HMI Cabang Probolinggo Gelar Dialog Bersama Satpol PP Bahas Penegakan Perda RTRW

Probolinggo, Berdampak.net-29 Januari 2026 — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Probolinggo menggelar kegiatan silaturahmi dan dialog bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Probolinggo, Kamis (29/1/2026). Kegiatan ini membahas penegakan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020.

Dalam dialog tersebut, Satpol PP Kota Probolinggo yang diwakili oleh Sekretaris Satpol PP menyampaikan bahwa penegakan Perda harus dilakukan secara humanis dan persuasif agar dapat diterima masyarakat tanpa menimbulkan konflik. Penertiban terhadap pelanggaran Perda juga akan dilakukan secara bertahap.

Satpol PP juga berharap HMI Cabang Probolinggo dapat menjadi mitra strategis dalam upaya sosialisasi serta pengawasan penegakan Perda di Kota Probolinggo.

Ketua Umum HMI Cabang Probolinggo, Imam Suyuti, mengatakan bahwa berdasarkan aspirasi masyarakat dan hasil pengamatan di lapangan, masih banyak ditemukan bangunan permanen yang berdiri di atas badan aliran air, sempadan sungai, dan ruang terbuka hijau.“Kami menemukan banyak bangunan permanen yang melanggar aturan tata ruang. Karena itu, HMI melakukan silaturahmi dan dialog dengan Satpol PP untuk mendorong pengawasan dan penegakan Perda yang lebih maksimal. Tujuannya bukan menghakimi, tetapi agar penegakan Perda ke depan lebih bersifat preventif,” ujar Imam.

Ia juga menyoroti persoalan banjir yang kerap terjadi di Kota Probolinggo. Menurutnya, salah satu penyebab banjir adalah menyempit dan mendangkalnya saluran air akibat maraknya bangunan liar.“Saluran air yang seharusnya menjadi jalur pembuangan air hujan kini semakin sempit karena adanya bangunan permanen di sejumlah titik,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, HMI Cabang Probolinggo menyampaikan beberapa rekomendasi kepada Satpol PP, di antaranya mendorong penertiban PKL secara bertahap, pengadaan lokasi khusus bagi PKL bekerja sama dengan OPD terkait, serta pemberian teguran kepada pelaku usaha yang mendirikan bangunan permanen di kawasan terlarang.

HMI berharap hasil dialog ini dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan penataan kota yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Pilkada oleh DPRD: Solusi Murah yang Mahal bagi Demokrasi

Oleh: Imam Suyuti

Wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD kembali mengemuka. Dalihnya terdengar familiar: pemilu mahal, politik uang merajalela, konflik sosial meningkat. Namun seperti kritik yang telah kami sampaikan sejak 2024, mengulang cara lama untuk menjawab masalah baru bukanlah solusi, melainkan bentuk kemalasan intelektual dalam merumuskan masa depan demokrasi lokal. Ketika realitas politik berubah, respons kebijakan seharusnya bergerak maju, bukan berbalik arah.

Biaya demokrasi memang tidak kecil. Tetapi sejarah dan riset menunjukkan bahwa demokrasi yang dipangkas demi efisiensi justru melahirkan ongkos politik yang jauh lebih besar: korupsi kekuasaan, delegitimasi pemimpin, serta keterputusan rakyat dari proses pengambilan keputusan. Mengembalikan pilkada ke DPRD bukan jalan keluar dari problem demokrasi elektoral, melainkan langkah mundur yang membahayakan prinsip kedaulatan rakyat sebagai fondasi negara demokratis.

Argumen “pemilu mahal” secara sengaja menyederhanakan persoalan yang jauh lebih kompleks. Studi Edward Aspinall dan Mada Sukmajati memang mencatat tingginya biaya politik dalam pilkada langsung, namun mereka juga menegaskan bahwa persoalan utama terletak pada desain sistem, lemahnya institusi pengawasan, serta buruknya tata kelola pendanaan politik—bukan pada prinsip pemilihan langsung itu sendiri. Tanpa pembenahan institusional, biaya politik yang tinggi tidak akan hilang; ia hanya berpindah bentuk, dari serangan fajar di ruang publik ke lobi tertutup di balik pintu kekuasaan.

Ketika pemilihan kepala daerah diserahkan kepada DPRD, transaksi politik tidak serta-merta lenyap. Ia justru bertransformasi menjadi lebih elitis, lebih tertutup, dan semakin jauh dari jangkauan kontrol publik. Jeffrey Winters telah lama mengingatkan bahwa demokrasi elektoral tanpa pengawasan rakyat yang kuat justru menjadi lahan subur bagi oligarki. Dalam konteks daerah, DPRD rawan menjadi arena tawar-menawar kepentingan elite politik dan partai, sementara rakyat diposisikan sekadar sebagai penonton yang kehilangan hak menentukan masa depan wilayahnya sendiri.

Ketua Umum BADKO HMI Jawa Timur, Yusfan Firdaus, dalam Surat Terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, secara tegas menyebut wacana ini sebagai bentuk regresi demokrasi. Menghidupkan kembali pilkada tidak langsung berarti membuka ruang elitisasi dan transaksi kekuasaan tertutup yang pernah menjadi problem serius dalam sejarah demokrasi lokal Indonesia. Pilkada bukan sekadar soal mekanisme teknis, melainkan soal siapa yang diberi kepercayaan untuk menentukan arah dan masa depan daerah: rakyat atau segelintir elite.

Pilkada langsung memang tidak steril dari persoalan. Namun jawabannya bukan dengan menarik hak politik rakyat, melainkan dengan memperdalam kualitas partisipasi mereka. Demokrasi, sebagaimana diingatkan Jürgen Habermas, tidak boleh direduksi menjadi sekadar prosedur memilih. Demokrasi adalah proses deliberasi publik yang rasional dan inklusif, tempat argumen diuji, gagasan diperdebatkan, dan keputusan memperoleh legitimasi bukan hanya dari angka, tetapi dari proses komunikasi politik yang sehat.

Narasi yang menyalahkan rakyat atas maraknya politik uang adalah bentuk pengalihan isu yang tidak jujur. Politik uang tumbuh subur bukan karena rakyat memilih, melainkan karena desain pilkada yang mahal, dominasi partai sebagai gatekeeper pencalonan, lemahnya pendidikan politik, serta penegakan hukum yang tumpul. Menghapus keterlibatan langsung rakyat justru memutus peluang untuk memperbaiki semua itu dan sekaligus menghilangkan kontrol publik terhadap kekuasaan.

Dalam konteks inilah, tawaran BADKO HMI Jawa Timur mengenai demokrasi deliberatif–representatif berbasis desa menjadi relevan. Musyawarah desa dapat berfungsi sebagai ruang penyaringan dan pemberi mandat sosial awal, sementara DPRD bertindak sebagai pengambil keputusan final yang bersifat mandatif, bukan elitis. Model ini sejalan dengan Pasal 18B UUD 1945 dan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang mengakui desa sebagai basis demokrasi permusyawaratan dan partisipasi warga.

Namun jalan keluar tidak berhenti pada desain kelembagaan semata. Demokrasi modern juga menuntut keberanian untuk memanfaatkan dukungan teknologi secara rasional dan terukur. Persoalan mahalnya pemilu, rendahnya partisipasi substantif, serta dominasi elite politik tidak bisa dijawab dengan pemangkasan demokrasi, melainkan dengan reformasi cara demokrasi dijalankan. Teknologi digital—mulai dari sistem identitas kependudukan, platform partisipasi publik, hingga mekanisme verifikasi dan audit terbuka—dapat dimanfaatkan untuk memperluas ruang deliberasi warga, menekan biaya administratif, serta meningkatkan transparansi pengambilan keputusan.

Teknologi tidak dimaksudkan untuk menggantikan demokrasi, melainkan memperkuat kontrol rakyat atas proses politik. Dalam kerangka ini, teknologi harus diposisikan sebagai alat pembebasan partisipasi, bukan instrumen baru sentralisasi kekuasaan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa demokrasi tidak lagi bekerja melalui satu kanal tunggal. International IDEA dan Larry Diamond mencatat bahwa demokrasi kontemporer mengombinasikan mekanisme elektoral, deliberatif, dan digital untuk menjaga legitimasi dan efisiensi secara bersamaan. Indonesia seharusnya berani merumuskan sistem baru yang adaptif terhadap perkembangan zaman, bukan mundur ke sistem lama yang telah terbukti problematik.

Bagi HMI Cabang Probolinggo, efisiensi anggaran tidak boleh dibayar dengan pengerdilan kedaulatan rakyat. Demokrasi memang mahal, tetapi otoritarianisme dan oligarki jauh lebih mahal ongkos sosialnya. Pemerintah seharusnya menjawab krisis pilkada dengan inovasi institusional dan pemanfaatan teknologi yang berpihak pada partisipasi publik, bukan dengan mencabut hak politik warga.

Mengembalikan pilkada ke DPRD atas nama efisiensi adalah jalan pintas yang berbahaya. Ia berpotensi melahirkan apa yang diperingatkan BADKO HMI Jawa Timur sebagai “orde paling baru”: kekuasaan yang sah secara prosedural, tetapi rapuh secara legitimasi sosial. Karena itu, HMI Cabang Probolinggo dengan tegas menolak usulan pemilihan kepala daerah melalui DPR/DPRD. Demokrasi lokal Indonesia tidak membutuhkan kemunduran, melainkan keberanian intelektual untuk merancang sistem yang lebih adil, partisipatif, transparan, dan berakar pada musyawarah rakyat dengan dukungan teknologi yang bertanggung jawab. Jalan keluar selalu ada. Yang tidak boleh ada adalah menyerah pada kemalasan berpikir.

Inovasi Digital: Kunci UMKM Naik Kelas

Oleh: Taufikur Rohman

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah lama disebut sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, terdapat sekitar 64,2 juta UMKM di Tanah Air yang menyumbang lebih dari 61 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 117 juta tenaga kerja atau 97 persen angkatan kerja nasional.

Namun besarnya jumlah dan kontribusi ini tidak serta-merta menjamin UMKM Indonesia sudah berada dalam posisi yang kompetitif di era digital. Tantangan besar yang dihadapi UMKM saat ini adalah transisi dari usaha konvensional ke era digitalisasi yang semakin menentukan daya saing di pasar global.

Inovasi digital bukan sekadar tren teknologi, tetapi keniscayaan strategis. Indonesia mencatat bahwa hingga Juli 2024, 25,5 juta UMKM telah masuk ke ekosistem digital, seperti optimalisasi e-commerce, penggunaan media sosial, dan sistem pembayaran digital. Meski menunjukkan tren peningkatan, angka itu baru mencerminkan kurang lebih 39,7 persen dari total UMKM yang “go digital”, menunjukkan masih luasnya ruang percepatan transformasi digital.

Pemerintah sendiri menempatkan digitalisasi UMKM sebagai prioritas strategis. Deputi Kewirausahaan Kemenkop UKM, Siti Azizah, menegaskan bahwa digitalisasi harus menyentuh seluruh aspek bisnis, tidak hanya pemasaran, tetapi juga produksi, pengelolaan sumber daya manusia dan sistem pembayaran. Sedangkan Wamenkominfo Nezar Patria menyatakan bahwa dari sekitar 27 juta UMKM yang telah mengadopsi teknologi digital, pemerintah menargetkan 30 juta UMKM mengadopsi teknologi digital pada 2024, memperlihatkan ambisi percepatan transformasi digital di tengah tantangan yang ada.

Selain itu, Helvi Moraza, Deputi Menteri Koperasi dan UKM, menegaskan: “Digitalisasi adalah kebutuhan, bukan lagi pilihan bagi UMKM untuk tetap relevan dan kompetitif”. Pernyataan ini merefleksikan urgensi yang sama yang dihadapi pelaku usaha kecil dan menengah dalam mempertahankan keberlangsungan bisnis di era ekonomi digital yang serba cepat.

Manfaat digitalisasi bagi UMKM sangat nyata. Dengan hadir di platform digital, pelaku usaha mampu memperluas jangkauan konsumen melewati batas geografis, menekan biaya pemasaran, mempercepat proses transaksi, serta mengelola data bisnis lebih efektif. Hal ini bukan sekadar teori, tetapi praktik yang telah diimplementasikan melalui penggunaan marketplace, media sosial, hingga sistem QRIS.

Namun, hambatan masih nyata. Survei Kemenkominfo menunjukkan bahwa hanya sekitar 18 persen UMKM memiliki keterampilan digital dasar, seperti penggunaan e-commerce dan media sosial secara efektif. Kesenjangan infrastruktur digital, terutama di wilayah luar Jawa juga menjadi tantangan tersendiri yang masih harus dijawab oleh strategi inklusif nasional.

Untuk itu, digitalisasi tidak bisa dipandang sebagai tugas individual pelaku UMKM saja, tetapi tanggung jawab bersama lintas pemangku kepentingan. Pemerintah harus memperkuat kapasitas pelatihan, memberi akses permodalan berbasis digital, serta mendorong kolaborasi dengan sektor swasta untuk menciptakan ekosistem digital yang produktif dan berkelanjutan.

Inovasi digital juga harus dipadukan dengan kreativitas lokal. UMKM Indonesia memiliki kekayaan produk budaya dan nilai tambah yang unik. Teknologi digital harus menjadi alat untuk mengangkat cerita tersebut ke panggung global, bukan menghilangkannya.

Pada akhirnya, naik kelas bukan sekadar soal omzet besar, tetapi bagaimana UMKM mampu menempatkan diri sebagai bagian integral dari ekonomi digital nasional. Inovasi digital merupakan jalan strategis untuk memperkuat keunggulan kompetitif, memperluas pasar, dan menciptakan daya tahan ekonomi jangka panjang.

Digitalisasi UMKM bukan lagi sekadar slogan, tetapi kunci pertumbuhan masa depan Indonesia. Mereka yang mengadopsinya lebih cepat akan berada di garis depan persaingan global. Sementara yang tertinggal mungkin akan kehilangan momentum menuju pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Bangkit atau Tertinggal: Pemulihan di Tengah Arus Global dan Revolusi Pendidikan

Oleh : Taufikur Rohman

Dunia sedang tidak baik-baik saja. Ketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi global, dan disrupsi teknologi digital berlangsung bersamaan. Dalam situasi seperti ini, tahun pemulihan menjadi fase krusial: apakah sebuah bangsa mampu memanfaatkan momentum untuk berakselerasi, atau justru tertinggal dalam persaingan global yang makin ketat.

Pemulihan hari ini tidak bisa dimaknai sekadar kembali ke kondisi sebelum krisis. Dunia telah berubah. Pola ekonomi, relasi sosial, hingga praktik demokrasi bergerak ke arah yang lebih digital, cepat, dan kompetitif. Tanpa adaptasi serius, pemulihan hanya akan menjadi slogan tanpa daya tahan.

Tantangan Pemulihan di Tengah Gejolak Global

Arus global saat ini ditandai oleh fragmentasi ekonomi dunia, perang informasi, dan kompetisi teknologi. Negara-negara maju berlomba mengamankan rantai pasok, inovasi, dan pengaruh geopolitik. Sementara itu, negara berkembang menghadapi dilema ganda: mengejar pertumbuhan sekaligus memperbaiki kualitas sumber daya manusia.

Ekonom Joseph Stiglitz pernah mengingatkan, “There is no sustainable economy without an inclusive and educated society.” Artinya, pemulihan ekonomi tanpa investasi pada manusia hanya akan menghasilkan pertumbuhan semu rapuh dan mudah terguncang.

Dalam konteks ini, pemulihan nasional membutuhkan strategi jangka panjang, bukan kebijakan tambal sulam. Pendidikan dan demokrasi digital menjadi dua sektor kunci yang menentukan apakah sebuah bangsa mampu bertahan di tengah arus global.

Revolusi Pendidikan: Tak Sekadar Digitalisasi

Transformasi pendidikan sering kali disederhanakan sebagai digitalisasi sekolah atau penggunaan teknologi di ruang kelas. Padahal, revolusi pendidikan sejati adalah perubahan cara berpikir. Dunia kerja dan ruang publik membutuhkan generasi yang kritis, adaptif, dan beretika.

Ki Hadjar Dewantara menegaskan, “Pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak.” Di era digital, tuntunan itu harus mampu membekali generasi muda agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pengendali arah perubahan.

Tanpa pendidikan yang transformatif, bonus demografi justru berisiko menjadi masalah. Generasi digital yang minim literasi kritis mudah terjebak hoaks, polarisasi, dan budaya instan yang melemahkan daya saing bangsa.

Demokrasi Digital di Ujung Pisau

Digitalisasi juga mengubah wajah demokrasi. Media sosial menjadi ruang baru partisipasi publik. Namun, di sisi lain, demokrasi digital rentan terhadap manipulasi algoritma, disinformasi, dan politik identitas.

Filsuf Hannah Arendt pernah mengingatkan, “The ideal subject of domination is people for whom the distinction between fact and fiction no longer exists.” Peringatan ini terasa relevan ketika fakta kerap kalah oleh narasi viral.

Tanpa literasi digital dan pendidikan politik yang kuat, demokrasi mudah terjebak pada keramaian semu. Proses demokrasi tetap berjalan, tetapi substansinya melemah. Kritik berubah menjadi kebisingan, dan partisipasi bergeser menjadi sekadar ekspresi emosional.

Momentum Menentukan Arah

Tahun pemulihan adalah momentum menentukan arah masa depan. Akselerasi pertumbuhan harus dibarengi reformasi pendidikan dan penguatan demokrasi digital. Tanpa itu, pemulihan hanya akan menjadi jeda singkat sebelum krisis berikutnya.

Nelson Mandela pernah berkata, “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world”. Dalam dunia yang terus berubah, pendidikan adalah senjata utama untuk menjaga kedaulatan dan daya saing bangsa.

Di tengah arus global yang deras, pilihannya jelas: berbenah dan melompat, atau bertahan dengan cara lama dan tertinggal. Pemulihan sejati bukan soal seberapa cepat bangkit, tetapi seberapa siap menghadapi masa depan.

KSR PMI Universitas Nurul Jadid Berpartisipasi Pengamanan Pos PAM Nataru 2025–2026

Probolinggo, Berdampak.net – Dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, (KSR) PMI Unit Universitas Nurul Jadid turut ambil bagian dalam kegiatan penjagaan Pos Pengamanan (Pos PAM) Natal dan Tahun Baru (Nataru) di wilayah Kabupaten Probolinggo.

Kegiatan ini dilaksanakan di beberapa titik strategis, yakni Pos PAM Paiton, Pos PAM Kraksaan, dan Pos PAM Gending, dengan melibatkan sinergi bersama Polres Probolinggo, TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta instansi terkait lainnya.

Dalam pelaksanaannya, relawan KSR PMI Universitas Nurul Jadid memberikan pelayanan pertolongan pertama, pemantauan kondisi kesehatan petugas dan masyarakat, serta kesiapsiagaan medis bagi para pengguna jalan selama masa libur Nataru.

Komandan KSR PMI Universitas Nurul Jadid, Raihan, menyampaikan bahwa keterlibatan relawan dalam pengamanan Pos PAM Nataru merupakan bentuk komitmen kemanusiaan dan pengabdian nyata mahasiswa kepada masyarakat.

“Kami siap bersinergi dan berkontribusi aktif dalam menjaga keselamatan serta memberikan pelayanan kesehatan dasar selama arus Natal dan Tahun Baru berlangsung,” ujar Raihan.

Dengan adanya kolaborasi lintas sektor ini, diharapkan pengamanan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di wilayah Probolinggo dapat berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif, serta memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat.

Demokrasi dalam Bayang-Bayang Geopolitik Global dan Disrupsi Digital

Oleh : Taufikur Rohman

Demokrasi hari ini tidak lagi berdiri di ruang hampa. Ia hidup, bergerak, dan diuji dalam bayang-bayang konstelasi geopolitik global yang semakin kompleks serta disrupsi digital yang mengubah cara manusia berpikir, berinteraksi, dan berpolitik. Perang tidak lagi selalu hadir dalam bentuk senjata dan invasi fisik, melainkan menjelma menjadi perang informasi, manipulasi opini publik, dan perebutan pengaruh melalui teknologi digital.

Konstelasi geopolitik global menunjukkan pergeseran besar dari tatanan unipolar menuju dunia multipolar. Rivalitas antara kekuatan besar Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, dan kekuatan regional lainnya tidak hanya berdampak pada ekonomi dan keamanan, tetapi juga merembes ke dalam sistem politik negara-negara berkembang. Demokrasi sering kali menjadi medan kontestasi kepentingan global, baik melalui tekanan ekonomi, narasi ideologis, hingga intervensi digital yang halus namun efektif.

Di saat yang sama, disrupsi digital menghadirkan paradoks demokrasi. Di satu sisi, teknologi membuka ruang partisipasi publik yang luas, mempercepat arus informasi, dan memberi suara kepada kelompok yang sebelumnya terpinggirkan. Media sosial, platform digital, dan teknologi kecerdasan buatan telah menjadi instrumen baru demokrasi partisipatoris. Namun di sisi lain, ruang digital juga melahirkan ancaman serius: disinformasi, polarisasi ekstrem, echo chamber, hingga komodifikasi data warga negara untuk kepentingan politik dan ekonomi.

Demokrasi yang idealnya bertumpu pada rasionalitas publik justru kerap terjebak dalam emosi kolektif yang direkayasa algoritma. Opini publik tidak lagi sepenuhnya terbentuk melalui dialog yang sehat, melainkan melalui viralitas, sensasi, dan manipulasi persepsi. Dalam kondisi ini, kedaulatan rakyat berisiko direduksi menjadi sekadar angka engagement dan trending topic.

Generasi digital yang menjadi mayoritas pemilih di banyak negara, termasuk Indonesia berada di garis depan tantangan ini. Mereka tumbuh dalam ekosistem teknologi yang cepat, instan, dan serba visual. Tanpa ketahanan literasi digital dan kesadaran geopolitik, generasi ini mudah menjadi objek eksploitasi politik global, bukan subjek demokrasi yang kritis dan berdaulat. Ketahanan demokrasi di era digital tidak cukup hanya dengan regulasi teknis, tetapi membutuhkan pembangunan kesadaran ideologis, etika digital, dan tanggung jawab kewargaan.

Dalam konteks Indonesia, tantangan ini semakin relevan. Sebagai negara demokrasi besar dengan posisi strategis di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia tidak bisa lepas dari pusaran geopolitik global. Demokrasi Indonesia harus mampu berdiri di atas kepentingan nasional, bukan sekadar menjadi arena kontestasi kepentingan global yang memanfaatkan kerentanan digital masyarakatnya.

Oleh karena itu, demokrasi di era disrupsi digital menuntut revitalisasi nilai-nilai dasarnya: keadilan, partisipasi bermakna, rasionalitas publik, dan kedaulatan rakyat. Negara, masyarakat sipil, institusi pendidikan, dan komunitas keagamaan memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem demokrasi yang tahan terhadap manipulasi geopolitik dan distorsi digital.

Pada akhirnya, masa depan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh sistem pemilu atau teknologi yang digunakan, tetapi oleh kualitas manusia yang menghidupinya. Di tengah bayang-bayang geopolitik global dan disrupsi digital, demokrasi hanya akan bertahan jika mampu melahirkan warga negara yang kritis, beretika, dan berdaulat secara digital maupun ideologis.