PKB Kabupaten Probolinggo Bersinergi dengan Semangat Kiai NU untuk Kemajuan Masyarakat

Probolinggo, Berdampak.net – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Probolinggo menunjukkan tekad kuat untuk terus mengembangkan sayap dan memperkuat pengaruhnya di daerah ini. Dalam berbagai pertemuan dan kegiatan politik, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB bersama anggota Fraksi PKB di DPRD Kabupaten Probolinggo kompak menggaungkan semangat para Kiai Nahdlatul Ulama (NU) sebagai inspirasi dan pijakan utama dalam perjuangan partai.

Ketua DPC PKB Kabupaten Probolinggo, Ra Fahmi AHZ, menegaskan bahwa semangat kebangkitan yang diwariskan para Kiai NU menjadi penguat sekaligus pedoman dalam menghadapi berbagai dinamika politik dan sosial. Ia menekankan pentingnya soliditas antar elemen partai, mulai dari pengurus, kader, hingga anggota fraksi, agar visi PKB di tingkat daerah dapat terwujud secara maksimal.

“Semangat para Kiai NU adalah kekuatan utama kita. Mereka mengajarkan kita untuk terus bekerja keras membangun masyarakat, memperkuat ukhuwah Islamiyah, dan menjaga nilai-nilai keilmuan yang luhur,” ujar Ra Fahmi.

Sejalan dengan itu, anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Probolinggo juga aktif menyuarakan program-program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sinergi antara legislatif dan eksekutif di bawah bendera PKB diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Ra Fahmi menambahkan, PKB tidak hanya ingin menjadi kekuatan politik semata, namun juga agen perubahan sosial yang membawa dampak positif secara menyeluruh. “Kami yakin, dengan kesatuan langkah dan semangat para Kiai NU yang terus menginspirasi, PKB Kabupaten Probolinggo akan semakin besar, kuat, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah,” tutupnya.

Momentum kebangkitan ini juga dirayakan dengan berbagai kegiatan sosial dan keagamaan yang melibatkan masyarakat luas sebagai bentuk implementasi nilai-nilai yang dianut partai. (fj)

Sosialisasi UU KIA, Apindo dan ILO Probolinggo Gelar Member Gathering

Probolinggo, Berdampak.net – Pada momentum Hari Anak Nasional, Asisoasi Pengusaha Indonesia (Apindo), bersama International Labour Organization (ILO) menggelar member gathering dan Peringatan Hari Anak Nasional melalui Sosialisasi Implementasi UU KIA, di Alino Cafe and Eatry, Kraksaan, Kamis (24/07/2025).

Ketua DPK APINDO Kabupaten Probolinggo, Rochman Hidayat dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini merupakan langkah APINDO bersama dengan ILO dalam mendukung implementasi UU KIA.

“Ini merupakan komitmen kami dalam mendukung undang-undang UU KIA, yang mana di dalamnya harus ada day care atau fasilitas penitipan anak pekerja untuk industri atau perusahaan, terutama di Kabupaten Probolinggo,” jelasnya.

Sementara itu, Ripi Mangku Subroto, DPN Apindo, pihaknya mengapresiasi langkah dari DPK Apindo Kabupaten Probolinggo dalam menggelar kegiatan ini, dalam mensosialisasikan undang-undang KIA.

“Terimakasih kepada teman-teman di Probolinggo sudah menjadi pilot dalam melaksanakan kegiatan ini. Harapannya kita saling mengingatkan saling belajar untuk lebih baik lagi,” tegasnya.

Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan dialog interaktif dengan narasumber Wury Hapsari dan Dr. Reza, terkait penerapan UU KIA di perusahaan masing-masing. (fiq)

MUI, Satpol PP dan Ormas Islam di Probolinggo Sepakati Gerakan Berantas Miras

Probolinggo, Berdampak.net – MUI Kabupaten Probolinggo menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Satpol PP dan ormas Islam di Kabupaten Probolinggo, Rabu (23/7/2025) pagi di kantor MUI. FGD itu menghasilkan kesepakatan untuk melakukan gerakan bersama pemberantasan peredaran minuman keras (miras).

