Kolaborasi Kemendes dan Kemenkop UKM Wujudkan Akses Air Bersih bagi Warga Tengger

PROBOLINGGO, Berdampak.net – Kabar gembira menyapa masyarakat kawasan Tengger, Jawa Timur. Enam desa di wilayah ini akan segera menikmati pasokan air bersih berkat inisiatif serius dari pemerintah pusat. Program ini digarap melalui kolaborasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bersama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM).

M. Najib Atamimi, Founder Mujadalah Kiai Kampung, menyampaikan apresiasi mendalam atas upaya Menteri Desa dan PDTT, Yandri Susanto. Menurutnya, menteri tersebut berhasil menginisiasi pengadaan air bersih dari sumber Ranukumbolo langsung ke kawasan Bromo yang selama ini kekurangan akses air layak.

“Ini benar-benar luar biasa. Program ini menjadi berkah besar bagi warga Tengger yang selama ini kesulitan mendapatkan air bersih,” ujar Najib dengan nada syukur.

Najib juga memberikan penghargaan khusus kepada Menteri Koperasi dan UKM, Dr. Ferry Juliantono, atas dukungannya dalam mempercepat proyek pipanisasi. Inisiatif ini membawa air dari Ranukumbolo ke Jemololawang dan desa-desa sekitarnya, menjangkau enam desa utama di Tengger.

“Ini peristiwa bersejarah. Dalam 80 tahun Indonesia merdeka, baru kali ini proyek pipanisasi air bersih dari Semeru menuju Bromo akan terealisasi. Masyarakat sangat senang dan berterima, karena program ini adalah bukti nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan warga desa,” tambah Najib.

Lebih lanjut, Najib menekankan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam pembangunan desa. Kebijakan kepala negara ini terasa langsung oleh masyarakat pedesaan, sejalan dengan visi membangun Indonesia dari pinggiran.

“Bapak Presiden Prabowo sangat konsen membangun desa, memakmurkan rakyat kecil, dan memberi perhatian khusus kepada masyarakat pedesaan. Ini wujud nyata visi beliau membangun Indonesia dari pinggiran,” tegasnya.

Tak hanya air bersih, Mujadalah Kiai Kampung berkomitmen mendukung program Enam Desa Koperasi Merah Putih di Tengger. Sebelumnya, Menteri Ferry Juliantono hadir untuk memberikan pelatihan pendidikan bagi pengurus koperasi desa, guna memperkuat pemberdayaan ekonomi lokal.

“Kami dari Kiai Kampung sekali lagi mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya kepada Menteri Desa dan Menteri Koperasi, atas perhatian nyata terhadap kebutuhan masyarakat desa, terutama terkait air bersih dan pemberdayaan ekonomi melalui koperasi,” tutup Najib.

Program ini diharapkan rampung dalam waktu dekat, membawa perubahan signifikan bagi ribuan warga Tengger yang bergantung pada pariwisata Bromo-Semeru. Pemerintah terus mendorong infrastruktur dasar di daerah terpencil untuk mendukung kesejahteraan nasional. (*)

PDPB Triwulan IV 2025, KPU Kota Probolinggo Gelar Audiensi dengan Camat dan Lurah

Probolinggo, Berdampak.net – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo hari ini menggelar Audiensi penting terkait Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan akurasi dan integritas data pemilih menjelang pemilihan umum (Pemilu) mendatang serta menindaklanjuti arahan dari KPU RI. Rabu (05/11/2025).

Audiensi yang berlangsung di Aula Kantor Bakesbangpol Kota Probolinggo ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Bawaslu, perwakilan Disdukcapil, perwakilan Dinas Sosial serta seluruh Kepala Kecamatan dan Kepala Kelurahan Se Kota Probolinggo.

Ketua Divisi Rendatin KPU Kota Probolinggo Viki Hamzah, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan merupakan proses krusial untuk menjaga hak pilih setiap warga negara.

“Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan ini adalah upaya kami untuk terus memperbarui data pemilih secara dinamis. Kami ingin memastikan tidak ada warga Kota Probolinggo yang kehilangan hak pilihnya, dan juga tidak ada data ganda atau pemilih yang tidak memenuhi syarat,” Ujar Viki Hamzah

Dalam sesi Audiensi, Viki Hamzah menegaskan bahwa daftar pemilih tidak hanya persoalan administrasi belaka, namun akan menjadi pondasi legitimasi demokrasi. Lebih lanjut Viki juga memaparkan secara detail mekanisme PBDB. Beberapa poin penting yang disampaikan antara lain:
a. Sumber Data: Data Pemutakhiran bersumber dari DP4 yang telah di sinkronisasi dengan daftar pemilih pada pemilihan terakhir. Untuk data DP4 semster 2 Tahun 2025 sudah turun dari KPU RI dan sedang dalam proses pengolahan data oleh operator Sidalih KPU Kota Probolinggo.
b. Peran Masyarakat: KPU mengajak masyarakat untuk proaktif melaporkan jika ada anggota keluarga atau tetangga yang belum terdaftar, pindah domisili, atau meninggal dunia agar data pemilih dapat diperbarui.
c. Verifikasi Lapangan: KPU juga akan melakukan verifikasi di lapangan (Coktas) secara berkala untuk memastikan keakuratan data yang telah dikumpulkan.

