PBNU Harus Bersihkan Pengurus Parpol demi Kembali ke Khittah

JAKARTA, Berdampak.net – Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menekankan pentingnya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk melakukan pembenahan internal secara menyeluruh. Salah satu poin krusial yang disoroti adalah pembersihan jajaran pengurus yang masih memiliki afiliasi atau terdaftar sebagai kader partai politik (parpol).
​Adi menegaskan bahwa sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam terbesar, PBNU harus berkomitmen kembali ke Khittah 1926, yakni fokus sebagai pembina umat dan menjaga jarak dari politik praktis.

​”Akan lebih mantap jika NU kembali ke khittah, tak ngurus politik dan jaga jarak dengan kekuasaan. Jangan lagi ada pengurus NU yang jadi pengurus partai,” ujar Adi saat dihubungi, Sabtu (20/12/2025).

​Independensi Kebijakan Organisasi
​Menurut Adi, keberadaan kader parpol di dalam struktur kepengurusan PBNU berpotensi besar memengaruhi arah kebijakan dan marwah perjuangan organisasi. Ia mengkhawatirkan adanya benturan kepentingan yang dapat merugikan organisasi secara jangka panjang.

​Lebih lanjut, Adi memperingatkan bahwa jika pembenahan ini tidak dilakukan, PBNU rentan dimanfaatkan sebagai alat politik untuk memenangkan kelompok tertentu dalam kontestasi kekuasaan.

​”Masuknya kader parpol menjadi pengurus akan mempengaruhi kebijakan dan perjuangan PBNU. Bahkan ormas Islam tersebut bisa dijadikan sebagai alat untuk memenangkan pihak tertentu,” pungkasnya.

​Langkah pembenahan ini dinilai mendesak agar PBNU dapat menjaga netralitas serta tetap fokus pada pemberdayaan sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan tanpa intervensi kepentingan politik elektoral.

Badko HMI Jatim Gelar LK III 2025, Dorong Kader Mengisi Ruang-Ruang Kepemipinan Strategis Nasional

Surabaya, Berdampak.net – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jawa Timur resmi membuka Latihan Kader III (LK III) Tahun 2025 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Minggu, 22 Desember 2025. Kegiatan ini mengusung tema “Rekonstruksi Ketahanan Nasional untuk Jawa Timur Tangguh Terus Bertumbuh.”

LK III merupakan jenjang kaderisasi tertinggi HMI di tingkat nasional yang dirancang untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan strategis kader dalam merespons tantangan kebangsaan, regional, hingga global. Sejumlah tokoh nasional dan daerah hadir dalam pembukaan, di antaranya Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar M. Sarmuji dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, M. Sarmuji, menekankan bahwa krisis kepemimpinan kerap berakar pada ketidaktepatan membaca momentum dan ketimpangan orientasi nilai. Menurutnya, kepemimpinan bukan semata soal kapasitas personal, melainkan tentang ketepatan hadir pada ruang dan waktu yang sesuai. Pemimpin yang terlambat membaca situasi akan tertinggal oleh dinamika zaman, namun kemunculan yang terlalu cepat pun sering kali menghadapi resistensi serta beban tantangan yang belum siap ditanggung.

“Banyak pemimpin gagal bukan karena kurang cerdas, melainkan karena kehilangan keseimbangan orientasi dan ketepatan momentum. Pemimpin yang hanya berpikir duniawi mudah terjebak pragmatisme, sementara yang hanya berorientasi ukhrawi tanpa kepekaan sosial akan kehilangan relevansi. Kepemimpinan Islam justru menuntut keseimbangan nilai sekaligus kepekaan terhadap ruang dan waktu,” ujar Sarmuji.

Ia menambahkan, tradisi intelektual Islam sebagaimana tercermin dalam berbagai literatur pemikiran Islam modern selalu memandang kepemimpinan sebagai amanah moral yang harus dijalankan dengan kebijaksanaan membaca konteks, bukan sekadar menduduki posisi struktural. Dalam kerangka tersebut, HMI dinilai memiliki modal historis dan intelektual yang kuat untuk melahirkan pemimpin berintegritas, yang mampu hadir secara tepat: tidak terlambat merespons zaman, dan tidak pula terlalu dini melampaui kesiapan sosialnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan bahwa kepemimpinan muda harus dipahami sebagai bagian dari estafet sejarah bangsa, bukan sekadar regenerasi usia. Menurutnya, persoalan utama Indonesia bukan pada ketiadaan sumber daya, melainkan kegagalan menyiapkan kepemimpinan yang matang secara intelektual dan etis.

