Momen Istimewa HAB ke-80 Kementerian Agama di Kota Probolinggo; Walikota jadi Inspektur Upacara

Kota Probolinggo, Berdampak.net – Upacara Peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) Kementerian Agama Republik Indonesia ke-80 berlangsung khidmat dan penuh makna pada Sabtu, 3 Januari 2026, bertempat di Halaman MAN 2 Kota Probolinggo, Jalan Soekarno–Hatta.
Upacara HAB ke-80 ini terasa istimewa karena Wali Kota Probolinggo, dr. H. Aminudin, Sp.Og.(K)., M.Kes., hadir langsung dan bertindak sebagai Inspektur Upacara. Momentum ini menjadi simbol kuat sinergi antara Kementerian Agama dengan Pemerintah Daerah dalam menjaga harmoni kehidupan beragama sekaligus mendukung pembangunan daerah.
Upacara diikuti oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama Kota Probolinggo, serta dihadiri oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Probolinggo, sebagai wujud kebersamaan dan komitmen menjaga kerukunan umat beragama.
Usai pelaksanaan upacara, dalam acara ramah tamah, Kepala Kementerian Agama Kota Probolinggo, Didik Kurniawan, menyampaikan bahwa HAB ke-80 menjadi momentum refleksi dan peneguhan peran strategis Kementerian Agama.
“Momentum HAB ke-80 ini semakin mempertegas peran Kementerian Agama sebagai pengawal keberagaman umat, sekaligus mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara melalui jalur pendidikan,” ungkap Didik.
Ia juga menambahkan bahwa kehadiran Wali Kota sebagai inspektur upacara merupakan momen langka dan bersejarah.
“HAB tahun ini terasa sangat istimewa, karena kurang lebih hampir 20 tahun HAB Kementerian Agama dipimpin langsung oleh Wali Kota sebagai inspektur upacara. Dulu pernah terjadi di era almarhum Bapak Nazli Idris,” cerita Didik.
Sementara itu, Wali Kota Probolinggo dr. H. Aminudin, Sp.Og.(K)., M.Kes. menegaskan bahwa kehadirannya merupakan wujud komitmen memperkuat hubungan dan kolaborasi antarinstansi pemerintah.
“Kehadiran saya merupakan bentuk sinergi dengan instansi pemerintah lainnya. Kolaborasi sangat diperlukan dalam proses pembangunan, dan peran Kementerian Agama sangat mendukung pembangunan Kota Probolinggo,” tegas Aminudin.
Peringatan HAB ke-80 Kementerian Agama ini diharapkan semakin memperkokoh komitmen bersama dalam menjaga kerukunan umat beragama, penguatan nilai-nilai moderasi beragama, serta kontribusi nyata Kementerian Agama dalam pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan Kota Probolinggo.

KPPD Situbondo Gandeng Puthut EA Perkuat Branding Daerah

Situbondo, Berdampak.net – Komunitas Pemuda Pelopor Demokrasi (KPPD) Situbondo mulai memacu langkah untuk mendorong transformasi sektor pariwisata daerah. Melalui diskusi strategis bertajuk bincang santai di Rosa De 5 pada Kamis (1/1/2025).

KPPD bersama tokoh literasi nasional sekaligus Kepala Suku Mojok, Puthut EA, membedah potensi besar garis pantai Situbondo yang selama ini dinilai belum tergarap secara maksimal.
​Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penggerak, di antaranya Ketua Badan Inovasi dan Percepatan Pembangunan Daerah (BIPPD) Situbondo Marlutfi Yoandinas, Ketua PA GMNI Situbondo Irham Kahfi Yuniansyah, serta Ketua Gerakan Situbondo Membaca (GSM) Imam Sofyan.
​Revitalisasi Memori Pasir Putih.

​Dalam diskusi tersebut, Puthut EA menyoroti Pantai Pasir Putih yang selama puluhan tahun telah menjadi ikon sekaligus “gerbang memori” bagi wisatawan yang melintasi jalur pantura menuju Bali.

Menurutnya, kekuatan collective memory ini adalah aset yang tidak dimiliki semua daerah.

​”Banyak wisatawan singgah di Pasir Putih sebagai bagian dari ritual perjalanan atau sekadar nostalgia. Potensi geografis yang strategis ini harus dikembangkan lebih jauh, misalnya dengan menghadirkan wisata selam (diving) seperti yang sukses dilakukan di Bangsring, Banyuwangi,” ungkap Puthut.

​Penguatan Narasi dan Kolaborasi Pemuda
​Wakil Ketua KPPD Situbondo, Ahmad Zainul Khofi, merespons positif gagasan tersebut. Ia menekankan bahwa pembangunan wisata bahari tidak boleh hanya terpaku pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada kekuatan narasi yang dibangun oleh para pemuda dan pegiat literasi.

