Tol Gending-Paiton Mulai Beroperasi, Akses Probolinggo ke Timur Jatim Makin Singkat

PROBOLINGGO, Berdampak.net – Ruas Jalan Tol Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi (Prosiwangi) segmen Gending-Kraksaan-Paiton resmi dibuka untuk masyarakat pada Rabu (30/9/2026). Kehadiran ruas tol sepanjang sekitar 23,5 kilometer tersebut memberikan alternatif perjalanan baru bagi masyarakat yang melintas di wilayah timur Jawa Timur.

Pengoperasian ruas tol dimulai pukul 10.00 WIB dan untuk tahap awal pengguna jalan belum dikenakan tarif. Masa bebas tarif tersebut diberlakukan selama 14 hari sebagai bagian dari sosialisasi kepada masyarakat sebelum tarif tol diterapkan secara resmi.

Dengan adanya jalur baru ini, perjalanan dari Probolinggo menuju Besuki diproyeksikan menjadi lebih singkat. Jika sebelumnya perjalanan melalui jalur arteri membutuhkan waktu sekitar dua jam, melalui ruas tol tersebut waktu perjalanan diperkirakan dapat ditekan menjadi sekitar 1 jam 15 menit.

Efisiensi perjalanan tersebut menjadi salah satu manfaat utama pembangunan Tol Prosiwangi. Dalam jangka panjang, ketika jaringan Prosiwangi tersambung secara penuh, perjalanan dari Probolinggo menuju Banyuwangi yang selama ini dapat mencapai lima hingga enam jam diproyeksikan menjadi sekitar tiga jam.

Direktur Utama PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (JPB), Adi Prasetyanto, mengatakan pengoperasian awal tanpa tarif diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengenali jalur, akses, serta fasilitas yang tersedia di ruas tol tersebut.

Meski belum dikenakan tarif, pengguna jalan tetap diwajibkan melakukan tapping kartu uang elektronik ketika memasuki maupun meninggalkan gerbang tol. Pengendara juga diminta tetap memperhatikan rambu-rambu dan ketentuan keselamatan selama menggunakan jalur baru tersebut.

Ruas Gending-Kraksaan-Paiton memiliki dua gerbang tol, yakni Gerbang Tol Kraksaan dan Gerbang Tol Paiton. Keduanya dilengkapi dengan masing-masing enam gardu transaksi untuk mendukung kelancaran arus kendaraan.

Kehadiran Tol Prosiwangi juga membuka akses yang lebih cepat menuju sejumlah kawasan wisata di Probolinggo dan Situbondo. Dari Simpang Susun Paiton, masyarakat dapat lebih mudah menjangkau sejumlah destinasi pesisir, di antaranya Pantai Duta, Pantai Bohay, Utama Raya Resort dan Pantai Tampora.

Sementara itu, akses melalui Simpang Susun Kraksaan dapat mendukung perjalanan menuju sejumlah destinasi wisata di wilayah Probolinggo seperti Ranu Agung, Ranu Segaran, Songa Rafting dan Bremi Eco Park.

Selain mendukung mobilitas masyarakat, ruas tol baru ini juga dipandang memiliki arti penting bagi konektivitas kawasan. Jaringan Prosiwangi nantinya akan menghubungkan wilayah Probolinggo dengan kawasan Situbondo hingga Banyuwangi dan memperkuat akses menuju Pelabuhan Ketapang yang menjadi salah satu pintu konektivitas menuju Bali.

Untuk mendukung keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, pengelola telah menyiapkan sejumlah layanan, antara lain ambulans, kendaraan derek, patroli, tim penyelamat serta mobile reader.

Ruas Gending-Paiton sendiri telah mengantongi Sertifikat Laik Fungsi dan Operasi (SLFO) dengan predikat bintang empat dari Kementerian Pekerjaan Umum. Pengoperasian jalan tol ini diharapkan menjadi bagian dari penguatan konektivitas dan mobilitas masyarakat di kawasan timur Jawa Timur.

Dengan beroperasinya ruas tersebut, masyarakat kini memiliki pilihan perjalanan yang lebih cepat antara Probolinggo dan wilayah di sebelah timur. Di sisi lain, keberadaan akses tol juga berpotensi memperluas jangkauan menuju kawasan ekonomi, industri, maupun destinasi wisata yang berada di sepanjang koridor Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi. (fj)

KPU Kota Probolinggo Gelar Pleno Terbuka PDPB Triwulan III Tahun 2026

PROBOLINGGO, Berdampak.net — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2026 pada hari Rabu, 30 September 2026 di Aula KPU Kota Probolinggo. Kegiatan ini sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas, akurasi, dan kemutakhiran data pemilih di Kota Probolinggo.

Dalam kegiatan pleno tersebut dihadiri oleh Bawaslu, Dispendukcapil, Bakesbangpol, Polres Probolinggo Kota, Kodim 0820, Lapas IIB, Dinsos, Diskominfo, Depag dan Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Cabang Probolinggo.
Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk komitmen KPU Kota Probolinggo dalam melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Proses ini penting untuk memastikan data pemilih senantiasa menyesuaikan dengan dinamika kependudukan yang terjadi di masyarakat.

