Kunjungi Ponpes Nurul Jadid, PT Sidogiri Mitra Utama; Ungkap Kiai Zuhri; Perkuat Sinergi Bisnis dan Dakwah

Probolinggo, Berdampak.net – Sebanyak 150 pengurus PT Sidogiri Mitra Utama melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, pada Kamis (22/01/26). Kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan yang diniatkan untuk “Sowan Wali” guna mengharap keberkahan dalam menjalankan roda ekonomi pesantren.
​Anis Sulaiman, perwakilan rombongan, menyampaikan bahwa tradisi sowan ini menjadi fondasi spiritual bagi para pengurus dalam mengelola unit usaha.

“Kami berharap mendapatkan barokah dari para masyayikh agar langkah kami senantiasa dalam rida Allah,” ujarnya.

​Dalam kesempatan tersebut, Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid, KH Moh Zuhri Zaini, memberikan tausyiah mendalam mengenai tata kelola ekonomi berbasis pesantren. Beliau menekankan pentingnya profesionalisme dengan memisahkan secara tegas antara kegiatan sosial dan bisnis.

​”Kegagalan dalam bisnis seringkali disebabkan karena mencampuradukkan antara urusan bisnis dan sosial. Bisnis harus dikelola secara profesional, berbeda dengan sedekah yang bisa mendahulukan keluarga tidak mampu,” tegas Kiai Zuhri.

​Beliau memuji langkah Pondok Pesantren Sidogiri yang dinilai telah berhasil menerapkan kemandirian ekonomi tanpa meninggalkan nilai-nilai salaf. Menurutnya, bisnis di lingkungan pesantren harus fokus dan dikelola oleh sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya, tanpa memandang latar belakang keluarga.
​
​Lebih lanjut, Kiai Zuhri menyoroti tantangan zaman saat ini. Beliau menyatakan bahwa dakwah lisan saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan umat. Dakwah di bidang ekonomi justru menjadi instrumen krusial untuk melindungi masyarakat dari kejahatan ekonomi yang merugikan.

​”Bisnis yang dilandasi semangat dakwah untuk menolong umat akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Sebagaimana pernikahan, jika niatnya karena Allah, maka usaha tersebut akan langgeng,” tambah beliau.

​Di akhir tausyiahnya, Kiai Zuhri mengingatkan para pengurus untuk menjunjung tinggi integritas dan kerja keras. Beliau menekankan tiga poin utama dalam menjalankan amanah:

​Keikhlasan harus dilandasi dengan kerja keras dan profesionalisme (kerja baik).
​Ketaatan pada Aturan: Pengurus sebagai wakil pengasuh harus tetap rendah hati dan patuh pada regulasi manajemen yang berlaku.
​
Pesantren tidak boleh menutup diri untuk belajar ilmu manajemen dari siapapun guna meningkatkan kualitas usaha.
​Kunjungan ini mempertegas posisi pesantren salaf seperti Sidogiri dan Nurul Jadid sebagai pilar kekuatan ekonomi umat yang mampu menyinergikan nilai-nilai ukhrawi dengan ketegasan manajemen duniawi. (pm)

Perkuat Kesehatan Remaja, Santriwati Nurul Jadid Ikuti Sarasehan Hari Gizi Nasional

Probolinggo, Berdampak.net – Klinik Azzainiyah Pondok Pesantren Nurul Jadid bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo menggelar sarasehan kesehatan remaja dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional (HGN). Kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian Haul Masyayikh dan Hari Lahir (Harlah) ke-77 Pondok Pesantren Nurul Jadid. Sarasehan berlangsung di Aula 1 Pesantren Nurul Jadid, Selasa (20/01/2026), dengan diikuti 200 santriwati.

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran santriwati akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran fisik sejak usia remaja sebagai penunjang utama aktivitas belajar di lingkungan pesantren. Edukasi kesehatan dinilai penting untuk membentuk pola hidup sehat yang berkelanjutan di kalangan santri.

