HMI Probolinggo Desak Pemkot Bertindak Nyata Atasi Krisis Sampah Organik

Probolinggo, Berdampak.net- Persoalan penumpukan sampah organik di Kota Probolinggo kian memasuki fase mengkhawatirkan. Menyikapi kondisi tersebut, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Probolinggo menggelar dialog interaktif dan silaturahmi bersama Wali Kota Probolinggo yang didampingi Kepala Bakesbangpol, sebagai bentuk desakan moral agar pemerintah segera mengambil langkah konkret dan terukur. (09/02/2026)

Dalam forum tersebut, HMI membeberkan temuan lapangan terkait kelebihan kapasitas pengelolaan sampah di Kota Probolinggo. TPA Bestari dinilai tidak lagi ideal menampung lonjakan volume sampah harian yang terus meningkat. Data tahun 2024 mencatat produksi sampah mencapai 40–60 ton per hari, dengan dominasi sampah organik sekitar 60 persen dari total keseluruhan.

Kondisi ini diprediksi semakin kompleks dengan hadirnya tambahan limbah organik dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program makan siang gratis. Tanpa skema pengelolaan berkelanjutan, beban lingkungan dan sosial berpotensi meningkat signifikan.

Ketua Umum HMI Cabang Probolinggo menegaskan bahwa persoalan sampah organik tidak bisa lagi ditangani secara konvensional. Menurutnya, pola penimbunan tanpa pengolahan hanya akan mempercepat krisis ekologis, memicu produksi gas metana, serta mencemari air, tanah, dan udara.

“Ini bukan sekadar soal kebersihan kota, tetapi menyangkut keberlanjutan lingkungan dan keselamatan kesehatan masyarakat,” tegasnya.

Sebagai langkah solutif, HMI menyerahkan esai konseptual kepada Wali Kota Probolinggo yang memuat gagasan pengelolaan sampah organik berbasis ekonomi sirkular. Pendekatan ini menitikberatkan pada pengurangan sampah dari sumber, pengolahan berkelanjutan, serta optimalisasi nilai ekonomis dari limbah.

Wali Kota Probolinggo merespons positif gagasan tersebut dan membuka ruang kolaborasi strategis. Pemerintah Kota menyatakan kesiapan untuk mendukung implementasi pilot project pengelolaan sampah organik berbasis ekonomi sirkular sebagai langkah awal transformasi sistem pengelolaan sampah di Kota Probolinggo.

Melalui agenda ini, HMI Cabang Probolinggo menegaskan perannya sebagai kekuatan moral dan kontrol sosial, sekaligus mitra kritis pemerintah daerah dalam mendorong lahirnya kebijakan lingkungan yang progresif dan berkelanjutan.

Presiden Prabowo Subianto: Kebersamaan dengan Nahdlatul Ulama, Terbangun Harapan Besar untuk Indonesia

Malang, Berdampak.net – Presiden Prabowo Subianto hadir di tengah warga Nahdlatul Ulama (NU) dalam rangka Mujahadah Kubro Satu Abad NU yang diadakan di Stadion Gajayana pada Ahad, 8 Februari 2026.

“Saya selalu merasa bahagia saat bersosialisasi dengan warga nahdiyin” ungkap Prabowo. Presiden juga menyampaikan harapan besarnya untuk Indonesia yang adil, khususnya saat melihat kekuatan kaum muslimat dan Fatayat NU.

Dalam kesempatan itu, Prabowo mengekspresikan terima kasih atas undangan yang diberikan oleh NU. Setiap kali ia berada di antara para santri, kiai, dan ulama, semangatnya untuk mengabdi kepada rakyat semakin menggelora.
“Saya semakin berani untuk berbakti dan membela kepentingan rakyat Indonesia ketika berada di tengah kalian,” ujarnya.

Presiden juga menyoroti peran krusial NU dalam sejarah Indonesia, yang telah menjadi pilar kekuatan bangsa selama satu abad. Ia menekankan, “Kehadiran NU saat Indonesia dalam bahaya selalu menjadi penyelamat.”

Prabowo mengingatkan kembali perjuangan NU dalam mempertahankan kemerdekaan, terutama saat pertempuran di Surabaya. “Meskipun proklamasi dilakukan di Jakarta, heroisme rakyat Jawa Timur dalam menghadapi penjajah tetap tak terlupakan,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa keberanian para kiai dan ulama di Jawa Timur menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tak akan pernah gentar untuk merdeka dan berdaulat.

“Mari kita bersatu dan tetap rukun meskipun ada perbedaan pendapat. Itu adalah kunci kemajuan bangsa,” pesan Prabowo kepada semua yang hadir.

Ia mengingatkan pentingnya kerukunan di antara pemimpin untuk menciptakan kemakmuran dan perdamaian. “Setiap pemimpin harus berjuang untuk kepentingan rakyat dan meninggalkan perasaan negatif,” tegasnya.

Dalam penutup, Prabowo mengungkapkan rasa syukurnya atas kehormatan yang diberikan untuk hadir di acara NU ini. “Terima kasih atas sambutan hangat yang saya terima,” tutupnya. (rh)

Rapat di Pelabuhan Jangkar Tetapkan Skema Transit dan Biaya Pemulangan Santri Tahun 2026

SITUBONDO – Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Kecamatan Jangkar menggelar Rapat Persiapan PUJA (Pulang Berjamaah) dan BAJA (Balik Berjamaah) bagi seluruh pondok pesantren yang menggunakan jalur Pelabuhan Jangkar, Rabu (4/2/2026).

Rapat yang berlangsung di Pendopo Kecamatan Jangkar tersebut dipimpin oleh Camat Jangkar Lilik Soeherman, S.H., M.Si. dan dihadiri unsur lintas sektor, antara lain Danramil Jangkar Kapten Inf. Y.M. Waluyo, Kapolsek Jangkar yang diwakili Aiptu Sarjono, serta perwakilan ASDP Pelabuhan Jangkar Slamet Santoso.

Turut hadir perwakilan pondok pesantren, yakni Ponpes Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo, Ponpes Walisongo Situbondo yang diwakili Matrasi, Ponpes Sumber Bunga Situbondo yang diwakili Zayyad, serta Ponpes Nurul Jadid Paiton Probolinggo yang diwakili Ponirin Mika. Hadir pula perwakilan abang bentor dan becak pelabuhan yang diwakili Hosnan dan Novin Edy Vahrudy.

Dalam rapat tersebut disepakati bahwa santri akan langsung menuju Pelabuhan Jangkar tanpa transit tambahan dan tanpa pungutan biaya apa pun. Pendamping dari masing-masing pondok pesantren diwajibkan menggunakan ID Card resmi yang disediakan oleh Kecamatan Jangkar, serta mendapatkan fasilitas bantuan angkut barang secara gratis dan ikhlas.

Untuk wali santri, disepakati adanya jalur transit khusus di belakang Koramil Jangkar dengan dukungan bentor khusus. Khusus program BAJA SABAR, santri difasilitasi kendaraan mobil bantuan, sementara selebihnya menggunakan bendor yang telah ditetapkan sebagai angkutan resmi.

ASDP Pelabuhan Jangkar akan memberikan stiker dan ID Card kepada abang bentor dan becak sebagai tanda pengenal angkutan resmi di area pelabuhan. Pembuatan ID Card difasilitasi oleh Kecamatan Jangkar, sedangkan stiker barang bawaan santri difasilitasi oleh pengurus pondok pesantren masing-masing.
Rapat juga menyepakati standarisasi fasilitas santri tanpa perbedaan perlakuan antar pondok pesantren. Adapun biaya angkutan wali santri dari Koramil ke Pelabuhan Jangkar ditetapkan sebesar Rp10.000 per orang, demikian pula sebaliknya.

Sementara itu, tarif bendor dari Pelabuhan Jangkar menuju masing-masing pondok pesantren ditetapkan sebagai berikut: ke Sukorejo Rp70.000 per bendor, ke Walisongo Rp100.000 per bentor, dan ke Sumber Bunga Rp80.000 per bentor dengan kapasitas maksimal dua orang.

Khusus santri Pondok Pesantren Nurul Jadid, transit BAJA dipusatkan di Koramil Jangkar dan rumah dinas Camat Jangkar. Santri dapat dijemput langsung di dermaga Pelabuhan Jangkar, kecuali wali santri. Pada saat kepulangan PUJA, santri dipastikan langsung masuk kapal sesuai jadwal keberangkatan.
Seluruh kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat dan ditandatangani oleh seluruh pihak sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung kelancaran, keamanan, dan ketertiban pelaksanaan PUJA dan BAJA santri tahun 2026 di Pelabuhan Jangkar.

HMI Cabang Probolinggo Gelar Dialog Bersama Satpol PP Bahas Penegakan Perda RTRW

Probolinggo, Berdampak.net-29 Januari 2026 — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Probolinggo menggelar kegiatan silaturahmi dan dialog bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Probolinggo, Kamis (29/1/2026). Kegiatan ini membahas penegakan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020.

Dalam dialog tersebut, Satpol PP Kota Probolinggo yang diwakili oleh Sekretaris Satpol PP menyampaikan bahwa penegakan Perda harus dilakukan secara humanis dan persuasif agar dapat diterima masyarakat tanpa menimbulkan konflik. Penertiban terhadap pelanggaran Perda juga akan dilakukan secara bertahap.

Satpol PP juga berharap HMI Cabang Probolinggo dapat menjadi mitra strategis dalam upaya sosialisasi serta pengawasan penegakan Perda di Kota Probolinggo.

Ketua Umum HMI Cabang Probolinggo, Imam Suyuti, mengatakan bahwa berdasarkan aspirasi masyarakat dan hasil pengamatan di lapangan, masih banyak ditemukan bangunan permanen yang berdiri di atas badan aliran air, sempadan sungai, dan ruang terbuka hijau.“Kami menemukan banyak bangunan permanen yang melanggar aturan tata ruang. Karena itu, HMI melakukan silaturahmi dan dialog dengan Satpol PP untuk mendorong pengawasan dan penegakan Perda yang lebih maksimal. Tujuannya bukan menghakimi, tetapi agar penegakan Perda ke depan lebih bersifat preventif,” ujar Imam.

Ia juga menyoroti persoalan banjir yang kerap terjadi di Kota Probolinggo. Menurutnya, salah satu penyebab banjir adalah menyempit dan mendangkalnya saluran air akibat maraknya bangunan liar.“Saluran air yang seharusnya menjadi jalur pembuangan air hujan kini semakin sempit karena adanya bangunan permanen di sejumlah titik,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, HMI Cabang Probolinggo menyampaikan beberapa rekomendasi kepada Satpol PP, di antaranya mendorong penertiban PKL secara bertahap, pengadaan lokasi khusus bagi PKL bekerja sama dengan OPD terkait, serta pemberian teguran kepada pelaku usaha yang mendirikan bangunan permanen di kawasan terlarang.

HMI berharap hasil dialog ini dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan penataan kota yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Momentum Sinergi Pesantren dan Pemerintah dalam Aksi Medis Gratis

PROBOLINGGO – Pondok Pesantren Nurul Jadid kembali menegaskan peran strategisnya dalam pengabdian masyarakat. Melalui Lembaga Klinik Az-Zainiyah, pesantren asuhan para masyayikh Paiton ini menyelenggarakan Bakti Sosial (Baksos) Kesehatan Gratis secara besar-besaran di Gedung Rektorat Universitas Nurul Jadid (UNUJA), Rabu (14/1/2026).

Kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati Haul Masyayikh dan Harlah ke-77 Pondok Pesantren Nurul Jadid ini tidak hanya sekadar pemeriksaan kesehatan biasa. Acara ini menjadi panggung kolaborasi besar yang melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, organisasi profesi, hingga sejumlah rumah sakit swasta seperti RS Rizani dan RS Graha Sehat.

Sejak pagi hari, ratusan warga antusias memanfaatkan berbagai layanan medis spesialis yang disediakan secara cuma-cuma. Mulai dari Poli Obgyn, Poli Anak, THT, Mata, Bedah, hingga layanan laboratorium dan kesehatan komplementer. Kehadiran layanan Keluarga Berencana (KB) yang lengkap seperti implant dan IUD juga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dalam upaya perencanaan keluarga sehat.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, dr. Hariawan Dwi Tamtomo, memberikan apresiasi mendalam atas inisiatif ini. Menurutnya, keterlibatan aktif pesantren seperti Nurul Jadid sangat membantu pemerintah dalam mempercepat penurunan angka stunting di wilayah Probolinggo.

“Sinergi lintas sektor antara pemerintah, perguruan tinggi, dan pesantren adalah kunci untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara signifikan,” tegas dr. Hariawan.

