Oleh: Dr. H. Ahmad Hudri, S.T., M.A.P.
Pemerhati Kebijakan Publik
Menarik untuk mencermati keluh kesah – untuk tidak mengatakan putus asa ada banyak tanggapan kepala daerah baik itu gubernur, bupati maupun walikota atas kebijakan efisiensi dan dana transfer dari pemerintah pusat. Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah sejatinya tidak dianggap sebagai hambatan bagi keberlangsungan pembangunan daerah. Sebaliknya, kebijakan ini menjadi momentum untuk menguji kualitas kepemimpinan kepala daerah. Dalam situasi fiskal yang dianggap terbatas, masyarakat dapat melihat siapa pemimpin berkualitas yang benar-benar mampu berinovasi dan siapa yang hanya bergantung pada besaran anggaran.
Dalam pandangan klasik nan konvensional Selama ini, keberhasilan pembangunan sering kali diukur dari besarnya APBD yang dikelola. Padahal, dalam perspektif kebijakan publik, ukuran keberhasilan bukan terletak pada besarnya anggaran yang dihabiskan, melainkan pada besarnya manfaat yang dirasakan masyarakat. Anggaran hanyalah instrumen, sedangkan tujuan akhirnya adalah keadilan yang berwujud kesejahteraan publik.
Di sinilah letak tantangan sesungguhnya. Efisiensi bukan berarti memangkas anggaran secara membabi buta. Rumus efisiensi selama ini difahami hanya mengurangi anggaran pelaksanaan program bahkan meniadakannya. Tanpa memperdulikan kinerja kelembagaan dan dampak manfaat dari kebijakan program itu. Padahal efisiensi sejatinya adalah seni mengelola keterbatasan agar menghasilkan manfaat yang maksimal. Prinsip value for money dalam administrasi publik menegaskan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan harus memenuhi tiga unsur sekaligus, yakni ekonomis, efisien, dan efektif. Dengan kata lain, belanja pemerintah harus hemat, tepat sasaran, sekaligus mampu menyelesaikan persoalan masyarakat.
Sayangnya, tidak sedikit pemerintah daerah yang masih memahami efisiensi sebatas pengurangan perjalanan dinas, rapat, atau kegiatan seremonial. Langkah tersebut memang penting, tetapi bukan inti dari efisiensi. Esensi efisiensi adalah keberanian mengevaluasi seluruh program dan kebijakan pemerintah berdasarkan manfaatnya. Program yang tidak berdampak harus dihentikan, sedangkan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat harus diperkuat.
Dalam teori analisis kebijakan William N. Dunn (2018), setiap kebijakan publik harus memenuhi indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Karena itu, kebijakan efisiensi harus mampu menjawab pertanyaan sederhana namun mendasar: apakah masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih baik setelah anggaran dihemat? Jika jawabannya tidak, berarti efisiensi belum berhasil.
Kepala daerah yang kreatif akan melihat keterbatasan fiskal sebagai peluang untuk melakukan transformasi birokrasi. Digitalisasi pelayanan publik, integrasi program lintas organisasi perangkat daerah, penyederhanaan prosedur administrasi, hingga pemanfaatan teknologi informasi merupakan bentuk inovasi yang justru dapat menekan biaya sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan.
Lebih jauh lagi, pembangunan daerah tidak boleh hanya bergantung pada APBD. Paradigma collaborative governance mengajarkan bahwa pemerintah harus membangun kemitraan dengan perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi masyarakat, media, dan komunitas. Kolaborasi semacam ini memungkinkan lahirnya berbagai program inovatif dengan biaya yang relatif rendah, tetapi memiliki dampak sosial yang tinggi.
Di sisi lain, efisiensi juga menuntut keberanian politik. Kepala daerah harus mampu mengatakan tidak terhadap program-program populis yang menguras anggaran tetapi minim manfaat. Sebaliknya, mereka harus berani mengalokasikan anggaran pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM, perlindungan lingkungan, penguatan partisipasi publik, harmonisasi sosial, dan penguatan ekonomi lokal.
Transparansi menjadi syarat mutlak. Masyarakat berhak mengetahui program apa yang dikurangi, anggaran dialihkan ke mana, dan manfaat apa yang akan diperoleh. Tanpa transparansi, efisiensi mudah dipersepsikan sebagai sekadar penghematan administratif, bukan sebagai strategi meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Sejatinya efisiensi anggaran adalah ujian kepemimpinan. Bukan hal yang dikhawatirkan . Apalagi dianggap sebagai ancaman yang dapat menghentikan proses pembangunan. Bahkan seperti dikejar-kejar rasa takut untuk berbuat kemanfaatan dan kemaslahatan dikarenakan adanya efisiensi. Kepala daerah yang cerdas dan memiliki sense of situation akan mampu mengubah keterbatasan menjadi inovasi, membangun kolaborasi, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas. Sebaliknya, pemimpin yang miskin gagasan akan menjadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan atas lambannya pembangunan.
Rakyat sesungguhnya tidak terlalu peduli seberapa besar APBD yang dimiliki pemerintah daerah. Yang mereka rasakan adalah apakah jalan semakin baik, pelayanan kesehatan semakin cepat, pendidikan semakin berkualitas, lapangan kerja semakin terbuka, dan kesejahteraan semakin meningkat. Itulah ukuran keberhasilan pemerintahan yang sesungguhnya.
Karena itu, efisiensi anggaran bukanlah ujian kemampuan mengurangi belanja. Efisiensi adalah ujian kreativitas, kecerdasan, dan keberanian kepala daerah dalam menghasilkan public value. Di tengah ruang fiskal yang semakin sempit, justru akan lahir pemimpin-pemimpin besar yang mampu membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk menghadirkan pemerintahan yang efektif, inovatif, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
