Kiai Sepuh sebagai Kompas di Tengah Kasak-Kusuk PBNU

​Oleh: Ponirin Mika
(Redaksi Media Berdampak)

​Sebagai organisasi sosial-keagamaan terbesar di dunia, setiap gerak-gerik Nahdlatul Ulama (NU) selalu menjadi magnet perhatian publik. Belakangan ini, “kasak-kusuk” di internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) seolah menjadi konsumsi harian di ruang digital maupun diskusi warung kopi.

Fenomena ini sebenarnya adalah konsekuensi logis dari sebuah organisasi dengan basis massa jutaan orang; semakin besar kapal yang berlayar, semakin kencang pula angin yang menerpa lambungnya.
​Namun, kita perlu meletakkan dinamika ini dalam kacamata yang jernih. Perbedaan pendapat di tubuh NU bukanlah sebuah aib, melainkan hal yang sangat lumrah. Tradisi intelektual NU yang berakar pada bahtsul masail telah melatih para nahdliyin untuk terbiasa dengan dialektika.

Di sana, perbedaan pikiran tidak dipandang sebagai perpecahan, melainkan sebagai ikhtiar mencari kebenaran yang paling maslahat bagi umat.
​Masalahnya, seringkali riuh rendah di level elite sering disalahpahami oleh akar rumput sebagai retakan yang permanen. Di sinilah letak pentingnya kedewasaan berorganisasi. PBNU bukan sekadar mesin birokrasi, ia adalah representasi dari peradaban Islam Nusantara yang mengedepankan adab di atas segalanya. Dinamika politik dan kebijakan organisasi tidak boleh sampai menggerus nilai-nilai kesantunan yang selama ini menjadi jati diri kaum sarungan.

​Dalam situasi yang penuh dengan silang pendapat, kehadiran kiai sepuh dan pengasuh pesantren menjadi sangat vital. Mereka adalah jangkar moral yang menjaga agar kapal PBNU tidak keluar dari jalurnya. Ketika logika struktural kadang terjebak pada kepentingan taktis dan administratif, para kiai sepuh hadir dengan kearifan spiritual yang melampaui kepentingan-kepentingan sesaat tersebut.
​Kiai sepuh adalah penengah yang paling objektif. Mengapa demikian? Karena mereka telah selesai dengan urusan diri sendiri. Bagi mereka, menjaga keutuhan NU adalah bagian dari menjaga warisan para pendiri (muassis). Nasihat yang keluar dari lisan para pengasuh pesantren bukan didasari oleh ambisi jabatan, melainkan oleh rasa tanggung jawab menjaga gawang moralitas bangsa dan keharmonisan jamaah.

​Objektivitas kiai sepuh inilah yang menjadi obat bagi segala “kasak-kusuk” yang ada. Di pesantren, mereka mengajarkan bahwa kepatuhan kepada guru dan organisasi adalah bentuk pengabdian. Maka, ketika para kiai sepuh sudah turun tangan memberikan dawuh, seyogianya seluruh elemen dalam PBNU menundukkan ego masing-masing demi kemaslahatan yang lebih besar.
​Transformasi PBNU menuju organisasi modern yang profesional memang tidak bisa dihindari. Namun, modernitas tersebut tidak boleh mencabut akar tradisi pesantren. Keseimbangan antara gerak cepat birokrasi dan kedalaman petuah kiai adalah kunci utama. Tanpa restu dan arahan dari kiai sepuh, organisasi ini hanya akan menjadi sekumpulan angka tanpa ruh spiritualitas.

​Kesimpulannya, dinamika yang terjadi saat ini harus dimaknai sebagai proses pendewasaan. PBNU harus tetap menjadi oase di tengah gurun kegaduhan nasional. Dengan menjadikan kiai sepuh sebagai rujukan tertinggi dalam mengambil keputusan strategis, segala perbedaan pendapat akan menemukan titik temu yang indah.
​Mari kita jaga rumah besar ini dengan tetap mendengarkan suara dari langit—suara para kiai yang senantiasa mendoakan keselamatan umat. Keutuhan PBNU adalah jaminan bagi keberlangsungan moderasi beragama di Indonesia. Jika para kiai sepuh sudah bertindak sebagai penengah, maka tugas kita sebagai warga adalah sam’an wa tha’atan, mengawal keputusan tersebut demi kejayaan NU dan bangsa Indonesia.