“Indonesia sering tertinggal bukan karena kekurangan potensi, tetapi karena gagap menyiapkan estafet kepemimpinan. Kepemimpinan muda harus dibangun dengan nalar, etika, dan keberanian mengambil keputusan. Di sinilah peran organisasi kader seperti HMI menjadi strategis,” ujar Emil.

Ia menambahkan, Jawa Timur sebagai salah satu episentrum ekonomi dan sumber daya manusia nasional membutuhkan pemimpin muda yang adaptif terhadap perubahan global, namun tetap berakar kuat pada nilai dan kepentingan publik. Kepemimpinan masa depan, kata Emil, harus mampu menjembatani idealisme dan realitas kebijakan.

Ketua Umum Badko HMI Jawa Timur, Yusfan Firdaus, menegaskan bahwa tantangan generasi muda saat ini jauh lebih kompleks dibanding generasi sebelumnya. Selain persoalan klasik kebangsaan, generasi muda juga dihadapkan pada disrupsi teknologi, krisis identitas, fragmentasi sosial, serta melemahnya daya tahan ideologis. Dalam situasi seperti ini, kaderisasi tidak boleh dipahami sebagai sekadar tahapan administratif, melainkan sebagai proses pematangan kesadaran, watak, dan tanggung jawab sejarah.

Yusfan menggambarkan jenjang kaderisasi HMI sebagai sebuah pohon yang tumbuh perlahan namun kokoh. MAPERCA, menurutnya, adalah akar paling dasar fase penanaman nilai, tempat kader mulai mengenal tanah ideologinya dan menyerap air sejarah perjuangan HMI. Pada jenjang Latihan Kader I (LK I), akar itu mulai menjalar dan bertemu dengan ranting-ranting awal, menandai fase pembentukan nalar, keberanian bersuara, serta kepekaan terhadap realitas sosial.

Memasuki Latihan Kader II (LK II), lanjut Yusfan, pohon itu kian menegakkan batangnya. Akar semakin menghujam, ranting semakin kuat, dan daun-daun mulai tumbuh, melambangkan keluasan perspektif, kedalaman analisis, serta kemampuan kader membaca persoalan secara struktural dan kultural. Pada tahap ini, kader tidak lagi hanya belajar memahami, tetapi mulai bertanggung jawab menggerakkan.

“Sedangkan Latihan Kader III (LK III) adalah fase ketika pohon itu mulai berbuah,” ujar Yusfan. “Akar nilai, ranting nalar, dan daun intelektual telah berpadu melahirkan buah berupa kepemimpinan strategis yang bukan hanya matang secara pemikiran, tetapi juga memberi manfaat bagi lingkungan sekitarnya.”

Ia menekankan bahwa LK III bukan sekadar puncak jenjang kaderisasi, melainkan ujian kematangan: sejauh mana kader mampu menghadirkan nilai keislaman dan keindonesiaan dalam ruang-ruang pengambilan keputusan. “Di sinilah kader HMI dipersiapkan bukan hanya untuk hadir di lingkar kekuasaan, tetapi untuk menentukan arah, menjaga akal sehat publik, dan memastikan pohon perjuangan ini terus hidup, bertumbuh, dan berbuah bagi bangsa,” pungkasnya. (fiq)

Siap Tabayun dan Islah, Gus Yahya Beri Waktu 3×24 Jam Tunggu Respons Rais Aam

Surabaya, Berdampak.net – Merespons hasil ijtihad dan kesepakatan yang baru saja ditetapkan, Gus Yahya secara resmi menyampaikan dua poin taklimat sebagai bentuk sikap atas keputusan tersebut. Dalam pernyataannya, ia menegaskan keterbukaan untuk menjalani proses pemeriksaan serta keinginan kuat untuk menempuh jalan damai (islah).

​”Saya senantiasa terbuka untuk diperiksa dan ditabayunkan terhadap apa pun yang dituduhkan kepada saya, melalui cara apa pun, dengan menghadirkan semua bukti dan saksi yang diperlukan,” ujarnya dalam keterangan
tertulis, [Ahad/21/25].

​Ia menekankan bahwa sejak awal dirinya mengedepankan semangat perbaikan yang berlandaskan kebenaran.

