Saya Bangga Jadi Anak Himpunan

Hamid Awaludin

Helsinki, Ibukota negara Finlandia di bulan Januari 2025

Kota di tepian laut Baltik ini berselubung
salju. Dinginnya membekukan ujung-ujung jari. Hanya mantel berlapis, kaos tangan, dan teh
panas yang rasanya bisa menawar rasa menggigil dan gigi yang gemeretak oleh dingin.

Tapi, dalam cuaca sebeku itu, saya – yang memimpin
delegasi kecil Pemerintah Indonesia berunding dengan para petinggi Gerakan Aceh Merdeka – tetap merasakan panas yang menggelegak. Bukan saya saja, anggota tim, apatah lagi “lawan” kami di meja perundingan, Malik Mahmud, Zaini Abdullah, dan lain-lain. Semuanya memegang bara yang hendak dipertautkan agar saling mendinginkan di meja perundingan.

Zaini Abdullah adalah tokoh yang angker. Wajahnya dingin, air mukanya tenang, senyumnya jarang, bicaranya diplomatis dan terukur. Malah cenderung irit. Maklum, karena Zaini adalah seorang dokter yang kemudian melanglang buana sebagai Menteri Luar Negeri GAM. Para perunding pemerintah sebelum saya, termasuk Mantan Menlu RI, Hassan Wirajudha memberitahu saya bahwa Zaini Abdullah sangat sulit diajak berunding. Ia mudah marah dan cenderung tak mudah percaya dan mendengar orang lain. Saya mengakrabi Zaini Abdullah lewat sebuah topik yang tak bertaut dengan soal Aceh. Bukan soal Aceh? Di belakang mansion di Vantaa, lokasi perundingan, ada taman nan lapang. Lalu ada kali berair bening yang mengalir dengan setapak kecil di tepiannya. Di saat-saat debat kata menemukan jalan buntu, ke tepian kali inilah saya menyingkir, sembari mengajak dua pemimpin delegasi GAM, Tengku Malik Mahmud dan Zaini Abdullah. Sembari menyusuri tepian kali, kami bertiga hendak berbicara dari hati ke hati, melepas atribut, dan mencari celah kesepakatan tanpa satupun pihak pun kehilangan muka dan martabatnya. Saat itulah, Zaini Abdullah bertanya ke saya; “Pak Hamid dulu aktif di HMI ya?” Pertanyaannya ramah, seperti datang dari kawan lama. “Iya tengku. Saya alumnus HMI?” “Saya juga dari HMI,” kata Zaini Abdullah. Ternyata, semasa menempuh pendidikan dokter di Universitas Sumatera Utara, Zaini Abdullah aktif di Himpunan Mahasiswa Islam. Ia bahkan pernah menjadi Pengurus Badko HMI Wilayah Sumatera Utara. Jadilah kami yang aktif di HMI pada zaman yang berbeda, saling bernostalgia. Sedikit-sedikit, saya menautkan ihwal HMI ini dengan perundingan yang tengah kami jalankan. Boleh dikata, perundingan antara Pemerintah Indonesia dengan GAM, sesungguhnya adalah reuni antara alumnus HMI. Mengapa? Zaini Abdullah dari pihak GAM, adalah mantan aktivis HMI sementara Hamid Awaludin, Sofyan Djalil, dan Farid Husein dari pihak pemerintah Indonesia, juga adalah mantan aktivis HMI. Jadi, sebenarnya, seperti kata Jusuf Kalla di berbagai kesempatan, “Perundingan damai untuk Aceh adalah dari HMI ke HMI, atau pertemuan sehimpunan.”

