Bromo Mendatangkan Miliaran Rupiah, Masyarakat Adat Tengger Mendapat Apa?

Oleh: Fajar Satrio (aktivis pariwisata)

(Edisi -1)

Ketika Gunung Bromo menjadi magnet pariwisata dunia, keadilan pembagian manfaat ekonomi bagi masyarakat adat Tengger semestinya menjadi bagian penting dari kebijakan pengelolaan kawasan konservasi.

Gunung Bromo bukan sekadar destinasi wisata yang menawarkan panorama matahari terbit, lautan pasir, dan kawah yang memesona. Bagi masyarakat adat Tengger, Bromo merupakan ruang hidup, sumber penghidupan, sekaligus pusat spiritualitas yang diwariskan lintas generasi. Namun, ketika kawasan ini berkembang menjadi salah satu destinasi unggulan pariwisata Indonesia, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana masyarakat adat Tengger ikut menikmati manfaat ekonomi dari aktivitas wisata yang berlangsung di tanah leluhurnya?

Pertanyaan ini semakin relevan ketika setiap wisatawan diwajibkan membayar tiket masuk kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Penerimaan tersebut menjadi bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang dikelola berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan pengumuman resmi TNBTS yang berlaku sejak 30 Oktober 2024, tiket wisatawan nusantara ditetapkan sebesar Rp54.000 pada hari kerja dan Rp79.000 pada hari libur, termasuk asuransi. Namun, besarnya tarif tersebut belum dengan sendirinya menjawab persoalan mengenai seberapa besar manfaat ekonomi yang kembali secara langsung kepada masyarakat adat di sekitar kawasan.

Persoalannya bukan semata-mata tentang besarnya pendapatan dari tiket, melainkan bagaimana manfaat ekonomi pariwisata didistribusikan secara adil. Masyarakat Tengger hidup berdampingan dengan kawasan konservasi, menjaga tradisi, menjalankan ritual adat, serta menjadi bagian dari identitas yang membuat Bromo memiliki daya tarik berbeda dari destinasi lainnya. Jika pariwisata terus tumbuh, tetapi manfaatnya belum dirasakan secara proporsional oleh masyarakat yang hidup di sekitarnya, maka tata kelola pariwisata perlu dievaluasi secara terbuka.

Prasasti Walandit: Mengingat Sejarah, Meneguhkan Penghormatan

Pembicaraan mengenai hak dan posisi masyarakat Tengger tidak dapat dilepaskan dari jejak sejarah kawasan tersebut. Salah satu rujukan penting adalah Prasasti Walandit, yang berkaitan dengan keberadaan komunitas religius di kawasan Tengger dan penghormatan terhadap Gunung Brahma, nama yang dikaitkan dengan Gunung Bromo dalam sumber sejarah.

Prasasti Walandit kerap dijadikan rujukan untuk memahami kedudukan masyarakat yang memiliki hubungan spiritual dengan kawasan Bromo. Dalam kajian sejarah, terdapat pula catatan mengenai perlindungan terhadap wilayah suci dan pembebasan penduduk tertentu dari pungutan yang berkaitan dengan kepentingan ritual. Penjelasan mengenai prasasti ini perlu dibaca secara cermat, sebab prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Walandit tidak secara sederhana dapat dipastikan bertarikh 980 M. Sejumlah kajian menghubungkan tradisi Walandit dengan prasasti-prasasti dari masa yang berbeda, termasuk masa Mpu Sindok dan Majapahit.

Meski demikian, pesan historis yang relevan untuk direnungkan hari ini adalah pentingnya penghormatan terhadap komunitas lokal yang memiliki ikatan panjang dengan kawasan suci. Gunung Bromo bukan ruang kosong yang baru memiliki nilai setelah ditetapkan sebagai destinasi wisata atau kawasan konservasi. Sebelum industri pariwisata berkembang, masyarakat Tengger telah membangun sistem nilai, tradisi, dan tata kehidupan yang berhubungan erat dengan alam.

Karena itu, sejarah semestinya tidak berhenti sebagai bahan promosi kebudayaan. Sejarah perlu menjadi landasan etis dalam merumuskan kebijakan yang menghormati keberadaan masyarakat adat, melindungi tradisi mereka, dan membuka ruang partisipasi yang bermakna dalam pengelolaan kawasan.

Tiket Dipungut, Timbal Balik Harus Diperjelas

Dalam praktik pengelolaan taman nasional, penerimaan tiket tidak otomatis dapat dibagikan langsung kepada masyarakat adat. Penerimaan negara harus mengikuti mekanisme anggaran dan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, ketentuan tersebut tidak seharusnya menutup ruang untuk merancang kebijakan yang memastikan masyarakat sekitar mendapatkan manfaat yang nyata dan terukur dari perkembangan pariwisata.

Kajian Wahyu Krisnanto mengenai perlindungan hak masyarakat adat Tengger untuk memperoleh bagi hasil pendapatan wisata TNBTS, misalnya, telah mengangkat persoalan distribusi manfaat pariwisata dan kebutuhan pembangunan masyarakat di desa-desa yang berada di dalam kawasan taman nasional. Kajian tersebut menunjukkan bahwa persoalan ini bukan sekadar wacana, melainkan bagian dari diskusi akademik tentang hubungan konservasi, penerimaan wisata, dan kesejahteraan masyarakat adat.

