Di Forum KKT II 2026 Mimika-Papua Tengah, Ketua FKUB Kota Probolinggo Dorong Transformasi FKUB sebagai Infrastruktur Perdamaian

TIMIKA, Berdampak.net– Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Probolinggo, Dr. H. Ahmad Hudri, S.T., M.A.P., memaparkan gagasan strategis mengenai “FKUB sebagai Infrastruktur Sosial Perdamaian” dalam rangkaian kegiatan Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 yang diselenggarakan di Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, pada 14–18 November 2026.

Hudri berbicara sebagai narasumber dalam KKT II bersama Jeffery C Hutagalung Ketua FKUB Kabupaten Mimika dan Pdt. Handry Dengah Ketua FKUB Kota Manado. Ketiganya berbicara tentang peran FKUB sebagai infrastruktur sosial Perdamaian.

Konferensi ini diselenggarakan oleh SETARA Institute bersama Pemerintah Kabupaten Mimika, dengan melibatkan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, serta Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama.

Mendapatkan kesempatan berbicara pertama, dalam paparannya, Hudri menegaskan bahwa kerukunan umat beragama tidak boleh dipahami sebatas kondisi tanpa konflik atau ketiadaan gesekan sosial. Kerukunan harus dibangun sebagai sistem sosial yang memiliki kapasitas untuk mencegah konflik, mengelola perbedaan, memperkuat kepercayaan antarkelompok, serta memulihkan hubungan sosial ketika terjadi ketegangan.

“FKUB tidak boleh hanya hadir ketika konflik terjadi. FKUB harus menjadi bagian dari infrastruktur sosial yang bekerja setiap hari untuk membangun kepercayaan, memperkuat komunikasi lintas agama, mendeteksi potensi konflik, dan merawat perdamaian secara berkelanjutan,” tegas Hudri.

Menurutnya, FKUB perlu mengalami transformasi peran, dari lembaga yang cenderung reaktif menjadi institusi sosial yang proaktif dan strategis. Dengan demikian, keberadaan FKUB tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan dialog atau pertemuan lintas agama, tetapi juga dari kemampuannya membangun jejaring sosial, memperkuat modal sosial, dan menghadirkan mekanisme penyelesaian persoalan secara damai.

Dalam materi yang disampaikan, Hudri mengembangkan gagasan infrastruktur sosial perdamaian dengan merujuk pada sejumlah pemikiran akademik, antara lain konsep positive peace Johan Galtung, pendekatan peacebuilding John Paul Lederach, serta teori modal sosial Robert Putnam.

Ketiga perspektif tersebut menegaskan bahwa perdamaian tidak cukup diwujudkan melalui penghentian konflik. Perdamaian membutuhkan keadilan, partisipasi, kepercayaan, hubungan antarkelompok, serta kelembagaan yang mampu mengelola perbedaan secara konstruktif.

Hudri juga menggarisbawahi pentingnya penguatan tiga dimensi kerja FKUB, yakni pencegahan konflik, pengelolaan konflik, dan pemulihan hubungan sosial. Ketiganya harus berjalan secara terintegrasi melalui penguatan kapasitas kelembagaan, kaderisasi generasi muda lintas agama, pelibatan perempuan, pendidikan moderasi beragama, serta kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat sipil.

Ia juga mengingatkan bahwa FKUB harus tetap menjaga independensi, kredibilitas, dan imparsialitas. FKUB bukan pengganti kewenangan pemerintah dalam penegakan hukum dan pelayanan publik, melainkan mitra strategis pemerintah sekaligus jembatan komunikasi sosial di tengah masyarakat yang majemuk.

Mengacu pada perkembangan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) dan laporan Indeks Kota Toleran (IKT), Ahmad Hudri mengajak peserta konferensi untuk tidak berhenti pada capaian angka dan peringkat. Data tersebut perlu diterjemahkan menjadi kebijakan nyata yang memperkuat kualitas hubungan sosial dan perlindungan hak warga negara.

Ia menekankan bahwa setiap daerah memiliki karakteristik sosial, budaya, dan tantangan kerukunan yang berbeda. Karena itu, pengembangan infrastruktur sosial perdamaian harus berangkat dari pemetaan kondisi lokal, pelibatan seluruh kelompok masyarakat, dan penguatan mekanisme kolaborasi multipihak.

Dalam konteks Kabupaten Mimika dan Papua Tengah, pendekatan tersebut menjadi relevan dengan memperhatikan keragaman identitas, komunitas, agama, serta dinamika sosial setempat. Penguatan FKUB perlu disinergikan dengan tokoh agama, tokoh adat, pemerintah daerah, pemuda, perempuan, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil.

