Penangaman Krisis Sampah Nasional: Prabowo Targetkan 34 PLTSa dalam 2 Tahun

Jakarta, Berdampak.net – Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 34 Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di kota-kota strategis seluruh Indonesia dapat rampung dan beroperasi dalam kurun waktu dua tahun mendatang. Langkah percepatan ini disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada 20 Oktober 2025, dan dipandang sebagai solusi mendesak untuk mengatasi krisis volume sampah yang sudah mengkhawatirkan sekaligus memenuhi kebutuhan energi terbarukan nasional.

“Kami berharap dalam dua tahun proyek 34 (PLTSa) di kota strategis ini bisa tuntas. Karena ini menyangkut kebersihan, kesehatan,” kata Prabowo, selama sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).

Keputusan ini didorong oleh laporan mengenai kondisi darurat sampah di sejumlah kota besar. Presiden Prabowo mencontohkan Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Bantargebang di Bekasi, yang timbunan sampahnya dilaporkan telah mencapai puluhan juta ton, tepatnya 55 juta ton, yang berpotensi membahayakan permukiman di sekitarnya jika terjadi hujan deras. Kondisi serupa juga terjadi di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali.

Menurut Prabowo, penanganan limbah kini menjadi prioritas nasional karena masalah sampah tidak hanya mengancam kesehatan dan lingkungan, tetapi juga mencoreng citra pariwisata Indonesia. Keberhasilan program PLTSa ini diharapkan berdampak langsung pada kebersihan kota dan mendukung sektor pariwisata serta ekonomi hijau. Proyek strategis ini akan dijalankan melalui inisiatif Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Target 34 PLTSa dalam dua tahun merupakan lonjakan signifikan dari progres yang ada. Sebelumnya, proyek PLTSa telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui beberapa Peraturan Presiden, namun implementasinya tergolong lambat. Dari belasan proyek yang direncanakan sejak masa pemerintahan sebelumnya, hanya segelintir yang berhasil beroperasi komersial, salah satunya adalah PLTSa Benowo di Surabaya.

Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa pembiayaan proyek telah disiapkan dan kini tengah memasuki tahap penentuan kontrak serta pemilihan teknologi yang paling sesuai untuk 34 lokasi tersebut. Revitalisasi regulasi melalui revisi Peraturan Presiden mengenai percepatan PLTSa diharapkan membuka peluang partisipasi yang lebih besar bagi pelaku usaha swasta dengan pembagian risiko yang lebih seimbang.

Pemkot dan FKUB Kota Probolinggo Terima Kunjungan Silaturahmi GKJW Malang III Timur

Probolinggo, 25 Oktober 2025 — Pemerintah Kota Probolinggo bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menerima kunjungan silaturahmi dari Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) lingkup Pelayanan Wilayah Malang III Timur pada Minggu (25/10) pukul 10.00 WIB di Command Center (CC) Pemerintah Kota Probolinggo.

Rombongan GKJW yang dipimpin oleh Pendeta Hutomo Suryo Widodo, selaku Ketua Pelayan Harian GKJW Malang III Timur, disambut dengan hangat oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Budi Wirawan, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), M. Sonhaji. Dari FKUB hadir langsung Ketua FKUB Kota Probolinggo, Dr. H. Ahmad Hudri, bersama jajaran pengurus.

Dalam sambutannya, Budi Wirawan mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasi atas kunjungan GKJW yang menunjukkan semangat kebersamaan lintas iman.

“Kami menyambut baik kunjungan ini sebagai wujud nyata kemitraan antara Pemerintah Kota Probolinggo dan GKJW dalam memperkuat sinergi sosial-keagamaan di daerah,” ujarnya.

Budi Wirawan juga menegaskan bahwa suasana aman dan damai di Kota Probolinggo tidak lepas dari kontribusi seluruh umat beragama yang terus menjaga harmoni.

“Kondusivitas ini tercipta berkat dukungan semua pihak yang konsisten menumbuhkan nilai toleransi dan saling menghormati,” tambahnya.

Sementara itu, Pendeta Hutomo Suryo Widodo menjelaskan bahwa maksud kedatangan pihaknya adalah untuk mempererat jalinan persaudaraan dan memperluas kerja sama dengan Pemerintah Kota dan FKUB.

“Melalui silaturahmi ini, kami berharap muncul gagasan dan kolaborasi baru yang memberi manfaat bagi masyarakat dan turut berkontribusi pada pembangunan kota,” ungkap Pendeta Hutomo.

