Pemkab Probolinggo Ajak KAHMI Kolaborasi Wujudkan Visi ‘Probolinggo SAE

Probolinggo.berdampak.net – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo mengajak Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) untuk memperkuat sinergi dalam pembangunan daerah. Hal ini ditegaskan dalam acara Halal Bihalal Presidium KAHMI yang digelar di Ruang Tengger, Kantor Bupati Probolinggo, Rabu (22/04/2026).

Wakil Bupati Probolinggo, Ra Fahmi AHZ, dalam sambutannya memberikan apresiasi tinggi terhadap soliditas yang ditunjukkan pengurus KAHMI. Ia menekankan bahwa tantangan pembangunan yang semakin kompleks menuntut adanya kolaborasi lintas sektor, terutama dari kalangan intelektual.

Menanggapi ajakan tersebut, Presidium MD KAHMI Kabupaten Probolinggo, Arief Hermawan, menyatakan kesiapannya. Menurut Arief, kekuatan utama KAHMI terletak pada sebaran kadernya yang menduduki posisi strategis di berbagai lini kehidupan.

“Kader kita ada di hampir semua sektor. Tinggal bagaimana kita menghubungkan potensi itu. Kekuatan organisasi bukan sekadar pada struktur, tetapi pada peran nyata individu di dalamnya,” ujar Arief.

Hal senada disampaikan Presidium MW KAHMI Jawa Timur, Agus Mahfudz. Ia mengingatkan bahwa KAHMI memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan masukan strategis secara berkelanjutan kepada pemerintah, bukan hanya saat momentum seremonial saja.

Suasana acara semakin akrab dengan kehadiran Bupati Probolinggo, Muhammad Haris, yang tiba selepas membuka agenda TMMD 128. Dalam arahannya, Gus Haris—sapaan akrabnya—kembali menggarisbawahi pentingnya semangat gotong royong untuk mencapai visi daerah.

Bupati meyakini bahwa visi Probolinggo SAE akan lebih cepat terakselerasi jika seluruh elemen masyarakat, termasuk KAHMI, bergerak beriringan dengan pemerintah.

“Kalau semua potensi ini bisa disinergikan, saya yakin Probolinggo bisa melompat lebih jauh. Kita membangun daerah ini tidak bisa sendiri-sendiri,” pungkas Gus Haris di hadapan para tokoh intelektual tersebut.

Pertemuan ini diharapkan menjadi titik awal komunikasi yang lebih intensif antara akademisi, praktisi di bawah naungan KAHMI, dan pihak eksekutif demi kemajuan Kabupaten Probolinggo ke depan.

Genderang Perang Terbuka: Menguji Ketangguhan “Benteng” Gus Yahya

Oleh: Ponirin Mika
(Pengamat Sosial Keagamaan dan Politik)

Acara halal bihalal Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) baru-baru ini tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi. Di balik tawa dan jabat tangan, terselip narasi politik yang tajam dan vulgar. Statemen yang dilontarkan oleh tokoh-tokoh sentral seperti Muhaimin Iskandar, Nusron Wahid, dan Nasaruddin Umar memberikan sinyal kuat bahwa ada poros kekuatan baru yang sedang dikonsolidasikan untuk menjadi bagian daripada kegiatan muktamar NU mendatang.


Sinyalemen ini terbaca jelas sebagai upaya sistematis untuk menghalangi KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dalam melanjutkan kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU untuk periode kedua. Serangan yang dilancarkan bukan lagi berupa sindiran halus khas pesantren, melainkan sudah memasuki ranah konfrontasi terbuka yang sangat eksplisit. Hal ini menandakan bahwa suhu politik di internal nahdliyin sedang mengalami pemanasan dini.


