Silaturahmi Kebangsaan Bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Forkompimda Kota Probolinggo

Probolinggo, Berdampak.net 4 September 2025 – Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Probolinggo menggelar Silaturahmi Kebangsaan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Kota Probolinggo pada Kamis malam (4/9), bertempat di Gedung Puri Manggala Bhakti pukul 19.30 WIB. Acara ini bertemakan ” Meneguhkan Komitmen Kebangsaan”.

Acara ini digelar sebagai bentuk kepedulian dan penyikapan atas peristiwa meninggalnya 10 orang akibat unjuk rasa anarkis di beberapa daerah di tanah air dalam beberapa waktu terakhir. Silaturahmi ini diharapkan menjadi ruang konsolidasi untuk mempererat ukhuwah islamiyah sekaligus memperkokoh komitmen kebangsaan di tengah suasana kebatinan bangsa yang sedang berduka.

Hadir secara lengkap jajaran Forkompimda Kota Probolinggo, di antaranya Walikota Probolinggo dr. Aminudin, Sp.OG.(K), MM.Kes, Wakil Walikota Probolinggo Ina Dwi Lestari, S.AP., MM, Kapolres Probolinggo Kota AKBP Rico Yumasri, Dandim 0820 Letkol Iwan Hermaya, Pj. Sekda Kota Probolinggo Rey Suwigtyo, serta perwakilan dari Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Agama.

Ketua Umum MUI Kota Probolinggo, Prof. KH. M. Sulthon, dalam sambutannya menekankan pentingnya suasana damai dan sejuk agar masyarakat tetap tenang.

“Silaturahmi ini sebagai ajang konsolidasi untuk merekatkan kembali ukhuwah islamiyah. Dalam suasana kebatinan yang berduka, perlu upaya menyejukkan dan damai agar masyarakat tetap tenang. Sebagai mitra pemerintah sekaligus pembina dan pelayan umat, MUI memandang upaya-upaya ini sangat penting,” ungkapnya.

Sementara itu, Walikota Probolinggo, dr. Aminudin, menegaskan bahwa silaturahmi kebangsaan ini merupakan momentum penting untuk memperkuat persatuan.
“Acara ini bukan sekadar pertemuan, melainkan momentum penting untuk merajut ukhuwah dan memperkokoh komitmen kebangsaan. Bangsa ini dibangun atas dasar semangat persatuan, gotong royong, serta keikhlasan para pendiri bangsa yang telah merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Tugas kita saat ini adalah menjaga warisan tersebut,” ujarnya.

Lebih lanjut, Walikota Aminudin mengajak seluruh elemen bangsa, baik ulama, umara, tokoh agama, maupun masyarakat, untuk mempererat sinergi, menolak perpecahan, radikalisme, intoleransi, serta ujaran kebencian yang dapat merusak persatuan.

“Persatuan dalam keberagaman adalah kekuatan utama bangsa ini, termasuk di Kota Probolinggo yang majemuk dengan berbagai agama, budaya, dan tradisi. Mari kita terus menjaga harmoni sosial agar kota ini tetap aman, damai, dan menjadi contoh kerukunan. Semoga silaturahmi ini membawa berkah, memperkuat ukhuwah, dan meneguhkan tekad kita semua dalam merawat keutuhan bangsa,” tambahnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan Dialog Kebangsaan yang menghadirkan Walikota Probolinggo, Kapolres Probolinggo Kota, dan Dandim 0820, bersama dengan pimpinan ormas Islam, organisasi kepemudaan, serta organisasi kemahasiswaan. Dialog ini dipandu oleh Dr. Ahmad Hudri dengan suasana hangat, penuh kebersamaan, dan semangat persatuan.

Silaturahmi Kebangsaan ini diharapkan dapat menjadi pijakan nyata bagi seluruh elemen masyarakat Kota Probolinggo dalam memperkokoh ukhuwah, menjaga keutuhan bangsa, serta menumbuhkan optimisme menuju Indonesia yang damai, maju, dan berdaya saing.

