Bangkit atau Tertinggal: Pemulihan di Tengah Arus Global dan Revolusi Pendidikan

Oleh : Taufikur Rohman

Dunia sedang tidak baik-baik saja. Ketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi global, dan disrupsi teknologi digital berlangsung bersamaan. Dalam situasi seperti ini, tahun pemulihan menjadi fase krusial: apakah sebuah bangsa mampu memanfaatkan momentum untuk berakselerasi, atau justru tertinggal dalam persaingan global yang makin ketat.

Pemulihan hari ini tidak bisa dimaknai sekadar kembali ke kondisi sebelum krisis. Dunia telah berubah. Pola ekonomi, relasi sosial, hingga praktik demokrasi bergerak ke arah yang lebih digital, cepat, dan kompetitif. Tanpa adaptasi serius, pemulihan hanya akan menjadi slogan tanpa daya tahan.

Tantangan Pemulihan di Tengah Gejolak Global

Arus global saat ini ditandai oleh fragmentasi ekonomi dunia, perang informasi, dan kompetisi teknologi. Negara-negara maju berlomba mengamankan rantai pasok, inovasi, dan pengaruh geopolitik. Sementara itu, negara berkembang menghadapi dilema ganda: mengejar pertumbuhan sekaligus memperbaiki kualitas sumber daya manusia.

Ekonom Joseph Stiglitz pernah mengingatkan, “There is no sustainable economy without an inclusive and educated society.” Artinya, pemulihan ekonomi tanpa investasi pada manusia hanya akan menghasilkan pertumbuhan semu rapuh dan mudah terguncang.

Dalam konteks ini, pemulihan nasional membutuhkan strategi jangka panjang, bukan kebijakan tambal sulam. Pendidikan dan demokrasi digital menjadi dua sektor kunci yang menentukan apakah sebuah bangsa mampu bertahan di tengah arus global.

Revolusi Pendidikan: Tak Sekadar Digitalisasi

Transformasi pendidikan sering kali disederhanakan sebagai digitalisasi sekolah atau penggunaan teknologi di ruang kelas. Padahal, revolusi pendidikan sejati adalah perubahan cara berpikir. Dunia kerja dan ruang publik membutuhkan generasi yang kritis, adaptif, dan beretika.

Ki Hadjar Dewantara menegaskan, “Pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak.” Di era digital, tuntunan itu harus mampu membekali generasi muda agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pengendali arah perubahan.

Tanpa pendidikan yang transformatif, bonus demografi justru berisiko menjadi masalah. Generasi digital yang minim literasi kritis mudah terjebak hoaks, polarisasi, dan budaya instan yang melemahkan daya saing bangsa.

Demokrasi Digital di Ujung Pisau

Digitalisasi juga mengubah wajah demokrasi. Media sosial menjadi ruang baru partisipasi publik. Namun, di sisi lain, demokrasi digital rentan terhadap manipulasi algoritma, disinformasi, dan politik identitas.

Filsuf Hannah Arendt pernah mengingatkan, “The ideal subject of domination is people for whom the distinction between fact and fiction no longer exists.” Peringatan ini terasa relevan ketika fakta kerap kalah oleh narasi viral.

Tanpa literasi digital dan pendidikan politik yang kuat, demokrasi mudah terjebak pada keramaian semu. Proses demokrasi tetap berjalan, tetapi substansinya melemah. Kritik berubah menjadi kebisingan, dan partisipasi bergeser menjadi sekadar ekspresi emosional.

Momentum Menentukan Arah

Tahun pemulihan adalah momentum menentukan arah masa depan. Akselerasi pertumbuhan harus dibarengi reformasi pendidikan dan penguatan demokrasi digital. Tanpa itu, pemulihan hanya akan menjadi jeda singkat sebelum krisis berikutnya.

Nelson Mandela pernah berkata, “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world”. Dalam dunia yang terus berubah, pendidikan adalah senjata utama untuk menjaga kedaulatan dan daya saing bangsa.

Di tengah arus global yang deras, pilihannya jelas: berbenah dan melompat, atau bertahan dengan cara lama dan tertinggal. Pemulihan sejati bukan soal seberapa cepat bangkit, tetapi seberapa siap menghadapi masa depan.

KSR PMI Universitas Nurul Jadid Berpartisipasi Pengamanan Pos PAM Nataru 2025–2026

Probolinggo, Berdampak.net – Dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, (KSR) PMI Unit Universitas Nurul Jadid turut ambil bagian dalam kegiatan penjagaan Pos Pengamanan (Pos PAM) Natal dan Tahun Baru (Nataru) di wilayah Kabupaten Probolinggo.

