Dorong Kolaborasi Berkelanjutan, PE POMI Gandeng Nurul Jadid Perluas Program Sosial dan Inovasi Lingkungan

Probolinggo, Berdampak.net – PT Paiton Energy (PE) dan PT Paiton Operation & Maintenance Indonesia (POMI) memperkuat komitmen kemitraan bersama Pondok Pesantren Nurul Jadid (PPNJ), Paiton, Probolinggo. Dalam kunjungan resmi yang digelar baru-baru ini, kedua pihak menandatangani perpanjangan kerja sama program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), sekaligus menjajaki perluasan inisiatif lingkungan berbasis teknologi ramah lingkungan.

Hadir dalam pertemuan tersebut pimpinan utama Pesantren Nurul Jadid, termasuk KH. Moh. Zuhri Zaini (Pengasuh PPNJ), KH. Najiburrahman Wahid (Rektor Universitas Nurul Jadid), KH. Faiz AHZ (Ketua Yayasan Nurul Jadid), dan KH. Fahmi AHZ (Kepala Biro Pengembangan sekaligus Wakil Bupati Probolinggo).

Sementara dari pihak perusahaan hadir President Director PT Paiton Energy Fazil Erwin Alfitri, CFO PE Bayu Anggoro Widyanto, President Director PT POMI Sugiyanto, External Relations PE Bambang Jiwantoro, serta HCFC Manager PT POMI Rochman Hidayat.

Dalam sambutannya, Fazil menyampaikan bahwa kemitraan dengan Pesantren Nurul Jadid telah berlangsung sejak tahun 2009 dan berkontribusi pada sektor pendidikan, pemberdayaan ekonomi, pengembangan infrastruktur, hingga pelestarian lingkungan. “Kemitraan ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam mendukung tujuan SDGs dan pembangunan berkelanjutan di Probolinggo dan Indonesia,” ujarnya.

Salah satu poin penting yang dibahas adalah pengembangan pemanfaatan fly ash dan bottom ash—limbah hasil pembakaran batu bara—menjadi produk konstruksi seperti bata ringan, paving block, dan material jalan. Proyek ini diharapkan memberi manfaat langsung bagi masyarakat dan mendukung pengelolaan limbah secara produktif.

President Director PT POMI, Sugiyanto, menambahkan bahwa perpanjangan kerja sama TJSL ini sekaligus membuka peluang untuk program ekspansi jangka panjang. “Kami tidak berhenti sampai tahun 2042 saja, tapi juga terus berupaya memperluas kontribusi kami melalui program-program lanjutan sesuai arah RUPTL nasional,” katanya.

KH. Moh. Zuhri Zaini, mewakili keluarga besar Pesantren Nurul Jadid, menyampaikan apresiasi atas kontribusi PE dan POMI selama ini. “Kerja sama ini sangat berarti bagi kami sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pelayanan masyarakat. Harapannya, kolaborasi ini bisa terus berlanjut dan memberikan manfaat yang lebih luas,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan selama kegiatan berlangsung. “Mohon dimaafkan jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga semuanya bernilai manfaat bagi kita semua,” tambahnya.

Kunjungan ini memperkuat sinergi antara sektor industri dan institusi pendidikan berbasis pesantren dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan di wilayah Probolinggo. (pm)

RW 13 Merjosari Gelar Malam Tirakatan, Rayakan Kemerdekaan dengan Harmoni Keberagaman

Malang, Berdampak.net — Warga RW 13 Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang menggelar malam tirakatan dalam rangka memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Acara berlangsung khidmat sekaligus meriah, menjadi ajang memperkokoh persatuan di tengah keberagaman agama dan budaya yang hidup berdampingan di wilayah tersebut.

Ketua Panitia, Bambang Irawan, menyampaikan bahwa RW 13 adalah cerminan keberagaman Indonesia. “RW 13 berada di tengah-tengah keberagaman, hampir semua agama ada di sini. Ada pesantren dan ada seminari, ada masjid dan ada gereja. Maka dari itu momentum malam tirakatan 17 Agustusan menjadi ajang memperkokoh semua anak bangsa dengan segala latar belakang yang berbeda,” ungkapnya.