Peserta audiensi memberikan respon yang positif dan aktif dengan mengajukan pertanyaan terkait dinamika dan tantangan berdasarkan evaluasi PDPB Triwulan III kemarin. Serta mendorong agar semua stakeholder bisa mensuport agenda PDPB yang dilakukan oleh KPU dengan gencar melakukan sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat.

KPU Kota Probolinggo berkomitmen untuk menindaklanjuti masukan dari peserta audiensi dan terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan daftar pemilih yang akurat dan mutakhir. Dengan adanya Pemutakhiran berkelanjutan ini, diharapkan partisipasi pemilih dalam pemilu mendatang dapat meningkat dan kualitas demokrasi di Kota Probolinggo semakin baik.

Kegiatan audiensi ini merupakan salah satu langkah konkret KPU Kota Probolinggo dalam mempersiapkan pemilu yang jujur, adil, dan transparan. (fiq)

Pertamina Respons Keluhan Warga Soal Pertalite, Siapkan Posko Laporan di Sejumlah SPBU

Masyarakat di berbagai daerah, terutama di Jawa Timur, belakangan ramai melaporkan keluhan terkait kualitas bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite. Sejumlah pengendara motor mengaku kendaraan mereka mengalami gejala mbrebet, kehilangan tenaga, hingga sulit dinyalakan setelah mengisi BBM jenis tersebut. Menanggapi maraknya aduan itu, PT Pertamina Patra Niaga segera membuka posko pengaduan di sejumlah SPBU.

Keluhan pertama kali muncul di media sosial, ketika banyak pengguna motor membagikan pengalaman serupa: mesin terasa berat dan suara menjadi tidak normal usai mengisi Pertalite. Kondisi ini kemudian menjadi perhatian publik karena terjadi secara serentak di beberapa daerah di Jawa Timur, termasuk Surabaya, Gresik, dan Malang.

Hingga kini, Pertamina mencatat lebih dari 160 laporan resmi dari masyarakat wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Laporan diterima melalui posko pengaduan maupun SPBU tempat pengisian terakhir.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, menjelaskan bahwa perusahaan telah menurunkan tim investigasi untuk menelusuri sumber permasalahan. Uji laboratorium terhadap sampel Pertalite dari terminal BBM menunjukkan hasil “on spec”, artinya masih sesuai dengan standar kualitas yang berlaku.

Namun, untuk memastikan tidak ada kontaminasi di rantai distribusi, Pertamina juga memeriksa tangki penyimpanan di SPBU dan melakukan pengecekan langsung terhadap kendaraan yang terdampak.

Sebagai langkah tanggung jawab, Pertamina membuka posko pengaduan SPBU di wilayah Jawa Timur. Masyarakat yang merasa kendaraannya bermasalah dapat langsung melapor dengan membawa bukti pembelian BBM.

Penangaman Krisis Sampah Nasional: Prabowo Targetkan 34 PLTSa dalam 2 Tahun

Jakarta, Berdampak.net – Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 34 Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di kota-kota strategis seluruh Indonesia dapat rampung dan beroperasi dalam kurun waktu dua tahun mendatang. Langkah percepatan ini disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada 20 Oktober 2025, dan dipandang sebagai solusi mendesak untuk mengatasi krisis volume sampah yang sudah mengkhawatirkan sekaligus memenuhi kebutuhan energi terbarukan nasional.

“Kami berharap dalam dua tahun proyek 34 (PLTSa) di kota strategis ini bisa tuntas. Karena ini menyangkut kebersihan, kesehatan,” kata Prabowo, selama sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).

Keputusan ini didorong oleh laporan mengenai kondisi darurat sampah di sejumlah kota besar. Presiden Prabowo mencontohkan Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Bantargebang di Bekasi, yang timbunan sampahnya dilaporkan telah mencapai puluhan juta ton, tepatnya 55 juta ton, yang berpotensi membahayakan permukiman di sekitarnya jika terjadi hujan deras. Kondisi serupa juga terjadi di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali.

