Momentum Sinergi Pesantren dan Pemerintah dalam Aksi Medis Gratis

PROBOLINGGO – Pondok Pesantren Nurul Jadid kembali menegaskan peran strategisnya dalam pengabdian masyarakat. Melalui Lembaga Klinik Az-Zainiyah, pesantren asuhan para masyayikh Paiton ini menyelenggarakan Bakti Sosial (Baksos) Kesehatan Gratis secara besar-besaran di Gedung Rektorat Universitas Nurul Jadid (UNUJA), Rabu (14/1/2026).

Kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati Haul Masyayikh dan Harlah ke-77 Pondok Pesantren Nurul Jadid ini tidak hanya sekadar pemeriksaan kesehatan biasa. Acara ini menjadi panggung kolaborasi besar yang melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, organisasi profesi, hingga sejumlah rumah sakit swasta seperti RS Rizani dan RS Graha Sehat.

Sejak pagi hari, ratusan warga antusias memanfaatkan berbagai layanan medis spesialis yang disediakan secara cuma-cuma. Mulai dari Poli Obgyn, Poli Anak, THT, Mata, Bedah, hingga layanan laboratorium dan kesehatan komplementer. Kehadiran layanan Keluarga Berencana (KB) yang lengkap seperti implant dan IUD juga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dalam upaya perencanaan keluarga sehat.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, dr. Hariawan Dwi Tamtomo, memberikan apresiasi mendalam atas inisiatif ini. Menurutnya, keterlibatan aktif pesantren seperti Nurul Jadid sangat membantu pemerintah dalam mempercepat penurunan angka stunting di wilayah Probolinggo.

“Sinergi lintas sektor antara pemerintah, perguruan tinggi, dan pesantren adalah kunci untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara signifikan,” tegas dr. Hariawan.

Direktur Klinik Az-Zainiyah, Dr. Ny. Hj. Khodijatul Qodriyah, mengungkapkan bahwa aksi sosial ini adalah bentuk nyata dari filosofi santri dalam mengabdi. Ia menekankan bahwa pelayanan kesehatan di lingkungan pesantren harus dijalankan dengan standar profesional namun tetap menjunjung nilai-nilai humanis.

“Kami ingin hadir di tengah masyarakat bukan hanya sebagai lembaga pendidikan, tapi sebagai mitra dalam pemenuhan hak-hak dasar kesehatan. Ini adalah semangat ‘Mengabdi Sepenuh Hati, Melayani dengan Profesional’ yang terus kami rawat,” ujar beliau.

Acara yang juga bertepatan dengan Harlah Nahdlatul Ulama ke-103 dan Hari Gizi Nasional ini diharapkan menjadi pemantik bagi lembaga-lembaga lain untuk terus memperkuat jejaring kerja sama demi kemaslahatan umat dan bangsa.

Pimpin Apel Pagi, Gus Imdad Robbani Tekankan Pentingnya Disiplin Organisasi

Probolinggo- Jajaran pengurus Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo melaksanakan apel pagi rutin yang bertempat di halaman utama pesantren pada Sabtu (03/01/2026). Kegiatan ini menjadi ajang penguatan visi bagi seluruh pengurus dalam menjalankan roda organisasi pesantren.

Bertindak sebagai Pembina Apel, Wakil Kepala Pesantren Gus Imdad Robbani, menyampaikan bahwa agenda apel pagi bukan sekadar acara seremonial. Menurutnya, ini adalah upaya berkelanjutan untuk membentuk karakter disiplin bagi setiap pengabdi.

“Disiplin bukan hanya urusan personal atau diri kita sendiri, tetapi harus berdampak luas kepada pendisiplinan orang lain. Sebagai pengabdi di pondok dalam mengasuh santri, niatkanlah setiap langkah untuk I’laai Kalimatillah,” ujar Gus Imdad dalam amanatnya.

Lebih lanjut, beliau menekankan bahwa nilai-nilai dasar seperti Pancasila, Panca Kesadaran, dan Trilogi Santri tidak boleh hanya berhenti pada lisan.

“Semua itu tidak hanya sekadar dibaca, tapi harus benar-benar dijiwai dan dilaksanakan. Inti dari semua itu adalah kesadaran beragama, karena kesadaran lainnya harus dijiwai oleh nilai agama tersebut,” tambahnya.

Gus Imdad menutup amanatnya dengan menegaskan bahwa kunci utama mewujudkan kesadaran kolektif adalah dengan kemampuan setiap pengurus untuk berdisiplin dalam sistem organisasi.

Dalam kegiatan tersebut, petugas pembaca teks Pancasila adalah Abdul Manaf Firdaus, sementara teks Panca Kesadaran dan Trilogi Santri dibacakan oleh Saddam Husein. Apel berlangsung dengan penuh khidmat dan diikuti secara tertib oleh seluruh jajaran pengurus.