Budayawan sekaligus aktor, Dohir Sindu Herlianto, menegaskan bahwa perbedaan adalah anugerah Tuhan. “Perbedaan adalah sebuah keniscayaan yang Tuhan berikan kepada alam semesta. Malam tirakat ini menjadi kesempatan kita bersama untuk bersyukur, berkontemplasi hakikat dari kemerdekaan itu sendiri,” katanya.

Dalam orasi budayanya, ia juga mengajak warga untuk merayakan semangat kebangsaan dalam bingkai kebhinnekaan. “Keberagaman budaya, bahasa, tradisi, dan agama menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa ini dalam harmoni. Melalui panggung budaya dalam malam tirakatan ini, kita merayakan harmoni dalam perbedaan, mengukuhkan semangat persatuan Indonesia. Merdeka!” serunya.

Selain doa bersama dan pentas budaya, acara semakin semarak dengan pembagian doorprize bagi warga. Hadiah utama berupa sepeda menjadi daya tarik tersendiri yang menambah keceriaan malam kebersamaan tersebut.

Malam tirakatan RW 13 Merjosari ini meneguhkan pesan bahwa keberagaman bukanlah sekat, melainkan kekuatan untuk menjaga persatuan Indonesia. (fj)

Mujadalah Kiai Kampung Serukan Tiga Pesan Penting Jelang Kemerdekaan RI

Probolinggo, Berdampak.net – Menjelang perayaan akbar Kemerdekaan Republik Indonesia, HUT RI yang ke 80, pada 17 Agustus 2025, Mujadalah Kiai Kampung (MKK) menyerukan tiga hal penting untuk masa depan Indonesia lebih baik, adil makmur dan sejahtera bagi rakyatnya

Dalam siaran persnya, Jumat (15/8/2025), Pendiri Yayasan Mujadalah Kiai Kampung MKK), Najib Salim Atamimi menyampaikan, bahwa pada 17 Agustus 2025, bangsa Indonesia akan merayakan peringatan hari kemerdekaan yang ke-80.

Perayaan hari kemerdekaan Indonesia tahun ini, diwarnai dengan bayang-bayang munculnya konflik sosial akibat beberapa kebijakan pemerintah daerah yang semakin membebani rakyat.

Beberapa kebijakan tersebut diantaranya jelas pria yang karib disapa Syekh Najib, bahwa kenaikan pajak yang naik secara drastis, seperti di Kabupaten Pati PBB-P2 naik 250 persen, Kota Cirebon, pajak PBB-nya naik sampai hampir 1000 persen.

Selanjutnya, Kabupaten Jombang naik hingga 800 persen, Kabupaten Semarang, pajak naik 400 persen, Kabupaten Bone Sulawesi Selatan pajak naik 300 persen, dan berbagai pungutan lain yang sangat membebani rakyat.

“Kebijakan-kebijakan ini, seperti kado pahit bagi rakyat di hari kemerdekaan. Memasuki usia kemerdekaan yang sudah 80 tahun, rakyat seolah belum merasakan lepas dari belenggu-belenggu penjajahan,” terangnya.

Berbagai kebijakan yang membebani rakyat ini, dinilai sangat bertolak belakang dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto, yang sangat pro-rakyat. Diantaranya, kebijakan penghapusan hutang para petani dan nelayan, penambahan anggaran pupuk subsidi untuk petani, makan bergizi gratis.

“Hadirnya sekolah rakyat untuk kaum miskin, pemeriksaan kesehatan gratis, peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan, serta banyak program baik lainnya. Program itu sudah sangat luar biasa dilahirkan oleh Presiden Prabowo,” kata Najib.

Namun, disaat yang sama, juga lahir, kebijakan pemerintah daerah yang membebani rakyat. Hal itu merupakan sesuatu yang tidak tepat, karena dilakukan di tengah suasana ekonomi rakyat yang masih sulit.