Timbal balik yang dimaksud tidak harus selalu berbentuk pembagian tunai dari setiap tiket. Pemerintah dapat mengkaji skema yang sah dan transparan, seperti dukungan infrastruktur desa, penguatan layanan kesehatan dan pendidikan, pengembangan usaha masyarakat, perlindungan kebudayaan, pengelolaan sampah, serta pembiayaan kegiatan konservasi berbasis masyarakat.

Yang terpenting, manfaat tersebut tidak boleh berhenti pada janji program tahunan. Harus ada ukuran yang jelas: berapa besar dukungan yang diberikan, siapa penerimanya, bagaimana mekanisme penyalurannya, dan apa dampaknya bagi kesejahteraan warga. Tanpa ukuran yang dapat diperiksa publik, istilah pemberdayaan masyarakat berisiko menjadi jargon yang tidak menjawab persoalan mendasar.

Konservasi Jangan Membebani Masyarakat

Kawasan Bromo memiliki nilai ekologis yang harus dilindungi. Pembatasan kunjungan, pengaturan kendaraan, pengelolaan sampah, dan perlindungan ekosistem merupakan bagian penting dari upaya menjaga keberlanjutan taman nasional. Akan tetapi, kebijakan konservasi juga perlu mempertimbangkan kehidupan masyarakat yang telah lama bermukim dan menggantungkan penghidupan di kawasan tersebut.

Ketika akses, ruang usaha, atau aktivitas masyarakat dibatasi demi kepentingan konservasi, perlu ada dialog yang terbuka mengenai konsekuensi sosial dan ekonominya. Masyarakat tidak semestinya hanya menjadi pihak yang diminta mematuhi aturan, sementara ruang untuk menentukan kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka terbatas.

Sebaliknya, masyarakat adat perlu ditempatkan sebagai mitra strategis konservasi. Pengetahuan lokal tentang lingkungan, tata cara menjaga kawasan, serta nilai-nilai spiritual yang diwariskan dapat memperkuat perlindungan alam. Kemitraan seperti ini membutuhkan pengakuan, partisipasi, dan pembagian manfaat yang masuk akal.

Bromo akan sulit dipahami secara utuh jika hanya dilihat melalui angka kunjungan wisatawan dan penerimaan tiket. Ada kehidupan sosial yang berlangsung di balik pemandangan indahnya. Ada petani, pelaku usaha lokal, pekerja wisata, pemangku adat, dan keluarga yang hidup berdampingan dengan kawasan tersebut. Keberhasilan pariwisata seharusnya juga diukur dari kemampuan menjaga kehidupan mereka.

Saatnya Transparansi dan Keadilan Menjadi Agenda Bersama

Pemerintah pusat melalui pengelola TNBTS, pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, serta perwakilan masyarakat adat Tengger perlu duduk bersama untuk membicarakan mekanisme distribusi manfaat wisata secara konkret. Langkah pertama adalah membuka data penerimaan yang relevan, menjelaskan alur pengelolaannya, dan memetakan kontribusi maupun kebutuhan masyarakat di desa-desa penyangga dan enklave kawasan taman nasional.

Langkah berikutnya ialah menyusun mekanisme timbal balik yang memiliki dasar hukum, indikator kinerja, dan pengawasan bersama. Bentuknya dapat berupa program pembangunan prioritas yang disepakati masyarakat, dana kemitraan konservasi sesuai ketentuan, atau skema dukungan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Setiap pilihan perlu dikaji agar tidak bertentangan dengan aturan PNBP maupun tata kelola keuangan negara.

Masyarakat adat juga harus dilibatkan sejak tahap perencanaan, bukan sekadar diundang setelah keputusan dibuat. Musyawarah dengan pemangku adat, pemerintah desa, kelompok perempuan, pelaku UMKM, petani, dan pekerja wisata dapat membantu memastikan bahwa manfaat pariwisata tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.

Pada akhirnya, keadilan bukan berarti mengabaikan kebutuhan konservasi atau membagi penerimaan negara tanpa aturan. Keadilan berarti memastikan bahwa pengelolaan kawasan yang menghasilkan nilai ekonomi besar juga memberi perhatian yang layak kepada masyarakat yang memiliki ikatan sejarah, budaya, dan kehidupan dengan kawasan tersebut.

Prasasti Walandit mengingatkan kita bahwa hubungan manusia dengan Gunung Bromo telah memiliki akar sejarah yang panjang. Hari ini, ketika Bromo menjadi aset pariwisata nasional, tantangannya adalah menerjemahkan penghormatan terhadap sejarah itu ke dalam kebijakan yang dapat dirasakan manfaatnya.

Jangan sampai masyarakat adat Tengger hanya menjadi latar kebudayaan bagi promosi pariwisata, sementara manfaat ekonominya tidak kembali secara memadai kepada mereka. Bromo bukan hanya tentang berapa banyak tiket yang terjual, tetapi juga tentang seberapa adil manfaatnya dirasakan oleh masyarakat yang menjaga warisan alam dan budayanya.

Pariwisata yang berkelanjutan bukan hanya pariwisata yang mampu mendatangkan pendapatan. Pariwisata yang berkelanjutan adalah pariwisata yang menjaga alam, menghormati masyarakat adat, dan memastikan bahwa kemajuan tidak meninggalkan mereka yang sejak lama menjadi bagian dari sejarah kawasan tersebut.

