Halal Bihalal: Jalan Moderasi Beragama di Tengah Multikulturalisme

Oleh: Dr. H. Ahmad Hudri, ST., MAP.
Ketua FKUB/ Wakil Ketua Umum MUI Kota Probolinggo

Adalah sebuah keunikan tersendiri sekaligus kekayaan tradisi dan khazanah keislaman Nusantara ketika setiap tahun pasca Ramadhan di momentum Idul Fitri tradisi halal bihalal kerap dilakukan masyarakat muslim di Indonesia. Halal bihalal menjadi tradisi konsolidasi masyarakat untuk saling memaafkan setelah berinteraksi sosial di bulan-bulan sebelumnya. Bahkan tradisi halal bihalal sekaligus menjadi tradisi rekonsiliasi dengan saling maaf-maafan.

Di tengah realitas masyarakat Indonesia yang majemuk—beragam suku, agama, budaya, dan latar sosial—tantangan menjaga harmoni sosial bukanlah perkara sederhana. Perbedaan yang semestinya menjadi kekayaan, kerap kali justru berpotensi menjelma menjadi sumber konflik. Dalam konteks ini, tradisi halal bihalal hadir bukan sekadar sebagai seremoni pasca-Idulfitri, tetapi sebagai instrumen kultural yang sarat nilai moderasi beragama.

Halal bihalal merupakan kearifan lokal khas Indonesia yang tidak ditemukan dalam tradisi Islam di negara lain. Ia lahir dari dialektika antara ajaran Islam dan budaya Nusantara, yang menekankan pentingnya silaturahmi, saling memaafkan, dan rekonsiliasi sosial. Tradisi ini menjadi momentum kolektif untuk merajut kembali relasi yang mungkin renggang akibat perbedaan, konflik, atau sekadar kesalahpahaman.

Dalam perspektif moderasi beragama, halal bihalal mencerminkan nilai tasamuh (toleransi), tawazun (keseimbangan), dan i’tidal (keadilan). Praktik saling memaafkan yang menjadi inti dari tradisi ini bukan hanya bersifat personal, tetapi juga sosial—bahkan lintas identitas. Tidak jarang, kegiatan halal bihalal melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk lintas agama, sebagai simbol keterbukaan dan inklusivitas.

Di tengah arus globalisasi dan polarisasi identitas yang semakin menguat, pendekatan moderasi beragama melalui jalur kultural seperti halal bihalal menjadi sangat relevan. Ia menawarkan pendekatan yang lebih humanis dan membumi dibandingkan sekadar wacana normatif. Moderasi tidak lagi hanya menjadi jargon, tetapi dipraktikkan dalam ruang-ruang sosial yang nyata.
Lebih dari itu, halal bihalal juga berfungsi sebagai mekanisme resolusi konflik berbasis budaya. Dalam masyarakat multikultural, konflik sering kali tidak terhindarkan. Namun, melalui forum yang cair dan penuh kehangatan ini, sekat-sekat sosial dapat diluruhkan. Dialog yang mungkin sulit terjadi dalam forum formal, justru menemukan ruangnya dalam suasana kekeluargaan halal bihalal.

Namun demikian, tantangan ke depan adalah menjaga agar tradisi ini tidak tereduksi menjadi sekadar formalitas tahunan. Substansi halal bihalal harus terus dihidupkan sebagai ruang refleksi, rekonsiliasi, dan penguatan nilai-nilai kebersamaan. Perlu ada kesadaran kolektif bahwa memaafkan bukan hanya ritual lisan, tetapi komitmen untuk memperbaiki relasi sosial secara berkelanjutan.
Pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat sipil memiliki peran strategis dalam mengarusutamakan halal bihalal sebagai bagian dari strategi moderasi beragama. Halal bihalal ini dapat dikemas secara inklusif, melibatkan berbagai komunitas, dan dijadikan wahana edukasi sosial tentang pentingnya hidup berdampingan secara damai.

Halal bihalal adalah cermin dari wajah Islam Indonesia yang ramah, inklusif, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Di tengah multikulturalisme yang kompleks, tradisi ini menjadi jembatan yang menghubungkan perbedaan, memperkuat persatuan, dan meneguhkan komitmen kebangsaan. Dengan merawatnya, kita tidak hanya menjaga tradisi, tetapi juga merawat harmoni Indonesia.