Hal yang sama disampaikan oleh H. Thohirudin bahwa apel pagi ini dilaksanakan untuk meningkatkan kedisiplinan pengurus.

“Apel dilksanakan setiap bulan untuk meningkatkan kedisiplinan dan ruhul Khidmat,” ungkapnya.

Bansos Terhambat Prosedur Kaku, Fraksi PDIP Probolinggo Kritik Layanan BNI: “Jangan Rakyat Dipong-pong!”

PROBOLINGGO – Pelayanan perbankan dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos) di Kabupaten Probolinggo menuai kritik tajam. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Probolinggo mendesak Bank BNI untuk segera mereformasi standar operasionalnya agar lebih humanis, menyusul banyaknya laporan mengenai lansia dan warga sakit parah yang dipaksa hadir fisik demi mengurus hak mereka.

Cak Dayat, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo dari Fraksi PDI Perjuangan, menyatakan bahwa birokrasi perbankan yang ada saat ini terlalu prosedural dan mengabaikan kondisi riil masyarakat rentan. Ia menemukan banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang kondisinya lumpuh atau disabilitas, namun tetap diwajibkan datang ke kantor bank untuk mengurus kartu yang hilang atau terblokir.

“Ini soal rasa kemanusiaan. Ada warga yang sudah tidak mampu berjalan, tapi tetap diminta hadir sendiri. Negara melalui perbankan seharusnya hadir memberi solusi, bukan menambah beban,” ujar Cak Dayat dengan nada tegas, Selasa (30/12/2025).

Permasalahan tidak berhenti pada kehadiran fisik. Fraksi PDIP mengungkap temuan mengejutkan mengenai antrean layanan di salah satu kantor BNI yang dilaporkan telah penuh hingga Februari 2026. Hal ini dinilai sangat tidak masuk akal karena bantuan sosial berkaitan dengan kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda.

Selain itu, inkonsistensi syarat administrasi di lapangan kerap membuat warga dari desa terpencil kecewa. “Sering terjadi KPM sudah datang jauh-jauh, dokumen dinyatakan kurang, padahal di waktu lain syaratnya berbeda. Rakyat kecil jangan dibuat bingung oleh sistem yang berubah-ubah,” tambahnya.

Menyikapi hal ini, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, Rachmat Hidayanto, menyatakan pihaknya telah bersurat kepada pihak BNI. Ia menekankan pentingnya empati perbankan untuk melakukan layanan “jemput bola” bagi warga yang memiliki keterbatasan fisik.

“Kami memfasilitasi komunikasi agar ada penyamaan persepsi. Kita ingin pelayanan ini benar-benar tersalurkan dengan baik tanpa menyulitkan mereka yang sudah dalam kondisi sulit,” tutur Rachmat.

Hal senada diungkapkan Koordinator Tim SDM PKH, Fathorrozi Amien. Menurutnya, aturan internal perbankan seharusnya bisa disinkronkan dengan regulasi kementerian agar tetap aman secara sistem namun fleksibel secara kemanusiaan.

Hingga saat ini, pihak manajemen BNI Kabupaten Probolinggo belum memberikan pernyataan resmi terkait keluhan ini. Beberapa upaya konfirmasi yang dilakukan melalui pesan singkat dan telepon oleh awak media belum mendapatkan jawaban.

Fraksi PDI Perjuangan berharap agar Pemda dan BNI segera duduk bersama menyusun SOP kolaboratif. Tujuannya jelas: memastikan hak masyarakat miskin terlindungi melalui pelayanan yang cepat, mudah, dan bermartabat, tanpa diskriminasi birokrasi.

Sinergi Eksekutif-Legislatif, DPRD dan Pemkot Probolinggo Sahkan Propemperda 2026

PROBOLINGGO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kota Probolinggo resmi menyepakati penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Probolinggo untuk tahun anggaran 2026. Kesepakatan ini diambil dalam rapat paripurna yang digelar di Kantor DPRD Kota Probolinggo, Selasa.

Wakil Ketua II DPRD Kota Probolinggo, Santi Wilujeng, menyatakan bahwa Propemperda ini akan menjadi kompas bagi kedua lembaga dalam menyusun dan membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sepanjang tahun 2026.

“Propemperda merupakan pedoman bagi Pemkot dan DPRD. Ini adalah hasil harmonisasi untuk menyelaraskan berbagai program legislasi demi memperkuat payung hukum di kota ini,” ujar Santi.

Ia menambahkan bahwa penyusunan program ini dilakukan secara terpadu dan sistematis dengan tetap mengedepankan skala prioritas pembangunan daerah.