Surat Ringan “Syarat Pendidikan Pejabat Publik Yang Dipilih”

Oleh Anas Urbaningrum

Ini bukan tentang siapanya, tidak terkait dengan orangnya. Jika menyebut nama, sekadar contoh mempermudah mencerna pengertian. Tetapi, ada baiknya kita semua memikirkan Kembali
Dengan jernih Tentang “Syarat Pendidikan Pejabat Publik Yang Dipilih”

Gus Mus alias Kyai Haji Mustofa Bisri pernah berkisah. Beliau berangkat ke Al-Azhar Cairo, secara administratif bukan berbekal ijazah. Melainkan coretan “rekomendasi” Mbah Ali Maksum pada secarik kertas.

Gus Mus pernah mondok di Krapyak, tetapi tidak selesai, tidak memegang ijazah. Dengan secarik coretan dari Mbah Ali Maksum, kemudian memenuhi syarat untuk kuliah dan lulus dari Universitas Al-Azhar Cairo.

Sekali lagi, ini misal. Pun, Seandainya dalam pemilihan pejabat publik, Gus Mus diusung oleh partai-partai sebagai calon. Maka layakkah diputuskan tidak memenuhi syarat pendidikan? Beliau lulusan Al-Azhar, tetapi tidak mempunyai ijazah resmi Sekolah Menengah.

Tentu kita tahu persis bahwa Gus Mus tidak tertarik, tidak bersedia dan menolak. Menolaknya dengan sungguh2 dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Gus Mus juga boleh dibandingkan dengan Gibran atau siapapun pejabat publik.

Poinnya adalah bahwa boleh jadi kisah pribadi Gus Mus bisa terjadi pada Gus-Gus yang lain. Juga para anak bangsa yang bukan Gus. Baik yang sekolah di dalam negeri maupun di luar negeri.

Dalam hal terjadi keadaan seperti itu, apa solusi demokratik bangsa ini untuk tidak mematikan kesempatan kepada orang-orang yang sungguh layak dicalonkan dan partai-partai yang berhak mencalonkan, serta rakyat yang mendukung.

Sebaiknya dikaji dengan komprehensif dan detil tentang bagaimana pemenuhan syarat administrasi pendidikan, termasuk verifikasinya. Sehingga, syarat pendidikan ini tidak berhenti pada dimensi formil-prosedural, tetapi juga mementingkan yang materiil-substansial.

Mengapa?
Pertama, sebab pemilu musti sejalan dengan nafas demokratis. Membuka ruang politik yang menghidupkan peluang bagi rakyat untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik.

Dan kedua, jangan lupa ini adalah pejabat publik yang dipilih. Bukan yang diangkat. Penekanan syarat-syarat administrasinya tidak boleh disamakan.

Hal yang juga harus digarisbawahi adalah bahwa apapun syaratnya, implementasinya musti berpegang teguh pada aturan main teknis yang jujur, lurus dan obyektif.

Jadi, hemat saya hal ini layak untuk dijadikan bahan dalam pembahasan Paket UU Politik yg sedang digodok.

Last but not least. Nyuwun pangapunten, mohon maaf menyebut Gus Mus sebagai contoh. Karena beliau adalah tokoh yang layak dijadikan contoh dan teladan.

Tentu saja, untuk dan demi kebaikan negeri. Sekaligus perbaikan di masa depan. Semoga beliau mboten duko. Saestu pangapunten.***

Kesaktian Pancasila dan Ujian Kekuasaan

Oleh: Dr. H. Ahmad Hudri, ST., MAP.*

Hari Kesaktian Pancasila semestinya tidak berhenti pada upacara, spanduk, dan pidato tentang nasionalisme. Ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar: apakah Pancasila masih menjadi kompas ketika kepentingan kekuasaan berhadapan dengan keadilan?

Pesan Bung Hatta relevan untuk direnungkan: “Pancasila diuji bukan ketika kita mengucapkannya, tetapi ketika kepentingan kita berhadapan dengan keadilan.” Pancasila memang mudah diucapkan ketika tidak ada kepentingan yang dipertaruhkan. Ujian sesungguhnya justru hadir ketika kekuasaan harus memilih antara kepentingan politik dan kepentingan publik; antara popularitas dan kebenaran; antara kepentingan kelompok dan keadilan bagi semua.

Di titik inilah pragmatisme politik menjadi tantangan serius. Demokrasi memang membutuhkan kompromi. Namun kompromi berbeda dengan mengorbankan prinsip. Politik menjadi problematik ketika kekuasaan diperlakukan sebagai tujuan, sementara nilai, konstitusi, keadilan dan kepentingan rakyat ditempatkan sebagai variabel yang dapat dinegosiasikan.

Hatta sendiri memandang demokrasi bukan sekadar mekanisme pergantian kekuasaan, melainkan sistem yang harus mengandung kedaulatan rakyat dan keadilan sosial. Karena itu, demokrasi yang hanya menghasilkan sirkulasi elite tanpa memperkuat keadilan substantif berisiko kehilangan ruhnya.

Pancasila tidak boleh menjadi stempel moral bagi setiap tindakan kekuasaan. Sebaliknya, kekuasaanlah yang harus diuji oleh Pancasila.

Persoalannya semakin kompleks karena nasionalisme kita kini menghadapi tantangan yang tidak selalu berbentuk ancaman fisik. Politik identitas dapat mengubah perbedaan menjadi instrumen mobilisasi. SETARA Institute mencatat bahwa politisasi identitas dalam sejumlah momentum elektoral berkontribusi terhadap polarisasi, intoleransi dan kerentanan kelompok minoritas.

