Provinsi “Luwu Raya” dan Kemakmuran Masa Depan NKRI

Jakarta, Berdampak.net –Semangat yang menggelora mendorong pemekaran daerah otonomi baru berupa “Provinsi Luwu Raya” (terpisah dari Sulawesi Selatan,red), dan “Kabupaten Luwu Tengah” telah melalui hasil kajian akademik yang mendalam, analisis komparatif, serta pertimbangan kepentingan nasional.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Badan Pekerja Pemekaran atau BPP DOB “Luwu Raya”, Darwis Ismail, yang juga Ketua KKLR DKI Jakarta saat dimintai tanggapannya dalam momen memperingati Hari Jadi Luwu (HJL) ke-758 dan Hari Perlawanan Rakyat Luwu (HPRL) ke-80, Selasa (27/1/2026) di Jakarta.

Menurut Darwis, berdasarkan hasil kajian dn analisa tersebut, disimpulkan setidaknya tiga poin penting dan stategis. Yakni pertama, pembentukan Provinsi Luwu Raya layak secara konstitusional, administratif, teknis, dan fiskal. Kedua, Luwu Raya memiliki nilai strategis nasional dalam konteks ketahanan energi, pangan, dan penguatan kawasan timur Indonesia.

“Dan ketiga, DPR RI direkomendasikan untuk memprioritaskan pembahasan RUU Pembentukan Provinsi Luwu Raya sebagai bagian dari agenda penataan daerah yang selektif dan berkualitas,” jelasnya.

Selain itu, Darwis menambahkan sesungguhnya eksistensi “Luwu Raya” bukan beban negara, melainkan peluang strategis untuk memperkuat pembangunan dan integrasi Indonesia Timur.

“Harapan masyarakat Luwu Raya bersama dan Kedatuan Istana Luwu adalah dengan terbentuknya Propinsi Luwu Raya yang akan memacu pembangunan di Kawasan timur Indonesia dan Sulawesi umumnya yang menjadi kebanggaan Indonesia khususnya di wilayah timur Indonesia nantinya.”

Sebelumnya diberitakan media maraknya terjadi berbagai aksi demonstrasi dan gerakan politik yang dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat di berbagai wilayah kabupaten Luwu.

Tuntutan mereka menagih janji Presiden Soekarno kepada Datu Luwu Andi Djemma pasca kemerdekaan RI tentang berdirinya Provinsi Luwu Raya. Dan mereka ingin menegaskan kembali bahwa perjuangan ini bukan sekadar agenda politik, melainkan titah adat. (fj)

Propinsi Luwu Raya Janji Sang Proklamator ke Raja Luwu Opu Andi Djemma

Luwu, Berdampak.net – Spanduk sepanjang 15 meter bertuliskan “Selamat Datang di Kabupaten Luwu, Provinsi Luwu Raya” terbentang mencolok dibeberapa sudut jalan strategis sejak beberapa hari terakhir. Asap hitam mengepul dari ban bekas yang dibakar tanda perlawanan tak lagi disuarakan dengan bisik-bisik.

Pemandangan tersebut sebagai salahsatu bentuk perjuangan warga memperingati Hari Jadi Luwu (HJL) ke-758 dan Hari Perlawanan Rakyat Luwu (HPRL) ke-80 pada 23 Januari 2026,sekaligus menjadi penanda usia dan sejarah.

“Perjuangan kita tidak akan berhenti di sini. Kita pastikan aspirasi ini terus digaungkan hingga meyakinkan ke otoritas pemerintah pusat di Jakarta,” kata Ketua DPRD kabupaten Luwu, Ahmad Gazali.

Hal senada juga ditegaskan Darwis Ismail Ketua BPP DOB Luwu Raya bahwa esensi tuntutan pemekaran ini adalah Rakyat Luwu Menagih Janji Bung Karno kepada Yang Mulai (YM) Opu Datu Andi Djemma.