​”Pengembangan wisata adalah kerja kolaboratif. Kami dari unsur pemuda siap bergerak memperkuat narasi publik. Potensi indah Situbondo harus diceritakan dengan cara yang menarik agar mampu memikat wisatawan secara lebih luas,” ujar sosok yang akrab disapa Khofi tersebut.

​Komitmen Pemerintah Daerah
​Senada dengan Khofi, Ketua BIPPD Situbondo, Marlutfi Yoandinas, mengonfirmasi bahwa Pemerintah Kabupaten Situbondo tengah memprioritaskan pengembangan wisata bahari pada tahun ini, dengan fokus utama di kawasan Pantai Sijile.
​Marlutfi menegaskan bahwa keterlibatan komunitas seperti Gerakan Situbondo Membaca (GSM) sangat krusial sebagai medium promosi kreatif.

“Pemerintah butuh dukungan pemuda untuk menyuarakan potensi kita. Dengan narasi yang kuat, pengembangan wisata bahari diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat Situbondo,” pungkasnya

Apresiasi Langkah Strategis Prabowo di Sektor Kelautan, Pengamat: Ada Trend Membaik

JAKARTA, Berdampak.net – Pengamat Kelautan, Darwis Ismail menyatakan apresiasi program Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di sektor Kelautan karena menunjukkan trend yang membaik. Hal itu diungkapkannya saat dimintai tanggapannya terhadap perjalanan visi dan kebijakan pemerintah sejak pelantikan Presiden Oktober 2024.

Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) ini menilai kondisi yang membaik itu dapat terlihat dari sejumlah indikator perbaikan sektor Kelautan seperti peningkatan sektor kelautan dan perikanan terhadap PDB nasional.

Selain itu, lanjutnya, nilai ekspor hasil perikanan yang meningkat dan berkelanjutan. Terjadinya penurunan aktivitas penangkapan ikan illegal, naiknya pendapatan rata-rata rumah tangga nelayan. Dan adanya peningkatan luas terumbu karang dan mangrove yang sehat.

“Meski begitu saya menggaris bawahi pernyataan bahwa sektor Kelautan semakin membaik ditangan dingin Presiden Prabowo bisa diartikan sebagai harapan dan optimisme, atau janji politik yang masih perlu dibuktikan dengan hasil nyata selama masa pemerintahannya nanti,” papar Darwis saat dihubungi Jumat (2/1/2026) di Jakarta.

Menurut dia, kebijakan dan program yang efektif, implementasi yang konsisten, serta pengawasan yang ketat akan menjadi kunci untuk benar-benar merealisasikan perbaikan sektor Kelautan Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif.

“Masyarakat dan pengamat akan menantikan bukti dan capaian konkret dalam beberapa tahun ke depan,’ ujarnya.

Oleh karena itu, Ketua Ikatan Sarjana Kelautan (ISLA) Universitas Hasanuddin (Unhas) ini mengingatkan semua pihak agar kembali ke laut untuk menggali potensi laut kita yang masih sangat kaya sebagai sumber pangan laut dan sumber daya alam yang belum banyak kita manfaatkan untuk kemakmuran bangsa ini.

Dari laut, tambahnya, pangan protein kita akan mencerdaskan anak-anak kita dan membawa sumber daya manusia (SDM) kita jauh lebih terdepan menghadapi persaingan dengan negara negara lainnya.

“Tahun ini (2026,red) semoga menjadi awal lompatan sektor Kelautan menjadi sektor andalan dengan perhatian yang lebih besar dari pemerintah sehingga sektor Kelautan menjadi sektor andalan ke depannya,” kata Darwis.

Apresiasi yang diberikan Darwis, tak terlepas dari beberapa konteks dan fakta yang dapat membantu menganalisis pernyataan tersebut yang mengacu pada visi dan komitmen yang dicanangkan.

Pertama, poros maritim dunia. Dimana Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menyatakan komitmennya untuk melanjutkan dan menguatkan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Ini adalah cita-cita besar yang dicanangkan sejak pemerintahan sebelumnya.

Kedua, penegakan kedaulatan. Komitmen untuk menjaga kedaulatan dan keamanan di laut, termasuk penanganan illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing. Ketiga, pembangunan infrastruktur yang meliputi rencana pengembangan tol laut, pelabuhan, dan industri perikanan untuk meningkatkan konektivitas dan nilai ekonomi dari sektor kelautan.

Dan keempat, kesejahteraan nelayan. Dimana janji untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional melalui berbagai program bantuan dan pemberdayaan. Banyaknya pembangunan “desa nelayan” menjadi harapan baru.