Ketika identitas agama, etnis, kelompok sosial atau pilihan politik dipakai untuk membangun batas “kita” dan “mereka”, nasionalisme kehilangan watak inklusifnya. Padahal, sila Persatuan Indonesia tidak meminta bangsa ini menjadi seragam. Ia justru menuntut kemampuan hidup bersama dalam keberagaman.

Problem berikutnya adalah intoleransi. Laporan SETARA Institute mencatat 260 peristiwa dengan 402 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan sepanjang 2024. Angka tersebut tentu harus dibaca sebagai data pemantauan sebuah organisasi masyarakat sipil, bukan satu-satunya ukuran kondisi nasional. Namun ia cukup menjadi alarm bahwa kebebasan dan toleransi masih menghadapi persoalan serius.

Ancaman terhadap Pancasila juga datang dari ruang digital. Kita memasuki zaman post-truth, ketika fakta sering kali kalah cepat dari emosi, prasangka dan informasi yang sesuai dengan keyakinan kelompok. Algoritma platform digital cenderung membuat orang semakin lama berada dalam lingkungan informasi yang menarik perhatian mereka. Akibatnya, perbedaan pendapat mudah berubah menjadi permusuhan.

Inilah bentuk baru “imperialisme media sosial”: bukan penjajahan wilayah, melainkan perebutan perhatian, persepsi dan kesadaran publik. Jika dahulu propaganda membutuhkan pengeras suara, kini ia cukup membutuhkan algoritma, jaringan akun dan konten yang dirancang untuk menjadi viral.

Karena itu, nasionalisme abad ke-21 tidak cukup dibangun dengan hafalan sejarah dan simbol-simbol kebangsaan. Nasionalisme harus diwujudkan dalam literasi digital, penghormatan terhadap perbedaan, keberanian memeriksa fakta, kesediaan bermusyawarah dan kesanggupan menerima keadilan meskipun keputusan itu tidak menguntungkan kelompok sendiri.

Pancasila akan kehilangan maknanya jika hanya menjadi hafalan sementara praktik kehidupan publik justru mempertontonkan diskriminasi, intoleransi, manipulasi informasi, politik transaksional dan ketidakadilan.

Sebaliknya, Kesaktian Pancasila akan terlihat ketika nilai-nilainya mampu mengendalikan nafsu kekuasaan. Ketika sila Ketuhanan mencegah kita merendahkan pemeluk agama lain; sila Kemanusiaan mencegah diskriminasi; Persatuan mencegah politik kebencian; Kerakyatan mencegah kesewenang-wenangan; dan Keadilan Sosial mencegah pembangunan hanya dinikmati oleh mereka yang kuat.

Maka, memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada akhirnya bukan hanya bertanya apakah Pancasila masih sakti. Pertanyaan yang lebih jujur adalah: apakah kita masih bersedia diuji oleh Pancasila?

Sebab Pancasila tidak membutuhkan lebih banyak orang yang pandai mengucapkannya. Pancasila membutuhkan manusia yang bersedia menjadikannya batas moral bagi kekuasaan dan pedoman ketika kepentingan diri berhadapan dengan keadilan.

Di situlah kesaktian Pancasila benar-benar dibuktikan.

*Ketua FKUB/ Wakil Ketua Umum MUI Kota Probolinggo
*Dosen FISIP Universitas Merdeka (UNMER) Madiun
*DLB IADPRO

Menjaga Sawah, Menyelamatkan Masa Depan Pangan Kita

Oleh Ainur Rofiq, Pemerhati Kebijakan Publik dan Pertanian

Melindungi sawah tidak cukup dengan menggambar garis di atas peta. Sawah harus dihitung: berapa pangan yang dibutuhkan penduduk, berapa yang mampu dihasilkan setiap hektare, dan berapa biaya produksi yang harus ditanggung petani. Tanpa perhitungan itu, perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) mudah berubah menjadi sekadar pekerjaan administratif. Indonesia memiliki penduduk sekitar 284,67 juta jiwa berdasarkan SUPAS 2025. Pada 2024, konsumsi beras tercatat 92,1 kilogram per kapita per tahun. Dengan angka tersebut, kebutuhan konsumsi rumah tangga berada di kisaran 26,2 juta ton beras per tahun. Namun kebutuhan pangan nasional tidak berhenti pada konsumsi rumah tangga. Kebutuhan beras nasional diperkirakan sekitar 31 juta ton per tahun. Pada 2025, produksi beras nasional mencapai sekitar 34,69 juta ton.

Angka itu membawa pesan penting: persoalan pangan bukan semata-mata apakah Indonesia memiliki sawah, tetapi apakah sawah tersebut mampu menghasilkan beras dalam jumlah yang cukup dan berkelanjutan. Data BPS menunjukkan pada 2025 Indonesia memiliki sekitar 11,32 juta hektare luas panen padi, dengan produksi 60,21 juta ton gabah kering giling (GKG). Produktivitas rata-rata mencapai 53,18 kuintal per hektare, atau sekitar 5,32 ton GKG per hektare. Setelah dikonversi, produksi beras nasional mencapai sekitar 34,69 juta ton. Dari angka tersebut, hasil beras setara sekitar 3,06 ton beras per hektare panen. Jika kebutuhan nasional sekitar 31 juta ton beras dihitung dengan produktivitas tersebut, diperlukan sekitar 10,1 juta hektare luas panen ekuivalen. Angka ini bukan berarti Indonesia hanya membutuhkan 10,1 juta hektare sawah secara fisik. Satu bidang sawah dapat ditanami lebih dari sekali dalam setahun. Karena itu, indeks pertanaman menjadi sama pentingnya dengan luas lahan.