“Dimana kemandirian Luwu Raya menjadi Propinsi yang mandiri, dan Luwu Raya ingin mengelola sumber dayanya sendiri guna meningkatkan kesejahteraannya dan lebih berkontribusi untuk Indonesia,” tegas Darwis yang juga Ketua BPW Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKRL) DKI Jakarta.

Di tengah massa, selain Ketua DPRD Luwu Ahmad Gazali hadir juga sejumlah anggota dewan lintas fraksi.Mereka datang mengenakan kemeja putih, turun langsung ke jalan, menyatu dengan barisan demonstran.

Turut mendampingi, perwakilan Fraksi NasDem Basaruddin dan Irvan, Fraksi PPP Akbar Sunali dan Arfan Basmin, Fraksi Demokrat Summang dan Sudirman Bala, Fraksi PKB Sukardi, serta Fraksi PDI Perjuangan Yan Samma.

Tuntutan mereka merujuk jauh ke belakang dimana janji Presiden Soekarno kepada Datu Luwu Andi Djemma pasca kemerdekaan RI tentang berdirinya Provinsi Luwu Raya. Dan mereka ingin menegaskan kembali bahwa perjuangan ini bukan sekadar agenda politik, melainkan titah adat.

Tagih Janji Proklamator

Sementara itu Datu Luwu Andi Maradang Machulau mengungkapkan bahwa janji sang proklamator Soekarno yang dinilai belum pernah ditepati terhadap Tana Luwu. Ia menegaskan akan terus memperjuangkan pembentukan Provinsi Luwu Raya selama dirinya masih hidup.

Pernyataan itu disampaikan Datu Luwu dalam Silaturahmi Nasional (Silatnas) II Wija To Luwu di Ruang Ratona, Kantor Wali Kota Palopo, Selasa (20/1/2026).

Di hadapan tokoh adat, politisi, akademisi, pengusaha, dan diaspora Wija To Luwu, Datu Luwu mengulas kembali sejarah permintaan Raja Luwu Andi Djemma kepada Presiden pertama RI Soekarno agar Tana Luwu dijadikan daerah istimewa sebagai syarat bergabung ke NKRI.

Namun, permintaan tersebut tak pernah diwujudkan. Bahkan, menurut Datu Luwu, hingga puluhan tahun berlalu dan presiden silih berganti, hak historis Tana Luwu itu tak kunjung diberikan.

“Janji itu tidak dipenuhi, atau janji itu tidak dipenuhi oleh Bung Karno. Namun beliau tidak mengurangi semangat, karena dia yakin betul bahwa seluruh keturunannya kelak, seluruh Wija To Luwu akan terus memperjuangkan pendirian Provinsi Luwu Raya,” ungkap Datu Luwu.

Ia menegaskan, janji tersebut bukan sekadar catatan sejarah, melainkan janji negara yang wajib diperjuangkan oleh generasi Wija To Luwu.

Datu Luwu pun menyerukan persatuan seluruh Wija To Luwu lintas sektor politik, pendidikan, dunia usaha, hingga masyarakat adat untuk bergerak bersama mewujudkan Provinsi Luwu Raya.
“Saatnya bersatu, tidak hanya dalam batin, tapi juga dalam sikap dan tindakan,” tegasnya.

Ia menambahkan, perjuangan pemekaran dengan nilai filosofi Kedatuan Luwu, bahwa kesejahteraan tidak boleh hanya bersifat spiritual, tetapi juga harus nyata secara sosial dan ekonomi. (fj)

Bupati Pasuruan Perjuangkan Aspirasi 10 Desa Terkait Konflik Agraria dengan TNI AL

Pasuruan, Berdampak.net– Bupati Pasuruan kembali menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dari 10 desa di Kecamatan Lekok dan Nguling yang selama puluhan tahun hidup dalam bayang-bayang konflik agraria dengan TNI Angkatan Laut.