PDPB KPU Kota Probolinggo: Memelihara Data, Menjaga Suara

Probolinggo, Berdampak.net - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo telah menyelenggarakan rapat pleno terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I Tahun 2026 pada hari Kamis, 2 April 2026 di Aula KPU Kota Probolinggo. Kegiatan ini dihadiri oleh BAWASLU, Disdukcapil, Bakesbangpol, Polres Probolinggo Kota, Kodim 0820, Lapas IIB, Dinsos, Diskominfo dan Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Cabang Probolinggo.

Dalam rapat tersebut, Viki Hamzah Anggota KPU Kota Probolinggo, menyampaikan bahwa pleno ini merupakan wujud keterbukaan & komitmen lembaga dalam memastikan data pemilih tetap akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

“Proses PDPB tidak dilakukan sekali saja, melainkan terus menerus untuk menyesuaikan dengan perubahan data kependudukan yang terjadi di masyarakat,” ujarnya.  

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang disampaikan, jumlah pemilih di Kota Probolinggo pada periode Triwulan I 2026 mencapai 182.752 orang dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 89.646 orang dan pemilih perempuan berjumlah 93.106 orang. Angka ini mengalami penambahan sebanyak 996 orang dibandingkan dengan data pada periode Triwulan sebelumnya. Penambahan ini berasal dari pemilih pemula, warga yang pindah domisili, serta pensiunan TNI/Polri. 

Disatu sisi, Viki Hamzah juga menegaskan bahwa KPU Kota Probolinggo telah melakukan pencermatan dan verifikasi secara ketat selama proses berlangsung, mulai dari tahap pendataan hingga rekapitulasi. Bagi Viki, Pemutakhiran data pemilih menuntut kesabaran, ketelitian dan kesetiaan pada nilai.“ Kami memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu kami juga konsen mencermati akurasi data pemilih disabilitas guna memastikan pemilih difabel bisa terakomodir dengan baik. 

“Pada anatomi manusia, pemilih diibaratkan sebagai darah yang mengalir ke berbagai sendi, apabila darah tersumbat maka akan merusak organ yang lain. Sama halnya dengan data pemilih, apabila data pemilih tidak akurat maka akan mempengaruhi ke tahapan yang lain dan mengurangi legitimasi masyarakat," tambah Viky.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Disdukcapil juga menyampaikan komitmen untuk terus berkoordinasi dengan KPU guna memastikan sinkronisasi data dengan baik. Hal ini dianggap penting untuk mencegah terjadinya kesalahan atau ketidaksesuaian data yang dapat mempengaruhi kelancaran proses pemilu yang akan datang.

Pleno PDPB ini ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Rekapitulasi oleh semua anggota KPU. Melalui kegiatan ini, diharapkan data pemilih yang dihasilkan dapat menjadi dasar yang kuat bagi penyelenggaraan pemilu yang adil, demokratis dan berintegritas. (fiq)

Gelar Kick Off AUM 2026, APINDO Jatim Perkuat Kolaborasi Mahasiswa dan UMKM

Surabaya, berdampak.net – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Timur resmi memulai langkah strategis dalam pemberdayaan ekonomi lokal melalui acara Kick Off APINDO UMKM Merdeka (AUM) Tahun 2026. Mengusung tema “Kolaborasi untuk Negeri”, program ini menjadi wadah sinergi konkret antara akademisi, praktisi, dan pelaku usaha kecil menengah.

Kegiatan yang berlangsung khidmat ini menjadi tanda dimulainya program magang kolaboratif yang melibatkan 23 mahasiswa terpilih dari dua perguruan tinggi ternama, yakni Universitas Airlangga (Unair) dan Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya. Selama program berjalan, para mahasiswa akan didampingi oleh 4 mentor berpengalaman untuk membantu transformasi bisnis di 6 unit UMKM yang menjadi mitra.

Membangun Sinergi Lewat Diskusi Terpumpun

Agenda utama dalam kick off ini adalah sesi diskusi kelompok intensif yang mempertemukan mahasiswa peserta magang, perwakilan UMKM, dan para mentor. Diskusi ini dirancang untuk:

• Penyelarasan Ekspektasi: Memastikan target mahasiswa sejalan dengan kebutuhan riil para pelaku UMKM.
• Perumusan Rencana Kerja: Menyusun strategi taktis yang akan diimplementasikan selama masa program untuk meningkatkan daya saing produk.
• Transfer Pengetahuan: Membangun pemahaman awal mengenai tantangan industri di lapangan.