Kasubbag Humas dan Infokom Pondok Pesantren Nurul Jadid, Ponirin Mika, menyampaikan bahwa kesehatan merupakan nikmat besar yang harus dijaga oleh setiap santri. Menurutnya, kondisi fisik yang sehat akan melahirkan semangat belajar yang tinggi dan mendukung keberhasilan pendidikan di pesantren.

Materi sarasehan disampaikan oleh dr. Moh. Reza yang menyoroti tantangan kesehatan di usia remaja, sekaligus pentingnya penerapan pola hidup sehat dan pemenuhan gizi seimbang. Ia menegaskan bahwa kesehatan memiliki pengaruh langsung terhadap konsentrasi, produktivitas, dan kualitas belajar santriwati.

Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Sri Wahyu Utami, menekankan pentingnya edukasi kesehatan remaja, termasuk kesehatan reproduksi, di lingkungan pesantren. Ia juga mendorong para santriwati untuk memprioritaskan pendidikan dan menyiapkan masa depan secara matang.

Pondok Pesantren Nurul Jadid berharap para santriwati tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya kesehatan dan gizi seimbang sebagai bekal menuntut ilmu dan berkontribusi bagi masyarakat.

Momentum Sinergi Pesantren dan Pemerintah dalam Aksi Medis Gratis

PROBOLINGGO – Pondok Pesantren Nurul Jadid kembali menegaskan peran strategisnya dalam pengabdian masyarakat. Melalui Lembaga Klinik Az-Zainiyah, pesantren asuhan para masyayikh Paiton ini menyelenggarakan Bakti Sosial (Baksos) Kesehatan Gratis secara besar-besaran di Gedung Rektorat Universitas Nurul Jadid (UNUJA), Rabu (14/1/2026).

Kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati Haul Masyayikh dan Harlah ke-77 Pondok Pesantren Nurul Jadid ini tidak hanya sekadar pemeriksaan kesehatan biasa. Acara ini menjadi panggung kolaborasi besar yang melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, organisasi profesi, hingga sejumlah rumah sakit swasta seperti RS Rizani dan RS Graha Sehat.

Sejak pagi hari, ratusan warga antusias memanfaatkan berbagai layanan medis spesialis yang disediakan secara cuma-cuma. Mulai dari Poli Obgyn, Poli Anak, THT, Mata, Bedah, hingga layanan laboratorium dan kesehatan komplementer. Kehadiran layanan Keluarga Berencana (KB) yang lengkap seperti implant dan IUD juga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dalam upaya perencanaan keluarga sehat.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, dr. Hariawan Dwi Tamtomo, memberikan apresiasi mendalam atas inisiatif ini. Menurutnya, keterlibatan aktif pesantren seperti Nurul Jadid sangat membantu pemerintah dalam mempercepat penurunan angka stunting di wilayah Probolinggo.

“Sinergi lintas sektor antara pemerintah, perguruan tinggi, dan pesantren adalah kunci untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara signifikan,” tegas dr. Hariawan.

Direktur Klinik Az-Zainiyah, Dr. Ny. Hj. Khodijatul Qodriyah, mengungkapkan bahwa aksi sosial ini adalah bentuk nyata dari filosofi santri dalam mengabdi. Ia menekankan bahwa pelayanan kesehatan di lingkungan pesantren harus dijalankan dengan standar profesional namun tetap menjunjung nilai-nilai humanis.

“Kami ingin hadir di tengah masyarakat bukan hanya sebagai lembaga pendidikan, tapi sebagai mitra dalam pemenuhan hak-hak dasar kesehatan. Ini adalah semangat ‘Mengabdi Sepenuh Hati, Melayani dengan Profesional’ yang terus kami rawat,” ujar beliau.