“Saya siap bina al-haq, bina al-haq, bina al-haq, bukan bina al-batil,” tegasnya.
​Patuh pada Keputusan Organisasi
​Terkait keputusan yang dihasilkan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), ia menyatakan sikap hormat dan patuh (taslim). Sikap ini mencakup kepatuhan terhadap hasil kesepakatan serta tafsir yang diberikan oleh para mustasyar (penasihat).

​Sebagai langkah konkret, ia mengaku telah berupaya menjalin komunikasi langsung dengan jajaran pimpinan tertinggi. Begitu kesepakatan PWNU dan PCNU diumumkan, ia segera mengirimkan pesan kepada Rais Aam untuk memohon waktu bertemu secara langsung.
​Menunggu Jawaban
​Meski telah mengajukan permohonan pertemuan, hingga saat ini pihak terkait belum memberikan jawaban. Ia menyatakan akan menunggu perkembangan lebih lanjut dalam waktu dekat.

​”Saya akan menunggu sampai 3 x 24 jam dan saya akan melaporkan hasilnya,” pungkasnya menutup taklimat tersebut.

​Langkah ini dipandang sebagai upaya untuk menjaga kondusivitas organisasi sekaligus memastikan bahwa proses penyelesaian masalah berjalan secara transparan dan sesuai dengan kaidah hukum serta tradisi pesantren.

Gus Yahya Ungkap Tiga Hak Prinsipil yang Harus Dijaga demi Marwah NU

Cirebon, Berdampak.net – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf atau yang akrab disapa Gus Yahya, menegaskan pentingnya menjaga tiga hak mendasar dalam menjalankan roda organisasi dan kehidupan beragama. Hal ini disampaikannya saat bersilaturahmi dengan Majlis Kasepuhan Buntet Pesantren dan para kiai se-Jawa Barat di kediaman KH Adib Rofiuddin Izza, Cirebon, Senin (22/12).

​Dalam pertemuan tersebut, Gus Yahya mengungkapkan kegelisahan yang selama ini ia rasakan. Ia menekankan bahwa langkah-langkah yang diambilnya bukan semata-mata untuk pembelaan diri, melainkan untuk menjaga fondasi besar Nahdlatul Ulama.
​”Saya sampaikan ini dengan niat menjaga, bukan untuk membela diri. Karena bagi saya, merawat NU berarti menjaga keadilan, wibawa ulama, dan tertib yang kita sepakati bersama,” ujar Gus Yahya melalui keterangan tertulis di akun resmi media sosialnya.

​Tiga Hak yang Menjadi Pedoman
​Gus Yahya merinci tiga poin utama yang wajib dijaga oleh seluruh elemen di lingkungan jam’iyah:
​Hak Pribadi sebagai Ahlussyahadah: Ia menegaskan setiap individu berhak atas perlakuan yang adil, mendapatkan ruang untuk tabayyun (klarifikasi), serta kesempatan untuk memberikan penjelasan yang utuh.
​Hak Maqam Ulama: Menjaga kehormatan posisi ulama sangat krusial agar tuntunan syariat tetap dapat tersampaikan kepada umat secara berwibawa dan penuh martabat.
​Hak Jam’iyah: Gus Yahya mengingatkan bahwa NU berdiri di atas nidham atau aturan organisasi (AD/ART) yang telah disepakati melalui musyawarah. Tanpa kepatuhan terhadap aturan ini, organisasi akan kehilangan maknanya.

​Pertemuan di Buntet Pesantren ini menjadi momentum penting bagi jajaran pimpinan PBNU untuk menyerap aspirasi sekaligus menguatkan konsolidasi dengan para kasepuhan dan kiai di daerah, khususnya di wilayah Jawa Barat.

Pahamkan Fiqih Wanita, IASS dan MUI Kecamatan Mayangan Gelar Diklat Fiqih Wanita Sasar Siswi SMPN 3 Kota Ptobolinggo

Probolinggo, Berdampak.net – Guna membekali para siswi pengetahuan tentang fiqih wanita agar bisa menjalani hidup sesuai syariat, meningkatkan kualitas spiritual, menjaga diri, dan keluarga dan masyarakat, serta terhindar dari penyimpangan agama, Ikatan Alumni Santri Sidogiri (IASS) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo menggelar Diklat Fiqih Wanita selama 3 ( tiga) hari mulai tanggal 11-13 Desember 2025 bertempat di SMPN 3 Kota Probolinggo.