Siap Tabayun dan Islah, Gus Yahya Beri Waktu 3×24 Jam Tunggu Respons Rais Aam

Surabaya, Berdampak.net – Merespons hasil ijtihad dan kesepakatan yang baru saja ditetapkan, Gus Yahya secara resmi menyampaikan dua poin taklimat sebagai bentuk sikap atas keputusan tersebut. Dalam pernyataannya, ia menegaskan keterbukaan untuk menjalani proses pemeriksaan serta keinginan kuat untuk menempuh jalan damai (islah).

​”Saya senantiasa terbuka untuk diperiksa dan ditabayunkan terhadap apa pun yang dituduhkan kepada saya, melalui cara apa pun, dengan menghadirkan semua bukti dan saksi yang diperlukan,” ujarnya dalam keterangan
tertulis, [Ahad/21/25].

​Ia menekankan bahwa sejak awal dirinya mengedepankan semangat perbaikan yang berlandaskan kebenaran.

“Saya siap bina al-haq, bina al-haq, bina al-haq, bukan bina al-batil,” tegasnya.
​Patuh pada Keputusan Organisasi
​Terkait keputusan yang dihasilkan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), ia menyatakan sikap hormat dan patuh (taslim). Sikap ini mencakup kepatuhan terhadap hasil kesepakatan serta tafsir yang diberikan oleh para mustasyar (penasihat).

​Sebagai langkah konkret, ia mengaku telah berupaya menjalin komunikasi langsung dengan jajaran pimpinan tertinggi. Begitu kesepakatan PWNU dan PCNU diumumkan, ia segera mengirimkan pesan kepada Rais Aam untuk memohon waktu bertemu secara langsung.
​Menunggu Jawaban
​Meski telah mengajukan permohonan pertemuan, hingga saat ini pihak terkait belum memberikan jawaban. Ia menyatakan akan menunggu perkembangan lebih lanjut dalam waktu dekat.

​”Saya akan menunggu sampai 3 x 24 jam dan saya akan melaporkan hasilnya,” pungkasnya menutup taklimat tersebut.

​Langkah ini dipandang sebagai upaya untuk menjaga kondusivitas organisasi sekaligus memastikan bahwa proses penyelesaian masalah berjalan secara transparan dan sesuai dengan kaidah hukum serta tradisi pesantren.

Gus Yahya Ungkap Tiga Hak Prinsipil yang Harus Dijaga demi Marwah NU

Cirebon, Berdampak.net – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf atau yang akrab disapa Gus Yahya, menegaskan pentingnya menjaga tiga hak mendasar dalam menjalankan roda organisasi dan kehidupan beragama. Hal ini disampaikannya saat bersilaturahmi dengan Majlis Kasepuhan Buntet Pesantren dan para kiai se-Jawa Barat di kediaman KH Adib Rofiuddin Izza, Cirebon, Senin (22/12).

​Dalam pertemuan tersebut, Gus Yahya mengungkapkan kegelisahan yang selama ini ia rasakan. Ia menekankan bahwa langkah-langkah yang diambilnya bukan semata-mata untuk pembelaan diri, melainkan untuk menjaga fondasi besar Nahdlatul Ulama.
​”Saya sampaikan ini dengan niat menjaga, bukan untuk membela diri. Karena bagi saya, merawat NU berarti menjaga keadilan, wibawa ulama, dan tertib yang kita sepakati bersama,” ujar Gus Yahya melalui keterangan tertulis di akun resmi media sosialnya.

​Tiga Hak yang Menjadi Pedoman
​Gus Yahya merinci tiga poin utama yang wajib dijaga oleh seluruh elemen di lingkungan jam’iyah:
​Hak Pribadi sebagai Ahlussyahadah: Ia menegaskan setiap individu berhak atas perlakuan yang adil, mendapatkan ruang untuk tabayyun (klarifikasi), serta kesempatan untuk memberikan penjelasan yang utuh.
​Hak Maqam Ulama: Menjaga kehormatan posisi ulama sangat krusial agar tuntunan syariat tetap dapat tersampaikan kepada umat secara berwibawa dan penuh martabat.
​Hak Jam’iyah: Gus Yahya mengingatkan bahwa NU berdiri di atas nidham atau aturan organisasi (AD/ART) yang telah disepakati melalui musyawarah. Tanpa kepatuhan terhadap aturan ini, organisasi akan kehilangan maknanya.

​Pertemuan di Buntet Pesantren ini menjadi momentum penting bagi jajaran pimpinan PBNU untuk menyerap aspirasi sekaligus menguatkan konsolidasi dengan para kasepuhan dan kiai di daerah, khususnya di wilayah Jawa Barat.