HMI Membutuhkan Gagasan Besar, Bukan Sekadar Perebutan Jabatan

Oleh: Viki Hamzah*

Ada satu pemandangan yang kerap berulang setiap kali sebuah organisasi besar memasuki momentum pergantian kepemimpinan. Ruang-ruang diskusi semakin ramai, pertemuan antarkader semakin intens, komunikasi politik semakin terbuka, dan nama-nama calon pemimpin mulai diperbincangkan. Setiap kelompok memiliki perhitungan, setiap kandidat membawa harapan, dan setiap pendukung memiliki alasan untuk memperjuangkan pilihannya.

Pemandangan semacam itu bukan sesuatu yang keliru. Dalam organisasi, pergantian kepemimpinan merupakan bagian dari proses demokrasi dan regenerasi. Namun, ada satu pertanyaan penting yang sering kali tenggelam di tengah hiruk-pikuk kontestasi yakni setelah kongres selesai dan pemimpin baru terpilih, gagasan besar apa yang sesungguhnya akan diperjuangkan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)?

Pertanyaan ini menjadi relevan menjelang Kongres HMI di Lampung. Kongres seharusnya tidak hanya menjadi ruang untuk menentukan siapa yang akan menduduki kursi kepemimpinan, tetapi juga menjadi momentum untuk membaca kembali arah perjuangan organisasi. Sebab, organisasi sebesar HMI tidak boleh kehilangan orientasi hanya karena terlalu sibuk mengurus pergantian kepemimpinan.

HMI memiliki sejarah panjang dalam perjalanan intelektual, sosial, politik, dan kebangsaan Indonesia. Sejak didirikan oleh Lafran Pane pada 5 Februari 1947, HMI hadir dengan semangat keislaman dan keindonesiaan. Sejarah tersebut bukan sekadar catatan masa lalu yang dibanggakan dalam setiap forum kaderisasi. Lebih dari itu, sejarah merupakan tanggung jawab yang harus diterjemahkan menjadi keberanian menghadapi persoalan zaman. Karena itu, Kongres di Lampung semestinya menjadi ruang untuk mempertemukan kembali idealisme, intelektualitas, dan tanggung jawab kebangsaan.

Ketika Jabatan Lebih Ramai Dibicarakan daripada Gagasan

Dalam dinamika organisasi, kompetisi untuk menduduki posisi kepemimpinan merupakan sesuatu yang wajar. Setiap kader memiliki hak untuk menawarkan diri, menyampaikan visi, dan memperoleh dukungan. Namun, persoalan muncul ketika kompetisi tersebut lebih banyak diwarnai oleh transaksi dukungan, konsolidasi kelompok, dan kalkulasi kemenangan dibandingkan perdebatan tentang masa depan organisasi.

Kita tentu tidak ingin melihat kongres hanya menjadi arena pertarungan siapa yang paling kuat mengumpulkan suara. Sebab, kemenangan dalam pemungutan suara belum tentu menjadi kemenangan bagi organisasi.

Ada perbedaan mendasar antara kader yang ingin memimpin untuk memperjuangkan gagasan dan kader yang ingin memimpin semata-mata untuk memperoleh jabatan. Yang pertama melihat kepemimpinan sebagai amanah perjuangan, sedangkan yang kedua berpotensi menjadikan organisasi sebagai tangga kepentingan pribadi atau kelompok.

Kritik ini bukan untuk menafikan pentingnya kontestasi dalam organisasi. Justru sebaliknya, kritik ini merupakan pengingat bahwa demokrasi internal harus memiliki substansi. Jangan sampai prosedur demokrasi berjalan dengan baik, tetapi nilai-nilai yang seharusnya menjadi ruh organisasi justru semakin jauh dari praktiknya. Kongres seharusnya menjadi tempat gagasan saling diuji, bukan sekadar tempat kekuatan politik internal saling berhadapan.

Mengembalikan HMI sebagai Rumah Gagasan

Salah satu tantangan terbesar HMI hari ini adalah bagaimana menjaga relevansi organisasi di tengah perubahan zaman. Dunia mahasiswa tidak lagi sama dengan beberapa dekade lalu. Perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan, perubahan lanskap ekonomi, krisis lingkungan, ketimpangan sosial, hingga melemahnya kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi menghadirkan persoalan baru yang membutuhkan jawaban serius.