Kasat Pol PP sekaligus Ketua Satgas Pemberantasan Miras Kabupaten Probolinggo, Sugeng Wiyanto, hadir langsung. Begitu juga dengan ketua ormas Islam seperti PCNU Kota Kraksaan, PD Muhammadiyah, Al Irsyad, PC Muslimat, Aisyiyah, dan akademisi dari kampus Universitas Zainul Hasan Genggong.

Wakil Ketua Umum MUI Kabupaten Probolinggo, KH Abdul Wasik Hannan, mengatakan FGD ini untuk mengetahui sejauh mana progres pelaksanaan pemberantasan miras yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam hal ini Satgas Pemberantasan Miras.

Selain itu, lanjutnya, forum ini juga untuk memberikan semangat kepada Satpol PP yang menjadi leading sector Pemkab Probolinggo dalam penegakan Perda Miras. “Maling saja bersemangat di tengah malam, hujan deras, jalan becek maling tetap menyusup ke rumah orang,” kata Kiai Wasik saat memberikan sambutan.

Untuk itu, Kiai Wasik meyakinkan peserta FGD bahwa pemberantasan minuman keras yang termasuk perbuatan halal harus lebih semangat dari pelaku kemunkaran.

Mendengar penyampaian Kiai Wasik, Kasat Pol PP Sugeng Wiyanto pun terlihat semringah. Akan tetapi di balik itu, Sugeng kemudian menyampaikan kondisi tim yang dipimpinnya selama memberantas peredaran miras. “Urusan miras ini luar biasa, kami bahkan menerima teror dari orang tak dikenal,” kata Sugeng. Informasi yang ia sampaikan bikin peserta FGD terdiam.

Beruntung, Sugeng dan jajarannya tidak patah semangat. Ia juga meminta support langsung dari MUI Kabupaten Probolinggo dan ormas Islam yang hadir. “Kami butuh dukungan dari MUI Kabupaten Probolinggo misalnya dengan membuat surat pernyataan dukungan,” ujarnya.

Menurutnya, dukungan MUI, PCNU, PD Muhammadiyah, Al Irsyad dan institusi lain sangat penting agar gerak pemerintah dalam memberantas miras bisa maksimal. “Kalau tidak ada dukungan, selesai lah kami,” katanya.

Satu persatu ormas Islam yang hadir dalam FGD gelaran MUI Kabupaten membahas progres pemberantasan miras menyatakan sikap yang sama: bergerak bersama memberantas peredaran miras.

MUI Kabupaten Probolinggo

Seperti pernyataan MUI Kabupaten Probolinggo yang diwakili Sekretaris H Yasin. Ia memberikan contoh aksi nyata MUI dalam melawan kemunkaran. “Kami dulu bergerak nyata saat penanganan ajaran menyimpang Ardi Husein di Desa Krampilan, serta kasus Taat Pribadi,” kata H Yasin.

Karenanya, ia memastikan bahwa MUI mendukung dan backup penuh langkah Satpol PP dan Satgas Miras.

PCNU Kota Kraksaan

Ketua PCNU Kota Kraksaan, KH Ahmad Muzamil, tak tanggung-tanggung dalam menyatakan dukungan kepada Satpol PP dalam hal pemberantasan miras. “Jangankan tanda tangan, tanda kaki pun kami siap berikan,” katanya, disambut gelak tawa semangat dari peserta FGD.

KH Ahmad Muzamil mengatakan, apa yang dilakukan Satpol PP sama dengan semangat NU yakni, menjaga agama dan menjaga umat. Karena itu, ia memastikan bahwa PCNU Kota Kraksaan siap mem-backup Satpol PP dan Satgas Miras. “Mudah-mudahan istikamah,” ujarnya.

PD Muhammadiyah

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Probolinggo tidak hanya menyatakan dukungan yang sama. Ketua PD Muhammadiyah Sigit Prasetyo, juga memberikan solusi agar ormas Islam tetap istikamah dalam mendukung Satpol PP.