Di sinilah persoalan tata ruang bertemu dengan produktivitas. Semakin tinggi produktivitas dan indeks pertanaman, semakin besar pangan yang dapat dihasilkan dari ruang yang sama. Sebaliknya, ketika sawah terus menyusut sementara produktivitas tidak meningkat, tekanan terhadap pangan akan semakin besar. Kajian Mohammad Rondhi dan kolega menunjukkan bahwa alih fungsi lahan pertanian berkaitan dengan nilai ekonomi lahan dan insentif yang dihadapi pemilik lahan. Artinya, mempertahankan sawah tidak cukup hanya dengan larangan. Kebijakan harus membuat usaha tani memiliki nilai ekonomi yang mampu bersaing dengan dorongan alih fungsi lahan. Temuan tersebut penting karena sawah yang secara hukum dilindungi tetapi secara ekonomi tidak menarik bagi petani akan terus menghadapi tekanan konversi.
Karena itu, LP2B tidak boleh berhenti sebagai daftar bidang tanah yang dilindungi. Ia harus terintegrasi ke dalam RTRW provinsi, RTRW kabupaten/kota dan RDTR sehingga menjadi dasar nyata dalam mengendalikan pemanfaatan ruang. Peta harus menjawab satu pertanyaan sederhana: di mana pangan Indonesia akan diproduksi sepuluh atau dua puluh tahun lagi? Jika jawabannya tidak jelas dalam tata ruang, perlindungan pangan sesungguhnya belum selesai. Namun sawah tidak menghasilkan beras hanya karena statusnya LP2B. Sawah menghasilkan beras karena ada petani yang menanam, air yang tersedia, benih yang baik, pupuk yang cukup, teknologi yang digunakan, hama yang dikendalikan dan hasil panen yang memiliki pasar.

Di sinilah suara Prof. Bustanul Arifin, Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Lampung, menjadi relevan. Dalam artikelnya tentang pengentasan kemiskinan petani, ia menempatkan petani sebagai kelompok yang harus menjadi sasaran penting kebijakan pembangunan pertanian. Menurut Bustanul, sekitar 55 persen petani pada saat itu berada dalam kelompok penduduk miskin, sehingga revitalisasi pertanian dan perdesaan perlu diarahkan untuk berkontribusi pada pengentasan kemiskinan. Pesannya sederhana tetapi sering dilupakan: pangan tidak boleh hanya dihitung dari sisi produksi, tetapi juga dari siapa yang memproduksinya dan bagaimana mereka hidup dari produksi tersebut.

Pernyataan Bustanul menemukan relevansinya dengan kondisi pertanian hari ini. Kita dapat menghitung jutaan hektare sawah, puluhan juta ton gabah, bahkan puluhan juta ton beras. Tetapi apabila petani yang menghasilkan pangan tetap menghadapi biaya produksi tinggi, keterbatasan modal, lemahnya akses pasar dan rendahnya kepastian pendapatan, maka keberhasilan produksi belum sepenuhnya menjadi keberhasilan pembangunan pertanian.

Di titik inilah persoalan pupuk menjadi bagian dari kebijakan perlindungan lahan. Pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi sektor pertanian 9,55 juta ton pada 2026. Namun angka tersebut tidak boleh dibaca sebagai kebutuhan pupuk padi secara langsung. Itu merupakan alokasi pupuk bersubsidi sektor pertanian, bukan dosis agronomis untuk seluruh sawah. Kebutuhan pupuk harus mengikuti kondisi tanah, varietas, target produksi, ketersediaan air dan karakter agroekosistem. Karena itu, pemupukan tidak semestinya hanya berbicara tentang tonase subsidi, tetapi tentang ketepatan jenis, jumlah, waktu dan lokasi. Pertanyaan tentang pupuk seharusnya tidak berhenti pada: berapa ton pupuk subsidi yang disediakan negara

Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah pupuk tersebut mampu meningkatkan produktivitas pada lahan yang dilindungi?
Penelitian tentang peningkatan produktivitas padi menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk menutup kesenjangan hasil melalui varietas unggul, pengelolaan tanaman dan pemupukan yang lebih baik. Artinya, ketika ruang sawah semakin terbatas, peningkatan produktivitas menjadi pilihan yang tidak dapat ditunda. Di sinilah kebijakan LP2B harus naik kelas. Selama ini keberhasilan perlindungan lahan mudah diukur dari berapa hektare yang ditetapkan. Padahal ukuran akhirnya lebih substantif: berapa ton beras yang dapat dihasilkan dari lahan yang dilindungi dan apakah petani memperoleh pendapatan yang layak dari produksi tersebut.

Sebab, pemilik tanah belum tentu petani yang mengolahnya. Di lapangan terdapat petani pemilik, penyewa, penggarap maupun petani bagi hasil. Ketika harga input meningkat, pupuk sulit diperoleh, irigasi terganggu atau harga gabah tidak memberikan keuntungan yang memadai, status LP2B tidak otomatis menjamin keberlanjutan usaha tani. Maka insentif LP2B tidak semestinya hanya diberikan kepada pemilik tanah. Kebijakan harus menjangkau mereka yang benar-benar menjaga produksi: petani penggarap, penyewa, kelompok tani dan kelembagaan ekonomi petani. Perlindungan ruang harus bertemu dengan perlindungan usaha tani.