Kegiatan ini dilaksanakan di beberapa titik strategis, yakni Pos PAM Paiton, Pos PAM Kraksaan, dan Pos PAM Gending, dengan melibatkan sinergi bersama Polres Probolinggo, TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta instansi terkait lainnya.

Dalam pelaksanaannya, relawan KSR PMI Universitas Nurul Jadid memberikan pelayanan pertolongan pertama, pemantauan kondisi kesehatan petugas dan masyarakat, serta kesiapsiagaan medis bagi para pengguna jalan selama masa libur Nataru.

Komandan KSR PMI Universitas Nurul Jadid, Raihan, menyampaikan bahwa keterlibatan relawan dalam pengamanan Pos PAM Nataru merupakan bentuk komitmen kemanusiaan dan pengabdian nyata mahasiswa kepada masyarakat.

“Kami siap bersinergi dan berkontribusi aktif dalam menjaga keselamatan serta memberikan pelayanan kesehatan dasar selama arus Natal dan Tahun Baru berlangsung,” ujar Raihan.

Dengan adanya kolaborasi lintas sektor ini, diharapkan pengamanan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di wilayah Probolinggo dapat berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif, serta memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat.

Demokrasi dalam Bayang-Bayang Geopolitik Global dan Disrupsi Digital

Oleh : Taufikur Rohman

Demokrasi hari ini tidak lagi berdiri di ruang hampa. Ia hidup, bergerak, dan diuji dalam bayang-bayang konstelasi geopolitik global yang semakin kompleks serta disrupsi digital yang mengubah cara manusia berpikir, berinteraksi, dan berpolitik. Perang tidak lagi selalu hadir dalam bentuk senjata dan invasi fisik, melainkan menjelma menjadi perang informasi, manipulasi opini publik, dan perebutan pengaruh melalui teknologi digital.

Konstelasi geopolitik global menunjukkan pergeseran besar dari tatanan unipolar menuju dunia multipolar. Rivalitas antara kekuatan besar Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, dan kekuatan regional lainnya tidak hanya berdampak pada ekonomi dan keamanan, tetapi juga merembes ke dalam sistem politik negara-negara berkembang. Demokrasi sering kali menjadi medan kontestasi kepentingan global, baik melalui tekanan ekonomi, narasi ideologis, hingga intervensi digital yang halus namun efektif.

Di saat yang sama, disrupsi digital menghadirkan paradoks demokrasi. Di satu sisi, teknologi membuka ruang partisipasi publik yang luas, mempercepat arus informasi, dan memberi suara kepada kelompok yang sebelumnya terpinggirkan. Media sosial, platform digital, dan teknologi kecerdasan buatan telah menjadi instrumen baru demokrasi partisipatoris. Namun di sisi lain, ruang digital juga melahirkan ancaman serius: disinformasi, polarisasi ekstrem, echo chamber, hingga komodifikasi data warga negara untuk kepentingan politik dan ekonomi.

Demokrasi yang idealnya bertumpu pada rasionalitas publik justru kerap terjebak dalam emosi kolektif yang direkayasa algoritma. Opini publik tidak lagi sepenuhnya terbentuk melalui dialog yang sehat, melainkan melalui viralitas, sensasi, dan manipulasi persepsi. Dalam kondisi ini, kedaulatan rakyat berisiko direduksi menjadi sekadar angka engagement dan trending topic.

Generasi digital yang menjadi mayoritas pemilih di banyak negara, termasuk Indonesia berada di garis depan tantangan ini. Mereka tumbuh dalam ekosistem teknologi yang cepat, instan, dan serba visual. Tanpa ketahanan literasi digital dan kesadaran geopolitik, generasi ini mudah menjadi objek eksploitasi politik global, bukan subjek demokrasi yang kritis dan berdaulat. Ketahanan demokrasi di era digital tidak cukup hanya dengan regulasi teknis, tetapi membutuhkan pembangunan kesadaran ideologis, etika digital, dan tanggung jawab kewargaan.

Dalam konteks Indonesia, tantangan ini semakin relevan. Sebagai negara demokrasi besar dengan posisi strategis di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia tidak bisa lepas dari pusaran geopolitik global. Demokrasi Indonesia harus mampu berdiri di atas kepentingan nasional, bukan sekadar menjadi arena kontestasi kepentingan global yang memanfaatkan kerentanan digital masyarakatnya.