Menurut Prabowo, penanganan limbah kini menjadi prioritas nasional karena masalah sampah tidak hanya mengancam kesehatan dan lingkungan, tetapi juga mencoreng citra pariwisata Indonesia. Keberhasilan program PLTSa ini diharapkan berdampak langsung pada kebersihan kota dan mendukung sektor pariwisata serta ekonomi hijau. Proyek strategis ini akan dijalankan melalui inisiatif Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Target 34 PLTSa dalam dua tahun merupakan lonjakan signifikan dari progres yang ada. Sebelumnya, proyek PLTSa telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui beberapa Peraturan Presiden, namun implementasinya tergolong lambat. Dari belasan proyek yang direncanakan sejak masa pemerintahan sebelumnya, hanya segelintir yang berhasil beroperasi komersial, salah satunya adalah PLTSa Benowo di Surabaya.

Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa pembiayaan proyek telah disiapkan dan kini tengah memasuki tahap penentuan kontrak serta pemilihan teknologi yang paling sesuai untuk 34 lokasi tersebut. Revitalisasi regulasi melalui revisi Peraturan Presiden mengenai percepatan PLTSa diharapkan membuka peluang partisipasi yang lebih besar bagi pelaku usaha swasta dengan pembagian risiko yang lebih seimbang.

Pemkot dan FKUB Kota Probolinggo Terima Kunjungan Silaturahmi GKJW Malang III Timur

Probolinggo, 25 Oktober 2025 — Pemerintah Kota Probolinggo bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menerima kunjungan silaturahmi dari Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) lingkup Pelayanan Wilayah Malang III Timur pada Minggu (25/10) pukul 10.00 WIB di Command Center (CC) Pemerintah Kota Probolinggo.

Rombongan GKJW yang dipimpin oleh Pendeta Hutomo Suryo Widodo, selaku Ketua Pelayan Harian GKJW Malang III Timur, disambut dengan hangat oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Budi Wirawan, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), M. Sonhaji. Dari FKUB hadir langsung Ketua FKUB Kota Probolinggo, Dr. H. Ahmad Hudri, bersama jajaran pengurus.

Dalam sambutannya, Budi Wirawan mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasi atas kunjungan GKJW yang menunjukkan semangat kebersamaan lintas iman.

“Kami menyambut baik kunjungan ini sebagai wujud nyata kemitraan antara Pemerintah Kota Probolinggo dan GKJW dalam memperkuat sinergi sosial-keagamaan di daerah,” ujarnya.

Budi Wirawan juga menegaskan bahwa suasana aman dan damai di Kota Probolinggo tidak lepas dari kontribusi seluruh umat beragama yang terus menjaga harmoni.

“Kondusivitas ini tercipta berkat dukungan semua pihak yang konsisten menumbuhkan nilai toleransi dan saling menghormati,” tambahnya.

Sementara itu, Pendeta Hutomo Suryo Widodo menjelaskan bahwa maksud kedatangan pihaknya adalah untuk mempererat jalinan persaudaraan dan memperluas kerja sama dengan Pemerintah Kota dan FKUB.

“Melalui silaturahmi ini, kami berharap muncul gagasan dan kolaborasi baru yang memberi manfaat bagi masyarakat dan turut berkontribusi pada pembangunan kota,” ungkap Pendeta Hutomo.

Dalam kesempatan yang sama, Dr. H. Ahmad Hudri menyampaikan paparan mengenai berbagai program yang dijalankan FKUB Kota Probolinggo dalam menjaga keharmonisan umat beragama.

“FKUB berkomitmen memperkuat kerukunan melalui pendidikan, dialog lintas agama, dan pendekatan moderasi beragama yang dilakukan secara berkelanjutan,” tutur Hudri.

Hudri juga menjelaskan bentuk dukungan nyata Pemkot Probolinggo terhadap FKUB, antara lain melalui bantuan hibah yang sebagian digunakan untuk honorarium 38 guru nonformal dari Sekolah Minggu, Pasraman, dan Klenteng sebesar Rp. 500.000 per bulan, yang disalurkan setiap tiga bulan. Sebelum penyaluran, FKUB melakukan monitoring dan evaluasi terhadap lembaga penerima untuk memastikan tepat sasaran.

Selain itu, Hudri memaparkan sejumlah program unggulan FKUB, seperti Pendidikan Kader Penggerak Moderasi Beragama (PKPMB) segmen kepemudaan lintas agama, Forum Kader Muda Penggerak Moderasi Beragama, serta berbagai kegiatan edukatif seperti Festival Budaya Lintas Agama, Silaturahmi Umat Lintas Agama, Rumah Pintar Moderasi Beragama, dan Gerakan Ekoteologi yang menekankan harmoni antara iman dan lingkungan.

Acara yang berlangsung penuh kehangatan ini ditutup dengan sesi diskusi dan dialog bersama yang memperkuat komitmen untuk terus menumbuhkan semangat toleransi dan kebersamaan antarumat beragama di Kota Probolinggo.