Langkah Nyata untuk Negeri

Program AUM 2026 bukan sekadar program magang biasa. Melalui kolaborasi ini, mahasiswa diharapkan mampu memberikan inovasi segar bagi UMKM, sementara pelaku usaha mendapatkan akses terhadap pemikiran akademis dan pendampingan profesional dari mentor APINDO.

“Kegiatan ini adalah langkah awal untuk merumuskan rencana kerja yang solid. Kami ingin memastikan bahwa setiap kolaborasi yang tercipta memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur,” ujar salah satu perwakilan panitia di sela-sela diskusi.

Dengan dimulainya Kick Off ini, APINDO Jawa Timur optimistis bahwa integrasi antara dunia pendidikan dan sektor UMKM akan menjadi motor penggerak ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa depan. (rh)

Spiritualitas yang Terselip di Balik Dunia Bisnis yang Bising

Oleh : Salmanfaris_Bondowoso

Di tengah hiruk-pikuk dunia bisnis hari ini yang penuh strategi, target, dan ambisi. kita justru kehilangan satu hal paling mendasar: kelapangan hati. Kita diajarkan bagaimana menjual lebih banyak, mengikat pelanggan lebih kuat, dan mengalahkan pesaing lebih cepat. Namun hampir tidak pernah diajarkan bagaimana tetap tenang saat kehilangan, atau tetap rendah hati ketika “selamat” sendirian.

Dalam sejarah panjang peradaban Islam, terdapat kisah sederhana namun mengguncang dari seorang sufi besar, Sirri as-Saqati. Suatu ketika pasar terbakar dan kios-kios lain hangus, tokonya justru selamat. Beliau tidak bersorak, tidak merayakan keberuntungan, bahkan tidak menampakkan rasa bangga sedikit pun. Beliau justru beristighfar sekali lagi beristighfar. Sikap ini lahir dari kesadaran batin yang dalam bahwa tidak pantas merasa lebih beruntung di tengah musibah orang lain, dan bahwa keselamatan pribadi tidak boleh melahirkan kesombongan tersembunyi.

Berabad-abad kemudian, dalam dunia yang jauh dari kesunyian Baghdad, kita menyaksikan fenomena yang tampak ringan, bahkan cenderung jenaka. Seorang publik figur seperti Aldi Taher dengan santai menyuruh calon pembelinya membeli burger di tempat lain karena dagangannya telah habis. Ia menutupnya dengan satu kalimat sederhana: “Karena semua burger milik Allah.” Bagi sebagian orang, itu mungkin hanya candaan absurd. Namun jika direnungkan lebih dalam, terdapat gema nilai yang serupa tentang ketidak-melekatan pada kepemilikan dan kelapangan dalam melepaskan.

Masalah terbesar dunia bisnis hari ini bukan sekadar persaingan, melainkan kehilangan jiwa. Ketika keuntungan menjadi satu-satunya ukuran, empati sering dianggap sebagai kelemahan, kejujuran menjadi pilihan yang bisa dinegosiasikan, dan pelanggan direduksi menjadi sekadar angka dalam laporan. Dalam situasi seperti ini, kisah Sirri as-Saqati dan kelakar Aldi Taher terasa seperti oase kecil di tengah lanskap bisnis yang kering secara batin.

Keduanya, meski berbeda zaman dan cara, menunjuk pada satu kesadaran yang sama: bahwa apa yang kita anggap milik sejatinya hanyalah titipan. Perasaan memiliki yang berlebihan seringkali menjadi akar dari kegelisahan dalam bisnis—kita merasa pelanggan adalah milik kita, keuntungan adalah hasil mutlak usaha kita, dan kehilangan adalah kegagalan personal. Padahal, ketika kesadaran tentang “titipan” ini hadir, cara pandang kita berubah. Kita tidak lagi panik saat kehilangan, tidak sombong saat mendapatkan, dan tidak tega mengambil keuntungan di atas kesempitan orang lain.

Dalam teori bisnis modern, modal selalu diukur dalam angka: uang, aset, jaringan, dan teknologi. Namun dalam tradisi batin, terdapat satu modal yang sering dilupakan, yaitu empati. Empati membuat seorang pedagang tidak tega menipu, rela mengurangi keuntungan demi keadilan, dan tetap menjaga kemanusiaannya di tengah sistem yang kerap mengikis nilai-nilai tersebut. Sirri as-Saqati beristighfar karena empati, sementara Aldi Taher melepas pembeli dengan kelapangan hati. Keduanya menunjukkan bahwa bisnis yang sehat bukan hanya yang bertumbuh, tetapi yang tetap manusiawi.