Di tengah perubahan tersebut, HMI tidak cukup hanya mengandalkan kebesaran sejarah dan romantisme masa lalu. HMI harus mampu melahirkan gagasan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kader tidak cukup hanya pandai berpidato tentang independensi, keislaman, dan keindonesiaan, tetapi juga harus mampu menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam kerja intelektual dan pengabdian nyata.

Dalam konteks ini, tujuan HMI sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar, yakni terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam serta bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridai Allah SWT, harus kembali menjadi kompas perjuangan.

Tujuan tersebut sesungguhnya mengandung pesan yang sangat mendalam. HMI tidak hanya dituntut melahirkan kader yang memiliki kemampuan akademis, tetapi juga manusia yang mampu menciptakan perubahan, mengabdi kepada masyarakat, dan mengambil tanggung jawab atas persoalan bangsa.

Pemikiran Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed (1970) memberikan perspektif penting tentang pendidikan yang membebaskan. Pendidikan tidak seharusnya berhenti pada proses menerima dan menghafalkan pengetahuan, tetapi harus mendorong kesadaran kritis agar manusia mampu memahami realitas dan melakukan perubahan terhadap kondisi yang tidak adil.

Semangat tersebut relevan dengan tradisi perkaderan HMI. Kaderisasi semestinya tidak hanya menghasilkan kader yang memahami materi-materi organisasi, tetapi juga individu yang memiliki kemampuan membaca persoalan, membangun argumentasi, menawarkan solusi, dan berani mengambil peran di tengah masyarakat.

HMI harus kembali menjadi rumah bagi perdebatan intelektual yang sehat. Perbedaan pandangan tidak seharusnya dianggap sebagai ancaman terhadap soliditas organisasi. Justru melalui perbedaan gagasan, kualitas pemikiran kader dapat tumbuh dan berkembang. Organisasi yang sehat bukan organisasi yang seluruh kadernya selalu memiliki pendapat sama, melainkan organisasi yang mampu mengelola perbedaan untuk melahirkan keputusan terbaik.

Independensi HMI dan Godaan Kekuasaan

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah menjaga independensi organisasi. HMI memiliki tradisi independensi yang menjadi salah satu identitas penting dalam perjalanan sejarahnya. Independensi bukan berarti menutup diri dari dunia politik, tetapi memastikan bahwa sikap dan keputusan organisasi tidak dikendalikan oleh kepentingan kekuasaan maupun kepentingan kelompok tertentu.

Dalam realitasnya, hubungan antara organisasi mahasiswa dan kekuasaan selalu menghadirkan dilema. Di satu sisi, kader HMI memiliki hak untuk terlibat dalam ruang-ruang politik dan pemerintahan. Di sisi lain, keterlibatan tersebut tidak boleh menghilangkan daya kritis dan keberanian organisasi untuk menyampaikan kebenaran.

Di sinilah independensi diuji, bukan ketika organisasi sedang berada di luar kekuasaan, melainkan ketika kader-kadernya mulai memasuki lingkaran kekuasaan. Robert Michels melalui teorinya tentang Iron Law of Oligarchy (1911) menjelaskan bahwa organisasi yang semakin besar dan kompleks memiliki kecenderungan melahirkan pemusatan kekuasaan pada kelompok elite. Kecenderungan ini dapat membuat kepentingan mempertahankan posisi kepemimpinan lebih dominan daripada kepentingan awal organisasi.

Pemikiran tersebut menjadi bahan refleksi bagi HMI. Jangan sampai organisasi yang sejak awal dibangun untuk membentuk insan cita justru terjebak dalam budaya elite yang lebih sibuk mempertahankan pengaruh daripada memperjuangkan perubahan. Jabatan dalam organisasi semestinya menjadi instrumen untuk memperbesar manfaat perjuangan, bukan menjadi tujuan akhir dari proses perkaderan.

Karena itu, siapa pun yang terpilih dalam Kongres HMI di Lampung harus memahami bahwa kepemimpinan bukanlah hadiah atas keberhasilan memenangkan kontestasi. Kepemimpinan adalah amanah yang menuntut tanggung jawab lebih besar, termasuk keberanian untuk dikritik oleh kadernya sendiri.