Keterlibatan Muhaimin Iskandar dalam barisan ini tentu memiliki latar belakang historis dan politis yang panjang. Ketegangan antara PBNU di bawah kendali Gus Yahya dengan PKB telah menjadi rahasia umum. Upaya Gus Yahya untuk “mengembalikan NU ke khittah” dan menjauhkan organisasi dari tarikan politik praktis partai tertentu dirasa sebagai ancaman eksistensial bagi gerbong politik Cak Imin.


Di sisi lain, kehadiran sosok seperti Nusron Wahid dan Nasaruddin Umar dalam gerbong kritik ini menambah bobot seakan makin nampak perlawanan tersebut. Nusron, dengan jaringan politiknya yang luas, serta Nasaruddin Umar yang memiliki pengaruh intelektual dan spiritual, menunjukkan bahwa poros ini tidak hanya mengandalkan massa, tetapi juga pengaruh struktural dan kultural di berbagai lini kekuasaan.


Statemen yang muncul dalam acara tersebut seolah menjadi pengumuman “perang terbuka”. Dalam tradisi NU, perbedaan pendapat adalah hal lumrah, namun ketika narasi yang dibangun sudah menjurus pada upaya pendelegitiman kepemimpinan sebelum masa khidmat berakhir, ini menunjukkan adanya pergeseran pola komunikasi politik yang lebih agresif dan frontal.


NU memang selalu menjadi rumah besar yang memiliki daya magnet luar biasa. Sebagai organisasi massa terbesar, NU bukan hanya sekadar wadah keagamaan, tetapi juga episentrum kekuatan politik yang diperebutkan. Siapapun yang memegang kendali di PBNU secara otomatis memiliki daya tawar yang sangat tinggi di hadapan negara dan para aktor politik nasional.


Gus Yahya, sebagai figur utama yang menjadi sasaran, memiliki tipologi kepemimpinan yang unik. Ia bukanlah tipikal pemimpin yang menyerang secara membabi buta tanpa perhitungan. Sebaliknya, Gus Yahya cenderung menggunakan strategi bertahan yang kokoh, sembari sesekali melancarkan serangan balik yang presisi dan mematikan pada momentum yang tepat.


Ketangguhan Gus Yahya telah teruji dalam berbagai upaya “penggulingan” atau makar organisasi yang sempat berembus sebelumnya. Ia mampu menavigasi konflik dengan ketenangan seorang diplomat, namun memiliki ketegasan seorang eksekutor. Pengalamannya di dunia internasional dan kedekatannya dengan lingkaran kekuasaan menjadikannya lawan tanding yang sulit ditaklukkan begitu saja.


Eskalasi di IKA PMII ini juga menunjukkan bahwa organisasi otonom dan badan otonom di bawah NU—atau yang berafiliasi dengannya—masih menjadi medan tempur yang seksi. IKA PMII, yang diisi oleh para alumni yang kini tersebar di berbagai partai politik dan birokrasi, menjadi instrumen efektif untuk menggoyang kemapanan struktural PBNU saat ini.


Namun, Gus Yahya tidak berdiri sendiri. Di belakangnya terdapat gerbong pendukung yang solid, yang merasa bahwa arah baru NU di bawah kepemimpinannya memberikan harapan akan kemandirian organisasi. Pendukung Gus Yahya melihat serangan dari poros Muhaimin-Nusron sebagai residu politik yang ingin kembali “menyandera” NU demi kepentingan jangka pendek.


Pertarungan ini sebenarnya adalah pertarungan ideologis mengenai wajah NU di masa depan. Apakah NU akan tetap konsisten pada jalur transformasi organisasi yang profesional dan mandiri, ataukah ia akan kembali menjadi alat legitimasi politik bagi segelintir elite yang selama ini merasa nyaman dengan pola-pola lama?


Langkah vulgar para tokoh di halal bihalal tersebut bisa dibilang sebagai perjudian politik yang berisiko. Jika serangan ini gagal melumpuhkan kepercayaan basis massa nahdliyin terhadap Gus Yahya, maka poros ini justru akan terkucilkan dan kehilangan simpati dari para kiai sepuh yang lebih menyukai stabilitas dan marwah organisasi.