Fokus pada Keberlanjutan dan Harmonisasi Di sisi lain, Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, menekankan bahwa penetapan Propemperda merupakan langkah awal dari proses panjang legislasi. Menurutnya, daftar Raperda yang masuk mencakup usulan baru maupun regulasi yang saat ini masih dalam tahap sinkronisasi di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun Kemenkumham.

“Semua program yang belum selesai, baik yang sedang disinkronisasi maupun yang baru, kita masukkan ke dalam Propemperda ini sampai terbentuk Perda secara utuh,” jelas Aminuddin.

Ia berharap regulasi yang dihasilkan nantinya memiliki kualitas tinggi dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

“Kita ingin memastikan peraturan daerah yang dihasilkan memiliki keselarasan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat ke depannya,” pungkasnya.

Dengan disahkannya Propemperda 2026 ini, diharapkan proses legislasi di Kota Probolinggo dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan.

Anas Urbaningrum Desak KPU Jalankan Verifikasi Paripurna

​JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Anas Urbaningrum, menekankan pentingnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk konsisten menjalankan metode verifikasi berlapis—administratif dan faktual—bagi seluruh peserta pemilu. Hal ini diperlukan guna memastikan validitas peserta yang bertanding bukan sekadar formalitas dokumen.

​Anas menjelaskan bahwa metode verifikasi administratif dan faktual memiliki akar sejarah yang kuat dalam demokrasi Indonesia. Terminologi ini pertama kali dirumuskan oleh Tim 11 pada tahun 1999 yang dipimpin oleh cendekiawan Nurcholish Madjid. Saat itu, tim yang bernama resmi Panitia Persiapan Pembentukan Komisi Pemilihan Umum (P3KPU) tersebut bertugas menyeleksi partai politik untuk Pemilu perdana di era Reformasi.

​”Mengapa dulu KPU memutuskan menggunakan metode berlapis? Jelas untuk memastikan bahwa seluruh peserta yang bertanding adalah nyata-nyata telah memenuhi syarat. Bukan sekadar di atas kertas, tetapi juga senyatanya secara faktual,” ujar Anas melalui unggahan di akun media sosialnya.

​Menurut Anas, hasil kerja keras Tim 11 terbukti dengan lolosnya 48 partai politik pada Pemilu 1999 setelah melewati proses penyaringan yang ketat. Ia menilai standar “Verifikasi Paripurna” tersebut seharusnya menjadi pedoman tetap dalam setiap penyelenggaraan kontestasi politik di Indonesia.

​Lebih lanjut, Anas mengingatkan bahwa profesionalisme KPU dalam melakukan verifikasi faktual sangat krusial untuk mencegah sengketa di masa depan. Jika proses ini dijalankan dengan lurus, maka potensi masalah hukum terkait persyaratan peserta—baik itu partai politik, calon legislatif, calon kepala daerah, hingga pasangan capres-cawapres—dapat diminimalisir.

​”Sebaiknya verifikasi paripurna benar-benar dijalankan dengan baik, lurus, dan profesional, agar di belakang hari tidak terjadi masalah yang terkait dengan persyaratan,” pungkasnya.

Gus Yahya: Ibu Adalah Sumber Doa dan Keikhlasan Tanpa Jeda

​JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf, menyampaikan pesan menyentuh dalam memperingati Hari Ibu. Melalui unggahan di akun media sosialnya, tokoh yang akrab disapa Gus Yahya ini menekankan bahwa sosok ibu merupakan pilar utama kekuatan spiritual dan mental bagi keluarga.

​Dalam unggahan tersebut, Gus Yahya mengawali pesannya dengan sebuah kutipan sarat makna.

“Jika seorang hamba tidak menambah rasa cintamu, maka sejatinya engkau belum benar-benar mencintai.” Kalimat ini menjadi pembuka refleksi mendalam mengenai hakikat cinta dan pengabdian.
​Secara khusus, Gus Yahya memberikan penghormatan kepada ibunda tercinta serta sosok ibu dari anak-anaknya. Ia menyebut mereka sebagai mata air kekuatan yang konsisten menjaga harmoni keluarga.

​”Selamat Hari Ibu untuk ibuku dan ibunya anak-anak, sumber doa, daya tahan, dan keikhlasan yang tak pernah terjeda,” tulis Gus Yahya melalui akun X (Twitter) miliknya.

​Pesan tersebut menggarisbawahi tiga peran krusial ibu dalam pandangan Gus Yahya.

​Keikhlasan Tanpa Jeda: Wujud pengabdian tulus yang mengalir terus-menerus tanpa mengharap pamrih.
​Unggahan ini pun memantik simpati luas dari warganet, yang memandang pesan tersebut sebagai pengingat bagi setiap anak dan suami untuk senantiasa memuliakan perempuan yang telah menjadi fondasi bagi peradaban kecil di dalam rumah tangga.