Kritik terhadap Tradisi Perkaderan dan Dinamika Organisasi

Kritik terhadap HMI tidak boleh berhenti pada persoalan perebutan jabatan. Ada persoalan yang lebih mendasar, yaitu bagaimana organisasi memastikan bahwa proses perkaderannya benar-benar melahirkan kader berkualitas. Kita perlu bertanya secara jujur yakni apakah perkaderan HMI telah cukup kuat membangun tradisi membaca, menulis, meneliti, dan berdiskusi? Apakah forum-forum organisasi lebih banyak menghasilkan gagasan untuk masyarakat atau justru menghabiskan energi dalam konflik internal? Apakah keberhasilan seorang kader masih diukur dari kapasitas intelektual dan kontribusinya, atau mulai bergeser pada kedekatannya dengan elite organisasi?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut memang tidak selalu nyaman untuk didengar. Namun, organisasi yang besar harus memiliki keberanian melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri.
Jangan sampai kader lebih mengenal peta kekuatan politik internal daripada memahami persoalan sosial di sekitarnya. Jangan sampai kemampuan membangun koalisi lebih dihargai daripada kemampuan menyusun argumentasi. Jangan pula sampai forum-forum perkaderan hanya menjadi ruang reproduksi pengetahuan lama tanpa keberanian mengembangkan pemikiran baru.

HMI membutuhkan pembaruan tradisi intelektual. Kader harus didorong untuk menulis opini, melakukan penelitian, mengembangkan kajian kebijakan publik, mengadvokasi persoalan masyarakat, serta membangun gerakan sosial yang memiliki dampak nyata.

Kader HMI harus hadir dalam berbagai persoalan bangsa, mulai dari pendidikan, kemiskinan, korupsi, ketimpangan ekonomi, demokrasi, hingga persoalan lingkungan. Kehadiran tersebut tidak cukup melalui pernyataan sikap atau demonstrasi sesaat, tetapi harus disertai kemampuan menawarkan solusi yang terukur. Dengan demikian, HMI tidak hanya dikenal sebagai organisasi yang memiliki sejarah besar, tetapi juga sebagai organisasi yang terus memberikan kontribusi terhadap masa depan Indonesia.

Kongres Lampung: Momentum Menentukan Arah Perjuangan

Kongres HMI di Lampung seharusnya menjadi momentum untuk melakukan lebih dari sekadar pergantian kepemimpinan. Forum tertinggi organisasi ini perlu menjadi ruang evaluasi sekaligus perumusan agenda strategis HMI dalam menghadapi tantangan masa depan. Ada beberapa pertanyaan mendasar yang layak menjadi bahan perdebatan dalam kongres. Bagaimana memperkuat kualitas perkaderan? Bagaimana mengembalikan tradisi intelektual di tengah budaya digital yang serba cepat? Bagaimana menjaga independensi organisasi ketika kader-kadernya berada dalam berbagai kepentingan politik? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana memastikan HMI tetap memiliki keberpihakan terhadap persoalan masyarakat?

Pertanyaan tersebut seharusnya lebih banyak mendapatkan perhatian daripada sekadar siapa yang akan menjadi ketua umum berikutnya.
Para kandidat pemimpin HMI juga perlu menunjukkan kualitas gagasannya. Visi dan misi tidak boleh berhenti sebagai rangkaian kalimat indah dalam forum penyampaian program. Harus ada keberanian menawarkan agenda perubahan yang konkret, realistis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kongres bukan hanya tentang memenangkan suara, melainkan tentang memenangkan kepercayaan kader. Bukan hanya tentang membangun kekuatan politik internal, melainkan tentang membangun kembali kekuatan intelektual dan moral organisasi. Siapa pun yang nantinya memperoleh amanah kepemimpinan harus mampu merangkul seluruh elemen organisasi. Sebab, setelah kontestasi berakhir, HMI tetap membutuhkan seluruh kadernya untuk bergerak bersama. Perbedaan pilihan tidak boleh berubah menjadi permusuhan yang melemahkan rumah perjuangan itu sendiri.

Jangan Biarkan Sejarah Besar Kehilangan Masa Depan

HMI telah melewati berbagai zaman dengan dinamika dan tantangannya masing-masing. Organisasi ini pernah menjadi bagian penting dalam melahirkan pemikir, pemimpin, intelektual, dan tokoh bangsa. Namun, kebesaran masa lalu tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti melakukan pembenahan.
Sejarah memang penting untuk dikenang, tetapi masa depan harus diperjuangkan. Kebanggaan terhadap para pendahulu harus diwujudkan melalui keberanian generasi hari ini untuk melahirkan karya dan gagasan yang lebih besar.