Begitulah. Agenda yang berbeda, yang sama-sama diantar dengan hati yang panas, menjadi dingin dan dipertautkan oleh sekeping masa lalu bernama HMI. Ketika saya menelepon M. Jusuf Kalla (JK), yang saat itu adalah Wakil Presiden RI, 2004- 2009 dan pengambil inisiatif perdamaian Aceh, tentang pengakuan Zaini Abdullah bahwa ia seorang aktivis HMI di masa lalu, JK langsung menimpali: “Hamid, Insya Allah kita bisa damai. Ambil air wudhu segera dan sholat syukur. Ini pintu masuk yang amat baik,” tegas JK. Jelas buat saya, HMI adalah sebuah jejaring sosial yang merambah ke mana-mana. jejaring ini amat efektif ternyata di hari-hari berikutnya. Perjanjian damai Aceh yang menghentikan konflik berdarah selama 30 tahun, bisa dilakukan dengan sapaan antara sesama warga sehimpunan. Satu mewakili pemerintah RI dan yang satunya lagi mewakili kelompok yang menggempur pemerintah RI. HMI ternyata menjadi jembatan yang menghubungkan dua arah yang berlawanan dan melancarkan perjalanan siapa saja di atasnya. HMI jelas jadi sebuah pengikat agar siapa saja tidak bercerai-berai. Sebuah ikatan agar manik-manik tidak berjatuhan dan berceceran entah ke mana. HMI adalah sebuah benda yang bergerak dan lentur. Ia telah melewati rentang waktu dan jarak ruang republik yang begitu panjang. Lantaran itulah, HMI telah berjejak ke belakang. Dan jejak-jejak itulah yang membuatnya kian efektif menjadi jembatan sosial
dengan fondasi kultural. Dengan gerakan yang lentur membuat HMI menjadi sebuah telaga yang menampung semua aliran air, dari mana saja datangnya.
la bukan sebuah bendungan yang hanya menampung aliran air dari satu arah. Dari sini pulalah seyogianya kita memandang, mengapa kader-kader HMI, selain berada di mana-mana melting pot society, maka HMI juga bisa dipersepsikan sebagai
melting pot institution.
Kelenturan, juga berasal dari mana-mana. Bila Amerika Serikat dikenal juga, membuat para kader HMI tegak tengadah dengan prinsip penghargaan yang tinggi terhadap eloknya
kemajemukan. Dengan kelenturanlah membuat kader-kader HMI selalu ceria menegakkan pandangan ke arah pelangi yang selain berwarna-warni, juga pertanda kesejukan, setelah badai hujan mengguyur. Saya bangga menjadi kader HMI. Ajaran Kepelangian ini, disempurnakan lagi orientasi sikap kritis yang menjadi nafas pergerakan. Kritis dalam berpikir dan bersikap. Ajaran kritis ini tertanam bagi siapa saja yang pernah bersentuhan dengan himpunan. Dalam perspektif inilah mengapa kita acapkali menyaksikan penampangan para kader HMI, terbiasa keluar dari pakem kejumudan dan bersilangan arah dengan sesuatu yang mapan. Sikap kritis inilah yang melahirkan budaya intelektual dalam HMI. Menyoal ihwal adalah inti pokok ajaran himpunan. Meragukan soal adalah fondasi perkaderan. Gelisah menemukan jawaban dan meragukan realitas adalah prasyarat mutlak untuk melebel diri sebagai warga himpunan. Simpul kata, kegelisahan intelektual
yang disandingkan dengan ajaran kepelangian adalah pilar himpunan.

Perjalanan saya di HMI, amat beda dibanding teman-teman lainnya, yang meniti karir dari jenjang satu ke jenjang yang lain. Empat hari setelah saya ikut Basic Training di sebuah rumah di bagian selatan Kota Makassar, saya langsung ikut Kongres HMI yang saat itu dilaksanakan di Makassar. Biasanya, peserta Kongres itu adalah para pimpinan HMI atau kader-kader yang telah “beruban” lantaran kelamaan. Saya sama sekali berbeda. Ceritanya seperti berikut. Guru saya di SMP dan SMA di Parepare, adalah aktivis HMI tulen. Maka, ketika Kongres HMI di Makassar, mereka memasukkan saya menjadi peserta Kongres, mewakili kota saya, Parepare. Suatu loncatan karir di himpunan yang begitu dahsyat.