Sigit memberikan dua solusi. Pertama, pemerintah menyediakan layanan call center agar masyarakat memiliki akses laporan adanya peredaran miras di lingkungannya. “Juga pembahasan progres miras seperti ini harus rutin dilakukan, jadi satgas tidak sendiri,” katanya.

Sigit juga mengusulkan agar segera dilakukan audiensi dengan Bupati Probolinggo dan DPRD guna menyeriusi langkah pemberantasan miras dan tantangan di lapangan.

Al Irsyad

Ketua Al Irsyad Kabupaten Probolinggo, ustaz Ahmad Banawir mengatakan bahwa minuman keras merupakan induk kejahatan. “Dalam Al Quran dan hadist semuanya melarang minuman keras,” katanya.

Ustaz Banawir pun juga menyatakan bahwa Al Irsyad mendukung langkah Satpol PP untuk memberantas peredaran miras di Kabupaten Probolinggo.

Akademisi Universitas Zainul Hasan

Kampus Universitas Zainul Hasan (Unzah) Genggong Probolinggo, juga tampak hadir dalam FGD. Rektor Unzah DR Abdul Aziz, diwakili oleh Ahmad Muzakki.

Ia juga menyatakan bahwa kampus Unzah mendukung gerak langkah Satpol PP dan Satgas Miras.

Forum Umat Islam Bersatu

Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) Kabupaten Probolinggo, adalah salah satu organisasi yang menyoroti persoalan miras di Kabupaten Probolinggo. Forum itu juga hadir dalam FGD yang diwakili oleh HA Budiono.

Menurutnya, permasalahan miras bersifat umum. “Karena itu tidak bisa ditangani oleh skup kecil. Semua harus bersatu,” katanya. Ia pun menegaskan bahwa FUIB sangat mendukung langkah Satpol PP dan Satgas Miras.

Selain ormas di atas, dukungan yang sama juga diungkapkan oleh perwakilan PC Muslimat Kota Kraksaan, Aisyiyah, Takmir Masjid Agung Ar Raudhoh.

Usai FGD, MUI Kabupaten Probolinggo bersama ormas Islam akan melakukan langkah lanjutan di semua tingkatan di Kabupaten Probolinggo demi terwujudnya Kabupaten Probolinggo bebas dari peredaran minuman keras. (don)

MUI Kota Probolinggo Melaksanakan Program MADINA, Fokus pada Pembinaan Siswa SMP

Probolinggo, Berdampak.net – Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Probolinggo terus berkomitmen dalam membina karakter dan spiritualitas generasi muda melalui program unggulan MADINA (MUI Bina Sekolah bersama Dinas Pendidikan). Pada tahun 2025 ini, program MADINA diarahkan secara lebih fokus untuk menyasar tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), baik negeri maupun swasta di Kota Probolinggo.

Sebagai langkah awal pelaksanaan program tahun ini, MUI Kota Probolinggo bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar kegiatan Silaturrahim dan Diskusi bersama para pemangku kepentingan pendidikan, yang diselenggarakan pada Rabu, 23 Juli 2025 pukul 10.00 WIB, bertempat di Kampus Institut Ahmad Dahlan Kota Probolinggo. Acara ini dibuka secara resmi oleh Dr. KH. Ahmad Hudri, ST., MAP, selaku salah satu Ketua MUI Kota Probolinggo, mewakili Ketua Umum MUI Kota Probolinggo, Prof. Dr. KH. M. Sulthon. Dalam sambutannya, Hudri menekankan pentingnya kolaborasi antara MUI, institusi pendidikan, dan seluruh pihak terkait untuk menghadapi tantangan yang dihadapi generasi muda, khususnya siswa-siswi tingkat SMP.