Komitmen tersebut ditunjukkan dengan langkah langsung ke Jakarta bersama perwakilan warga, DPRD Kabupaten Pasuruan, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rombongan ini melakukan audiensi dengan beberapa fraksi di DPR RI serta melanjutkan agenda ke Kementerian Pertahanan guna mencari solusi terbaik atas konflik yang telah berlangsung lama.

Bupati Pasuruan menyampaikan bahwa konflik agraria ini bukan hanya persoalan status kepemilikan lahan, tetapi menyangkut hak dasar masyarakat untuk hidup dengan tenang, aman, dan sejahtera. Selama bertahun-tahun, ketidakpastian hukum atas lahan telah berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi warga di Lekok dan Nguling.

“Sebagai kepala daerah, sudah menjadi tanggung jawab kami untuk hadir, mendengar langsung aspirasi masyarakat, dan memperjuangkannya sampai ke pemerintah pusat,” tegas Bupati Pasuruan.

Melalui audiensi tersebut, Bupati berharap pemerintah pusat dapat memahami kondisi riil yang terjadi di lapangan serta membuka ruang dialog yang adil bagi semua pihak. Pemerintah Kabupaten Pasuruan berkomitmen mengawal proses ini secara berkelanjutan hingga tercapai solusi yang memberikan kepastian hukum, rasa keadilan, serta harapan baru bagi masyarakat.

Perjuangan ini diharapkan menjadi langkah awal menuju penyelesaian konflik agraria secara menyeluruh, demi terwujudnya pembangunan yang berkeadilan dan berpihak pada kepentingan rakyat. (fj)

Momen Istimewa HAB ke-80 Kementerian Agama di Kota Probolinggo; Walikota jadi Inspektur Upacara

Kota Probolinggo, Berdampak.net – Upacara Peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) Kementerian Agama Republik Indonesia ke-80 berlangsung khidmat dan penuh makna pada Sabtu, 3 Januari 2026, bertempat di Halaman MAN 2 Kota Probolinggo, Jalan Soekarno–Hatta.
Upacara HAB ke-80 ini terasa istimewa karena Wali Kota Probolinggo, dr. H. Aminudin, Sp.Og.(K)., M.Kes., hadir langsung dan bertindak sebagai Inspektur Upacara. Momentum ini menjadi simbol kuat sinergi antara Kementerian Agama dengan Pemerintah Daerah dalam menjaga harmoni kehidupan beragama sekaligus mendukung pembangunan daerah.
Upacara diikuti oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama Kota Probolinggo, serta dihadiri oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Probolinggo, sebagai wujud kebersamaan dan komitmen menjaga kerukunan umat beragama.
Usai pelaksanaan upacara, dalam acara ramah tamah, Kepala Kementerian Agama Kota Probolinggo, Didik Kurniawan, menyampaikan bahwa HAB ke-80 menjadi momentum refleksi dan peneguhan peran strategis Kementerian Agama.
“Momentum HAB ke-80 ini semakin mempertegas peran Kementerian Agama sebagai pengawal keberagaman umat, sekaligus mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara melalui jalur pendidikan,” ungkap Didik.
Ia juga menambahkan bahwa kehadiran Wali Kota sebagai inspektur upacara merupakan momen langka dan bersejarah.
“HAB tahun ini terasa sangat istimewa, karena kurang lebih hampir 20 tahun HAB Kementerian Agama dipimpin langsung oleh Wali Kota sebagai inspektur upacara. Dulu pernah terjadi di era almarhum Bapak Nazli Idris,” cerita Didik.
Sementara itu, Wali Kota Probolinggo dr. H. Aminudin, Sp.Og.(K)., M.Kes. menegaskan bahwa kehadirannya merupakan wujud komitmen memperkuat hubungan dan kolaborasi antarinstansi pemerintah.
“Kehadiran saya merupakan bentuk sinergi dengan instansi pemerintah lainnya. Kolaborasi sangat diperlukan dalam proses pembangunan, dan peran Kementerian Agama sangat mendukung pembangunan Kota Probolinggo,” tegas Aminudin.
Peringatan HAB ke-80 Kementerian Agama ini diharapkan semakin memperkokoh komitmen bersama dalam menjaga kerukunan umat beragama, penguatan nilai-nilai moderasi beragama, serta kontribusi nyata Kementerian Agama dalam pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan Kota Probolinggo.