UNAIR Dampingi Penyusunan Perdes Pungutan Jasa Wisata di Wahan Misgomili Kaduara Timur Sumenep

Sumenep, Berdampak.net – Setelah berhasil melakukan pendampingan terhadap pengembangan wahana wisata Sumber Air Belerang Misgilomi di Desa Kaduara Timur, Pragaan, Kabupaten Sumenep, pada tahun 2024 kemarin, kali ini tim dari Universitas Airlangga, kembali melakukan pendampingan tentang penyusunan peraturan desa (Perdes) tentang pungutan jasa wisata pada Wahana Misgomili.

Tim Pengabdian kepada Masyarakat dengan skema Program Pengembanangan Desa Binaan (PkM skema PPDB) dari Sekolah Pascasarjana Univeristas Airlangga melaksanakan kegiatan pengabdian dengan fokus kepada pendampingan penyusunan peraturan desa tentang pungutan jasa wisata pada wahana Misgilomi, terdiri dari Dr. Ni Made Sukartini, SE., M.Si., MIDEC (Ketua, Sekolah Pascasarjana dan FEB UNAIR), Jani Purnawanty, S.H., S.S., LL.M. (Fakultas Hukum UNAIR), Akhmad Jayadi, M.Ec.Dev dan Dr. Achmad Solihin, SE., M.Si (FEB UNAIR).

Langkah awal sebelum terbitnya Perdes pungutan jasa wisata ini, telah dilakukan Forum Grup Diskusi antara tim dari UNAIR dan pihak dari pemerintah desa, BPD, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa), serta masyarakat desa Kaduara Timur, pada Jum’at (01/08/2025) kemarin.

“Kami berterimakasih kepada pihak UNAIR, dengan adanya pendampingan ini kami merasa sangat terbantu, dan tentunya Perdes pungutan jasa wisata pada wahana wisata Sumber Air Belerang Misgilomi di Desa Kaduara Timur harus ada, agar tidak menjadi pungutan liar nantinya,” jelas Hasan As’ari Basri, Sekretaris Desa Kaduara Timur.

Sementara itu, ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat dengan skema Program Pengembanangan Desa Binaan, di Desa Kaduaran Timur, Dr. Ni Made Sukartini, SE., M.Si., MIDEC, menyebut bahwa ini merupakan tahun kedua Pengabdian masyarakat dari UNAIR di Desa Kaduaran Timur, ini sebegai bentuk komitmen kampus untuk masyarakat.

“ini merupakan tahun kedua dari kegiatan pengmas PPDB Unair di desa Kaduara timur, sebagai komitmen kampus utk masyarakat, dan semoga dengan adanya pengabdian ini, kampus terus bisa menebarkan manfaat, untuk bersama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa,” Jelas Dr. Ni Made.

Jani Purnawanty, S.H., S.S., LL.M salah satu tim dari UNAIR menyebut, bahwa jika dilihat dari aspek hukum, segala bentuk pungutan yang ada di suatu tempat harus memiliki landasan hukum yang tepat, agar setiap tindakan mempunyai payung hukum yang jelas.

“Segala bentuk pungutan di desa harus ada perdesnya, agar tidak melanggar hukum dan tidak menjadi pungli, kalau sudah masuk pungli, wah itu yang repot, sudah melanggar hukum, maka dari itu, pada wisata Sumber Air Belerang Misgilomi ini, kita lakukan pendampingan agar pemerintah desa bersama dengan semua unsurnya untuk dapatnya menyusun peraturan desa tentang pungutan jasa wisata dengan baik dan benar,” tegasnya. (fiq)

Menko AHY Puji Transformasi TPA Winongo: Role Model Nasional Pengelolaan Sampah

---

Madiun, Berdampak.net – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan apresiasi tinggi atas langkah inovatif Wali Kota Madiun, Maidi, yang berhasil mengubah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo menjadi kawasan produktif, edukatif, sekaligus destinasi wisata lingkungan.