Dalam kesempatan yang sama, Dr. H. Ahmad Hudri menyampaikan paparan mengenai berbagai program yang dijalankan FKUB Kota Probolinggo dalam menjaga keharmonisan umat beragama.

“FKUB berkomitmen memperkuat kerukunan melalui pendidikan, dialog lintas agama, dan pendekatan moderasi beragama yang dilakukan secara berkelanjutan,” tutur Hudri.

Hudri juga menjelaskan bentuk dukungan nyata Pemkot Probolinggo terhadap FKUB, antara lain melalui bantuan hibah yang sebagian digunakan untuk honorarium 38 guru nonformal dari Sekolah Minggu, Pasraman, dan Klenteng sebesar Rp. 500.000 per bulan, yang disalurkan setiap tiga bulan. Sebelum penyaluran, FKUB melakukan monitoring dan evaluasi terhadap lembaga penerima untuk memastikan tepat sasaran.

Selain itu, Hudri memaparkan sejumlah program unggulan FKUB, seperti Pendidikan Kader Penggerak Moderasi Beragama (PKPMB) segmen kepemudaan lintas agama, Forum Kader Muda Penggerak Moderasi Beragama, serta berbagai kegiatan edukatif seperti Festival Budaya Lintas Agama, Silaturahmi Umat Lintas Agama, Rumah Pintar Moderasi Beragama, dan Gerakan Ekoteologi yang menekankan harmoni antara iman dan lingkungan.

Acara yang berlangsung penuh kehangatan ini ditutup dengan sesi diskusi dan dialog bersama yang memperkuat komitmen untuk terus menumbuhkan semangat toleransi dan kebersamaan antarumat beragama di Kota Probolinggo.

Menaker Prof. Yassierli: “𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘀𝗶 𝗗𝘂𝗻𝗶𝗮 𝗞𝗲𝗿𝗷𝗮 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗠𝗮𝘀𝗮 𝗗𝗲𝗽𝗮𝗻 𝗕𝗲𝗿𝗸𝗲𝗹𝗮𝗻𝗷𝘂𝘁𝗮𝗻”

Jakarta, Berdampak.net – Dalam pidato inspiratifnya pada Indonesia International Sustainability Forum 2025, Sabtu 11 Oktober 2025, Menteri Kementrian Ketenagakerjaan RI Bapak Prof. Yassierli menegaskan pentingnya pembangunan keterampilan dan pekerjaan hijau dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan transisi energi.

Data global menunjukkan bahwa tanpa aksi mitigasi, dunia berisiko kehilangan hingga 18% GDP dalam 30 tahun ke depan, dengan potensi kerugian senilai USD 38 triliun per tahun. Sebagai respons, Indonesia telah menetapkan komitmen untuk mencapai 𝙉𝙚𝙩 𝙕𝙚𝙧𝙤 𝙀𝙢𝙞𝙨𝙨𝙞𝙤𝙣 (𝙉𝙕𝙀) paling lambat tahun 2060 dan menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 31,89% pada 2030.

Transisi ini membuka peluang luar biasa:
lebih dari 2 juta pekerjaan hijau diproyeksikan tercipta pada 2029. Namun itu semua tidak akan di penuhi kalau secara kompetensi masih jauh dari standard yang industri inginkan.

Untuk itu Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan target ambisius:
Melatih 1,1 juta orang per tahun dalam keterampilan hijau hingga 2029. Ini dilakukan melalui transformasi besar-besaran pada 34 Balai Latihan Kerja (BLK) Nasional, 286 BLK Daerah, dan lebih dari 4.000 pusat pelatihan berbasis komunitas.

Transformasi ini mencakup 2 arah:
𝟭. 𝗨𝗽𝘀𝗸𝗶𝗹𝗹𝗶𝗻𝗴 (𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻 𝗦𝘁𝗮𝗿𝘁):
Mempersiapkan tenaga kerja baru dan yang sudah ada dengan keterampilan energi hijau (mis. panel surya, turbin angin, penyimpanan baterai).
𝟮. 𝗥𝗲𝘀𝗸𝗶𝗹𝗹𝗶𝗻𝗴 (𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻 𝗦𝗵𝗶𝗳𝘁):
Mendukung pekerja dari sektor berbasis karbon agar dapat beralih ke sektor energi bersih.