“Kita dihadapkan pada berbagai persoalan generasi pertama di usia remaja, dan itu tidak bisa diselesaikan secara sektoral. Perlu kerja bersama, sinergi hati dan pemikiran agar solusi yang kita rumuskan benar-benar menyentuh akar persoalan,” ujar Hudri.
Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber kompeten, yakni:
– Ustadz Imanudin Abil Fida, Dosen Institut Ahmad Dahlan sekaligus supervisor program, yang menyampaikan pendekatan hati ke hati dalam menyelesaikan persoalan remaja.
– Ustadzah Romiyati, Ketua Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga MUI Kota Probolinggo, yang memaparkan secara komprehensif desain dan pelaksanaan program MADINA tahun 2025.
Turut hadir dalam kegiatan ini para kepala SMP negeri dan swasta, guru Pendidikan Agama Islam (PAI), serta guru Bimbingan Konseling (BK) se-Kota Probolinggo. Antusiasme dan dialog aktif dari para peserta menjadi bukti semangat kolaboratif dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang sehat, religius, dan membina secara utuh perkembangan peserta didik.
MUI Kota Probolinggo berharap melalui program MADINA, dapat tercipta pola pembinaan berkelanjutan di sekolah-sekolah yang bukan hanya menyentuh aspek pengetahuan agama, tetapi juga penguatan karakter, etika, dan kesehatan jiwa para siswa.

Monitoring dan Evaluasi: ISNU Jatim Perkuat Barisan Pendamping halal Probolinggo Raya

Probolinggo, aber— Pimpinan Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PW ISNU) Jawa Timur melalui Lembaga Solusi Halal (LSH ISNU Jatim) sukses menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) bagi para Pendamping Proses Produk Halal (P3H) se-Probolinggo. (20/07/2025)

Acara yang berlangsung di Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Probolinggo ini dihadiri oleh puluhan pendamping PPH dari Kabupaten dan Kota Probolinggo.

Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen ISNU Jawa Timur dalam meningkatkan kualitas dan konsistensi pendampingan proses sertifikasi halal, khususnya di wilayah Probolinggo Raya.

Ketua PC ISNU Kota Probolinggo, Indah Yulianti, M. Pd menekankan pentingnya sinergitas antar Pendamping PPH dalam mensyiarkan sertifikasi halal.

“Kita harus terus tetap semangat meningkatkan kinerja kita dan saling membantu satu sama lain bilamana terdapat pendamping lain yang memiliki kendala atau membutuhkan bantuan supaya pendampingan sertifikasi halal nantinya bisa lebih optimal,” tegasnya

Selain itu, dalam penyampaiannya, perwakilan dari LSH ISNU Jatim menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya sebagai bentuk evaluasi administratif, tetapi juga sebagai wadah berbagi pengalaman, menyamakan persepsi, serta memperkuat sinergi antarpendamping.

“Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa para pendamping mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan amanah, demi mendukung ekosistem halal yang semakin maju dan inklusif khususnya wilayah Kota dan Kabupaten Probolinggo” ujar Jamianto selaku perwakilan LSH ISNU Jatim.

Acara berlangsung dengan penuh semangat dan interaktif. Para peserta memberikan masukan, menyampaikan tantangan yang dihadapi di lapangan, serta mendiskusikan berbagai solusi dan strategi dalam mendampingi pelaku usaha memperoleh sertifikat halal.

Kegiatan Monev ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi dan konsolidasi internal antarpendamping dari wilayah Kabupaten dan Kota Probolinggo, yang selama ini aktif mendampingi UMKM dan pelaku usaha lainnya di daerahnya masing-masing.

ISNU Jawa Timur berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkala demi menjaga mutu pelayanan pendampingan halal serta memperkuat kontribusi nyata ISNU dalam pemberdayaan umat melalui sertifikasi halal. (don)

HMI: Mendidik Pemimpin, Bukan Penikmat Kekuasaan

Oleh: Ponirin Mika
Anggota Dewan Pakar Pengurus KAHMI Kabupaten Probolinggo

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tidak lahir dari ruang kosong. Ia tumbuh dari kesadaran sejarah, dari kegelisahan anak-anak bangsa yang berilmu namun tak ingin tercerabut dari akar keislaman dan keindonesiaannya. Sejak didirikan oleh Lafran Pane pada 5 Februari 1947, HMI telah menunjukkan arah perjuangan yang tidak semata ideologis, tapi juga praksis: meneguhkan Islam dan memperjuangkan keadilan sosial.