Oleh karena itu, demokrasi di era disrupsi digital menuntut revitalisasi nilai-nilai dasarnya: keadilan, partisipasi bermakna, rasionalitas publik, dan kedaulatan rakyat. Negara, masyarakat sipil, institusi pendidikan, dan komunitas keagamaan memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem demokrasi yang tahan terhadap manipulasi geopolitik dan distorsi digital.

Pada akhirnya, masa depan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh sistem pemilu atau teknologi yang digunakan, tetapi oleh kualitas manusia yang menghidupinya. Di tengah bayang-bayang geopolitik global dan disrupsi digital, demokrasi hanya akan bertahan jika mampu melahirkan warga negara yang kritis, beretika, dan berdaulat secara digital maupun ideologis.

Revitalisasi Keislaman dalam Arsitektur Ideologi Menghadapi Politik Baru

Oleh : Taufiqur Rohman

Perubahan lanskap politik global dan nasional dewasa ini menandai hadirnya politik baru sebuah konfigurasi kekuasaan yang ditandai oleh dominasi media digital, politik identitas cair, personalisasi kepemimpinan, serta melemahnya ikatan ideologis klasik. Politik tidak lagi digerakkan oleh gagasan besar dan struktur organisasi yang mapan, melainkan oleh persepsi, algoritma, dan sentimen sesaat. Dalam konteks inilah, keislaman menghadapi tantangan serius: terpinggirkan sebagai etika publik, direduksi menjadi simbol elektoral, atau bahkan diperalat sebagai komoditas politik.

Revitalisasi keislaman menjadi keniscayaan, bukan sebagai romantisme masa lalu, tetapi sebagai upaya membangun kembali arsitektur ideologi Islam yang mampu menjawab kompleksitas politik baru. Islam tidak cukup hadir sebagai identitas, melainkan harus tampil sebagai kerangka nilai yang hidup mengarahkan orientasi kekuasaan, membimbing praktik demokrasi, dan meneguhkan keberpihakan pada keadilan sosial.

Dalam politik baru, ideologi sering dianggap usang. Namun, sesungguhnya yang usang bukan ideologi itu sendiri, melainkan cara kita memaknainya. Keislaman harus direvitalisasi dari sekadar doktrin normatif menjadi ideologi praksis yang berpijak pada maqāṣid al-syarī‘ah: keadilan, kemaslahatan, perlindungan martabat manusia, dan keberlanjutan sosial. Nilai-nilai ini relevan untuk menjawab problem konkret seperti ketimpangan ekonomi, krisis representasi politik, korupsi kekuasaan, dan manipulasi informasi.

Arsitektur ideologi keislaman juga menuntut pembacaan baru terhadap relasi agama dan negara. Politik baru cenderung menyingkirkan etika demi efektivitas dan popularitas. Di sinilah Islam harus hadir sebagai kekuatan moral-kritis bukan untuk mendominasi negara, tetapi untuk mengoreksi arah kekuasaan. Islam sebagai ideologi pembebasan harus berpihak pada yang lemah, bukan bersekutu dengan oligarki; menyuarakan keadilan struktural, bukan sekadar moral individual.

Lebih jauh, revitalisasi keislaman meniscayakan transformasi strategi politik umat. Politik baru bekerja dengan kecepatan, visual, dan narasi singkat. Maka, gagasan Islam harus diterjemahkan dalam bahasa zaman: komunikatif, inklusif, dan solutif. Tanpa kehilangan kedalaman nilai, keislaman perlu hadir di ruang digital, gerakan komunitas, dan kebijakan publik bukan sebagai jargon, tetapi sebagai praksis nyata.

Dengan demikian, revitalisasi keislaman dalam arsitektur ideologi bukanlah proyek elitis atau sektarian. Ia adalah ikhtiar historis untuk memastikan bahwa politik tidak kehilangan ruh kemanusiaannya. Di tengah politik baru yang sering hampa makna, Islam memiliki peluang besar untuk tampil sebagai sumber etika publik, inspirasi kebijakan yang adil, serta fondasi ideologis bagi demokrasi yang bermartabat.

Politik boleh berubah, tetapi nilai keadilan dan kemanusiaan harus tetap dijaga. Di sanalah keislaman menemukan relevansinya bukan sebagai alat kekuasaan, melainkan sebagai kompas peradaban.

NDP HMI dan Urgensi Kepemimpinan Transformasional yang Berintegritas

Oleh : Imam Suyuti

Seorang pemimpin memikul tanggung jawab besar dalam mengarahkan tujuan kolektif menuju cita-cita bersama. Tujuan yang terstruktur tidak dapat dicapai secara serampangan, melainkan harus diupayakan melalui jalan-jalan yang benar, bermoral, dan berlandaskan nilai. Dalam konteks Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) hadir sebagai landasan logis sekaligus ideologis dalam menentukan benar dan salah dalam setiap proses perjuangan.

NDP menempatkan kepercayaan pada kebenaran yang absolut, yakni Allah SWT sebagai sumber nilai tertinggi. Dengan demikian, orientasi perjuangan kader HMI tidak disandarkan pada kepentingan pragmatis atau kekuasaan semata, melainkan pada nilai kebenaran yang bersifat transenden. Islam sebagai asas pergerakan HMI menjadikan nilai-nilai keislaman sebagai napas perjuangan, yang membentuk karakter kader tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kokoh secara moral dan spiritual.

Ketika NDP benar-benar dijadikan landasan dalam ber-HMI, baik dalam ranah organisasi maupun pengabdian sosial dan kebangsaan, maka kader yang lahir dapat dipastikan memiliki komitmen kuat terhadap integritas. Kepemimpinan yang berangkat dari nilai akan menjauhkan diri dari praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pengkhianatan terhadap amanah publik. Sebab, kepemimpinan tidak dipahami sebagai alat kekuasaan, melainkan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Tuhan.

Landasan ideologis yang kuat akan melahirkan nilai-nilai kepemimpinan yang transformatif dan adaptif. Pemimpin yang transformatif mampu menghadirkan perubahan ke arah yang lebih baik, sementara sikap adaptif menjadikannya peka terhadap dinamika zaman tanpa kehilangan prinsip dasar. Inilah potret pemimpin ideal yang dibutuhkan bangsa hari ini: pemimpin yang berpijak pada nilai, bergerak dengan akal sehat, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Ketua Bidang PTKP HMI Soroti Kegiatan Berbayar Himaprodi Ekonomi Yang Bersifat Wajib

Probolinggo, Berdampak.net – Kegiatan Himpunan Mahasiswa Program Studi (Himaprodi) Ekonomi Universitas Nurul Jadid yang bersifat wajib dan disertai kewajiban pembayaran biaya registrasi menuai sorotan dari Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Kepemudaan (PTKP) HMI Komisariat (P) Nuaiman.

Sorotan tersebut muncul setelah bidang PTKP menerima sejumlah laporan dan aspirasi dari mahasiswa Program Studi Ekonomi yang merasa keberatan dengan kebijakan kegiatan wajib berbayar tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kewajiban pembayaran tidak hanya berlaku pada kegiatan luring, tetapi juga pada kegiatan daring seperti webinar.

Moh. Nizar selaku Ketua Bidang PTKP menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan prinsip pendidikan yang seharusnya menjunjung nilai keadilan dan inklusivitas bagi seluruh mahasiswa.

“Pada dasarnya, kegiatan berbayar seharusnya hanya diberlakukan pada kegiatan yang bersifat pilihan dan sukarela.
Ketika kegiatan tersebut diwajibkan, hal ini berpotensi membebani mahasiswa dan mencederai prinsip pendidikan sebagai ruang pembinaan yang adil,” ujar Nizar.

Selain itu, Nizar juga menyinggung kebijakan Angka Kredit Mahasiswa (AKM) yang diterbitkan Fakultas Sosial Humaniora Universitas Nurul Jadid. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi membuka ruang bagi organisasi mahasiswa untuk membebankan biaya kepada mahasiswa demi pemenuhan poin AKM sebagai syarat akademik.

Dengan demikian, kebijakan tersebut berpotensi membuka celah penyalahgunaan apabila tidak disertai regulasi yang jelas terhadap organisasi mahasiswa sebagai pelaksana kegiatan.

“Meskipun kegiatan wajib berbayar ini terjadi sebelum kebijakan AKM diterbitkan, keberadaan aturan tersebut dapat dijadikan pendukung untuk mewajibkan kegiatan berbayar kepada mahasiswa. Karena itu, perlu ada regulasi lanjutan yang mengatur pihak pelaksana kegiatan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Nizar menyampaikan bahwa ia telah menerima instruksi dari Ketua Umum untuk mengawal persoalan ini hingga ditemukan solusi terbaik. Ia juga meminta respons dari pihak – pihak terkait dan siap jika diperlukan ruang dialog nantinya.

“Ketua Umum juga telah memberikan instruksi kepada kami untuk terus mengawal dan melakuka pendampingan terhadap isu ini, kami meminta penjelasan secepatnya dari pihak Kaprodi maupun Hima dan siap jika diperlukan ruang dialog nanti,” Pungkasnya.