Dalam konteks ini, kritik Bustanul Arifin mengenai kebijakan pangan juga patut diperhatikan. Ia pernah mengingatkan bahwa persoalan ekonomi pangan tidak hanya terletak pada produksi, tetapi juga pada pasar pangan yang tidak simetris, ketika perubahan harga di tingkat konsumen tidak selalu diterima secara proporsional oleh produsen. Artinya, petani tidak cukup diberi pupuk untuk meningkatkan produksi. Mereka juga membutuhkan pasar yang memberikan imbal hasil yang masuk akal. Jika produksi meningkat tetapi margin petani semakin tipis, insentif untuk mempertahankan sawah akan melemah. Di titik itulah kebijakan perlindungan lahan dapat berhadapan dengan realitas ekonomi petani.

Karena itu, tata ruang dan pertanian tidak boleh berjalan dalam dua dunia yang terpisah. RTR menentukan ruangnya; kebijakan pertanian menjaga produktivitasnya; pupuk menopang inputnya; irigasi menjamin airnya; teknologi meningkatkan hasilnya; penyuluhan memperbaiki praktiknya; dan kebijakan harga menjaga keberlanjutan usaha taninya. Bustanul juga pernah menegaskan bahwa fondasi kedaulatan pangan harus dimulai dari pendidikan petani, karena inovasi, kualitas, kuantitas dan efisiensi membutuhkan kemampuan petani untuk menerima dan menerapkan teknologi baru. Maka perlindungan LP2B seharusnya tidak hanya berbicara tentang tanah, tetapi juga tentang pengetahuan manusia yang mengusahakannya.
Kita sering mengatakan bahwa sawah harus dilindungi karena pangan adalah kebutuhan dasar. Tetapi pangan tidak lahir dari peta. Pangan lahir dari tanah yang ditanami dan petani yang tetap mau mengusahakannya. Karena itu, LP2B harus dihitung bukan hanya dalam hektare, tetapi dalam ton beras, produktivitas per hektare dan kesejahteraan petani. Tata ruang harus memastikan sawah tidak hilang. Kebijakan pertanian harus memastikan sawah tidak menganggur. Dan negara harus memastikan petani memiliki alasan ekonomi untuk tetap mempertahankan sawahnya. Menjaga sawah berarti menjaga ruang. Menghitung pangan berarti menghitung produksi. Dan menjaga produksi berarti menjaga petaninya. Jika tiga hal itu tidak disatukan, kita mungkin berhasil mempertahankan sawah di atas peta, tetapi belum tentu berhasil mempertahankan pangan di atas meja.

Saya Jatuh Cinta pada Kopi yang Tidak Saya Mengerti

Oleh Andreas

Dulu saya mengira kopi hanya punya tiga kemungkinan rasa pahit, manis, dan asam. Selebihnya saya tidak terlalu peduli. Kopi bagi saya hanyalah minuman yang berwarna hitam, kadang menemani pekerjaan, kadang mengusir kantuk, dan sesekali menjadi alasan untuk duduk lebih lama bersama teman.

Ada satu persoalan lain perut saya tidak terlalu bersahabat dengan kopi. Setiap kali minum, sering kali muncul rasa tidak nyaman. Mules, kembung, atau sensasi asam yang membuat saya berpikir dua kali sebelum menambah secangkir. Maka kopi bukan sesuatu yang benar-benar saya cari.

Sampai suatu ketika saya mengenal arabika dan, lebih jauh lagi, manual brew.

Saya masih ingat perasaan aneh ketika pertama kali melihat orang menyeduh kopi dengan cara yang menurut saya cukup “serius”. Biji kopi ditimbang. Air ditimbang. Bubuk kopi digiling dengan ukuran tertentu. Air dituangkan perlahan, dengan gerakan yang tampaknya sudah diperhitungkan. Ada istilah blooming, rasio, suhu air, grind size, extraction dan berbagai istilah lain yang saat itu terdengar seperti bahasa asing.

Dalam hati saya sempat bertanya, Memangnya membuat kopi harus serumit ini?

Lalu kopi itu diminum.

Dan saya terdiam.

Ada sesuatu yang berbeda. Kopi itu tidak sekadar pahit. Ada aroma yang samar seperti buah, ada rasa manis yang tidak berasal dari gula, ada keasaman yang justru terasa menyegarkan. Untuk pertama kalinya saya menyadari bahwa selama ini mungkin saya bukan tidak menyukai kopi. Saya hanya belum pernah benar-benar mengenal kopi.

Di situlah perjalanan kecil saya dimulai.

Saya mulai penasaran pada hal-hal yang sebelumnya tidak pernah saya pikirkan. Mengapa kopi dari daerah tertentu terasa berbeda dengan kopi dari daerah lain? Mengapa satu biji yang sama bisa menghasilkan rasa berbeda ketika digiling dengan ukuran berbeda? Mengapa suhu air berpengaruh? Mengapa cara menuangkan air bisa mengubah hasil seduhan?

Pertanyaan-pertanyaan sederhana itu perlahan membuat saya masuk semakin jauh.