Lafran Pane memimpikan HMI sebagai tempat lahirnya kader-kader muslim intelektual. Ia menyatakan bahwa tujuan HMI adalah “terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi, yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah SWT.” Ini bukan sekadar rumusan ideal, tapi garis haluan perjuangan. Dalam satu kalimat, terkandung semangat intelektualisme, Islamisme, dan keadilan sosial.

Apa yang dimaksud Lafran sebagai “insan akademis” bukanlah mahasiswa menara gading. Tapi sosok yang berpikir kritis, jernih, terbuka, namun tetap membumi. Seorang kader HMI harus mampu membaca zaman dengan akal dan hati. Maka tak heran, sejak awal, HMI tidak tumbuh dari atas—dari kekuasaan atau privilese—melainkan dari bawah, dari akar.

Sebagai organisasi yang lahir dari rahim bangsa yang dijajah, HMI sejak mula menjadikan kemerdekaan dan keadilan sebagai dua poros perjuangan. Lafran Pane dan kawan-kawan menolak Islam yang sekadar simbolik, atau Islam yang hanya bicara tentang akhirat tanpa memperjuangkan kebebasan manusia di dunia.

Dalam semangat itulah, gagasan Nurcholish Madjid atau Cak Nur menjadi penting. Cak Nur, salah satu kader terbaik HMI, pernah menegaskan bahwa “Islam yes, partai Islam no.” Bagi sebagian orang, pernyataan ini kontroversial. Tapi bagi HMI, ini adalah bentuk keteguhan: bahwa Islam sebagai nilai harus berdiri lebih tinggi daripada sekadar ekspresi politik formal.

Cak Nur meyakini bahwa Islam harus menjadi inspirasi moral dan spiritual dalam kehidupan berbangsa. Dalam pidato-pidato kebudayaannya, ia sering menyitir bahwa “agama itu datang bukan untuk menghapus budaya, tapi untuk menyucikan budaya.” Dalam konteks ini, HMI merawat budaya Nusantara. Ia bukan gerakan puritan yang membenci budaya lokal, melainkan gerakan penyucian: memurnikan nilai-nilai luhur bangsa dari cengkeraman kolonialisme dan hedonisme Barat.

Lafran Pane pun hidup di masa kolonial, masa ketika identitas keislaman dan keindonesiaan sedang digempur dari banyak arah. Maka keputusannya mendirikan HMI di Yogyakarta, kota pendidikan dan pergerakan, adalah bentuk perlawanan kultural. HMI menjadi benteng intelektual yang menjaga marwah bangsa.

Cak Nur kemudian melanjutkan perjuangan intelektual itu. Ia memperkenalkan istilah Islamic renewal, pembaruan pemikiran Islam yang tetap bersumber pada ajaran Qur’an dan Sunnah tapi tak buta pada realitas zaman. Dalam banyak tulisan, Cak Nur menolak formalisasi agama, namun menekankan spiritualisasi agama dalam semua aspek kehidupan.

Di sinilah HMI menemukan posisinya yang khas: organisasi mahasiswa Islam yang terbuka pada perubahan, namun tidak kehilangan prinsip. Ia tidak menolak modernitas, tetapi menolak modernitas yang mematikan jiwa manusia. Ia menyambut ilmu, tapi bukan ilmu yang menjadikan manusia sebagai budak kapitalisme.

Dalam konteks inilah, HMI berbeda dari organisasi mahasiswa yang sekadar mengejar kekuasaan. Kekuasaan bukan dr tujuan utama HMI. Ia adalah sarana untuk menciptakan keadilan. Maka kader HMI tidak dididik untuk menjadi elit yang berjarak dengan rakyat, tapi menjadi penggerak perubahan yang berpihak pada yang lemah.