Pada akhirnya, kita mungkin tidak akan menjadi sufi seperti Sirri as-Saqati, dan tidak pula harus seunik Aldi Taher, dan penulis tidak mungkin mensejajarkan Beliau dengan Aldi Taher. Namun kita bisa mengambil satu pelajaran penting: jangan sampai kita memiliki bisnis, tetapi kehilangan diri kita sendiri. Keuntungan tidak selalu berarti keberkahan, kerugian tidak selalu berarti kehancuran, dan tidak semua yang bisa kita ambil harus kita ambil.

Di titik itulah bisnis berubah menjadi jalan spiritual bukan sekadar sarana mencari nafkah, tetapi juga ruang untuk mendidik jiwa. Mungkin, di tengah target yang menekan dan pasar yang semakin keras, kita perlu belajar menghidupkan satu kalimat sederhana, bukan hanya di lisan tetapi dalam sikap: semua burger milik Allah, semua kios milik Allah. Ketika kesadaran itu benar-benar meresap, yang padam bukan hanya ego, tetapi juga kerakusan yang selama ini kita pelihara.

Memilukan, Balita asal Kabupaten Probolinggo ini Derita Atresia Bilier, Butuh Uluran Tangan

Probolinggo, Berdampak.net – Di sebuah rumah sederhana di Dusun Krajan 1, Desa Sumberan, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, seorang balita perempuan bernama Nada Putri Masruri tengah berjuang melawan takdir. Di usianya yang baru menginjak tiga tahun, Nada harus menghadapi komplikasi penyakit langka yang mengancam nyawanya.

Nada didiagnosis menderita Atresia Bilier, sebuah kelainan langka di mana saluran empedu tidak terbentuk dengan normal, menyebabkan cairan empedu menumpuk dan merusak organ hati (sirosis). Tak hanya itu, Nada juga terlahir dengan kelainan jantung bawaan jenis ASD Secundum.

Kondisi kesehatan Nada sudah memprihatinkan sejak bayi. Pada usia 95 hari, ia sempat menjalani operasi Kasai, sebagai langkah penyelamatan awal. Sayangnya, prosedur tersebut dinyatakan gagal karena kadar bilirubin dalam tubuhnya tetap tinggi.

Kini, hari-hari Nada diwarnai dengan, Infeksi berulang dan demam tinggi, gejala klinis yang berat, perut membesar (asites), kulit menggelap, gatal-gatal hebat, hingga muntah darah, Keterbatasan fisik. Di usia tiga tahun, Nada belum mampu berjalan sendiri akibat kondisi fisiknya yang terus menurun.

“Dia sebenarnya anak yang kuat. Kalau mau tindakan medis, dia seperti mengerti. Tetap menangis, tapi tidak pernah mempersulit,” ungkap sang ibu, Siti Aisyah, dengan nada tegar.

Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan nyawa Nada adalah melalui operasi transpalansi hati, namun tindakan medis ini memerlukan biaya hingga ratusan jita rupoah, yang mustahil isa dijangkau oleh orang tuanya.

Diketahui, Ayah Nada, M. As’ad merupakan seorang tenaga honorer yang dalam satu bulan berpenghasilan sekitar hanya satu juta rupiah, sementara ibunya, Siti Aisyah adalah guru TK dengan upah sebulan hanya tiga ratus ribu rupiah.

Segala cara sudah dilakukan oleh kedua orang tuanya, mulai dari menjual semua perhiasan, hingga mencari pinjaman, namun semua itu hanya cukup untuk membawa Nada kontrol rutin ke Surabaya dan untuk membeli susu khusus untuk Nada yang cukup mahal. Kini keluarga hanya bisa bersandar pada keajaiban dan kedermawanan masyarakat.

“Setiap hari adalah upaya menunda kemungkinan terburuk. Kami hanya ingin Nada punya kesempatan untuk sembuh,” tutur Siti Aisyah.