Sejak itulah saya tidak pernah mau berhimpit-himpitan menunggu giliran jadi pengurus himpunan karena saya anggap saya telah mencapai karir tinggi, menjadi peserta Kongres. Selain itu, tiba-tiba saja pengurus HMI Cabang Makassar saat itu, amat surplus dalam bilangan tahun pendidikan yang dilewatinya, tetapi defisit dalam neraca kemampuan intelektual. Saya pun amat kecewa karena himpunan telah memberi prinsip utama : harus kritis dan karena itu, harus punya kemampuan intelektual yang prima. Saya, sama sekali tidak tertarik dengan jenjang dan struktur himpunan. Saya menempuh cara saya sendiri dalam mengepakkan sayap misi himpunan, di luar struktur himpunan. Namun, saya tidak pernah meninggalkan himpunan. Masa berganti era, saya pun ke negeri Paman Sam untuk waktu yang cukup lama. Di sanalah saya kian jadi HMI karena saya menemukan sebuah lahan subur untuk pengembangan karir intelektual saya. Di sanalah saya menemukan makna kepelangian dalam praktik hidup, yang ditanamkan oleh HMI jauh sebelumnya. Di sanalah saya menemukan pangkalan pendaratan kebebasan intelektual yang selama ini diajarkan di himpunan, pengembaraan intelektual saya ini, berlangsung tanpa sunyi karena ternyata saya menemukan banyak sekali kader HMI yang mengelana, sama dengan saya. Di hari-hari dan tahun-tahun itulah saya kian bangga menjadi warga himpunan, karena saya menemukan harta karun bangsa yang telah melewati padepokan himpunan. Mereka menyebar dengan berbagai orientasi keilmuan. Mereka
inilah yang kembali mengisi lembaran-lembaran chapter kehidupan bangsa setelah reformasi. Saya bangga menjadi anak himpunan. Rasa harga diri sebagai anak himpunan ini, kian menebal tatkala di suatu malam, Wapres RI, M. Jusuf Kalla, mengumpulkan kami: Bagir Manan (Ketua Mahkamah Agung RI), Jimly Asshidiqie (Ketua Mahkamah Konstitusi RI), Hamid Awaludin (masih menjabat
Menteri Hukum dan HAM RI), Abdurrachman Saleh (Jaksa Agung RI). “Anda semua adalah anak-anak himpunan yang menentukan hitam dan putihnya dunia hukum di Republik ini. Bersyukur pada Tuhan karena inilah momen di mana anak-anak himpunan berada dalam perahu yang sama,” kata JK. Kami tertunduk syukur karena itu. Ya, saya bangga jadi anak himpunan. Lalu, saya bertugas jadi Dubes RI di federasi Rusia dan Belarusia. Maka, sekali tempo, di tengah musim dingin yang menusuk dengan salju yang menyelimuti kota Moskow, saya menyaksikan anak-anak muda Rusia yang memprotes ke pemerintah. Mereka mengaum menuntut adanya kebebasan
bersuara. Mereka mengaum agar kebebasan berbicara dan berserikat tidak diganggu di Rusia. Di saat-saat itulah saya teringat dengan ucapan Voltaire, seorang filsuf Perancis: “Saya amat tidak setuju dengan apa yang sedang kamu suarakan. Namun, saya akan membela hingga saya mati, hak kamu mengucapkan apa yang saya tidak setujui itu”. Jauh sebelum saya membaca dan mengingat ucapan ini, HMI telah membekali saya prinsip kebebasan. Saya bangga menjadi anak Himpunan!

Hamid Awaluddin, Ph.D., alumni Jurusan Hukum Internasional Fakultas Hukum Unhas. Hamid pernah menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM pada periode Pemerintahan SBY-JK, dan Duta Besar RI di Rusia, pada masa SBY-Budiono.

Menimbang Karakter Pelayanan Wisata Empat Wilayah Tengger: Siapa yang Terdepan?

Oleh: Fajar Satrio

Masyarakat Tengger yang tersebar di empat kabupaten—Malang, Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang—memiliki ciri khas dan karakter tersendiri dalam menyambut serta melayani tamu. Meski mereka bersaudara dalam budaya dan tradisi, namun pendekatan terhadap wisatawan tidak bisa digeneralisasi. Keempat wilayah memiliki keunggulan dan tantangan masing-masing, yang turut membentuk peringkat pelayanan wisata berbasis pengalaman dan observasi lapangan.

1. Tengger Malang: Fleksibilitas dan Koneksi Eksternal

Masyarakat Tengger di kawasan Malang (khususnya Tumpang dan Gubugklakah) menempati posisi utama dalam hal pelayanan wisata, bukan semata karena keramahtamahan adat, tetapi karena fleksibilitas dan koneksi dengan kawasan Malang Raya. Banyak warga memanfaatkan momentum kunjungan wisatawan sebagai bagian dari aktivitas ekonomi harian: belanja logistik, urusan pendidikan, hingga akses layanan kesehatan di Kota Malang. Ini membuat mereka lebih terbuka, pragmatis, dan responsif dalam menyambut tamu.

