Oleh : Ponirin Mika/Ketua Lakpesdam MWCNU Paiton, Probolinggo dan Anggota Community of Critical Social Research
Dua tokoh yang pernah bertarung dua kali dalam pemilihan presiden, lalu berpelukan dan berjalan seiring, kini kembali jadi bahan tafsir publik. Jarak mereka belum bisa disebut perpecahan, tetapi juga bukan lagi kemesraan 2024. Mereka sedang berada di persimpangan: berjalan bersama atau menempuh arah masing-masing. Hubungan keduanya dibangun di atas kontrak politik, dan perlu dicatat bahwa tidak ada dokumen tertulis yang terbuka bagi publik. Isinya bisa dibaca dari praktik, dan intinya pertukaran. Jokowi memberi dukungan politik, pengaruh elektoral, dan jalan bagi putranya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi wakil presiden. Prabowo memberi jaminan keberlanjutan: program yang dirintis Jokowi tidak dibongkar, orang-orang dekatnya tidak disingkirkan, dan warisannya dihormati.
Masa transisi menunjukkan pola itu. Jokowi membentuk Badan Gizi Nasional untuk mengakomodasi program Makan Bergizi Gratis, dan menempatkan keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono, sebagai Wakil Menteri Keuangan. Itu bukan sekadar kemurahan hati. Itu cicilan pertama dari sebuah kesepakatan, dan Prabowo pun membalasnya dengan pujian terbuka serta bantahan tegas atas isu keretakan.
Persoalannya, kontrak yang tidak tertulis selalu rawan ditafsirkan sepihak. Bagi Jokowi, keberlanjutan bisa berarti pengaruh yang terus hidup di pemerintahan. Bagi Prabowo, keberlanjutan berarti menghormati, bukan berbagi kemudi. Di celah tafsir itulah ketegangan tumbuh.
Dua Ideologi Kebijakan
Keduanya sering dibaca sebagai satu paket, padahal watak kebijakannya berbeda.
Jokowi adalah pragmatis-developmentalis. Pembangunan fisik, infrastruktur, hilirisasi, dan ramah investasi menjadi jangkar. Ia lebih peduli pada hasil yang terlihat daripada pada konsistensi doktrin. Negara hadir lewat proyek, dan pasar diundang berpartisipasi.
Prabowo cenderung nasionalis-ekonomi dengan corak negara yang lebih kuat. Kedaulatan pangan dan energi, pengendalian sumber daya, pertahanan, serta program redistribusi langsung seperti makan bergizi gratis menjadi arsitektur gagasannya. Ia bicara tentang negara yang menguasai cabang-cabang produksi penting dan melindungi rakyat dari ketergantungan.
Perbedaan ini tidak otomatis menjadi konflik, dan keduanya bisa saling melengkapi. Tetapi ketika anggaran terbatas, prioritas harus dipilih. Proyek warisan dan program unggulan baru bersaing memperebutkan ruang fiskal yang sama. Setiap pilihan prioritas, sadar atau tidak, adalah pernyataan ideologis, dan setiap pernyataan semacam itu bisa dibaca sebagai koreksi terhadap pendahulu.
Manuver Jokowi
Jokowi tidak memilih pensiun senyap. Safari politik, kunjungan ke daerah, dan kedekatan dengan partai yang ia dukung memperlihatkan seorang mantan presiden yang masih ingin relevan. Di mata pendukungnya, itu hak politik warga negara. Di mata Istana, itu bisa dibaca sebagai upaya menjaga posisi tawar, terlebih ada putra yang kini duduk sebagai wakil presiden dan jaringan loyalis yang tersebar di birokrasi serta aparat.
Sulit menyebut semua manuver itu sebagai tantangan terhadap Prabowo. Tetapi dalam politik, persepsi sering lebih menentukan daripada niat. Tokoh yang punya basis massa, jaringan, dan kedekatan keluarga dengan kekuasaan akan selalu dibaca sebagai pusat gravitasi kedua. Jokowi mungkin hanya menjaga warisan, tetapi pada saat yang sama ia menjaga daya tawar menjelang 2029.