Namun semua tidak mudah, Indonesia menghadapi 4 tantangan utama:

1. Ketidaksesuaian kurikulum pelatihan vokasional dengan kebutuhan industri hijau.
2. Ketimpangan akses pelatihan antara wilayah Jawa dan luar Jawa.
3. Fasilitas dan instruktur pelatihan yang belum memadai.
4. Belum terintegrasinya produktivitas industri dengan permintaan pekerjaan hijau.

Untuk memastikan transisi yang adil, Prof. Yassierli menekankan 4 prinsip utama:
𝟭. 𝗣𝗲𝗻𝗱𝗲𝗸𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗕𝗲𝗿𝗽𝘂𝘀𝗮𝘁 𝗽𝗮𝗱𝗮 𝗥𝗮𝗸𝘆𝗮𝘁:
Menjamin martabat, hak, dan penghidupan pekerja.
𝟮. 𝗣𝗲𝗻𝗴𝗲𝗺𝗯𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗞𝗲𝘁𝗲𝗿𝗮𝗺𝗽𝗶𝗹𝗮𝗻 𝗜𝗻𝗸𝗹𝘂𝘀𝗶𝗳:
Menyediakan pelatihan vokasional adaptif yang merata.
𝟯. 𝗣𝗲𝗿𝗹𝗶𝗻𝗱𝘂𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗦𝗼𝘀𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗮𝗻 𝗗𝗶𝗮𝗹𝗼𝗴 𝗦𝗼𝘀𝗶𝗮𝗹:
Menyediakan dukungan reskilling dan mendorong dialog tripartit.
𝟰. 𝗞𝗼𝗵𝗲𝗿𝗲𝗻𝘀𝗶 𝗱𝗮𝗻 𝗞𝗼𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘀𝗶 𝗞𝗲𝗯𝗶𝗷𝗮𝗸𝗮𝗻:
Menyatukan kebijakan iklim, ketenagakerjaan, energi, dan fiskal dalam satu arah strategis.

Ke semua tantangan tersebut tidak mudah dan harus di lakukan kolaborasi dengan industri, universitas, dan organisasi internasional. Transisi hijau bukan hanya agenda lingkungan—ini adalah peluang untuk membangun masa depan yang lebih inklusif, adil, dan berdaya saing. (rh)

KPU Kota Probolinggo Umumkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025

Probolinggo, Berdampak.net – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo resmi merilis rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Triwulan III Tahun 2025. Berdasarkan data yang dihimpun hingga triwulan ketiga ini, total jumlah pemilih yang tercatat di lima kecamatan mencapai 181.479 jiwa, dengan rincian 88.973 pemilih laki-laki dan 92.506 pemilih perempuan.

Viki Hamzah selaku anggota KPU Kota Probolinggo menegaskan “bahwa pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga kualitas data pemilih yang akurat, valid dan mutakhir, guna mendukung terselenggaranya pemilu yang jujur dan demokratis, disatu sisi ini merupakan rangkaian dari kebijakan KPU yang menggunakan pendekatan Continuous list dalam memutakhirkan daftar pemilih, sehingga proses pendataan pemilih tidak hanya disaat pelaksanaan tahapan saja (Periodict list).” Tegasnya

Secara rinci, Kecamatan Mayangan menempati urutan tertinggi dengan jumlah pemilih sebanyak 47.545 orang, terdiri dari 23.512 laki-laki dan 24.033 perempuan. Disusul Kecamatan Kanigaran sebanyak 46.124 pemilih, yang terdiri dari 22.305 laki-laki dan 23.819 perempuan. Sementara itu, Kecamatan Kademangan menempati posisi ketiga dengan 32.894 pemilih.

Dua kecamatan lainnya, yakni Kedopok dan Wonoasih, masing-masing mencatat 28.457 dan 26.459 pemilih. Kedopok terdiri dari 14.070 pemilih laki-laki dan 14.387 perempuan, sedangkan Wonoasih mencatat 13.128 laki-laki dan 13.331 perempuan. Secara total, Kota Probolinggo memiliki 29 kelurahan yang tersebar di kelima kecamatan tersebut.

KPU Kota Probolinggo juga mengimbau kepada seluruh warga untuk memastikan dirinya telah terdaftar dalam daftar pemilih. Masyarakat dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui laman resmi KPU di https://cekdptonline.kpu.go.id. Dan bisa mengunduh formulir tanggapan & masukan apabila ditemukan data yang kurang sesuai.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Kota Probolinggo untuk proaktif dalam proses demokrasi. Pengecekan data secara mandiri merupakan bagian dari partisipasi aktif warga negara,” ujar Viki Komisioner KPU kota Probolinggo

KPU juga membuka ruang layanan pengaduan bagi warga yang belum terdaftar atau menemukan data yang tidak sesuai. Melalui pemutakhiran berkala ini, diharapkan tidak ada warga yang kehilangan hak pilihnya pada pemilu mendatang.

Rekapitulasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta PKPU No 1 Tahun 2025 yang mengamanatkan KPU untuk secara rutin memperbarui data pemilih sebagai upaya menjaga integritas pemilu di tingkat lokal maupun nasional.

Arief Hermawan Resmi Dilantik, Siap Kuatkan Kebudayaan dan Pendidikan Probolinggo

Probolinggo, Berdampak.net – Bupati Probolinggo, dr. Mohammad Haris, resmi melantik Arief Hermawan, S.Pd., M.M. sebagai Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo. Sosok yang dikenal berdedikasi tinggi di dunia pendidikan ini kini mengemban amanah baru untuk memperkuat sinergi antara pendidikan dan pelestarian budaya daerah.
Pria yg juga menjabat sebagai Korda Alumni Universitas Jember (KAUJE) sekaligus Ketua Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI) Kab. Probolinggo ini bukanlah nama baru.
Pengalaman panjangnya di bidang kependidikan menjadikan Arief Hermawan dikenal sebagai figur yang tenang, visioner, dan selalu berorientasi pada pengembangan SDM.
Sebagai Presidium KAHMI Kabupaten Probolinggo, Arief juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan pengembangan sumber daya masyarakat, termasuk kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan komunitas budaya lokal. Peran gandanya di dunia organisasi ini memperlihatkan konsistensi dan kepemimpinannya dalam membangun jejaring lintas sektor.

Ditemui usai pelantikan, Arief Hermawan menyampaikan bahwa ini adalah amanah baru dan dunia baru bagi saya dan saya tetap berkomitmen utk memberikan yg terbaik utk Probolinggo.
Karena itu saya mohon dukungan para pihak termasuk teman2 pelaku budaya dan komunitas utk bersinergi membangun budaya di Probolinggo.

Ruang bidang Kebudayaan menjadi rumah terbuka dan rumah bersama utk teman2 pelaku seni dan budaya.

Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi yang kuat, banyak pihak optimistis Arief Hermawan mampu membawa warna baru bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, khususnya dalam memajukan kebudayaan yang berdaya saing tanpa meninggalkan akar lokalitas. (fj)

Gus Haris Lantik 130 Pejabat, Tandai Langkah Baru Birokrasi Probolinggo

Probolinggo, Berdampak.net– Langkah tegas diambil Bupati Probolinggo, Gus dr. Mohammad Haris atau akrab disapa Gus Haris, bersama Wakil Bupati Ra Fahmi AHZ. Keduanya merombak besar-besaran struktur birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan melantik 130 pejabat struktural, Senin (6/10/2025).

Mutasi perdana di era kepemimpinan Gus Haris dan Ra Fahmi ini menjadi sinyal kuat untuk mengakhiri “zona nyaman” dalam birokrasi. Pergantian dilakukan mulai dari camat, sekretaris dinas, hingga kepala bidang, demi meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dan pelayanan publik.

Dari total pejabat yang dilantik, 69 orang menduduki jabatan eselon III dan 61 orang eselon IV. Mereka kini menempati berbagai posisi strategis di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan wilayah kecamatan.

Dalam sambutannya, Bupati Gus Haris menegaskan bahwa rotasi jabatan ini bukan sekadar pergantian posisi, tetapi bagian dari strategi penyegaran birokrasi agar lebih profesional, solid, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Mutasi ini bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi untuk memperkuat organisasi pemerintahan. Tidak ada tempat bagi mereka yang ingin terus berada di zona nyaman. Kita semua dituntut bekerja cepat, tepat, dan berintegritas demi masyarakat dan Probolinggo yang lebih sae,” tegasnya.

Acara pelantikan berlangsung khidmat di hadapan jajaran Forkopimda, para kepala OPD, serta keluarga pejabat yang dilantik.

Dengan adanya perombakan ini, diharapkan roda pemerintahan Kabupaten Probolinggo akan berjalan lebih dinamis, efektif, dan siap menghadapi tantangan pembangunan ke depan di bawah kepemimpinan Gus Haris dan Ra Fahmi. (fj)