Sebagai contoh praktik penguatan kelembagaan, Hudri turut memperkenalkan sejumlah inisiatif FKUB Kota Probolinggo yang diarahkan untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam merawat kerukunan. Program tersebut antara lain FKUB Goes to School, Penguatan Kader Pemuda Moderasi Beragama, Forum Kader Perempuan Moderasi Beragama, EcoHarmony, Rumah Ibadah Ramah Anak, serta penguatan ketahanan pangan berbasis komunitas keagamaan.

Menurutnya, program kerukunan harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Isu lingkungan, pendidikan, perlindungan anak, ketahanan pangan, dan solidaritas sosial dapat menjadi ruang perjumpaan lintas agama yang memperkuat rasa saling percaya.

“Kerukunan tidak cukup hanya dibicarakan di ruang-ruang dialog. Kerukunan harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui kerja bersama. Ketika umat beragama bergotong royong menjaga lingkungan, membantu kelompok rentan, membangun pendidikan, dan menyelesaikan persoalan sosial, di situlah perdamaian menemukan bentuk konkretnya,” ungkapnya.

Menutup paparannya, Hudri menawarkan penguatan FKUB melalui peta jalan bertahap, mulai dari penguatan kelembagaan dan pemetaan kerawanan sosial, pengembangan program lintas komunitas, hingga pembangunan sistem pemantauan ketahanan sosial dan kerukunan yang berkelanjutan.

Ia berharap Konferensi Kota Toleran II 2026 tidak hanya menjadi ruang berbagi pengalaman dan praktik baik antardaerah, tetapi juga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang memperkuat peran FKUB sebagai infrastruktur sosial perdamaian di Indonesia.

“Perdamaian bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Ia harus dirawat melalui institusi yang dipercaya, relasi sosial yang kuat, kebijakan yang adil, dan partisipasi masyarakat. FKUB harus menjadi salah satu fondasi penting bagi masa depan Indonesia yang damai dalam keberagaman,” pungkasnya.

Proyek Rampung dan Lolos Audit BPK, Kontraktor dan Tukang Geruduk Kantor BGN Tuntut Pelunasan

JAKARTA — Puluhan kontraktor pelaksana bersama para pekerja bangunan (tukang) dapur MBG menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jl.Kebon Sirih Jakarta, Senin (16/11/2026) hingga hari ini.

Mereka menuntut pelunasan penuh atas pembayaran proyek pembangunan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah selesai dikerjakan sejak tahun lalu dan bahkan telah melewati proses verifikasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Inspektorat BGN.

Dalam aksinya, massa membentangkan sejumlah spanduk tuntutan dan berorasi menyuarakan kekecewaan atas berlarut-larutnya pencairan anggaran proyek yang bersumber dari APBN tersebut.

Para kontraktor menilai tidak ada lagi alasan administratif bagi pihak BGN untuk menahan pembayaran, mengingat seluruh tahapan pemeriksaan fisik dan kelengkapan dokumen telah dinyatakan tuntas.

Perwakilan kontraktor mengungkapkan bahwa proyek pembangunan fasilitas dapur untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut telah dirampungkan sepenuhnya pada tahun lalu. Hasil pekerjaan di lapangan pun telah diperiksa dan diverifikasi langsung oleh tim Inspektorat BGN maupun auditor BPK.
“Pekerjaan fisik sudah 100 persen selesai sejak tahun lalu. Bahkan sudah diperiksa dan diverifikasi oleh BPK dan Inspektorat BGN. Tapi sampai hari ini, hak pembayaran kami tak kunjung dilunasi. Lalu apa lagi yang ditunggu?” tegas salah satu perwakilan massa saat berorasi di depan kantor BGN.

Kondisi ini memicu krisis finansial bagi para kontraktor lokal dan berdampak langsung pada nasib para pekerja lapangan. Sejumlah tukang yang ikut dalam aksi mengaku upah kerja mereka tertahan hingga berbulan-bulan akibat mandeknya pencairan dana tersebut, sehingga menyulitkan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga mereka.

Massa mendesak pimpinan BGN untuk segera mengambil langkah konkret dan mencairkan sisa kewajiban pembayaran proyek tanpa penundaan lagi.

Aksi unjuk rasa yang berlangsung di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian tersebut akhirnya berlanjut pada pertemuan audiensi antara perwakilan demonstran dan jajaran manajemen BGN guna membahas kepastian jadwal pelunasan.