Menurut AHY, tantangan terbesar pembangunan daerah saat ini bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana menjaga daya dukung lingkungan di tengah pertambahan populasi. Persoalan pangan, kebutuhan tempat tinggal, dan ancaman sampah menjadi isu serius yang harus dijawab dengan terobosan berkelanjutan.

“Langkah yang dilakukan Pak Wali Kota Madiun tidak berhenti pada wacana, tapi langsung dieksekusi. Transformasi TPA Winongo ini luar biasa dan bisa menjadi role model nasional dalam pengelolaan sampah,” ujar AHY saat meninjau TPA Winongo, Kota Madiun, Jawa Timur, Jumat (22/8).

Ia menekankan, inisiatif tersebut mencerminkan semangat pembangunan berkelanjutan. Tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

“TPA Winongo bukan lagi sekadar tempat sampah, tetapi sudah berubah menjadi pusat produktivitas dan edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung pariwisata lokal. Inilah inovasi yang harus direplikasi di daerah lain,” tambahnya.

Dengan adanya terobosan ini, AHY optimistis Kota Madiun mampu menunjukkan bahwa pengelolaan sampah bisa menjadi sumber daya baru yang memberi nilai tambah bagi masyarakat, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. (fj)

Komisi II DPR RI Targetkan Persoalan Honorer Tuntas pada 2025

Jakarta, Berdampak.net — Komisi II DPR RI menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer yang selama ini menjadi masalah pelik dalam sistem kepegawaian pemerintah. Targetnya, seluruh persoalan terkait status dan kejelasan tenaga honorer dapat dituntaskan pada tahun 2025.

“Persoalan tenaga honorer memang menjadi concern utama kami di Komisi II. Kami terus berupaya dan mendorong pemerintah agar masalah ini tidak berlarut-larut dan bisa selesai pada tahun 2025,” ujar anggota Komisi II DPR RI dalam keterangan resminya.

Dengan selesainya penataan tenaga honorer, maka proses rekrutmen pegawai pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, nantinya hanya akan dilakukan melalui mekanisme seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diselenggarakan secara nasional.

Langkah ini, menurut Komisi II, bertujuan untuk mewujudkan tata kelola kepegawaian yang lebih tertib, profesional, serta sesuai dengan prinsip meritokrasi. Selain itu, diharapkan tidak ada lagi celah bagi rekrutmen non-ASN yang tidak sesuai regulasi.

Komisi II juga meminta pemerintah daerah untuk aktif mendata dan melaporkan seluruh tenaga honorer yang masih aktif, agar tidak ada yang terabaikan dalam proses penyelesaian. Mereka juga menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam proses transisi ini.

“Semua harus punya kepastian status. Negara tidak boleh membiarkan puluhan ribu tenaga honorer terus menggantung,” tegasnya.

Dengan target penyelesaian pada 2025, pemerintah dan DPR diharapkan dapat memberikan solusi terbaik bagi para honorer yang telah lama mengabdi, sekaligus membangun sistem ASN yang lebih berkualitas dan akuntabel ke depannya. (fj)

MUI Kabupaten Probolinggo Bakal Bekali Guru PAI dengan Pendidikan Karakter

Probolinggo, Berdampak.net – MUI Kabupaten Probolinggo bakal menyelenggarakan kegiatan penguatan pendidikan karakter pada guru pyendidikan Agama Islam (PAI). Kegiatan nantinya bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikdaya) Kabupaten Probolinggo.

Sebagai langkah awal untuk mewujudkan rencana tersebut, MUI Kabupaten Probolinggo bertemu dengan Kepala Disdikdaya Kabupaten Probolinggo Dwijoko Nurjayadi, Kamis (24/7/2025) di kantor Disdikdaya.

Dari MUI, hadir Sekretaris Umum H Taufik, Ketua Komisi Pendidikan Dr Ahmad Zamroni. Turut dalam rombongan MUI Kasi Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Kemenag Kabupaten Probolinggo, HM Sugianto.