KPPD Situbondo Gandeng Puthut EA Perkuat Branding Daerah

Situbondo, Berdampak.net – Komunitas Pemuda Pelopor Demokrasi (KPPD) Situbondo mulai memacu langkah untuk mendorong transformasi sektor pariwisata daerah. Melalui diskusi strategis bertajuk bincang santai di Rosa De 5 pada Kamis (1/1/2025).

KPPD bersama tokoh literasi nasional sekaligus Kepala Suku Mojok, Puthut EA, membedah potensi besar garis pantai Situbondo yang selama ini dinilai belum tergarap secara maksimal.
​Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penggerak, di antaranya Ketua Badan Inovasi dan Percepatan Pembangunan Daerah (BIPPD) Situbondo Marlutfi Yoandinas, Ketua PA GMNI Situbondo Irham Kahfi Yuniansyah, serta Ketua Gerakan Situbondo Membaca (GSM) Imam Sofyan.
​Revitalisasi Memori Pasir Putih.

​Dalam diskusi tersebut, Puthut EA menyoroti Pantai Pasir Putih yang selama puluhan tahun telah menjadi ikon sekaligus “gerbang memori” bagi wisatawan yang melintasi jalur pantura menuju Bali.

Menurutnya, kekuatan collective memory ini adalah aset yang tidak dimiliki semua daerah.

​”Banyak wisatawan singgah di Pasir Putih sebagai bagian dari ritual perjalanan atau sekadar nostalgia. Potensi geografis yang strategis ini harus dikembangkan lebih jauh, misalnya dengan menghadirkan wisata selam (diving) seperti yang sukses dilakukan di Bangsring, Banyuwangi,” ungkap Puthut.

​Penguatan Narasi dan Kolaborasi Pemuda
​Wakil Ketua KPPD Situbondo, Ahmad Zainul Khofi, merespons positif gagasan tersebut. Ia menekankan bahwa pembangunan wisata bahari tidak boleh hanya terpaku pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada kekuatan narasi yang dibangun oleh para pemuda dan pegiat literasi.

​”Pengembangan wisata adalah kerja kolaboratif. Kami dari unsur pemuda siap bergerak memperkuat narasi publik. Potensi indah Situbondo harus diceritakan dengan cara yang menarik agar mampu memikat wisatawan secara lebih luas,” ujar sosok yang akrab disapa Khofi tersebut.

​Komitmen Pemerintah Daerah
​Senada dengan Khofi, Ketua BIPPD Situbondo, Marlutfi Yoandinas, mengonfirmasi bahwa Pemerintah Kabupaten Situbondo tengah memprioritaskan pengembangan wisata bahari pada tahun ini, dengan fokus utama di kawasan Pantai Sijile.
​Marlutfi menegaskan bahwa keterlibatan komunitas seperti Gerakan Situbondo Membaca (GSM) sangat krusial sebagai medium promosi kreatif.

“Pemerintah butuh dukungan pemuda untuk menyuarakan potensi kita. Dengan narasi yang kuat, pengembangan wisata bahari diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat Situbondo,” pungkasnya

Apresiasi Langkah Strategis Prabowo di Sektor Kelautan, Pengamat: Ada Trend Membaik

JAKARTA, Berdampak.net – Pengamat Kelautan, Darwis Ismail menyatakan apresiasi program Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di sektor Kelautan karena menunjukkan trend yang membaik. Hal itu diungkapkannya saat dimintai tanggapannya terhadap perjalanan visi dan kebijakan pemerintah sejak pelantikan Presiden Oktober 2024.

Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) ini menilai kondisi yang membaik itu dapat terlihat dari sejumlah indikator perbaikan sektor Kelautan seperti peningkatan sektor kelautan dan perikanan terhadap PDB nasional.