Menaker Prof. Yassierli: “𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘀𝗶 𝗗𝘂𝗻𝗶𝗮 𝗞𝗲𝗿𝗷𝗮 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗠𝗮𝘀𝗮 𝗗𝗲𝗽𝗮𝗻 𝗕𝗲𝗿𝗸𝗲𝗹𝗮𝗻𝗷𝘂𝘁𝗮𝗻”

Jakarta, Berdampak.net – Dalam pidato inspiratifnya pada Indonesia International Sustainability Forum 2025, Sabtu 11 Oktober 2025, Menteri Kementrian Ketenagakerjaan RI Bapak Prof. Yassierli menegaskan pentingnya pembangunan keterampilan dan pekerjaan hijau dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan transisi energi.

Data global menunjukkan bahwa tanpa aksi mitigasi, dunia berisiko kehilangan hingga 18% GDP dalam 30 tahun ke depan, dengan potensi kerugian senilai USD 38 triliun per tahun. Sebagai respons, Indonesia telah menetapkan komitmen untuk mencapai 𝙉𝙚𝙩 𝙕𝙚𝙧𝙤 𝙀𝙢𝙞𝙨𝙨𝙞𝙤𝙣 (𝙉𝙕𝙀) paling lambat tahun 2060 dan menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 31,89% pada 2030.

Transisi ini membuka peluang luar biasa:
lebih dari 2 juta pekerjaan hijau diproyeksikan tercipta pada 2029. Namun itu semua tidak akan di penuhi kalau secara kompetensi masih jauh dari standard yang industri inginkan.

Untuk itu Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan target ambisius:
Melatih 1,1 juta orang per tahun dalam keterampilan hijau hingga 2029. Ini dilakukan melalui transformasi besar-besaran pada 34 Balai Latihan Kerja (BLK) Nasional, 286 BLK Daerah, dan lebih dari 4.000 pusat pelatihan berbasis komunitas.

Transformasi ini mencakup 2 arah:
𝟭. 𝗨𝗽𝘀𝗸𝗶𝗹𝗹𝗶𝗻𝗴 (𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻 𝗦𝘁𝗮𝗿𝘁):
Mempersiapkan tenaga kerja baru dan yang sudah ada dengan keterampilan energi hijau (mis. panel surya, turbin angin, penyimpanan baterai).
𝟮. 𝗥𝗲𝘀𝗸𝗶𝗹𝗹𝗶𝗻𝗴 (𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻 𝗦𝗵𝗶𝗳𝘁):
Mendukung pekerja dari sektor berbasis karbon agar dapat beralih ke sektor energi bersih.

Namun semua tidak mudah, Indonesia menghadapi 4 tantangan utama:

1. Ketidaksesuaian kurikulum pelatihan vokasional dengan kebutuhan industri hijau.
2. Ketimpangan akses pelatihan antara wilayah Jawa dan luar Jawa.
3. Fasilitas dan instruktur pelatihan yang belum memadai.
4. Belum terintegrasinya produktivitas industri dengan permintaan pekerjaan hijau.

Untuk memastikan transisi yang adil, Prof. Yassierli menekankan 4 prinsip utama:
𝟭. 𝗣𝗲𝗻𝗱𝗲𝗸𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗕𝗲𝗿𝗽𝘂𝘀𝗮𝘁 𝗽𝗮𝗱𝗮 𝗥𝗮𝗸𝘆𝗮𝘁:
Menjamin martabat, hak, dan penghidupan pekerja.
𝟮. 𝗣𝗲𝗻𝗴𝗲𝗺𝗯𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗞𝗲𝘁𝗲𝗿𝗮𝗺𝗽𝗶𝗹𝗮𝗻 𝗜𝗻𝗸𝗹𝘂𝘀𝗶𝗳:
Menyediakan pelatihan vokasional adaptif yang merata.
𝟯. 𝗣𝗲𝗿𝗹𝗶𝗻𝗱𝘂𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗦𝗼𝘀𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗮𝗻 𝗗𝗶𝗮𝗹𝗼𝗴 𝗦𝗼𝘀𝗶𝗮𝗹:
Menyediakan dukungan reskilling dan mendorong dialog tripartit.
𝟰. 𝗞𝗼𝗵𝗲𝗿𝗲𝗻𝘀𝗶 𝗱𝗮𝗻 𝗞𝗼𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘀𝗶 𝗞𝗲𝗯𝗶𝗷𝗮𝗸𝗮𝗻:
Menyatukan kebijakan iklim, ketenagakerjaan, energi, dan fiskal dalam satu arah strategis.

Ke semua tantangan tersebut tidak mudah dan harus di lakukan kolaborasi dengan industri, universitas, dan organisasi internasional. Transisi hijau bukan hanya agenda lingkungan—ini adalah peluang untuk membangun masa depan yang lebih inklusif, adil, dan berdaya saing. (rh)