Kawasan ini juga dikenal sebagai gerbang awal menuju Ranu Pane dan Semeru, menjadikan warga Tengger Malang terbiasa melayani wisatawan domestik dan mancanegara. Menurut data Dinas Pariwisata Kabupaten Malang (2023), jalur Malang–Bromo menyumbang 21% dari total kunjungan ke kawasan Bromo Tengger Semeru.

2. Tengger Pasuruan: Sunrise dan Rasa Aman

Secara geografis, Pasuruan paling diuntungkan karena puncak Penanjakan 1—titik utama melihat sunrise Bromo—berada di wilayah ini. Tidak heran jika banyak turis memadati Tosari atau Wonokitri untuk menikmati fajar pertama yang magis. Namun kelebihan Pasuruan tidak berhenti di lanskap.

Masyarakat Pasuruan dikenal memiliki karakter pelayanan yang tenang dan mengayomi, membuat tamu merasa aman dan nyaman. Ini sesuai dengan hasil survei internal oleh Balai Besar TNBTS (2022) yang menunjukkan bahwa wilayah Tosari memiliki rating kepuasan tertinggi dalam hal keamanan dan kenyamanan, mencapai skor 4,6 dari 5.

3. Tengger Probolinggo: Potensi Hebat, Tantangan dalam Pelayanan

Sebagai jalur paling populer dan akses termudah ke Bromo, wilayah Probolinggo seharusnya menempati urutan pertama dalam pelayanan wisata. Infrastruktur menuju Cemoro Lawang sudah baik, bahkan tersedia banyak fasilitas jeep dan homestay.

Namun, realitas di lapangan memperlihatkan ketimpangan antara potensi alam dan kualitas pelayanan. Beberapa wisatawan mengeluhkan pengalaman yang kurang ramah, orientasi komersial yang berlebihan, hingga kurangnya informasi budaya lokal. Ini ironi besar, mengingat secara visual Cemoro Lawang adalah “wajah” Bromo di mata publik dunia. Dengan peningkatan manajemen sosial dan pelayanan, Probolinggo sejatinya bisa menjadi ikon unggulan.

4. Tengger Lumajang: Keindahan Tersembunyi, Akses Tersulit

Terakhir adalah wilayah Lumajang, yang memiliki akses ke sisi selatan Tengger dan jalur pendakian Semeru melalui Ranu Pane. Sayangnya, akses dari Lumajang ke Bromo atau Ranu Pane masih sulit dan kurang terintegrasi. Rute menanjak dan belum meratanya infrastruktur jalan membuat wisatawan membutuhkan upaya lebih untuk menjangkau wilayah ini.

Selain itu, penyebaran homestay dan sarana wisata masih minim dibanding tiga wilayah lainnya. Meski begitu, panorama alam Lumajang (terutama di sekitar Ranupani dan Oro-oro Ombo) menawarkan keaslian yang jarang tersentuh, cocok bagi wisatawan pencari ketenangan dan keaslian.

Jika disusun berdasarkan pengalaman pelayanan tamu, konektivitas, dan kesiapan masyarakat, maka peringkat pelayanan wisata dari masyarakat Tengger menurut opini ini adalah:

1. Malang – Responsif dan pragmatis
2. Pasuruan – Nyaman dan aman
3. Probolinggo – Akses bagus, pelayanan perlu diperbaiki
4. Lumajang – Indah namun sulit dijangkau

Namun perlu dicatat bahwa keempat wilayah memiliki potensi yang setara jika dibina secara merata, dengan memperhatikan faktor infrastruktur, pelatihan SDM pariwisata, dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Singkatnya adalah Konsolidasi Bersama.

Krisis BBM Akibat Penutupan Gumitir: Negara Terlambat Berpikir?

oleh; Fajar Satrio Bangun Wibowo

JEMBER – Penutupan Jalur Nasional Gumitir sejak 24 Juli 2025 memicu krisis distribusi BBM di Jember, Bondowoso, dan Lumajang. Jalur penghubung utama Banyuwangi–Jember itu bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan urat nadi logistik dan energi wilayah timur Jawa.

Akibatnya, antrean panjang mengular di SPBU. Solar dan Pertalite langka. Harga di pasar gelap menembus Rp27.000 per liter. Warga harus mengantre sejak dini hari hanya untuk mendapati dispenser kosong sebelum siang.

Masalah utamanya bukan semata jalur ditutup, tapi gagalnya antisipasi. Padahal informasi penutupan sudah diketahui sejak awal Juli. Tapi skenario distribusi alternatif baru dijalankan setelah krisis meledak, ketika 79 mobil tangki tambahan dikirim terlambat dari Surabaya dan Malang.