“Gelombang PHK yang terus berlanjut. Minimnya lapangan pekerjaan dan sulitnya mencari sumber penghasilan, telah menempatkan rakyat pada posisi yang tertekan, sulit dan menderita,” jelasnya.

Dalam kondisi demikian jelas Najib, kebijakan kenaikan pajak akan menambah beban rakyat menjadi semakin berat. Sehingga dapat memancing timbulnya konflik sosial, seperti yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Selain itu, juga bisa memunculkan gejolak yang sama di daerah-daerah lainnya di Indonesia. “Selain dapat memancing munculnya konflik sosial, kebijakan pemerintah dan daerah yang membebani rakyat itu, juga dapat mengganggu pelaksanaan program-program Presiden Prabowo, yang sangat pro-rakyat,” tegasnya.

Dengan kata lain, beber Najib, program kerakyatan Presiden Prabowo, dapat gagal karena dihambat oleh kebijakan para Bupati dan Wali Kota, yang dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri yang tidak pro-rakyat dan justru menambah beban pada rakyat.

“Jika hal ini terus terjadi, maka akan dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat (public distrust) kepada presiden Prabowo. Segera hentikan dan jangan ada lagi kebijakan daerah yang bertentangan dengan kebijakan Presiden Prabowo,” tegas Najib.

Sementara itu, Ketua Yayasan Mujadalah Kiai Kampung (MKK), Wahyu Muryadi menambahkan, sebagai perpanjangan pemerintah pusat, pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan kebijakan dan program pemerintah pusat yang dibuat oleh Presiden Prabowo, terutama program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Wahyu menilai, jika kebijakan pemerintah daerah tidak sesuai atau justru bertentangan dengan kebijakan dan program Presiden Prabowo, maka hal ini akan dapat memancing timbulnya konflik sosial, baik secara vertikal maupun horizontal, yang dapat mengganggu terwujudnya cita-cita kemerdekaan sebagaimana tercermin dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945.

Dari itu kata Wahyu, setelah mencermati berbagai fenomena sosial, mendengar dan memperhatikan keluhan masyarakat di seluruh pelosok pedesaan tanah air dan dengan memohon pertolongan kepada Allah SWT, Majelis Mujadalah Kiai Kampung (MKK) menyampaikan tiga hal seruan untuk pemerintah saat ini.

Pertama, agar pemerintah daerah di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri, secara serius harus menjalankan program-program Presiden Prabowo, yang pro-rakyat, demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, sehingga tercipta negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sesuai yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Kedua, agar seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan kemerdekaan dan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan dengan penuh suka cita, pemerintah daerah perlu membuat kebijakan yang pro-rakyat dan mencabut berbagai kebijakan yang membebani dan merugikan rakyat.

Ketiga tegas Wahyu, tidak menjadikan program-program kerakyatan Presiden Prabowo sekadar proyek untuk kepentingan milik dan keuntungan ekonomi, tetapi benar-benar sebagai sarana menciptakan kesejahteraan rakyat.

“Tiga hal ini yang menjadi seruan dari MKK. Semoga menjadi bahan muhasabah dalam peringatan HUT ke 80 RI,” harap Wahyu Muryadi. (fiq)

Semangat Kemerdekaan dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

Oleh: M. Zainuddin Fikri

Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju — demikian slogan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2025. Slogan ini menjadi pemicu semangat kemerdekaan, sebuah energi kolektif yang lahir dari perjuangan bangsa yang besar dalam merebut kedaulatan. Energi itu tidak berhenti pada momen proklamasi 17 Agustus 1945, melainkan menjadi modal sosial dan modal moral untuk membangun negara.

Semangat kemerdekaan adalah aset tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Ia bukan sekadar romantisme sejarah, melainkan kekuatan nyata dalam menghadapi tantangan pembangunan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai kemerdekaan ke dalam kebijakan dan tindakan pembangunan, Indonesia dapat mewujudkan cita-cita bangsa: masyarakat adil, makmur, dan berdaulat.