Bagi Anda yang ingin membantu perjuangan Nada agar bisa menjalani transplantasi hati, donasi dapat disalurkan melalui laman resmi Kitabisa di:

👉 kitabisa.com/campaign/nadabisaberobat

Idul Fitri, Kekuasaan, dan Kembali kepada Kesucian Politik

Oleh: Dr. H. Ahmad Hudri, ST., MAP.
Ketua FKUB & Wakil Ketua Umum MUI Kota Probolinggo

Ramadhan telah berlalu. Puasa sebagai ritual pokok di bulan suci dan mensucikan telah tertunaikan. Selanjutnya kembali suci (bagi yang berpuasa) sebagaimana Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam bahwa bagi orang yang berpuasa di bulan ramadhan karena keimanan dan berharap pahala dari Allah maka akan diampuni dosa-dosa terdahulu. Hadits ini menegaskan bahwa puasa ramadhan adalah sarana untuk “mengisi ulang kembali” jiwa yang lelah dan penuh dengan hiruk pikuk duniawi dengan energi baru untuk mengarungi kehidupan di sebelas bulan berikutnya.

Momentum Idul Fitri sejatinya bukan sekadar perayaan kemenangan spiritual setelah sebulan penuh menjalani ibadah puasa. Lebih dari itu, Idul Fitri adalah titik balik kesadaran: kembali kepada fitrah, kepada kejernihan hati, dan kepada kejujuran nurani. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai-nilai ini seharusnya juga menjadi refleksi penting bagi praktik kekuasaan dan politik.

Politik dalam realitas sehari-hari kerap terperangkap dalam pragmatisme sempit. Kekuasaan tidak lagi dianggap sebagai amanah, melainkan sebagai instrumen untuk mengeksploitasi keuntungan dan kepentingan pribadi dan kelompok. Di sinilah Idul Fitri menghadirkan kritik moral yang tajam: apakah kekuasaan yang dijalankan selama ini telah mencerminkan kesucian niat dan keadilan tindakan?

Puasa mengajarkan pengendalian diri—menahan lapar, dahaga, dan hawa nafsu. Energi baru pasca puasa menghadirkan ketulusan jiwa dan kekuatan raga yang tampak dari sikap dan perilaku yang lebih terkendali dan seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Jika nilai ini ditarik ke ranah politik, maka kekuasaan sejatinya dijalankan dengan pengendalian ambisi. Seorang pemimpin yang “lulus” dari madrasah Ramadhan semestinya mampu menahan diri dari korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan politik transaksional. Ia sadar bahwa kekuasaan bukan ruang bebas nilai, melainkan ladang pertanggungjawaban moral, bahkan spiritual.

Dalam momentum Idul Fitri ada dua hal yang menjadi tradisi yakni tradisi silaturahmi dengan saling berkunjung dan saling memaafkan. Dalam politik, ini bisa dimaknai sebagai upaya rekonsiliasi yang tulus, bukan sekadar simbolik. Polarisasi yang tajam, konflik kepentingan, hingga praktik saling menjatuhkan perlu diredam dengan semangat persaudaraan kebangsaan. Politik yang sehat bukan yang meniadakan perbedaan, tetapi yang mengelola perbedaan dengan kedewasaan.

Lebih jauh, kesucian dalam Idul Fitri menuntut adanya transparansi dan kejujuran. Politik yang suci adalah politik yang jujur kepada rakyat—tidak manipulatif, tidak penuh janji kosong, dan tidak memanfaatkan kebodohan publik. Kejujuran adalah fondasi kepercayaan, dan tanpa kepercayaan, legitimasi kekuasaan akan rapuh.

Di tengah tantangan demokrasi yang kian kompleks, refleksi Idul Fitri menjadi sangat relevan. Ia mengingatkan bahwa politik tidak boleh kehilangan dimensi etiknya. Kekuasaan yang tercerabut dari nilai-nilai moral hanya akan melahirkan ketidakadilan dan ketimpangan.
Karena itu, Idul Fitri seharusnya menjadi momentum kolektif—bukan hanya bagi individu, tetapi juga bagi para pemegang kekuasaan—untuk kembali kepada kesucian politik. Politik yang berorientasi pada kemaslahatan, yang menjunjung tinggi keadilan, dan yang berpijak pada integritas.

Kemenangan sejati dari Ramadhan bukan hanya terletak pada keberhasilan menahan diri secara personal, tetapi juga pada kemampuan menghadirkan perubahan dalam ruang publik. Termasuk menghadirkan politik yang lebih bersih, lebih adil, dan lebih manusiawi.

Selamat Idul Fitri. Saatnya kembali—bukan hanya kepada fitrah pribadi, tetapi juga kepada fitrah kekuasaan: melayani, bukan menguasai.