Acara yang juga bertepatan dengan Harlah Nahdlatul Ulama ke-103 dan Hari Gizi Nasional ini diharapkan menjadi pemantik bagi lembaga-lembaga lain untuk terus memperkuat jejaring kerja sama demi kemaslahatan umat dan bangsa.

Pimpin Apel Pagi, Gus Imdad Robbani Tekankan Pentingnya Disiplin Organisasi

Probolinggo- Jajaran pengurus Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo melaksanakan apel pagi rutin yang bertempat di halaman utama pesantren pada Sabtu (03/01/2026). Kegiatan ini menjadi ajang penguatan visi bagi seluruh pengurus dalam menjalankan roda organisasi pesantren.

Bertindak sebagai Pembina Apel, Wakil Kepala Pesantren Gus Imdad Robbani, menyampaikan bahwa agenda apel pagi bukan sekadar acara seremonial. Menurutnya, ini adalah upaya berkelanjutan untuk membentuk karakter disiplin bagi setiap pengabdi.

“Disiplin bukan hanya urusan personal atau diri kita sendiri, tetapi harus berdampak luas kepada pendisiplinan orang lain. Sebagai pengabdi di pondok dalam mengasuh santri, niatkanlah setiap langkah untuk I’laai Kalimatillah,” ujar Gus Imdad dalam amanatnya.

Lebih lanjut, beliau menekankan bahwa nilai-nilai dasar seperti Pancasila, Panca Kesadaran, dan Trilogi Santri tidak boleh hanya berhenti pada lisan.

“Semua itu tidak hanya sekadar dibaca, tapi harus benar-benar dijiwai dan dilaksanakan. Inti dari semua itu adalah kesadaran beragama, karena kesadaran lainnya harus dijiwai oleh nilai agama tersebut,” tambahnya.

Gus Imdad menutup amanatnya dengan menegaskan bahwa kunci utama mewujudkan kesadaran kolektif adalah dengan kemampuan setiap pengurus untuk berdisiplin dalam sistem organisasi.

Dalam kegiatan tersebut, petugas pembaca teks Pancasila adalah Abdul Manaf Firdaus, sementara teks Panca Kesadaran dan Trilogi Santri dibacakan oleh Saddam Husein. Apel berlangsung dengan penuh khidmat dan diikuti secara tertib oleh seluruh jajaran pengurus.

Hal yang sama disampaikan oleh H. Thohirudin bahwa apel pagi ini dilaksanakan untuk meningkatkan kedisiplinan pengurus.

“Apel dilksanakan setiap bulan untuk meningkatkan kedisiplinan dan ruhul Khidmat,” ungkapnya.

Bansos Terhambat Prosedur Kaku, Fraksi PDIP Probolinggo Kritik Layanan BNI: “Jangan Rakyat Dipong-pong!”

PROBOLINGGO – Pelayanan perbankan dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos) di Kabupaten Probolinggo menuai kritik tajam. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Probolinggo mendesak Bank BNI untuk segera mereformasi standar operasionalnya agar lebih humanis, menyusul banyaknya laporan mengenai lansia dan warga sakit parah yang dipaksa hadir fisik demi mengurus hak mereka.

Cak Dayat, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo dari Fraksi PDI Perjuangan, menyatakan bahwa birokrasi perbankan yang ada saat ini terlalu prosedural dan mengabaikan kondisi riil masyarakat rentan. Ia menemukan banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang kondisinya lumpuh atau disabilitas, namun tetap diwajibkan datang ke kantor bank untuk mengurus kartu yang hilang atau terblokir.

“Ini soal rasa kemanusiaan. Ada warga yang sudah tidak mampu berjalan, tapi tetap diminta hadir sendiri. Negara melalui perbankan seharusnya hadir memberi solusi, bukan menambah beban,” ujar Cak Dayat dengan nada tegas, Selasa (30/12/2025).