Gagasan tentang rahmatan lil ‘alamin menjadi jantung dari perjuangan HMI. Islam bukan agama eksklusif. Ia adalah rahmat bagi seluruh alam. Maka dalam tindakan, kader HMI harus menjadi penyambung rahmat itu: memuliakan sesama manusia, menolak penindasan, dan memperjuangkan keadilan lintas agama, suku, dan budaya.

Kita tak boleh lupa bahwa HMI juga turut membidani lahirnya banyak tokoh bangsa. Mereka yang menempuh jalan intelektual, jalan pengabdian, dan jalan kepemimpinan. Tapi yang lebih penting dari tokohnya adalah ruhnya: ruh perjuangan, ruh keberpihakan, dan ruh spiritualitas Islam.

HMI juga tidak bisa dilepaskan dari pergulatan politik bangsa. Ia pernah jatuh, bangkit, dihujat, dibanggakan, dikritik, dan dicintai. Tapi satu yang tak boleh hilang: HMI harus tetap menjadi organisasi kader, bukan organisasi kekuasaan.

Lafran Pane bukanlah politisi, tapi seorang pendidik. Ia ingin membentuk manusia, bukan mengatur kekuasaan. Ia lebih sibuk membangun nilai dan pemikiran, bukan sibuk mengatur strategi menang pemilu. Ini pula yang membuat HMI kokoh selama hampir satu abad.

Dalam semangat keislaman yang inklusif dan keindonesiaan yang pluralis, HMI harus kembali ke jatidirinya. Kembali pada nilai-nilai perjuangan awal: Islam, ilmu, dan keadilan. Kembali menjadi rumah kader, bukan markas elite.

Cak Nur pernah mengingatkan bahwa umat Islam harus berhenti menjadi kaum “minder” atau inferior. Kita harus percaya diri dengan nilai-nilai Islam sebagai dasar kemajuan. Dalam hal ini, HMI adalah wadah untuk menumbuhkan kepercayaan diri itu, bukan menjebak kader dalam politik identitas yang sempit.

Kini, ketika dunia berubah sangat cepat, HMI ditantang untuk tetap relevan. Tantangannya bukan lagi kolonialisme militer, tapi kolonialisme digital, ekonomi, dan budaya. Maka kader HMI harus membekali diri dengan ilmu, teknologi, dan semangat pembaruan.

Menjadi kader HMI berarti siap berjuang di medan intelektual, sosial, dan spiritual. Artinya, kita harus sanggup menyuarakan suara Islam dalam debat publik, menghadirkan keadilan sosial dalam kerja-kerja masyarakat, dan menjaga kesucian hati dalam kehidupan sehari-hari.

HMI tidak lahir untuk meniru. Ia lahir untuk memimpin. Tapi kepemimpinan itu bukan soal jabatan, melainkan soal tanggung jawab. Dan tanggung jawab terbesar kader HMI adalah menjaga agar Islam tetap menjadi cahaya peradaban, bukan alat perebutan kekuasaan.

Sebagaimana pesan Cak Nur, “kemajuan umat Islam hanya bisa dicapai jika mereka berani berpikir kritis, terbuka, dan berdialog dengan semua peradaban.” HMI adalah tempat memulai keberanian itu. Bukan tempat untuk menjadi fanatik buta, tapi untuk belajar mencintai kebenaran dalam kebhinnekaan.

Lafran Pane dan Nurcholish Madjid mungkin telah tiada. Tapi gagasan mereka hidup dalam setiap pengkaderan HMI yang sejati. Maka jangan biarkan HMI menjadi asing bagi generasi baru. Jangan biarkan ia kehilangan akar dan kehilangan arah.

Kita harus kembali menyirami akar itu: akar Islam yang mencerahkan, akar kebangsaan yang mempersatukan, dan akar keadilan yang membebaskan. Jika akar itu kuat, maka pohon HMI akan tumbuh tinggi, dan buahnya akan memberi manfaat bagi bangsa.