Ketua Komisi Pendidikan MUI Kabupaten Probolinggo, Dr Ahmad Zamroni, mengatakan pertemuan tersebut untuk menyampaikan rencana kegiatan penguatan pendidikan karakter pada guru PAI se-Kabupaten Probolinggo.

Ahmad Zamroni menjelaskan, kegiatan MUI Kabupaten Probolinggo khususnya Komisi Pendidikan tersebut akan menyasar guru PAI mulai tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK di Kabupaten Probolinggo. “Untuk peserta guru SD 50 orang, SMP 50 orang, SMA/SMK 50 orang,” jelasnya.

Karena peserta kegiatan adalah guru PAI SD, SMP, dan SMA/SMK, MUI Kabupaten Probolinggo pun menggandeng Disdikdaya. “Nanti saat pelaksanaan kami minta pak Dwijoko untuk memberikan arahan kepada peserta,” katanya.

Diketahui, kegiatan penguatan pendidikan karakter guru PAI rencananya dilaksanakan pada Kamis, 31 Juli 2025 di aula Universitas Zainul Hasan Genggong.

Selain Kepala Disdikdaya Kabupaten Probolinggo, kegiatan gagasan Komisi Pendidikan MUI Kabupaten Probolinggo itu bakal dihadiri Kepala Kemenag Kabupaten Probolinggo, serta dua rektor pada Universitas Zainul Hasan dan Universitas Hafsawati. (don)

MUI, Satpol PP dan Ormas Islam di Probolinggo Sepakati Gerakan Berantas Miras

Probolinggo, Berdampak.net – MUI Kabupaten Probolinggo menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Satpol PP dan ormas Islam di Kabupaten Probolinggo, Rabu (23/7/2025) pagi di kantor MUI. FGD itu menghasilkan kesepakatan untuk melakukan gerakan bersama pemberantasan peredaran minuman keras (miras).

Kasat Pol PP sekaligus Ketua Satgas Pemberantasan Miras Kabupaten Probolinggo, Sugeng Wiyanto, hadir langsung. Begitu juga dengan ketua ormas Islam seperti PCNU Kota Kraksaan, PD Muhammadiyah, Al Irsyad, PC Muslimat, Aisyiyah, dan akademisi dari kampus Universitas Zainul Hasan Genggong.

Wakil Ketua Umum MUI Kabupaten Probolinggo, KH Abdul Wasik Hannan, mengatakan FGD ini untuk mengetahui sejauh mana progres pelaksanaan pemberantasan miras yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam hal ini Satgas Pemberantasan Miras.

Selain itu, lanjutnya, forum ini juga untuk memberikan semangat kepada Satpol PP yang menjadi leading sector Pemkab Probolinggo dalam penegakan Perda Miras. “Maling saja bersemangat di tengah malam, hujan deras, jalan becek maling tetap menyusup ke rumah orang,” kata Kiai Wasik saat memberikan sambutan.

Untuk itu, Kiai Wasik meyakinkan peserta FGD bahwa pemberantasan minuman keras yang termasuk perbuatan halal harus lebih semangat dari pelaku kemunkaran.

Mendengar penyampaian Kiai Wasik, Kasat Pol PP Sugeng Wiyanto pun terlihat semringah. Akan tetapi di balik itu, Sugeng kemudian menyampaikan kondisi tim yang dipimpinnya selama memberantas peredaran miras. “Urusan miras ini luar biasa, kami bahkan menerima teror dari orang tak dikenal,” kata Sugeng. Informasi yang ia sampaikan bikin peserta FGD terdiam.

Beruntung, Sugeng dan jajarannya tidak patah semangat. Ia juga meminta support langsung dari MUI Kabupaten Probolinggo dan ormas Islam yang hadir. “Kami butuh dukungan dari MUI Kabupaten Probolinggo misalnya dengan membuat surat pernyataan dukungan,” ujarnya.

Menurutnya, dukungan MUI, PCNU, PD Muhammadiyah, Al Irsyad dan institusi lain sangat penting agar gerak pemerintah dalam memberantas miras bisa maksimal. “Kalau tidak ada dukungan, selesai lah kami,” katanya.

Satu persatu ormas Islam yang hadir dalam FGD gelaran MUI Kabupaten membahas progres pemberantasan miras menyatakan sikap yang sama: bergerak bersama memberantas peredaran miras.

MUI Kabupaten Probolinggo

Seperti pernyataan MUI Kabupaten Probolinggo yang diwakili Sekretaris H Yasin. Ia memberikan contoh aksi nyata MUI dalam melawan kemunkaran. “Kami dulu bergerak nyata saat penanganan ajaran menyimpang Ardi Husein di Desa Krampilan, serta kasus Taat Pribadi,” kata H Yasin.

Karenanya, ia memastikan bahwa MUI mendukung dan backup penuh langkah Satpol PP dan Satgas Miras.

PCNU Kota Kraksaan

Ketua PCNU Kota Kraksaan, KH Ahmad Muzamil, tak tanggung-tanggung dalam menyatakan dukungan kepada Satpol PP dalam hal pemberantasan miras. “Jangankan tanda tangan, tanda kaki pun kami siap berikan,” katanya, disambut gelak tawa semangat dari peserta FGD.

KH Ahmad Muzamil mengatakan, apa yang dilakukan Satpol PP sama dengan semangat NU yakni, menjaga agama dan menjaga umat. Karena itu, ia memastikan bahwa PCNU Kota Kraksaan siap mem-backup Satpol PP dan Satgas Miras. “Mudah-mudahan istikamah,” ujarnya.

PD Muhammadiyah

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Probolinggo tidak hanya menyatakan dukungan yang sama. Ketua PD Muhammadiyah Sigit Prasetyo, juga memberikan solusi agar ormas Islam tetap istikamah dalam mendukung Satpol PP.

Sigit memberikan dua solusi. Pertama, pemerintah menyediakan layanan call center agar masyarakat memiliki akses laporan adanya peredaran miras di lingkungannya. “Juga pembahasan progres miras seperti ini harus rutin dilakukan, jadi satgas tidak sendiri,” katanya.

Sigit juga mengusulkan agar segera dilakukan audiensi dengan Bupati Probolinggo dan DPRD guna menyeriusi langkah pemberantasan miras dan tantangan di lapangan.

Al Irsyad

Ketua Al Irsyad Kabupaten Probolinggo, ustaz Ahmad Banawir mengatakan bahwa minuman keras merupakan induk kejahatan. “Dalam Al Quran dan hadist semuanya melarang minuman keras,” katanya.

Ustaz Banawir pun juga menyatakan bahwa Al Irsyad mendukung langkah Satpol PP untuk memberantas peredaran miras di Kabupaten Probolinggo.

Akademisi Universitas Zainul Hasan

Kampus Universitas Zainul Hasan (Unzah) Genggong Probolinggo, juga tampak hadir dalam FGD. Rektor Unzah DR Abdul Aziz, diwakili oleh Ahmad Muzakki.

Ia juga menyatakan bahwa kampus Unzah mendukung gerak langkah Satpol PP dan Satgas Miras.

Forum Umat Islam Bersatu

Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) Kabupaten Probolinggo, adalah salah satu organisasi yang menyoroti persoalan miras di Kabupaten Probolinggo. Forum itu juga hadir dalam FGD yang diwakili oleh HA Budiono.

Menurutnya, permasalahan miras bersifat umum. “Karena itu tidak bisa ditangani oleh skup kecil. Semua harus bersatu,” katanya. Ia pun menegaskan bahwa FUIB sangat mendukung langkah Satpol PP dan Satgas Miras.

Selain ormas di atas, dukungan yang sama juga diungkapkan oleh perwakilan PC Muslimat Kota Kraksaan, Aisyiyah, Takmir Masjid Agung Ar Raudhoh.

Usai FGD, MUI Kabupaten Probolinggo bersama ormas Islam akan melakukan langkah lanjutan di semua tingkatan di Kabupaten Probolinggo demi terwujudnya Kabupaten Probolinggo bebas dari peredaran minuman keras. (don)