsi. Gubernur Jawa Timur telah menerbitkan surat edaran pada 22 November 2022 terkait pencegahan pungutan liar dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hingga 30 Juni 2025, capaian SHAT di Jawa Timur telah mencapai 216.457 atau 70,39% dari target 306.101 bidang. Diharapkan, hingga akhir tahun 2025, seluruh target tersebut dapat diselesaikan.

Pertemuan kerja ini mencerminkan bahwa Reforma Agraria bukan sekadar agenda legal-formal, melainkan kerja kolektif yang menuntut komitmen politik, kelembagaan yang kuat, serta keterlibatan aktif masyarakat. Jawa Timur, dengan segala keragaman dan kompleksitasnya, sedang membuktikan bahwa cita-cita keadilan agraria bukanlah sesuatu yang mustahil dicapai, asalkan dikerjakan bersama dengan kerja nyata dan keberanian menyelesaikan akar masalah secara sistemik. (fj)

FKUB Kota Probolinggo Hadiri Doa Bersama Lintas Agama dalam Rangka Hari Bhayangkara POLRI ke-79

Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-79 yang jatuh pada tanggal 1 Juli 2025, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Probolinggo memenuhi undangan dari Kapolresta Probolinggo untuk menghadiri dan turut serta dalam kegiatan Doa Bersama Lintas Agama. Acara ini dilaksanakan pada Senin, 30 Juni 2025 bertempat di Ruang Eksekutif Mapolres Probolinggo Kota.

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana khidmat dan penuh semangat kebersamaan ini dihadiri oleh Kapolresta Probolinggo AKBP Rico Yumasri, SIK., MIK. beserta jajaran kepolisian, Ketua FKUB Kota Probolinggo Dr. H. Ahmad Hudri, ST., MAP., KH. Samsul Anam Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Probolinggo, serta para tokoh agama dari berbagai umat beragama di antaranya perwakilan Romo Yohanes Paulus Bapa dari agama Katolik,    Pdt. Argo Daniel Satwiko, S.T., M.Div. dari Kristen, Erfan Sutjianto, S.H. dari Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD), dan dari Hindu I Nengah Windia, B.Sc.

Dalam sambutannya, Kapolresta Probolinggo menyampaikan apresiasi atas kehadiran para tokoh lintas agama dan menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata sinergi dan komitmen bersama dalam menjaga keamanan, kedamaian, dan kerukunan di tengah masyarakat. Ia berharap momentum Hari Bhayangkara ini dapat memperkuat semangat pengabdian Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, dengan dukungan spiritual dan moral dari seluruh elemen umat beragama.

Sementara itu, Ketua FKUB Kota Probolinggo menekankan pentingnya membangun komunikasi lintas iman yang harmonis demi terwujudnya masyarakat yang rukun, damai, dan toleran. “Doa bersama ini bukan hanya ritual seremonial, tetapi juga simbol kuat dari persatuan dan solidaritas kita semua dalam menjaga Probolinggo tetap kondusif,” ujarnya.

Acara ditutup dengan doa secara bergiliran dari masing-masing perwakilan agama yang hadir, dengan harapan agar Polri senantiasa diberi kekuatan dan kebijaksanaan dalam menjalankan tugas negara demi kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.

Sarasehan Tokoh Perempuan Lintas Agama: Menguatkan Peran Perempuan dalam Merawat Kerukunan

Probolinggo, berdampak.net – Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Probolinggo sukses menyelenggarakan kegiatan Sarasehan Tokoh Perempuan Lintas Agama pada Jumat, 20 Juni 2025, bertempat di Gedung Puri Manggala Bhakti Pemerintah Kota Probolinggo. Kegiatan ini menjadi ruang dialog penting bagi para tokoh perempuan lintas agama untuk memperkuat peran strategis dalam menjaga kerukunan dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Kota Probolinggo.

Walikota Probolinggo dr. Aminudin, Sp.Og. (K), MM.Kes., dalam kapasitasnya sebagai Keynote Speaker, hadir secara langsung untuk membuka acara sekaligus memberikan sambutan inspiratif. Dalam sambutannya, Walikota menekankan pentingnya keterlibatan aktif perempuan dalam merawat harmoni sosial dan membangun toleransi antarumat beragama.

“Perempuan memiliki kekuatan dan peran vital dalam membentuk budaya damai, baik di lingkungan keluarga, komunitas, maupun dalam kehidupan sosial keagamaan. Melalui forum ini, kita memperkuat sinergi lintas iman untuk menjaga Probolinggo tetap teduh dalam keberagaman,” tutur Walikota.

Kegiatan sarasehan menghadirkan dua narasumber utama yang kompeten dan inspiratif, yaitu:
– Dr. Lia Istifhamah, Anggota DPD RI, yang membawakan materi seputar Perempuan, Politik, dan Kerukunan di Ruang Publik.
– Dr. Evariani Aminudin, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Probolinggo, yang menyampaikan paparan tentang Peran Keluarga dan Organisasi Perempuan dalam Membangun Toleransi.

Kedua narasumber menyampaikan pentingnya kolaborasi dan penguatan kapasitas perempuan dalam menjawab tantangan kehidupan sosial keagamaan saat ini. Dr. Lia menyoroti perlunya regulasi yang berpihak pada penguatan peran perempuan dalam forum-forum kerukunan, sementara Dr. Evariani mengajak organisasi perempuan untuk menjadi motor penggerak harmoni dari level keluarga.

Peserta sarasehan berasal dari berbagai organisasi masyarakat (ormas) keagamaan perempuan se-Kota Probolinggo, yang mencerminkan keterlibatan lintas agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Para peserta aktif berdiskusi dan berbagi praktik baik dalam membangun ruang aman dan setara di lingkungan masing-masing.

Ketua FKUB Kota Probolinggo Dr. H. Ahmad Hudri dalam pembukaan acara menyampaikan harapan agar forum ini menjadi awal dari penguatan jejaring perempuan lintas iman yang berkelanjutan. “Perempuan adalah jembatan toleransi yang hidup. Semoga pertemuan ini menginspirasi lahirnya gerakan-gerakan damai yang lebih masif di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Kegiatan ini menjadi bukti bahwa perempuan bukan hanya pelengkap, melainkan penggerak utama dalam membangun kota yang damai dan harmonis.
Dokumentasi kegiatan dan pernyataan lengkap narasumber dapat diakses melalui kanal resmi FKUB Kota Probolinggo.