Respons Prabowo
Prabowo menjawab dengan gaya khasnya: tenang, simbolik, dan tidak frontal. Juru bicara Gerindra berulang kali membantah keretakan, menyatakan komunikasi kedua tokoh baik-baik saja, dan tidak mempersoalkan safari politik Jokowi. Prabowo sendiri tetap memberi penghormatan terbuka, termasuk di acara-acara kenegaraan.
Namun gestur terpenting datang lewat perombakan kabinet. Pada 1 Oktober 2026, Prabowo menggeser Kapolri Listyo Sigit Prabowo menjadi Kepala Staf Kepresidenan dan Pratikno dari Menko PMK menjadi Ketua Wantimpres. Dua figur yang lekat dengan peta politik Jokowi bergeser, tetapi tidak dicopot. Mereka diberi jabatan baru yang terhormat.
Pengamat membacanya beragam. Ada yang melihat pola itu mencegah persepsi keretakan sekaligus membuka ruang bagi Prabowo membangun hubungan dengan kekuatan lain menjelang Pilpres 2029. Pembacaan ini masuk akal. Itu strategi klasik: mengambil alih kendali tanpa menciptakan musuh. Prabowo menata ulang orang-orang di sekelilingnya agar loyalitas bermuara kepadanya, sambil menjaga muka pendahulunya.
Membaca Persimpangan Ini
Menurut saya, ada tiga hal yang perlu dicatat.
Pertama, ini bukan kisah pengkhianatan. Ini kisah yang wajar dalam politik kekuasaan: setiap presiden pada akhirnya harus berdiri di atas kakinya sendiri. Prabowo tidak mungkin selamanya menjadi pewaris. Ia harus menjadi pemilik mandat, dan itu menuntut jarak.
Kedua, dukungan publik menjadi modal Prabowo untuk melakukan penataan itu. Survei menyebut kepuasan terhadap kinerjanya mencapai 81,5% pada semester pertama 2026. Angka setinggi itu mengurangi ketergantungan pada restu siapa pun, termasuk Jokowi. Semakin kuat legitimasinya sendiri, semakin longgar utang politiknya.
Ketiga, yang paling berisiko adalah politik bayang-bayang. Pemerintahan yang terlalu sibuk menafsirkan siapa dekat dan siapa jauh akan kehilangan fokus. Rakyat menunggu harga pangan stabil, lapangan kerja tersedia, dan program gizi berjalan baik, bukan drama relasi dua elite.
Prabowo dan Jokowi berada di persimpangan yang sebenarnya lazim dalam sejarah politik: pertemuan antara balas budi dan kedaulatan. Kontrak politik mereka berupa pertukaran dukungan dengan jaminan keberlanjutan, tidak tertulis, sehingga mudah ditarik ke tafsir masing-masing. Perbedaan ideologi kebijakan, dari pragmatisme pembangunan ke nasionalisme ekonomi berbasis negara, membuat jarak itu kian terasa. Jokowi menjaga relevansi, Prabowo menjawab dengan penataan halus tanpa benturan.
Persimpangan ini tidak harus berujung perpisahan. Jalan terbaik adalah dewasa secara politik: Jokowi menerima bahwa ia kini negarawan, bukan pemegang kendali, dan Prabowo menunjukkan bahwa menghormati tidak sama dengan tunduk. Jika keduanya mampu, bangsa ini beruntung. Jika tidak, yang rugi bukan mereka berdua, melainkan rakyat yang menggantungkan harapan pada stabilitas pemerintahan. Sejarah hanya akan menilai satu hal: apakah kekuasaan digunakan untuk kepentingan rakyat, atau untuk menjaga tempat berpijak para elitenya.