Dalam pelaksanaan pleno, KPU Kota Probolinggo menyampaikan hasil pemutakhiran data pemilih selama periode Triwulan III Tahun 2026. Data tersebut menjadi bahan evaluasi dan pencermatan bersama dengan pihak-pihak terkait guna memastikan setiap perubahan data dapat tercatat secara tepat.

Dalam rapat pleno tersebut, Viki Hamzah (Anggota KPU Kota Probolinggo) menyampaikan bahwa kegaiatan PDPB ini merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas data pemilih. Kami terus berupaya melakukan pemutakhiran secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak dan membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan terkait data pemilih.

“Pelaksanaan pleno terbuka juga menjadi bentuk transparansi KPU Kota Probolinggo kepada publik. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat proses pencermatan serta menghasilkan data pemilih yang semakin akurat dan dapat dipertanggungjawabkan” Ujarnya.

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang disampaikan, Jumlah pemilih di Kota Probolinggo pada periode Triwulan III Tahun 2026 mencapai 182.065 orang dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 89.287 orang dan pemilih perempuan berjumlah 92.778 orang. Angka ini mengalami penambahan sebanyak 909 orang dibandingkan dengan data pada periode Triwulan sebelumnya. Penambahan ini berasal dari pemilih pemula, warga yang pindah domisili masuk ke Kota Probolinggo, serta pensiunan TNI/Polri.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Dispendukcapil juga menyampaikan komitmen untuk terus berkoordinasi dengan KPU guna memastikan sinkronisasi data dengan baik. Hal ini dianggap penting untuk mencegah terjadinya kesalahan atau ketidaksesuaian data pemilih yang dapat mempengaruhi kelancaran proses pemilu yang akan dating.

Melalui Pleno Terbuka PDPB Triwulan III Tahun 2026, KPU Kota Probolinggo menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kualitas data pemilih sebagai salah satu fondasi penting dalam mendukung penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang demokratis, transparan, dan berintegritas. KPU Kota Probolinggo mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam proses pemutakhiran data pemilih dengan menyampaikan informasi apabila terdapat perubahan data kependudukan, perpindahan domisili, data pemilih yang meninggal dunia, maupun informasi lain yang berkaitan dengan status pemilih.

Pleno PDPB ini ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Rekapitulasi oleh semua anggota KPU. Melalui kegiatan ini, diharapkan data pemilih yang dihasilkan dapat menjadi pondasi yang kuat bagi penyelenggaraan pemilu yang adil, demokratis dan berintegritas.

Aksi Bersih Sungai di Sukodadi Paiton: Gandeng Korporasi hingga Pelajar, Pena Hijau dan Jenggala Ajak Masyarakat Kelola Sampah dari Rumah

PROBOLINGGO, Berdampak.net — Wujud kepedulian terhadap kelestarian lingkungan kembali ditunjukkan oleh berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Probolinggo. Pemuda Nusantara Peduli Lingkungan Hijau (Pena Hijau) bersama komunitas Jejaring Jaga Alam (Jenggala), PT POMI, PT ISS, serta siswa-siswi SMAN 1 Paiton sukses menggelar aksi bersih sungai (river clean up) di aliran sungai Desa Sukodadi, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Selasa (29/09/2026).

Kegiatan kolaboratif ini mendapat sambutan antusias dari para peserta, mulai dari pegiat lingkungan, karyawan perusahaan, hingga generasi muda yang bahu-membahu mengangkat tumpukan sampah dari badan sungai demi mengembalikan fungsi ekologisnya.

Founder Komunitas Pena Hijau, Taufiqur Rohim, mengungkapkan bahwa aksi bersih sungai ini merupakan agenda rutin mingguan yang secara konsisten digalakkan di berbagai wilayah. Ia juga mengapresiasi tingginya kepedulian berbagai pihak yang kini semakin masif turut serta.

“Kegiatan river clean up ini merupakan kegiatan mingguan yang konsisten kita lakukan di berbagai sungai, dan Alhamdulillah sekarang banyak pihak yang bergabung dan turut serta ikut bersih-bersih sungai,” ujar Taufiqur Rohim.

Menurutnya, aksi nyata ini dilandasi oleh keprihatinan mendalam terhadap kondisi pencemaran sungai saat ini. Masih banyaknya warga yang membuang sampah sembarangan berdampak buruk langsung pada kelangsungan hidup biota air serta kesehatan masyarakat sekitar.

Dalam kesempatan yang sama, Taufiqur Rohim membeberkan data yang cukup mengkhawatirkan terkait volume sampah di wilayah kerja mereka. Tercatat dari pertengahan Juli hingga pertengahan September 2026, aksi di delapan lokasi sungai di Kecamatan Paiton, Pakuniran, dan Kotaanyar berhasil mengumpulkan total 6,38 ton sampah.

Jenis sampah yang mendominasi sangat beragam, mulai dari popok bayi bekas, sampah plastik sekali pakai, hingga limbah rumah tangga.