/ /Tantangan Sektor Kelautan//

Pada bagian lain, Darwis memaparkan bahwa sektor kelautan Indonesia memiliki potensi sangat besar, namun juga menghadapi tantangan kompleks, seperti penangkapan ikan illegal dimana masih maraknya pencurian ikan oleh kapal asing.

Selain itu, degradasi ekosistem berupa kerusakan terumbu karang, mangrove, dan overfishing di beberapa wilayah tanah air. Lalu soal kesejahteraan nelayan, dimana masih banyak nelayan tradisional yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan akses terbatas pada teknologi dan pasar.

Selanjutnya, infrastruktur yang tidak merata. Hal ini nampak dari keterbatasan fasilitas cold storage, pelabuhan perikanan, dan transportasi laut yang memadai di berbagai daerah.

“Serta tata kelola dan koordinasi antar kementerian/lembaga dan penegakan hukum di lapangan yang perlu terus diperkuat,” pungkasnya. ***

Sinergi Eksekutif-Legislatif, DPRD dan Pemkot Probolinggo Sahkan Propemperda 2026

PROBOLINGGO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kota Probolinggo resmi menyepakati penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Probolinggo untuk tahun anggaran 2026. Kesepakatan ini diambil dalam rapat paripurna yang digelar di Kantor DPRD Kota Probolinggo, Selasa.

Wakil Ketua II DPRD Kota Probolinggo, Santi Wilujeng, menyatakan bahwa Propemperda ini akan menjadi kompas bagi kedua lembaga dalam menyusun dan membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sepanjang tahun 2026.

“Propemperda merupakan pedoman bagi Pemkot dan DPRD. Ini adalah hasil harmonisasi untuk menyelaraskan berbagai program legislasi demi memperkuat payung hukum di kota ini,” ujar Santi.

Ia menambahkan bahwa penyusunan program ini dilakukan secara terpadu dan sistematis dengan tetap mengedepankan skala prioritas pembangunan daerah.

Fokus pada Keberlanjutan dan Harmonisasi Di sisi lain, Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, menekankan bahwa penetapan Propemperda merupakan langkah awal dari proses panjang legislasi. Menurutnya, daftar Raperda yang masuk mencakup usulan baru maupun regulasi yang saat ini masih dalam tahap sinkronisasi di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun Kemenkumham.

“Semua program yang belum selesai, baik yang sedang disinkronisasi maupun yang baru, kita masukkan ke dalam Propemperda ini sampai terbentuk Perda secara utuh,” jelas Aminuddin.

Ia berharap regulasi yang dihasilkan nantinya memiliki kualitas tinggi dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

“Kita ingin memastikan peraturan daerah yang dihasilkan memiliki keselarasan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat ke depannya,” pungkasnya.

Dengan disahkannya Propemperda 2026 ini, diharapkan proses legislasi di Kota Probolinggo dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan.

Tol Gending-Paiton Dibuka Fungsional: Dukung Pemudik dan Perputaran Ekonomi Probolinggo

Probolinggo, Berdampak.net – Menyambut libur Natal dan Tahun Baru, ruas Tol Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi (Prosiwangi) seksi Gending-Paiton resmi dibuka secara fungsional. Pembukaan ini berlangsung dari 20 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 dan bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pemudik yang kembali ke kampung halaman.

Dengan panjang 24 kilometer, Tol Gending-Paiton mampu memangkas waktu perjalanan dari Gending ke Paiton menjadi hanya 20 menit. Ini jauh lebih cepat dibandingkan rute alternatif yang dapat memakan waktu hingga 50 menit. Keberadaan tol ini diharapkan tidak hanya mempermudah arus pemudik, tetapi juga meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas di wilayah Probolinggo.

Dibuka tanpa tarif selama periode fungsional, pengguna jalan tetap diminta untuk melakukan tapping kartu e-Toll pada gerbang keluar. Semua fasilitas pendukung seperti rambu-rambu, lampu penerangan, dan marka jalan telah siap dan berfungsi optimal, memastikan perjalanan yang aman dan nyaman.

Bagi Probolinggo, kehadiran tol ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan perputaran ekonomi daerah. Dengan lebih banyak pemudik dan wisatawan yang melintasi jalan ini, diharapkan akan terjadi peningkatan kunjungan ke destinasi wisata lokal, restoran, dan usaha kecil lainnya. Ini bisa menjadi stimulus yang signifikan bagi perekonomian masyarakat setempat yang selama ini bergantung pada sektor pariwisata.

Jasa Marga sebagai pengelola tol telah mengambil langkah-langkah penting untuk memastikan keselamatan pengguna jalan, termasuk penempatan CCTV untuk deteksi insiden dan tim siaga dalam menghadapi cuaca ekstrem. Pengawasan yang ketat oleh personel PJR juga diharapkan dapat menjaga keamanan selama arus mudik.