Waktu tempuh distribusi bertambah dari 4 jam menjadi 11 jam lewat jalur baru. Tapi tidak ada penyesuaian armada atau simulasi distribusi sebelumnya. Yang muncul justru narasi.

Mengembalikan Marwah HMI

Oleh: Ponirin Mika
Ketua Lakpesdam MWCNU Paiton dan Anggota Community of Critical Social Research

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) bukan organisasi biasa. Ia adalah entitas ideologis, historis, dan kultural yang lahir dari keprihatinan atas nasib umat dan bangsa. Saat didirikan oleh Lafran Pane dan kawan-kawan pada 5 Februari 1947 di Yogyakarta, HMI membawa visi besar: mencetak insan akademis yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah SWT. Kini, marwah itu menghadapi tantangan serius.

Pertama, dari sisi sejarah, HMI berdiri di tengah pergolakan kemerdekaan, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari denyut nadi perjuangan bangsa. HMI tidak hanya mewarnai sejarah pergerakan mahasiswa, tetapi juga menjadi kawah candradimuka lahirnya intelektual Muslim yang terlibat aktif dalam transformasi sosial-politik Indonesia. Mengembalikan marwah HMI berarti menghidupkan kembali semangat sejarah itu—bahwa kader HMI bukan penonton, melainkan pelaku sejarah.

Kedua, dari aspek keislaman, HMI menawarkan Islam yang rasional, inklusif, dan berorientasi pada peradaban. Islam yang tidak semata ritualistik, tetapi mendorong lahirnya kesalehan sosial dan tanggung jawab kolektif terhadap realitas umat. Keislaman dalam HMI adalah dialektika antara iman, ilmu, dan amal. Dalam situasi Islam kerap dijadikan alat politik identitas, HMI harus teguh dalam memperjuangkan Islam sebagai rahmat bagi semesta.

Ketiga, HMI dan keindonesiaan adalah satu tarikan nafas. HMI sejak awal menolak dikotomi antara agama dan nasionalisme. Bagi HMI, menjadi Muslim sejati adalah juga menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, kader HMI harus mampu menempatkan diri sebagai penjaga keutuhan NKRI, pelestari nilai Pancasila, dan penggerak demokrasi substantif, bukan sekadar prosedural.

Keempat, dalam konteks kemodernan, tantangan abad ke-21 menuntut kader HMI untuk tidak terjebak dalam romantisme masa lalu. HMI harus hadir sebagai laboratorium kaderisasi yang menjawab isu-isu kontemporer: krisis ekologi, ketimpangan digital, kecerdasan buatan, hingga ancaman disinformasi. Marwah HMI akan kembali kuat jika kader-kadernya menjadi aktor transformasi, bukan korban zaman.

Kelima, cita-cita luhur HMI adalah barometer yang harus terus dievaluasi. Apakah HMI masih setia mencetak insan akademis pencipta dan pengabdi? Apakah orientasinya masih masyarakat adil makmur yang diridhai Allah? Atau justru terseret dalam arus pragmatisme politik dan kepentingan sesaat? Mengembalikan marwah HMI adalah kerja kebudayaan dan kerja kesadaran: menyatukan idealisme dengan aksi nyata.

Penutup, HMI harus kembali menjadi rumah kaderisasi pemikir, pejuang, dan pelayan umat. Bukan menjadi arena perebutan kekuasaan sempit. Sejarah, keislaman, keindonesiaan, kemodernan, dan cita-cita luhur bukan sekadar slogan, tetapi ruh yang harus dihidupkan kembali. Dan tugas kita semua—baik kader aktif, alumni, maupun simpatisan—adalah memastikan bahwa marwah itu tidak sekadar tinggal nama, tapi menjadi cahaya perubahan bagi umat dan bangsa.

Kampung Cempluk Menghidupkan Bukan Menggetarkan

Oleh ; Redy Eko P.
Dosen FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Dalam kacamata antropolog Clifford Geertz, Kampung Cempluk sedang “merajut jaring-jaring makna mereka sendiri”. Festival dan musik Garuda Putih adalah simbol-simbol yang mereka ciptakan bersama untuk mendefinisikan diri mereka. Ini berbeda secara fundamental dengan budaya horeg yang cenderung menjadi konsumsi pasif, di mana identitas lebih sering diukur dari kemewahan dan volume suara.