Kemerdekaan bukanlah garis akhir perjuangan, melainkan titik awal dari proses panjang membangun bangsa. Sejak proklamasi, Indonesia memasuki fase transformasi dari negara terjajah menjadi negara berdaulat. Tantangan pembangunan kini semakin kompleks, meliputi aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Dalam konteks ini, semangat kemerdekaan berperan sebagai kompas moral dan penggerak utama untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.
Secara filosofis, kemerdekaan mengandung makna kebebasan menentukan arah hidup tanpa intervensi pihak luar, sekaligus kemampuan membangun kapasitas sendiri. Secara historis, kemerdekaan Indonesia diraih melalui pengorbanan jiwa dan raga para pejuang.

Dalam upaya mewujudkan kesuksesan di suatu daerah, tentunya dibutuhkan komponen-komponen penting untuk menunjang pemenuhan kebutuhan di masyarakat, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur yang kokoh dan kuat. Sering kali, kita menjumpai istilah tersebut pada kehidupan sehari-hari. Saat kita mendengar kata infrastruktur, tentu yang pertama kali terlintas dibenak kita artinya bangunan, fasilitas serta hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan.

Pembangunan infrastruktur memiliki peran krusial dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang memadai dan canggih menciptakan lingkungan yang mendukung bisanis dan investasi. Jaringan transportasi yang baik memfasilitasi pergerakan barang dan orang yang lebih efisien, mengurangi biaya logistik dan memperluas pasar. Misalnya, jalan bebas hambatan dan Pelabuhan modern dapat mengurangi waktu tempuh dan biaya pengiriman barang, sehingga membantu perusahaan untuk lebih kompetitif dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam hal ini, investasi dalam infrastruktur adalah investasi dalam masa depan ekonomi yang stabil dan sejahtera.

Infrastruktur yang kuat dan berkelanjutan adalah pondasi yang mendasari pertumbuhan ekonomi, akses terhadap layanan dasar, mobilitas yang lancar dan masih banyak lagi. Dalam era modern ini, infrastruktur bukan hanya sekedar jalan, jembatan dan Gedung. Tetapi juga mencakup teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi tulang punggung masyarakat yang terhubung.

Infrastruktur juga berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi wilayah yang terpencil atau terpinggirkan. Dalam banyak kasus, daerah terpencil sulit diakses karena kurangnya infrastruktur yang memadai. Dengan membangun jalan, jembatan dan sarana transportasi lainnya, daerah-daerah ini dihubungkan dengan wilayah lainnya, membuka peluang baru untuk ekonomi lokal dan akses terhadap layanan dasar.

Pembangunan Infrastruktur nasional memerlukan integrasi nilai-nilai kemerdekaan seperti persatuan, kemandirian, dan keadilan sosial dalam setiap sektor kehidupan.

Pleno 1 Rampung: Badko HMI Jawa Timur Evaluasi Delegasi Cabang Probolinggo

Penulis : Achmad Nasruddin Sholeh

Bojonegoro, Pengurus Badan Koordinasi HMI Jawa Timur gelar sidang pleno 1 yang bertepatan pada tanggal 8 – 9 Agustus di kabupaten bojonegoro, agenda tersebut dihadirkan langsung oleh perwakilan cabang – cabang di bawah naungan Badko Jawa Timur.

Pada kegiatan tersebut dalam opening ceremony nya atau yang sering di kenal dalam kalangan organisatoris ialah pembukaannya, Badko HMI Jawa menghadirkan beberapa pemateri sebagai pengisi stadium generale. Di antara lain yakni, Yunda Dewita Hayu Shinta, Bapak Wihadi Wiyanto. S.H., M.H, Prof. Widodo S, Si., M.Si., Ph.D. Med.Se. dan Anggono Mahendrawan. Pemateri tersebut mengisi materi sesuai peran masing-masing, dari segi Sosial & politik, migas dll.

Seiring berjalannya waktu, Ketua Umum Badko HMI Jawa Timur Yusfan Firdaus dalam sambutannya menyampaikan “Terselenggaranya pleno 1 ini berharap memberikan suatu Evaluasi ( Resufle ) Kepengurusan yang tidak aktif dan melahirkan suatu gagasan baru menuju HMI Jawa Timur Level Up” ujarnya.