Gus Yahya diprediksi akan merespons gerakan ini dengan cara yang elegan. Ia kemungkinan besar tidak akan membalas dengan orasi yang sama vulgarnya, melainkan melalui penguatan struktur di tingkat bawah dan konsolidasi dengan para kiai-kiai kunci di daerah yang selama ini menjadi penentu arah angin Muktamar.


Dinamika ini juga memperlihatkan betapa pragmatisme politik telah merasuk jauh ke dalam sendi-sendi organisasi yang berbasis nilai. Ketika kepentingan untuk menduduki posisi ketua umum atau menghalangi seseorang naik kembali sudah menjadi agenda utama di acara sosial, maka nilai-nilai ukhuwah (persaudaraan) sedang dipertaruhkan.


Publik nahdliyin kini disuguhi tontonan politik yang menarik namun juga mencemaskan. Mencemaskan karena jika konflik ini tidak dikelola dengan baik, ia dapat memicu perpecahan yang tajam di akar rumput. Para pengikut di tingkat bawah seringkali menjadi korban yang paling terdampak ketika para elitenya bersitegang demi kursi kekuasaan.


Kita harus melihat apakah poros kekuatan ini akan semakin solid atau justru pecah di tengah jalan. Menghalangi Gus Yahya untuk dua periode bukanlah perkara mudah, mengingat ia memiliki kontrol yang cukup kuat terhadap mesin organisasi dan legitimasi dari hasil Muktamar Lampung yang masih sangat segar di ingatan.


Dalam politik NU, “serangan balik” seringkali tidak datang dari kata-kata, melainkan dari langkah-langkah organisatoris yang tak terduga. Gus Yahya memiliki kemampuan untuk melakukan manuver yang membuat lawan-lawannya kehilangan pijakan, sebagaimana yang pernah ia tunjukkan dalam beberapa krisis internal sebelumnya.


Halal bihalal IKA PMII tersebut pada akhirnya hanyalah “puncak gunung es” dari ketegangan yang sudah lama terpendam. Ini adalah pembukaan dari babak baru persaingan menuju kepemimpinan NU di masa mendatang, di mana integritas dan visi akan diuji oleh syahwat politik dan ambisi pribadi.


Sebagai pengamat, kita melihat bahwa Gus Yahya adalah sosok yang tahu kapan harus diam dan kapan harus bergerak. Tipologi “bertahan dan sesekali menyerang” ini membuatnya sangat berbahaya bagi lawan yang meremehkan ketenangannya. Ia tidak mudah terpancing emosi, namun sangat taktis dalam mengunci pergerakan lawan.


Kesimpulannya, genderang perang telah ditabuh di acara halal bihalal tersebut. Masa depan PBNU kini berada di persimpangan jalan antara keberlanjutan visi Gus Yahya atau kembalinya pola politik lama yang diusung oleh poros oposisinya. Siapa yang akan memenangkan hati warga nahdliyin akan ditentukan oleh siapa yang paling mampu menjaga marwah organisasi di tengah badai syahwat politik ini.

Jaga Tradisi Pesantren, FAM NURJA Bondowoso Gelar Kajian Rutin Kitab Safinatun Najah

BONDOWOSO – Forum Alumni Muda Pondok Pesantren Nurul Jadid (FAM NURJA) Bondowoso konsisten memperkuat peran intelektual dan spiritual para alumni melalui kegiatan kajian rutin bulanan. Forum ini hadir sebagai wadah strategis untuk menjaga nalar sehat di tengah derasnya arus opini dan algoritma media sosial yang kian masif.

Kegiatan ini diampu langsung oleh para Gawagis (putra kyai) dari Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton, yang memiliki kedalaman ilmu mumpuni. Dalam setiap sesinya, para alumni diajak mengkaji Kitab Safinatun Najah, sebuah literatur klasik yang menjadi fondasi keilmuan berbasis tradisi pesantren.

Ketua Umum FAM NURJA Bondowoso, Ustadz Arif Qinanjar, M.Pd, menegaskan bahwa agenda ini merupakan upaya merawat tradisi ngaji agar tetap hidup di tengah kesibukan masyarakat modern.

“Kegiatan rutinan ini merupakan wadah silaturrahim antar sesama alumni dan para masyayikh, sekaligus menjaga keberlangsungan thalabul ilmi bagi alumni yang saat ini sudah terjun di masyarakat dengan berbagai kesibukan sosial-ekonominya,” ujar Ustadz Arif, Jumat (17/4/2026).

Selain pengkajian kitab, forum ini juga membuka ruang dialog interaktif yang membahas berbagai fenomena kekinian. Setiap isu dibedah menggunakan pendekatan fiqh dan tasawuf, serta dianalisis dengan nalar kritis yang tetap menjunjung tinggi adab dan etika keilmuan.

Melalui forum ini, FAM NURJA Bondowoso diharapkan mampu menjadi ruang refleksi dan penyeimbang di tengah maraknya arus informasi digital. Dengan menjaga kesinambungan sanad keilmuan, para alumni diharapkan memiliki kejernihan berpikir yang lahir dari kedalaman ilmu dan ketenangan batin dalam menghadapi perubahan zaman. (SA)

Profil Ketua DPD Partai Gelora Probolinggo Abu Bakar Rohim: Simbol Estafet Kepemimpinan dan Harapan Baru Probolinggo

Probolinggo, Berdampak.net – Kehadiran sosok Abu Bakar Rohim di panggung politik Kabupaten Probolinggo bukan sekadar pergantian struktur organisasi. Di usia yang baru menginjak 31 tahun, Ketua DPD Partai Gelora ini membawa pesan kuat bagi masyarakat: bahwa masa depan bukan lagi milik mereka yang sekadar menunggu, tapi mereka yang berani mengambil peran.

​Berikut adalah tiga pilar utama Abu Bakar Rohim sebagai angin segar bagi Kabupaten Probolinggo:

​1. Representasi “Success at 30”
​Abu Bakar membuktikan bahwa menjadi sukses tidak harus menunggu usia senja. Sebagai seorang pengusaha sekaligus politisi muda, ia adalah manifestasi nyata dari kerja keras dan visi.

Ini memberikan validasi kepada generasi Z dan Milenial di Probolinggo bahwa kesuksesan di usia muda adalah hal yang sangat mungkin dicapai jika memiliki ketekunan yang tepat.
​2. Politik yang Berbasis Solusi (Entrepreneurial Mindset)
​Latar belakangnya sebagai pengusaha membawa nilai tambah yang besar. Dalam dunia usaha, setiap masalah menuntut solusi yang efisien dan berkelanjutan.

Dengan membawa entrepreneurial mindset ke dalam politik, ia berkomitmen untuk:
​Membangun kemandirian ekonomi masyarakat.
​Membuka ruang kolaborasi bagi UMKM lokal.
​Mengelola kebijakan dengan cara-cara yang inovatif dan terukur.
​3. Jembatan Aspirasi Lintas Generasi
​Sebagai politisi muda, Abu Bakar memiliki fleksibilitas untuk berkomunikasi dengan para senior namun tetap relevan dengan gaya hidup anak muda. Ia adalah “jembatan” yang mampu menerjemahkan keresahan pemuda Probolinggo menjadi langkah konkret di ranah kebijakan publik.

​”Komitmen saya bukan sekadar tentang jabatan, tapi tentang membuktikan bahwa anak muda Probolinggo mampu berdikari dan menjadi motor penggerak perubahan di daerahnya sendiri.” Visi Abu Bakar Rohim.

​Abu Bakar Rohim adalah profil pemimpin masa kini: Muda, Berdaya, dan Berbahaya (dalam artian positif). Ia tidak hanya menjual janji, tapi menawarkan bukti melalui rekam jejaknya. Bagi Kabupaten Probolinggo, ia adalah personifikasi dari semangat “Gelora”—semangat untuk bangkit dan bergerak menuju arah baru yang lebih dinamis.
​Ini adalah saatnya bagi para pemuda Probolinggo untuk tidak lagi menjadi penonton, karena di depan mereka, ada sosok rekan sejawat yang siap membuka jalan.

Dihadapan Ribuan Pengurus, KH. M. Zuhri Zaini Teguhkan Ikhlas dan Panca Kesadaran dalam Pengabdian

Probolinggo, Berdampak.net – Keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Jadid menggelar agenda tahunan Halalbihalal Pengasuh dan Pengurus di Aula 1 pada Minggu (29/3/2026). Dalam momentum tersebut, Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid, KH. M. Zuhri Zaini, menyampaikan orasi spiritual yang menekankan pentingnya integrasi antara profesionalitas kerja dengan semangat pengabdian.

Acara ini berlangsung khidmat sejak pukul 13.00 WIB ini dihadiri oleh keluarga besar pengasuh dan seluruh jajaran pengurus.

Dalam tausiyahnya, KH. M. Zuhri Zaini mengajak hadirin untuk merefleksikan kefanaan usia sebagai pendorong untuk meningkatkan kualitas amal saleh.

“Tahun kemarin kita masih bersama, namun tahun ini mungkin di antara kita ada yang hanya mendapat kiriman Al-Fatihah,” ujar beliau mengawali refleksi tentang kesadaran akan kematian.

Kiai Zuhri menegaskan bahwa pengabdian di pesantren sejatinya adalah manifestasi ibadah yang luas. Beliau mengingatkan agar para pengabdi tidak terjebak pada orientasi materi semata, melainkan mengedepankan ridha Allah SWT.

Menurutnya, ketulusan dalam berkhidmat akan berbanding lurus dengan keberkahan hidup.

“Jika seseorang tekun beribadah dan mengabdi dengan ikhlas, maka Allah akan melapangkan kehidupannya. Urusan dunia akan mengikuti bagi mereka yang mengejar akhirat,” tutur beliau.

Namun, beliau memberikan catatan penting bahwa niat yang suci harus dibarengi dengan metodologi yang benar. Keselarasan antara niat dan cara kerja menjadi kunci agar pengabdian tidak menyimpang dari tuntunan agama.

Lebih lanjut, Kiai Zuhri memaparkan konsep pengabdian yang komprehensif. Beliau menekankan bahwa prinsip kerja ikhlas, kerja keras, dan kerja tuntas harus dipayungi oleh Panca Kesadaran, yang meliputi:

1. Kesadaran Beragama
2. Kesadaran Berilmu
3. Kesadaran Bermasyarakat
4. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara
5. Kesadaran Berorganisasi

Dalam aspek manajerial, beliau menggarisbawahi pentingnya profesionalitas sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi). Beliau berpesan agar sinkronisasi antarbagian diperkuat melalui koordinasi yang rutin guna menghindari ketimpangan kerja.

Menutup tausyiahnya, Kiai Zuhri mengingatkan bahwa setiap aktivitas di pesantren adalah ruang belajar (iqra’) yang berkelanjutan. Beliau mencontohkan keteladanan para kiai terdahulu yang terus belajar meski tanpa pendidikan formal, hingga akhirnya mampu memberikan kontribusi besar bagi masyarakat.

“Kita sedang beribadah kepada Allah melalui khidmat kepada santri. Maka, bekerjalah dengan ilmu, karena amal tanpa ilmu berpotensi tidak diterima,” pungkas beliau.