Kongres di Lampung semestinya menjadi titik balik untuk mengembalikan orientasi perjuangan HMI. Tidak cukup hanya melahirkan pemimpin baru, tetapi harus mampu melahirkan arah baru. Tidak cukup hanya menyatukan kekuatan politik kader, tetapi juga menyatukan visi intelektual dan tanggung jawab kebangsaan.

Pada akhirnya, HMI tidak akan dikenang hanya karena siapa yang pernah menjadi ketua umum, siapa yang paling kuat dalam kontestasi, atau siapa yang berhasil memenangkan pertarungan politik internal. HMI akan dikenang karena gagasan yang dilahirkan, nilai yang dipertahankan, dan kontribusi yang diberikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
Sebab, organisasi yang besar bukanlah organisasi yang hanya berhasil melahirkan banyak pemimpin, melainkan organisasi yang mampu melahirkan pemimpin dengan gagasan besar dan keberanian memperjuangkannya.

Oleh karena itu, menjelang Kongres HMI di Lampung, ada pesan yang patut direnungkan oleh seluruh kader yakni jangan sampai kita terlalu sibuk memperebutkan siapa yang akan duduk di kursi kepemimpinan, hingga lupa memikirkan ke mana arah perjuangan organisasi akan dibawa.
HMI membutuhkan gagasan besar, bukan sekadar perebutan jabatan. Sebab, yang dipertaruhkan dalam kongres bukan hanya masa depan kepemimpinan, tetapi juga masa depan sebuah cita-cita perjuangan.

*Komisioner KPU Kota Probolinggo

**Redaksi tidak bertanggungjawab atas segala bentuk judul dan isi dari opini, sepenuhnya tanggungjawab penulis

Bangun Gerakan Perempuan Lintas Agama cara FKUB Probolinggo Cegah Konflik Sosial

PROBOLINGGO, Berdampak.net – Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Probolinggo menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Kader Perempuan Moderasi Beragama sekaligus pembentukan Forum Kader Perempuan Moderasi Beragama FKUB Kota Probolinggo, Minggu (1/11/2026), bertempat di Aula PD Muhammadiyah Kota Probolinggo, Jalan Sukarno-Hatta No. 94-B.

Mengusung tema “Perempuan sebagai Kader Perdamaian: Menguatkan Moderasi Beragama dan Kerukunan di Kota Probolinggo”, kegiatan ini menjadi langkah strategis FKUB dalam memperluas partisipasi perempuan lintas agama untuk membangun kehidupan masyarakat yang toleran, inklusif, dan harmonis.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua TPKK Kota Probolinggo dr. Hj. Evariani, M.Kes. yang bertindak sebagai pemateri utama, Kepala Kankemenag Didik Kurniawan, jajaran pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh perempuan, pengurus FKUB, serta peserta dari berbagai latar belakang agama dan organisasi perempuan.

Dalam sambutannya, Ketua FKUB Kota Probolinggo, Dr. H. Ahmad Hudri, ST., MAP., menegaskan bahwa perempuan memiliki posisi strategis dalam membangun fondasi kerukunan, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Menurutnya, kerukunan tidak cukup hanya dibangun melalui kebijakan pemerintah atau komunikasi antartokoh agama. Kerukunan harus tumbuh dari ruang kehidupan sehari-hari, mulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, komunitas keagamaan, hingga ruang sosial masyarakat.

“Perempuan bukan sekadar objek program moderasi beragama. Perempuan harus menjadi subjek, penggerak, pengambil inisiatif, bahkan pemimpin dalam gerakan perdamaian. Jika kita ingin membangun kerukunan di tengah masyarakat, mulailah dari keluarga. Jika kita ingin membangun perdamaian antarkelompok, libatkan perempuan,” tegas Hudri.

Ia menjelaskan, pembentukan Forum Kader Perempuan Moderasi Beragama merupakan bagian dari komitmen FKUB untuk memperkuat kerja-kerja kerukunan yang bersifat preventif, edukatif, partisipatif, dan berkelanjutan. FKUB tidak boleh hanya hadir ketika terjadi persoalan atau konflik, tetapi harus mampu membangun kesadaran dan mencegah potensi konflik sejak dini.