Di tengah-tengah sidang pleno ketua umum Badko menyampaikan Pandangan ketua umum terhadap progresifnya selama 1 Semester Kepengurusan dan diikuti oleh semua pengurusnya di depan peserta pleno 1.

Usai menyampaikan Pandangannya. Banyak dari peserta menanyakan sejauh mana progresif yang di hasil kan oleh badko serta evaluasi apa yang di implementasikan oleh badko tersendiri dalam menyikapi ke aktifan kepengurusannya. Merespon apa yang di tanyakan langsung oleh peserta forum ketua umum badko menghitung sebagai contoh dan perlunya ada evaluasi yakni menghitung jumlah keaktifan pengurus badko yang di delegasikan langsung oleh cabang-cabang HMI Jawa Timur.

Ironisnya, Ketua Umum Badko HMI Jawa Timur langsung menghitung Delegasi Cabang yang dari Probolinggo. Meskipun Ketua Umum tersendiri dari Cabang Probolinggo, beliau menghitung hanya 2 orang saja yakni A.N Arfan Hidayatullah beserta dirinya sendiri yg aktif dalam menjalankan Roda organisasi. Dalam hal itu Ketua Umum menegaskan “akan meresufle pengurusnya terutama yang dari delegasi Cabang Probolinggo” yang tidak aktif.

Imam Suyuti selaku Ketua Umum HMI Cabang Probolinggo menyampaikan “Saya sepakat apa yang di sampaikan oleh Ketua Umum Badko. Namun, perhari ini masih belum ada pengganti yang benar-benar siap untuk aktif serta menetap di surabaya sebagai penggantinya” ujarnya.

Dalam hal ini ialah sebagai bentuk kesadaran dan komitmennya dalam berorganisasi penting untuk di aktualisasikan. Sehingga muncullah organisasi yang sehat, solid serta bermanfaat.

Saat Kemeja Putih Bertransformasi Biru: Sebuah Memoar di Pagi Bediding Malang

Oleh; Dr. Redy Eko Prasetyo

Kota Malang menyambut pagi itu dengan cara yang paling khas. Bulan Agustus telah tiba, dan bersamanya datang pula fenomena yang disebut “Bediding”—angin musim kemarau yang membawa hawa dingin menusuk tulang, bahkan ketika matahari mulai beranjak naik untuk menebar sinarnya yang cerah. Embun masih membasahi dedaunan, dan napas yang terembus sesekali mengepul menjadi kabut tipis.

Namun, hawa dingin yang menggigit itu seolah takluk oleh kehangatan yang menjalar di setiap sudut kota. Kehangatan itu berasal dari sebuah aliran manusia yang tak putus-putus, berbalut kemeja putih dan celana hitam, bergerak serentak dengan semangat yang menyala. Mereka adalah para calon ksatria, ribuan mimpi dari seluruh penjuru negeri, yang hari itu mengalir menuju satu titik pusat: Universitas Brawijaya.

Suasana yang semula riuh dengan perkenalan dan canda tawa seketika hening saat sesi Pakta Integritas dimulai. Momen ini bukan sekadar formalitas seremonial; ia adalah fondasi moral yang diletakkan di hari pertama. Satu suara perwakilan menggema melalui pengeras suara, mengucapkan sebuah sumpah yang komprehensif. Itu adalah janji untuk tidak melakukan segala bentuk kekerasan—sebuah payung besar yang menaungi kekerasan fisik, psikis, seksual, perundungan, hingga diskriminasi. Ikrar ini adalah manifestasi nyata dari komitmen UB untuk membangun institusi yang kuat dan adil, selaras dengan semangat SDG 16: Perdamaian,

Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh.

Lebih jauh lagi, itu adalah pernyataan perang terhadap narkotika. Sebuah ikrar untuk tidak terlibat dalam penggunaan, penyimpanan, kepemilikan, maupun pengedaran narkotika dan zat adiktif lainnya. Komitmen ini secara langsung mendukung SDG 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera, memastikan lingkungan kampus menjadi zona sehat yang bebas dari ancaman narkoba.