Meskipun masih beberapa evaluasi perlu di lakukan, dampak positif yang dihasilkan bisa menjadi suntikan baru untuk kabupaten dan kota Probolinggo untuk mendukung kemajuan ekonomi dan infrastruktur yang lebih baik.Dengan demikian, Tol Gending-Paiton bukan hanya jalan tol, tetapi juga jembatan penghubung antara pemudik dan peluang ekonomi bagi masyarakat Probolinggo. (rh)

Audiensi FKUB dengan Walikota Probolinggo Usulkan Raperda Penguatan Komunikasi Lintas Agama

Probolinggo, Berdampak.net — Upaya memperkuat kerukunan umat beragama di Kota Probolinggo kembali mendapat perhatian serius. Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Probolinggo menggelar audiensi dengan Walikota Probolinggo pada Kamis (11/12) guna membahas usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait penguatan komunikasi antarumat beragama. Kamis (11/12/2025)

Pertemuan berlangsung dinamis dan konstruktif, diawali dengan pemaparan Ketua FKUB Dr. Ahmad Hudri, ST., MAP yang didampingi jajaran pengurus menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja serta gagasan penyusunan Raperda Kerukunan. Ketua FKUB menjelaskan bahwa konsep Raperda yang diajukan menggunakan pendekatan omnibus law untuk menyatukan berbagai regulasi yang selama ini tersebar, sehingga lebih efisien dan tidak tumpang tindih.

Dalam tanggapannya, Walikota Probolinggo dokter Aminudin, Sp.Og. (K), MM.Kes. memberikan sejumlah masukan penting. Menurutnya, cakupan materi dalam usulan Raperda masih terlalu luas sehingga perlu dipersempit agar lebih fokus pada penguatan komunikasi lintas agama sebagai fungsi utama FKUB.

“Materi yang disampaikan FKUB sangat positif, namun perlu fokus agar tidak melebar dan memudahkan proses harmonisasi dengan regulasi lain,” ujar Aminudin. Beliau juga menjelaskan kembali mekanisme pembentukan Perda, baik dari jalur eksekutif maupun melalui DPRD, serta menilai bahwa tema toleransi dan komunikasi antarumat beragama memiliki ruang besar untuk diangkat menjadi regulasi resmi.

Aminudin menambahkan bahwa jika Perda ini berhasil dibentuk, Kota Probolinggo berpotensi menjadi rujukan bagi daerah lain karena kiprah FKUB yang selama ini telah menjangkau tingkat regional hingga nasional. Ia juga menargetkan agar pembahasan usulan dapat masuk ke Sidang DPRD pada putaran ketiga.
“Jika usulan Perda Kerukunan ini jadi perda, akan menjadi terobosan dan rujukan daerah lain”, cetus Aminudin.

Dalam kesempatan Audiensi juga mendapatkan masukan yang juga datang dari beberapa tokoh FKUB.
Budi Krisyanto yang wakil ketua FKUB dan ketua MAG menilai Raperda ini sangat mungkin menjadi inisiatif DPRD dan sejalan dengan program pemerintah daerah. Ia menekankan perlunya penyusunan kajian awal oleh FKUB serta membuka peluang agar program Ecoharmony — gerakan pelestarian lingkungan berbasis nilai keberagamaan — dapat diformalkan dalam bentuk regulasi untuk mendongkrak Indeks Harmony Kota Probolinggo.

Sementara itu, I Nengah Windya yang juga pengurus FKUB mewakili Hindu menegaskan bahwa FKUB memiliki peran strategis dalam membantu tugas kepala daerah, termasuk dalam mendorong transparansi pada mekanisme hibah bagi lembaga-lembaga keagamaan.

Menanggapi berbagai masukan, Aminudin menyampaikan bahwa penyusunan naskah akademik menjadi syarat utama dalam pengajuan Raperda. Beliau mendorong FKUB untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi guna memastikan kualitas kajian dan validitas data.

Selain isu kerukunan, Walikota juga menyinggung sejumlah program strategis Kota Probolinggo, seperti pengembangan konsep Ecoharmony, Harmony Economy melalui kegiatan Car Free Day, rencana proyek RDF di Jalan Anggrek, sterilisasi Alun-alun untuk mendukung penilaian Adipura, serta pengembangan kawasan Pecinan dan pelebaran Jalan Cokro.

Audiensi ditutup dengan pernyataan Ketua FKUB yang menegaskan komitmen lembaganya untuk terus berinovasi. Ia menyampaikan bahwa manfaat program FKUB baru dirasakan sekitar 25% pada tahun ini, dan optimistis capaian itu akan meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

Pertemuan ini menghasilkan optimisme baru terhadap penguatan peran FKUB sebagai mitra pemerintah dalam menjaga stabilitas, harmoni, dan keberagaman Kota Probolinggo melalui dasar hukum yang lebih kuat dan terarah.