Melalui gerakan kolektif ini, komunitas Pena Hijau tidak hanya berfokus pada pembersihan fisik semata, tetapi juga membangun kesadaran moral masyarakat agar lebih bijak memperlakukan lingkungan.

“Semoga kegiatan kecil ini bisa memberikan kesadaran kepada warga untuk tidak buang sampah ke sungai, karena sungai bukanlah tempat sampah,” pungkasnya.

Senada dengan hal tersebut, Founder Komunitas Jenggala, Ning Umi Haniah Fahmi AHZ, turut memberikan pesan kuat mengenai pentingnya kesadaran menjaga lingkungan yang harus dimulai dari lingkup terkecil, yakni rumah tangga. Beliau mengajak masyarakat untuk mengubah kebiasaan dalam memperlakukan sampah agar tidak lagi mencemari ekosistem perairan.

“Ayo bersama kita jaga lingkungan, jangan buang sampah sembarangan, dari sekarang pilah sampah dari rumah, dan kelola dengan baik, jangan dibuang ke sungai lagi, sayangi alam kita,” pesan beliau.

Aksi kolaborasi antara pemuda, dunia industri, dan dunia pendidikan ini diharapkan dapat menjadi model inspiratif bagi wilayah lain dalam menjaga kelestarian daerah aliran sungai secara berkelanjutan. (rd)

Perjuangkan Pemekaran Provinsi, BPP DOB Luwu Raya Utus Tim Delegasi Hadiri Rapimnas dan Konsolidasi CDOB di Jakarta

JAKARTA, Berdampak.net – BPP Daerah Otonomi Baru (DOB) Luwu Raya mengirim tim delegasi menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Konsolidasi Nasional Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Seluruh Indonesia (Forkonas PP DOB) di Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Tim delegasi yang diutus BPP DOB Luwu Raya tersebut adalah Wais Alqarni SH, Fikram Kasim dan Muhammad Nandi yang turut didampingi pengurus BPP Sulsel. Mereka membawa aspirasi untuk memperjuangkan pembentukan Provinsi Luwu Raya.

Kegiatan yang berskala nasional itu digelar di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, dihadiri sejumlah delegasi yang menyuarakan desakan pencabutan moratorium DOB dan percepatan pembentukan CDOB di Sulsel, termasuk pembentukan Provinsi Luwu Raya.

Sulawesi Selatan mengirim 12 delegasi untuk mengawal usulan pembentukan daerah baru. Usulan itu terdiri dari CDOB kabupaten dan satu usulan provinsi.

Dari Sulsel ada empat CDOB kabupaten, yaitu Toraja Barat, Bone Selatan, dan Luwu Tengah, serta satu usulan pembentukan Provinsi Luwu Raya.

Seluruh aspirasi itu akan dikonsolidasikan bersama pengusul dari daerah lain.
Tujuannya mendorong pemerintah pusat segera memberi kepastian kebijakan penataan daerah.

Ketua delegasi BPP Luwu Raya, Wais Alqarni mengatakan mereka membawa aspirasi warga luwu raya di forum ini dan sekaligus menegaskan pemekaran luwu raya sangat mendesak.

“Karena dengan pemekaran akan memajukan pembangunan di kawasan dan Luwu Raya akan menjadi provinsi percontohan sebagai daerah strategis nasional,” ujarnya.

Sementara itu Sekretaris BPP DOB Luwu Raya, Udhi Hamun mengatakan pihaknya membawa aspirasi pemekaran sejumlah daerah di Sulsel ke Jakarta.

Aspirasi itu disuarakan dalam Rapimnas) dan Konsolidasi Nasional Forkonas PP DOB. Hasbi sendiri hadir sebagai Ketua Forkoda Percepatan Pembentukan CDOB Sulsel.

Sebagaimana diketahui, Rapimnas ini menjadi forum konsolidasi para pengusul CDOB dari berbagai wilayah Indonesia. Mereka menyatukan langkah untuk mengawal kebijakan penataan dan pembentukan daerah otonomi baru.

Forum mengusung tema “Memperkuat Sinergi CDOB dan Seluruh Stakeholder untuk Mengawal Penyusunan RPP Penataan Daerah dan Desartada Tahun 2026 sebagai Pondasi Percepatan Penataan dan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Seluruh Indonesia”.

Udhi merasa bangga karena animo dan atensi peserta tahun ini lebih meningkat dibanding pelaksanaan sebelumnya.

Ia mengungkapkan dua agenda utama yang dibawa para pengusul DOB.Pertama, mereka mendesak pemerintah pusat mencabut moratorium pembentukan DOB.

Kedua, mereka mengawal penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penataan Daerah dan Desain Besar Penataan Daerah (Desartada).

“Point krusisl yang diperjuangkan teman-teman yaitu mencabut moratorium. Yang kedua, mengawal draft RPP,” ujar Udhi.

Oleh karena itu, kedepannya menurut Udhi, diharapkan adanya kepastian kebijakan sangat dibutuhkan daerah yang selama ini sudah mengusulkan pemekaran.