Saya mulai mengenal istilah yang sebelumnya terasa asing aroma, acidity, body, sweetness, aftertaste, balance. Saya mulai belajar bahwa rasa asam dalam kopi tidak selalu berarti kopi itu “basi” atau tidak bagus. Keasaman dalam konteks kopi dapat menjadi bagian dari karakter dan memberikan sensasi segar. Saya mulai memahami bahwa body bukan soal kopi yang “berat”, melainkan sensasi yang dirasakan di mulut. Aftertaste adalah cerita yang masih tertinggal setelah kopi ditelan.

Ternyata lidah manusia lebih rumit daripada yang saya kira.

Dan kopi jauh lebih rumit daripada yang selama ini saya bayangkan.

Arabika menjadi salah satu pintu pertama yang membuat saya semakin penasaran. Saya tidak ingin mengatakan bahwa arabika selalu lebih baik daripada jenis kopi lainnya. Dunia kopi terlalu luas untuk disederhanakan menjadi soal mana yang terbaik. Tetapi arabika memperkenalkan kepada saya sebuah kenyataan bahwa kopi bisa memiliki karakter yang sangat beragam.

Ada kopi yang mengingatkan saya pada buah. Ada yang memiliki aroma bunga. Ada yang terasa seperti cokelat atau kacang. Ada yang terasa ringan dan bersih. Ada pula yang meninggalkan rasa panjang setelah diminum.

Dari sana saya mulai memahami bahwa kopi bukan hanya minuman. Kopi adalah hasil dari pertemuan banyak hal termasuk varietas, lingkungan tempat tumbuh, ketinggian, iklim, cara panen, proses pascapanen, sangrai dan akhirnya metode penyeduhan.

Satu cangkir kopi ternyata menyimpan perjalanan yang panjang.

Kemudian saya mengenal liberika.

Jika arabika membuat saya penasaran, liberika membuat saya kembali merasa seperti orang yang baru pertama kali menemukan kopi. Karakternya unik. Tidak selalu mudah ditebak. Ada sesuatu yang berbeda dari pengalaman menikmati liberika, dan justru karena perbedaannya itu saya semakin tertarik.

Saya kemudian mulai melihat bahwa dunia kopi Indonesia sebenarnya menyimpan kekayaan yang jauh lebih besar daripada yang sering kita bayangkan. Kita mengenal nama-nama besar daerah penghasil kopi, tetapi di balik nama tersebut terdapat begitu banyak cerita tentang kebun, varietas, petani, proses dan tradisi yang belum tentu kita pahami ketika secangkir kopi sudah berada di atas meja.

Di titik ini, saya mulai merasa bahwa menikmati kopi juga berarti belajar menghargai perjalanan di baliknya.

Ada petani yang menunggu buah kopi matang. Ada tangan yang memilih buah yang layak dipetik. Ada proses setelah panen yang menentukan bagaimana karakter biji berkembang. Ada roaster yang mencoba menerjemahkan potensi biji melalui panas. Ada barista atau brewer yang kemudian berusaha mengeluarkan karakter itu melalui air.

Dan akhirnya ada kita, penikmat yang sering kali hanya membutuhkan waktu beberapa menit untuk menghabiskan sesuatu yang prosesnya membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun.

Pemahaman itu mengubah cara saya memandang secangkir kopi.

Saya tidak lagi sekadar bertanya, “Enak atau tidak?”

Saya mulai bertanya, “Mengapa rasanya seperti ini?”

Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi bagi saya justru di situlah kenikmatannya.

Manual brew kemudian menjadi semacam ritual kecil. Bukan hanya karena hasil akhirnya, tetapi karena prosesnya. Suara grinder, aroma kopi yang baru digiling, air panas yang menyentuh bubuk kopi, proses blooming, lalu aliran air yang perlahan masuk ke dalam dripper. Ada jeda yang membuat kita sejenak berhenti dari dunia.

Mungkin inilah bagian yang paling saya sukai dari kopi.

Kopi memaksa kita untuk sedikit melambat.

Di tengah kehidupan yang semakin cepat, kopi memberi alasan untuk menunggu. Kita menunggu air mencapai suhu tertentu. Menunggu proses ekstraksi. Menunggu tetesan terakhir. Kemudian menunggu aroma yang muncul ketika cangkir didekatkan ke hidung.

Bagi orang lain mungkin itu hal biasa.

Bagi saya, sekarang tidak lagi.

Ada semacam ketenangan di sana.

Yang menarik, pengalaman saya dengan tubuh sendiri juga berubah. Dulu kopi sering membuat perut saya tidak nyaman. Setelah mengenal jenis kopi dan metode seduh yang berbeda, saya justru dapat menikmati kopi beberapa kali dalam sehari tanpa mengalami keluhan yang sama seperti sebelumnya.

Namun saya tidak ingin menjadikan pengalaman pribadi itu sebagai kesimpulan bahwa arabika atau manual brew pasti lebih aman bagi semua orang. Tubuh setiap orang berbeda. Jenis kopi, tingkat sangrai, dosis, waktu konsumsi dan cara penyeduhan dapat memberikan pengalaman yang berbeda pula.

Yang berubah dalam diri saya bukan semata-mata kondisi setelah minum kopi.

Yang berubah adalah cara saya memandang kopi.

Dulu saya meminum kopi.
Sekarang saya mencoba memahami kopi.

Dan semakin saya belajar, semakin saya sadar bahwa pengetahuan saya sebenarnya masih sangat sedikit.