Diklat untuk murid putri ini diikuti oleh 355 siswi.
Para siswi ini mendapatkan Materi fiqih seputar darah wanita.
Ketua IASS yang sekaligus Ketu Umum MUI Kecamatan Ustadz Asnafun menyampaikan bahwa Diklat ini sangat diperlukan untuk membekali para siswi pengetahuan tentang fiqih wanita khususnya mengenai darah wanita.
“Tentang Fiqih Wanita merupakan ilmu fikih yang membahas tentang hukum-hukum Islam yang relate dengan kehidupan wanita yang mencakup ibadah thaharah, haid, nifas, pernikahan, perceraian, warisan, akhlak, dan hukum-hukum khusus lainnya agar muslimah dapat menjalankan syariat Islam secara benar dan sesuai kondisi mereka, mulai dari bersuci hingga hak dan kewajiban dalam kehidupan sosial. Saat ini mengkhususkan tentang bab darah wanita”, ujar Asnafun.

Asnafun menyampaikan akan terus melaksanakan Diklat serupa di sekolah-sekolah umum yang lain. “Perlu membekali pengetahuan fiqih wanita bagi para murid putri sedari dini. Harapannya bisa diikuti dengan serius karena itu sangat penting”, tutup Asnafun.

Kolaborasi Dinas Pendidikan Kota Probolinggo dengan IKA-UB Probolinggo: Ketua IKA-UB jadi Dewan Juri Pemilihan Kepala Sekolah Inspiratif

Probolinggo, Berdampak.net – Puluhan Kepala Sekolah tingkat SD dan SMP di Kota Probolinggo antusias mengikuti kompetisi Pemilihan Kepala Sekolah Inspiratif yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo. Acara bergengsi ini menjadi ajang bagi para pendidik untuk menunjukkan dedikasi, kreativitas, serta inovasi dalam dunia pendidikan, sekaligus menjadi wadah apresiasi bagi mereka yang telah berkontribusi besar dalam memajukan mutu pendidikan di Kota Mangga ini.

Kegiatan tersebut resmi dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, Dr. Siti Romlah. Dalam sambutannya, Siti Romlah yang juga pengurus inti IKA-UB Probolinggo Raya, menyampaikan “Pentingnya kegiatan ini sebagai upaya mendorong peningkatan kompetensi dan profesionalisme para pendidik di era yang semakin menuntut kualitas tinggi. Melalui ajang pemilihan Kepala Sekolah Inspiratif, kami berharap seluruh guru dan kepala sekolah di Kota Probolinggo semakin termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Siapa pun yang terpilih sebagai juara, harapan kami dapat memberi dampak positif bagi sekolah,” ujar Siti Romlah.

Selama tiga hari pelaksanaan, mulai Jumat, 21 November hingga Senin, 24 November 2025, para peserta Kepala Sekolah mengikuti serangkaian tahapan seleksi yang ketat. Penilaian mencakup tes tertulis makalah, penilaian portofolio, wawancara serta pemaparan best practice atau praktik baik dalam pengajaran dan pengelolaan sekolah.

Adapun yang didaulat menjadi Dewan Juri salah satunya adalah Tri Septa Agung Pamungkas (Ketua Umum IKA-UB Probolinggo Raya). Ini menjadi wujud kegiatan resiprokal dari kolaborasi strategis antara Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kota Probolinggo dengan IKA-UB Probolinggo Raya.

Ketua IKA-UB Probolinggo, Tri Septa Agung Pamungkas menilai bahwa “Kegiatan ini bukan sekadar kontestasi, tetapi juga merupakan bagian upaya pembinaan berkelanjutan terhadap tenaga pendidik. Aspek-aspek yang menjadi pilar penilaian diharapkan mampu menggambarkan kompetensi menyeluruh dari setiap peserta, baik dari segi pedagogik, manajerial, maupun inovasi yang diterapkan di lingkungan kerja masing-masing. Ajang seperti ini baik untuk membentuk iklim kompetisi positif guna meningkatkan kualitas ekosistem pendidikan di Kota Probolinggo,” ujar Tri Septa Agung.

Dalam rangkaian pemilihan Kepala Sekolah Inspiratif di Kota Probolinggo, akhirnya terpilih nama David Jonatha Badra (Kepala Sekolah SMP Negeri 6) untuk kategori SMP dan Fathor Mulyono (Kepala Sekolah SD Jrebeng Kidul) untuk kategori SD. (fj)