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Hudri juga mengingatkan bahwa moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan atau mencampuradukkan ajaran agama. Moderasi beragama merupakan cara beragama yang adil, seimbang, bijaksana, serta menghormati martabat manusia dan perbedaan.

“Berbeda dalam keyakinan, bersatu dalam kemanusiaan, dan bekerja sama untuk kebaikan. Kita tidak harus menjadi sama untuk dapat hidup rukun. Justru kedewasaan masyarakat tercermin dari kemampuannya mengelola perbedaan menjadi kekuatan bersama,” ujarnya.

Pendidikan kader ini diarahkan untuk membangun kapasitas perempuan dalam memahami moderasi beragama, memperkuat wawasan kebangsaan, mengembangkan komunikasi lintas agama, meningkatkan literasi digital, serta membekali peserta dengan kemampuan membangun dialog dan mencegah konflik sosial.

Forum Kader Perempuan Moderasi Beragama juga diharapkan menjadi ruang perjumpaan dan kolaborasi perempuan lintas agama. Tidak hanya menjadi wadah silaturahmi, tetapi berkembang menjadi gerakan sosial yang menghasilkan kegiatan nyata di tengah masyarakat.

FKUB Kota Probolinggo mendorong forum tersebut mengembangkan sedikitnya lima agenda strategis, yaitu:

1. Penguatan kapasitas kader, melalui pendidikan dan pelatihan moderasi beragama, wawasan kebangsaan, komunikasi, serta resolusi konflik.
2. Penguatan jejaring lintas agama, dengan membangun komunikasi, persahabatan, dan kerja sama antarkomunitas perempuan.
3. Gerakan perempuan pelopor perdamaian, melalui keterlibatan aktif dalam pencegahan intoleransi, prasangka, dan potensi konflik sosial.
4. Pendidikan moderasi beragama dalam keluarga, dengan menanamkan nilai penghormatan terhadap perbedaan sejak usia dini.
5. Aksi sosial lintas agama, melalui kegiatan kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan pemberdayaan ekonomi perempuan.

Hudri juga menekankan bahwa forum yang dibentuk tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial atau sekadar memiliki struktur kepengurusan.

“Jangan berhenti pada seremoni. Forum ini harus hidup dalam gerakan nyata. Ketika ada prasangka, hadirkan pemahaman. Ketika ada kebencian, hadirkan kasih sayang. Ketika ada perpecahan, hadirkan dialog. Ketika ada persoalan, hadirkan kepedulian,” pesannya.

Pembentukan forum ini sekaligus menjadi upaya memperluas keterlibatan perempuan dalam agenda pembangunan kerukunan di Kota Probolinggo. Perempuan diharapkan mampu menjadi penghubung antarkelompok masyarakat, memperkuat solidaritas sosial, serta menjadi teladan dalam penggunaan media sosial yang santun dan bertanggung jawab.

Melalui forum tersebut, FKUB ingin membangun gerakan perempuan yang tidak hanya aktif dalam kegiatan keagamaan, tetapi juga hadir dalam persoalan kemanusiaan dan sosial. Kerja sama lintas agama diharapkan dapat berkembang dalam berbagai bidang, termasuk kepedulian lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan pendidikan kader dan pembentukan forum ini menjadi bagian dari ikhtiar FKUB Kota Probolinggo untuk menjadikan kerukunan sebagai budaya bersama, bukan sekadar slogan kelembagaan.

FKUB berharap lahir kader-kader perempuan yang memiliki komitmen kuat terhadap nilai kebangsaan, kemanusiaan, dan perdamaian. Mereka diharapkan menjadi pelopor kerukunan mulai dari keluarga, lingkungan tempat tinggal, organisasi, hingga ruang publik.

Dalam acara ini juga adanya pemaparan tentang peran perempuan dalam moderasi beragama dari perwakilan masing-masing agama yang dipandu oleh moderator Jaza’anil Husna. Sedangkan fasilitator atau pemantik perwakilan agama-agama yaitu Nama fasilitator: Sumriye, M.Pd. ( Islam), Dra. Dwi Astuti (Katolik), Kristalia (TITD Sumber Naga), Yunita Sania P (Kristen) dan Ni Wayan Ista (Hindu).
Dilanjutkan sesi berikutnya dengan diskusi.