Itulah paradoks yang membuat saya semakin tertarik.
Semakin banyak mencoba, semakin banyak pertanyaan muncul. Mengapa kopi yang sama terasa berbeda ketika diseduh dengan metode berbeda? Mengapa perubahan kecil pada ukuran gilingan bisa membuat rasa berubah? Mengapa kopi yang sama dapat terasa lebih manis ketika suhu tertentu digunakan? Bagaimana petani memilih proses pascapanen? Bagaimana roaster menentukan profil sangrai yang tepat?

Saya belum memiliki semua jawabannya.
Bahkan mungkin tidak akan pernah.

Tetapi saya mulai menyukai ketidaktahuan itu.
Sebab dalam kopi, ketidaktahuan justru membuat perjalanan menjadi panjang.

Saya tidak lagi terlalu sibuk mencari kopi “terbaik”. Sebab semakin lama saya mengenal kopi, semakin saya merasa bahwa istilah terbaik adalah sesuatu yang sangat subjektif. Kopi yang dianggap luar biasa oleh seseorang belum tentu menjadi kopi yang ingin saya minum setiap pagi.

Saya lebih tertarik pada kopi yang membuat saya berhenti sejenak. Kopi yang membuat saya penasaran.

Kopi yang membuat saya ingin mencoba lagi.
Kopi yang membuat saya bertanya tentang dari mana ia berasal dan bagaimana ia sampai ke dalam cangkir.

Mungkin di situlah saya akhirnya menemukan alasan mengapa saya begitu jatuh cinta pada kopi.
Bukan karena saya sudah memahaminya.

Justru karena saya belum memahaminya.
Saya jatuh cinta pada sesuatu yang selalu menyisakan ruang untuk dipelajari.

Dulu saya hanya mengenal kopi sebagai rasa pahit yang kadang diselingi manis dan asam. Sekarang saya tahu bahwa tiga kata itu terlalu kecil untuk menggambarkan dunia kopi.
Ada tanah di dalamnya. Ada cuaca. Ada ketinggian. Ada varietas. Ada tangan petani. Ada proses. Ada panas dari roaster. Ada air. Ada waktu. Ada kesalahan dalam penyeduhan. Ada percobaan yang berhasil. Ada pula cangkir-cangkir yang gagal tetapi justru mengajarkan sesuatu.

Dan mungkin, pada akhirnya, kopi juga berbicara tentang manusia.
Tentang kesabaran.
Tentang rasa ingin tahu.
Tentang kegagalan.
Tentang keinginan untuk terus mencoba sesuatu yang belum sepenuhnya kita mengerti.

Hari ini, ketika saya menggiling biji kopi dan mulai menuangkan air perlahan, saya tidak lagi sekadar membuat minuman.

Saya seperti sedang membuka sebuah cerita.
Saya tidak selalu tahu bagaimana cerita itu akan berakhir. Kadang hasilnya terlalu pahit. Kadang terlalu asam. Kadang terlalu tipis. Kadang justru menghasilkan satu cangkir yang membuat saya berhenti dan berkata, “Ini menarik.”

Besok saya akan mencoba lagi.
Mungkin dengan kopi yang berbeda.

Mungkin dengan ukuran gilingan yang berbeda.
Mungkin dengan suhu air yang berbeda.
Atau mungkin hanya dengan rasa ingin tahu yang sama.

Sebab sekarang saya mengerti satu hal: saya tidak harus menjadi ahli kopi untuk mencintai kopi.
Saya hanya perlu bersedia terus mencicipi, terus bertanya, dan terus belajar.

Barangkali begitulah cara seseorang jatuh cinta pada sesuatu yang tidak ia mengerti.
Bukan dengan berusaha menaklukkannya.

Tetapi dengan menikmati perjalanan untuk mengenalnya.
Dan saya masih berada di perjalanan itu.

Dengan satu cangkir arabika di meja.
Atau mungkin liberika.
Air panas yang perlahan dituangkan.

Aroma yang mulai memenuhi ruangan.
Lalu sebuah pertanyaan sederhana yang selalu muncul sebelum tegukan pertama:

Hari ini, kopi ini akan bercerita tentang apa?

UU Reforma AgrariaUntuk Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Oleh Anas Urbaningrum
Koordinator Presidium PPI

Ini boleh dibilang sebagai UU yang sangat sentral. Mungkin secara ekonomi politik menjadi UU terbaik dan terpenting untuk periode sekarang.

Terang bahwa politik pertanahan yang baik bukan saja harus menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hak, transparansi dan akuntabilitas administrasinya, keberlanjutan lingkungan, tetapi juga musti menjamin keadilan sosial dan pemerataan penguasaan dan pemanfaatan tanah.

Karena itu, hadirnya UU Reforma Agraria adalah batu pijak kuat untuk mengoreksi ketimpangan penguasaan dan pemanfaatan tanah. Program redistribusi kepada kalangan “tuna lahan” musti digalakkan dengan sungguh-sungguh dan disegerakan. Ini momentum yang baik bagi Pemerintah dan rakyat Indonesia.

Reforma Agraria adalah tindakan Pancasilais. Tidak harus menjadi komunis untuk menjadikan reforma agraria sebagai sarana bagi keadilan bagi rakyat.

Reforma agraria bukan sekadar bagaimana negara mampu mendistribusikan tanah secara berkeadilan dan produktif. Tetapi juga tentang kewajiban negara untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan akses lahan, ruang hidup dan kesempatan untuk berhehidupan yg layak bagi kemanusiaannya. (fj)