Kampung Cempluk adalah bukti nyata bahwa merespon ruang publik tak harus dengan meminjam kemegahan dari luar. Mereka menunjukkan bahwa kreativitas bisa tumbuh dari dalam. Di saat desa-desa lain berlomba-lomba “menggetarkan” kampungnya, Kampung Cempluk memilih “menghidupkan” kampungnya dengan irama yang mereka ciptakan sendiri.

HMI: Mendidik Pemimpin, Bukan Penikmat Kekuasaan

Oleh: Ponirin Mika
Anggota Dewan Pakar Pengurus KAHMI Kabupaten Probolinggo

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tidak lahir dari ruang kosong. Ia tumbuh dari kesadaran sejarah, dari kegelisahan anak-anak bangsa yang berilmu namun tak ingin tercerabut dari akar keislaman dan keindonesiaannya. Sejak didirikan oleh Lafran Pane pada 5 Februari 1947, HMI telah menunjukkan arah perjuangan yang tidak semata ideologis, tapi juga praksis: meneguhkan Islam dan memperjuangkan keadilan sosial.

Lafran Pane memimpikan HMI sebagai tempat lahirnya kader-kader muslim intelektual. Ia menyatakan bahwa tujuan HMI adalah “terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi, yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah SWT.” Ini bukan sekadar rumusan ideal, tapi garis haluan perjuangan. Dalam satu kalimat, terkandung semangat intelektualisme, Islamisme, dan keadilan sosial.

Apa yang dimaksud Lafran sebagai “insan akademis” bukanlah mahasiswa menara gading. Tapi sosok yang berpikir kritis, jernih, terbuka, namun tetap membumi. Seorang kader HMI harus mampu membaca zaman dengan akal dan hati. Maka tak heran, sejak awal, HMI tidak tumbuh dari atas—dari kekuasaan atau privilese—melainkan dari bawah, dari akar.

Sebagai organisasi yang lahir dari rahim bangsa yang dijajah, HMI sejak mula menjadikan kemerdekaan dan keadilan sebagai dua poros perjuangan. Lafran Pane dan kawan-kawan menolak Islam yang sekadar simbolik, atau Islam yang hanya bicara tentang akhirat tanpa memperjuangkan kebebasan manusia di dunia.

Dalam semangat itulah, gagasan Nurcholish Madjid atau Cak Nur menjadi penting. Cak Nur, salah satu kader terbaik HMI, pernah menegaskan bahwa “Islam yes, partai Islam no.” Bagi sebagian orang, pernyataan ini kontroversial. Tapi bagi HMI, ini adalah bentuk keteguhan: bahwa Islam sebagai nilai harus berdiri lebih tinggi daripada sekadar ekspresi politik formal.

Cak Nur meyakini bahwa Islam harus menjadi inspirasi moral dan spiritual dalam kehidupan berbangsa. Dalam pidato-pidato kebudayaannya, ia sering menyitir bahwa “agama itu datang bukan untuk menghapus budaya, tapi untuk menyucikan budaya.” Dalam konteks ini, HMI merawat budaya Nusantara. Ia bukan gerakan puritan yang membenci budaya lokal, melainkan gerakan penyucian: memurnikan nilai-nilai luhur bangsa dari cengkeraman kolonialisme dan hedonisme Barat.

Lafran Pane pun hidup di masa kolonial, masa ketika identitas keislaman dan keindonesiaan sedang digempur dari banyak arah. Maka keputusannya mendirikan HMI di Yogyakarta, kota pendidikan dan pergerakan, adalah bentuk perlawanan kultural. HMI menjadi benteng intelektual yang menjaga marwah bangsa.

Cak Nur kemudian melanjutkan perjuangan intelektual itu. Ia memperkenalkan istilah Islamic renewal, pembaruan pemikiran Islam yang tetap bersumber pada ajaran Qur’an dan Sunnah tapi tak buta pada realitas zaman. Dalam banyak tulisan, Cak Nur menolak formalisasi agama, namun menekankan spiritualisasi agama dalam semua aspek kehidupan.

Di sinilah HMI menemukan posisinya yang khas: organisasi mahasiswa Islam yang terbuka pada perubahan, namun tidak kehilangan prinsip. Ia tidak menolak modernitas, tetapi menolak modernitas yang mematikan jiwa manusia. Ia menyambut ilmu, tapi bukan ilmu yang menjadikan manusia sebagai budak kapitalisme.