Permasalahan tidak berhenti pada kehadiran fisik. Fraksi PDIP mengungkap temuan mengejutkan mengenai antrean layanan di salah satu kantor BNI yang dilaporkan telah penuh hingga Februari 2026. Hal ini dinilai sangat tidak masuk akal karena bantuan sosial berkaitan dengan kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda.

Selain itu, inkonsistensi syarat administrasi di lapangan kerap membuat warga dari desa terpencil kecewa. “Sering terjadi KPM sudah datang jauh-jauh, dokumen dinyatakan kurang, padahal di waktu lain syaratnya berbeda. Rakyat kecil jangan dibuat bingung oleh sistem yang berubah-ubah,” tambahnya.

Menyikapi hal ini, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, Rachmat Hidayanto, menyatakan pihaknya telah bersurat kepada pihak BNI. Ia menekankan pentingnya empati perbankan untuk melakukan layanan “jemput bola” bagi warga yang memiliki keterbatasan fisik.

“Kami memfasilitasi komunikasi agar ada penyamaan persepsi. Kita ingin pelayanan ini benar-benar tersalurkan dengan baik tanpa menyulitkan mereka yang sudah dalam kondisi sulit,” tutur Rachmat.

Hal senada diungkapkan Koordinator Tim SDM PKH, Fathorrozi Amien. Menurutnya, aturan internal perbankan seharusnya bisa disinkronkan dengan regulasi kementerian agar tetap aman secara sistem namun fleksibel secara kemanusiaan.

Hingga saat ini, pihak manajemen BNI Kabupaten Probolinggo belum memberikan pernyataan resmi terkait keluhan ini. Beberapa upaya konfirmasi yang dilakukan melalui pesan singkat dan telepon oleh awak media belum mendapatkan jawaban.

Fraksi PDI Perjuangan berharap agar Pemda dan BNI segera duduk bersama menyusun SOP kolaboratif. Tujuannya jelas: memastikan hak masyarakat miskin terlindungi melalui pelayanan yang cepat, mudah, dan bermartabat, tanpa diskriminasi birokrasi.

Sinergi Eksekutif-Legislatif, DPRD dan Pemkot Probolinggo Sahkan Propemperda 2026

PROBOLINGGO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kota Probolinggo resmi menyepakati penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Probolinggo untuk tahun anggaran 2026. Kesepakatan ini diambil dalam rapat paripurna yang digelar di Kantor DPRD Kota Probolinggo, Selasa.

Wakil Ketua II DPRD Kota Probolinggo, Santi Wilujeng, menyatakan bahwa Propemperda ini akan menjadi kompas bagi kedua lembaga dalam menyusun dan membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sepanjang tahun 2026.

“Propemperda merupakan pedoman bagi Pemkot dan DPRD. Ini adalah hasil harmonisasi untuk menyelaraskan berbagai program legislasi demi memperkuat payung hukum di kota ini,” ujar Santi.

Ia menambahkan bahwa penyusunan program ini dilakukan secara terpadu dan sistematis dengan tetap mengedepankan skala prioritas pembangunan daerah.

Fokus pada Keberlanjutan dan Harmonisasi Di sisi lain, Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, menekankan bahwa penetapan Propemperda merupakan langkah awal dari proses panjang legislasi. Menurutnya, daftar Raperda yang masuk mencakup usulan baru maupun regulasi yang saat ini masih dalam tahap sinkronisasi di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun Kemenkumham.

“Semua program yang belum selesai, baik yang sedang disinkronisasi maupun yang baru, kita masukkan ke dalam Propemperda ini sampai terbentuk Perda secara utuh,” jelas Aminuddin.

Ia berharap regulasi yang dihasilkan nantinya memiliki kualitas tinggi dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

“Kita ingin memastikan peraturan daerah yang dihasilkan memiliki keselarasan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat ke depannya,” pungkasnya.

Dengan disahkannya Propemperda 2026 ini, diharapkan proses legislasi di Kota Probolinggo dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan.