Ketua JongMa Probolinggo Raya: Pilkada oleh DPRD Bukan Solusi Atasi Politik Uang
Probolinggo, Berdampak.net — Ketua Jong Madura (JongMa) Probolinggo Raya, Ponirin Mika, menanggapi wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ia menegaskan bahwa mekanisme tersebut bukan jawaban atas persoalan politik uang yang kerap terjadi dalam pilkada langsung.
Menurut Ponirin, dalih pencegahan money politics tidak serta-merta bisa dibenarkan dengan mengalihkan pemilihan kepala daerah kepada DPRD. Ia menilai praktik tersebut tetap berpotensi terjadi, bahkan dengan pola yang lebih tertutup.
“Kalau alasannya karena politik uang, apakah dengan dipilih DPRD hal itu tidak terjadi? Justru potensi itu tetap ada dan bisa terpusat pada kelompok dewan,” ujar Ponirin saat diwawancarai.
Ia juga menekankan bahwa pelibatan langsung masyarakat dalam pilkada selama ini telah mendorong meningkatnya kesadaran politik publik. Partisipasi rakyat, kata dia, menjadi bagian penting dalam proses pendewasaan demokrasi.
“Diakui atau tidak, rakyat sekarang semakin melek politik karena mereka dilibatkan langsung dalam proses demokrasi,” ungkapnya.
Meski demikian, Ponirin mengakui perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pilkada. Namun, evaluasi tersebut harus diarahkan pada perbaikan sistem dan penguatan kualitas kepemimpinan.
“Evaluasi pilkada itu perlu, benar. Tapi yang harus dicari adalah figur pemimpin berbasis meritokrasi, bukan dengan mengurangi hak pilih rakyat,” pungkasnya.
Ia berharap setiap wacana perubahan sistem pilkada dikaji secara matang dengan tetap menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.