Selain itu, lanjutnya, nilai ekspor hasil perikanan yang meningkat dan berkelanjutan. Terjadinya penurunan aktivitas penangkapan ikan illegal, naiknya pendapatan rata-rata rumah tangga nelayan. Dan adanya peningkatan luas terumbu karang dan mangrove yang sehat.

“Meski begitu saya menggaris bawahi pernyataan bahwa sektor Kelautan semakin membaik ditangan dingin Presiden Prabowo bisa diartikan sebagai harapan dan optimisme, atau janji politik yang masih perlu dibuktikan dengan hasil nyata selama masa pemerintahannya nanti,” papar Darwis saat dihubungi Jumat (2/1/2026) di Jakarta.

Menurut dia, kebijakan dan program yang efektif, implementasi yang konsisten, serta pengawasan yang ketat akan menjadi kunci untuk benar-benar merealisasikan perbaikan sektor Kelautan Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif.

“Masyarakat dan pengamat akan menantikan bukti dan capaian konkret dalam beberapa tahun ke depan,’ ujarnya.

Oleh karena itu, Ketua Ikatan Sarjana Kelautan (ISLA) Universitas Hasanuddin (Unhas) ini mengingatkan semua pihak agar kembali ke laut untuk menggali potensi laut kita yang masih sangat kaya sebagai sumber pangan laut dan sumber daya alam yang belum banyak kita manfaatkan untuk kemakmuran bangsa ini.

Dari laut, tambahnya, pangan protein kita akan mencerdaskan anak-anak kita dan membawa sumber daya manusia (SDM) kita jauh lebih terdepan menghadapi persaingan dengan negara negara lainnya.

“Tahun ini (2026,red) semoga menjadi awal lompatan sektor Kelautan menjadi sektor andalan dengan perhatian yang lebih besar dari pemerintah sehingga sektor Kelautan menjadi sektor andalan ke depannya,” kata Darwis.

Apresiasi yang diberikan Darwis, tak terlepas dari beberapa konteks dan fakta yang dapat membantu menganalisis pernyataan tersebut yang mengacu pada visi dan komitmen yang dicanangkan.

Pertama, poros maritim dunia. Dimana Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menyatakan komitmennya untuk melanjutkan dan menguatkan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Ini adalah cita-cita besar yang dicanangkan sejak pemerintahan sebelumnya.

Kedua, penegakan kedaulatan. Komitmen untuk menjaga kedaulatan dan keamanan di laut, termasuk penanganan illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing. Ketiga, pembangunan infrastruktur yang meliputi rencana pengembangan tol laut, pelabuhan, dan industri perikanan untuk meningkatkan konektivitas dan nilai ekonomi dari sektor kelautan.

Dan keempat, kesejahteraan nelayan. Dimana janji untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional melalui berbagai program bantuan dan pemberdayaan. Banyaknya pembangunan “desa nelayan” menjadi harapan baru.

/ /Tantangan Sektor Kelautan//

Pada bagian lain, Darwis memaparkan bahwa sektor kelautan Indonesia memiliki potensi sangat besar, namun juga menghadapi tantangan kompleks, seperti penangkapan ikan illegal dimana masih maraknya pencurian ikan oleh kapal asing.

Selain itu, degradasi ekosistem berupa kerusakan terumbu karang, mangrove, dan overfishing di beberapa wilayah tanah air. Lalu soal kesejahteraan nelayan, dimana masih banyak nelayan tradisional yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan akses terbatas pada teknologi dan pasar.

Selanjutnya, infrastruktur yang tidak merata. Hal ini nampak dari keterbatasan fasilitas cold storage, pelabuhan perikanan, dan transportasi laut yang memadai di berbagai daerah.

“Serta tata kelola dan koordinasi antar kementerian/lembaga dan penegakan hukum di lapangan yang perlu terus diperkuat,” pungkasnya. ***