Direktur Klinik Az-Zainiyah, Dr. Ny. Hj. Khodijatul Qodriyah, mengungkapkan bahwa aksi sosial ini adalah bentuk nyata dari filosofi santri dalam mengabdi. Ia menekankan bahwa pelayanan kesehatan di lingkungan pesantren harus dijalankan dengan standar profesional namun tetap menjunjung nilai-nilai humanis.

“Kami ingin hadir di tengah masyarakat bukan hanya sebagai lembaga pendidikan, tapi sebagai mitra dalam pemenuhan hak-hak dasar kesehatan. Ini adalah semangat ‘Mengabdi Sepenuh Hati, Melayani dengan Profesional’ yang terus kami rawat,” ujar beliau.

Acara yang juga bertepatan dengan Harlah Nahdlatul Ulama ke-103 dan Hari Gizi Nasional ini diharapkan menjadi pemantik bagi lembaga-lembaga lain untuk terus memperkuat jejaring kerja sama demi kemaslahatan umat dan bangsa.

Bansos Terhambat Prosedur Kaku, Fraksi PDIP Probolinggo Kritik Layanan BNI: “Jangan Rakyat Dipong-pong!”

PROBOLINGGO – Pelayanan perbankan dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos) di Kabupaten Probolinggo menuai kritik tajam. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Probolinggo mendesak Bank BNI untuk segera mereformasi standar operasionalnya agar lebih humanis, menyusul banyaknya laporan mengenai lansia dan warga sakit parah yang dipaksa hadir fisik demi mengurus hak mereka.

Cak Dayat, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo dari Fraksi PDI Perjuangan, menyatakan bahwa birokrasi perbankan yang ada saat ini terlalu prosedural dan mengabaikan kondisi riil masyarakat rentan. Ia menemukan banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang kondisinya lumpuh atau disabilitas, namun tetap diwajibkan datang ke kantor bank untuk mengurus kartu yang hilang atau terblokir.

“Ini soal rasa kemanusiaan. Ada warga yang sudah tidak mampu berjalan, tapi tetap diminta hadir sendiri. Negara melalui perbankan seharusnya hadir memberi solusi, bukan menambah beban,” ujar Cak Dayat dengan nada tegas, Selasa (30/12/2025).

Permasalahan tidak berhenti pada kehadiran fisik. Fraksi PDIP mengungkap temuan mengejutkan mengenai antrean layanan di salah satu kantor BNI yang dilaporkan telah penuh hingga Februari 2026. Hal ini dinilai sangat tidak masuk akal karena bantuan sosial berkaitan dengan kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda.

Selain itu, inkonsistensi syarat administrasi di lapangan kerap membuat warga dari desa terpencil kecewa. “Sering terjadi KPM sudah datang jauh-jauh, dokumen dinyatakan kurang, padahal di waktu lain syaratnya berbeda. Rakyat kecil jangan dibuat bingung oleh sistem yang berubah-ubah,” tambahnya.

Menyikapi hal ini, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, Rachmat Hidayanto, menyatakan pihaknya telah bersurat kepada pihak BNI. Ia menekankan pentingnya empati perbankan untuk melakukan layanan “jemput bola” bagi warga yang memiliki keterbatasan fisik.

“Kami memfasilitasi komunikasi agar ada penyamaan persepsi. Kita ingin pelayanan ini benar-benar tersalurkan dengan baik tanpa menyulitkan mereka yang sudah dalam kondisi sulit,” tutur Rachmat.

Hal senada diungkapkan Koordinator Tim SDM PKH, Fathorrozi Amien. Menurutnya, aturan internal perbankan seharusnya bisa disinkronkan dengan regulasi kementerian agar tetap aman secara sistem namun fleksibel secara kemanusiaan.

Hingga saat ini, pihak manajemen BNI Kabupaten Probolinggo belum memberikan pernyataan resmi terkait keluhan ini. Beberapa upaya konfirmasi yang dilakukan melalui pesan singkat dan telepon oleh awak media belum mendapatkan jawaban.

Fraksi PDI Perjuangan berharap agar Pemda dan BNI segera duduk bersama menyusun SOP kolaboratif. Tujuannya jelas: memastikan hak masyarakat miskin terlindungi melalui pelayanan yang cepat, mudah, dan bermartabat, tanpa diskriminasi birokrasi.