Dalam konteks inilah, HMI berbeda dari organisasi mahasiswa yang sekadar mengejar kekuasaan. Kekuasaan bukan dr tujuan utama HMI. Ia adalah sarana untuk menciptakan keadilan. Maka kader HMI tidak dididik untuk menjadi elit yang berjarak dengan rakyat, tapi menjadi penggerak perubahan yang berpihak pada yang lemah.

Gagasan tentang rahmatan lil ‘alamin menjadi jantung dari perjuangan HMI. Islam bukan agama eksklusif. Ia adalah rahmat bagi seluruh alam. Maka dalam tindakan, kader HMI harus menjadi penyambung rahmat itu: memuliakan sesama manusia, menolak penindasan, dan memperjuangkan keadilan lintas agama, suku, dan budaya.

Kita tak boleh lupa bahwa HMI juga turut membidani lahirnya banyak tokoh bangsa. Mereka yang menempuh jalan intelektual, jalan pengabdian, dan jalan kepemimpinan. Tapi yang lebih penting dari tokohnya adalah ruhnya: ruh perjuangan, ruh keberpihakan, dan ruh spiritualitas Islam.

HMI juga tidak bisa dilepaskan dari pergulatan politik bangsa. Ia pernah jatuh, bangkit, dihujat, dibanggakan, dikritik, dan dicintai. Tapi satu yang tak boleh hilang: HMI harus tetap menjadi organisasi kader, bukan organisasi kekuasaan.

Lafran Pane bukanlah politisi, tapi seorang pendidik. Ia ingin membentuk manusia, bukan mengatur kekuasaan. Ia lebih sibuk membangun nilai dan pemikiran, bukan sibuk mengatur strategi menang pemilu. Ini pula yang membuat HMI kokoh selama hampir satu abad.

Dalam semangat keislaman yang inklusif dan keindonesiaan yang pluralis, HMI harus kembali ke jatidirinya. Kembali pada nilai-nilai perjuangan awal: Islam, ilmu, dan keadilan. Kembali menjadi rumah kader, bukan markas elite.

Cak Nur pernah mengingatkan bahwa umat Islam harus berhenti menjadi kaum “minder” atau inferior. Kita harus percaya diri dengan nilai-nilai Islam sebagai dasar kemajuan. Dalam hal ini, HMI adalah wadah untuk menumbuhkan kepercayaan diri itu, bukan menjebak kader dalam politik identitas yang sempit.

Kini, ketika dunia berubah sangat cepat, HMI ditantang untuk tetap relevan. Tantangannya bukan lagi kolonialisme militer, tapi kolonialisme digital, ekonomi, dan budaya. Maka kader HMI harus membekali diri dengan ilmu, teknologi, dan semangat pembaruan.

Menjadi kader HMI berarti siap berjuang di medan intelektual, sosial, dan spiritual. Artinya, kita harus sanggup menyuarakan suara Islam dalam debat publik, menghadirkan keadilan sosial dalam kerja-kerja masyarakat, dan menjaga kesucian hati dalam kehidupan sehari-hari.

HMI tidak lahir untuk meniru. Ia lahir untuk memimpin. Tapi kepemimpinan itu bukan soal jabatan, melainkan soal tanggung jawab. Dan tanggung jawab terbesar kader HMI adalah menjaga agar Islam tetap menjadi cahaya peradaban, bukan alat perebutan kekuasaan.

Sebagaimana pesan Cak Nur, “kemajuan umat Islam hanya bisa dicapai jika mereka berani berpikir kritis, terbuka, dan berdialog dengan semua peradaban.” HMI adalah tempat memulai keberanian itu. Bukan tempat untuk menjadi fanatik buta, tapi untuk belajar mencintai kebenaran dalam kebhinnekaan.

Lafran Pane dan Nurcholish Madjid mungkin telah tiada. Tapi gagasan mereka hidup dalam setiap pengkaderan HMI yang sejati. Maka jangan biarkan HMI menjadi asing bagi generasi baru. Jangan biarkan ia kehilangan akar dan kehilangan arah.

Kita harus kembali menyirami akar itu: akar Islam yang mencerahkan, akar kebangsaan yang mempersatukan, dan akar keadilan yang membebaskan. Jika akar itu kuat, maka pohon HMI akan tumbuh tinggi, dan buahnya akan memberi manfaat bagi bangsa.