Puncak dari seremoni ini adalah ketika Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Widodo, naik ke panggung. Tiga kali dentuman gong yang beliau pukul terasa seperti dentang lonceng yang menandai dimulainya sebuah era baru. Pidato beliau yang mengikutinya pun terasa lebih bertenaga, karena fondasi integritas telah sama-sama dipahami.

Beliau mengajak audiens menengok ke masa depan yang dinamis, di mana 97 juta pekerjaan baru akan lahir, menuntut keterampilan di bidang talenta digital dan sosial. Ini adalah panggilan untuk mempersiapkan diri, menjawab tantangan SDG 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.

Untuk menghadapi itu, Rektor menegaskan bahwa ijazah saja tidak lagi cukup. Beliau membentangkan sebuah peta kompetensi baru, sebuah resep untuk menjadi generasi yang relevan. Bekal utamanya adalah kemampuan berpikir kritis untuk membedah masalah-masalah kompleks yang menghadang. Kemampuan ini harus dipadukan dengan penguasaan teknologi, daya kreativitas, dan semangat inovasi yang menjadi bahan bakar utama untuk membangun industri masa depan, sebuah pilar kokoh bagi SDG 9. Namun, ide sehebat apapun akan sia-sia jika dipendam sendiri. Oleh karena itu, kemampuan komunikasi dan kolaborasi menjadi perekatnya; inilah jiwa dari SDG 17, yaitu kesadaran bahwa kemitraan adalah kunci untuk mencapai tujuan besar bersama. Dua pilar terakhir adalah fondasi karakternya: integritas yang tak tergoyahkan sebagai kompas moral, dan jiwa kepemimpinan sebagai mesin penggerak yang inspiratif. Kelima elemen inilah, menurut

Rektor, yang mendefinisikan apa itu Pendidikan Berkualitas (SDG 4) di era sekarang—sebuah pendidikan yang tidak hanya mengisi kepala, tetapi juga membentuk karakter yang siap berkontribusi.

“Universitas memberikan fasilitas,” pesan beliau, “namun yang belajar adalah mahasiswa. Gunakan seluruh fasilitas yang ada untuk berproses menempa diri.” Ini adalah panggilan untuk proaktif, untuk tidak hanya duduk diam di kelas, tetapi juga membangun jejaring dan aktif di berbagai organisasi.
Sebagai penutup, Rektor mempersembahkan dua pantun yang membangkitkan semangat, yang salah satunya berbunyi, “UB pelopori riset yang tepat, berdampak bagi kemaslahatan umat,” menggarisbawahi visi UB sebagai kampus berdampak yang nyata bagi masyarakat.

Dan akhirnya, tibalah saat yang dinanti. Momen penyematan jas almamater. Ketika kain biru kebanggaan itu akhirnya menyentuh bahu, rasanya seperti seorang kesatria yang baru saja menerima baju zirahnya. Kain biru itu seolah menjadi lapisan pelindung, tidak hanya dari hawa dingin Malang yang menusuk, tetapi juga dari berbagai godaan yang dapat melanggar sumpah yang telah diucapkan.

Para mahasiswa baru tidak hanya pulang membawa sebuah jaket. Mereka membawa sebuah janji, sebuah amanah, dan sebuah peta perjalanan yang baru saja dibentangkan di hadapan mereka. Lapangan Rektorat hari itu telah menjadi kilometer nol, titik awal dari ribuan langkah yang akan ditempuh sebagai bagian dari keluarga besar Universitas Brawijaya.

“Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk mengubah dunia.” – Nelson Mandela

RajaBrawijaya2025 #PKKMBUB2025 #UniversitasBrawijaya #KitaSatuBrawijaya #UBMelesat #MabaUB2025 #KampusBerdampak #GenerasiEmas2045 #BedidingMalang

SDGs #SustainableDevelopmentGoals #SDG3 #SDG4 #SDG8 #SDG9 #SDG16 #SDG17 #PendidikanBerkualitas #MahasiswaPenggerakSDGs

foto oleh Heri Hery Prawoto