Satu Mustahik Tiga Kali Terima: Menggugat Profesionalisme Pengelolaan Zakat Kita

Oleh : Ponirin Mika
Ketua Lakpesdam MWCNU Paiton dan Anggota Community of Critical Social Research Probolinggo

Zakat dalam Islam menempati posisi yang sangat strategis, bukan hanya sebagai rukun Islam, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial. Sebagaimana yang digambarkan dalam obrolan hangat antara saya dan teman lamanya, zakat adalah titik temu antara dimensi ketuhanan dan kemanusiaan.

Secara teologis, zakat dikategorikan sebagai ibadah mahdhah yang merupakan bentuk ketaatan langsung kepada Allah. Namun, ia memiliki karakteristik unik karena keberlakuannya sangat bergantung pada interaksi sosial atau hablum minan-nas. Inilah yang membuat zakat menjadi jembatan kesejahteraan.

Persoalan muncul ketika kita berhadapan dengan realitas lapangan yang penuh dengan hambatan teknis dan administratif. Sebagaimana diskursus yang terjadi selama empat jam tersebut, problematika zakat di Indonesia seringkali berakar pada kurangnya standarisasi dalam pemahaman dan praktik.

Salah satu tantangan utama yang diangkat adalah dualitas antara zakat fitrah dan zakat profesi. Zakat fitrah mungkin sudah menjadi tradisi mapan, namun zakat profesi masih memerlukan sosialisasi dan literasi yang lebih masif agar masyarakat memahami kewajiban atas pendapatan modern mereka.

Substansi kritis dari diskusi ini terletak pada penyaluran yang tidak tepat sasaran. Masalah ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan cerminan dari manajemen yang belum terintegrasi secara nasional. Akibatnya, esensi zakat untuk memeratakan kekayaan sering kali terhambat oleh ego sektoral.

Gagasan KH. Moh. Zuhri Zaini yang dikutip oleh Ponirin Mika memberikan solusi yang sangat konkret. Beliau menyarankan agar Amil Zakat dibentuk atau setidaknya dikoordinasikan secara ketat oleh BAZNAS. Tujuannya jelas: untuk meminimalisir fragmentasi amil yang tidak terhitung jumlahnya.

Terlalu banyaknya lembaga atau kepanitiaan zakat yang berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi pusat sering kali menghadirkan masalah baru. Tanpa komando yang jelas, pengumpulan zakat menjadi tidak terukur dan penyalurannya pun menjadi tumpang tindih secara tidak sehat.

Fenomena “satu orang mendapatkan tiga kali” sementara yang lain tidak mendapatkan sama sekali adalah potret nyata inefisiensi. Hal ini menunjukkan bahwa pendataan mustahik kita masih bersifat manual, emosional, dan kurang berbasis pada data kemiskinan yang akurat secara sains.

Pendataan yang kurang profesional ini pada akhirnya memicu kekacauan di tingkat akar rumput. Rasa keadilan sosial yang seharusnya ditegakkan oleh zakat justru tercederai oleh ketidakmerataan distribusi yang disebabkan oleh sistem administrasi yang keropos.

Sentralisasi melalui BAZNAS atau lembaga yang terakreditasi bukan berarti mematikan inisiatif lokal. Sebaliknya, ini adalah upaya untuk menciptakan sistem kontrol kualitas agar setiap rupiah zakat yang dikeluarkan muzakki benar-benar sampai ke tangan yang berhak.

Zakat profesi, yang potensinya sangat besar di era modern ini, membutuhkan amil yang paham akan regulasi dan fiqh kontemporer. Jika dikelola secara serabutan, potensi besar ini hanya akan menjadi angka-angka yang tidak memberikan dampak signifikan bagi pengentasan kemiskinan.

Kita perlu menggeser paradigma dari amil sebagai “panitia musiman” menjadi amil sebagai “profesi manajerial”. Profesionalisme amil adalah kunci utama agar zakat tidak lagi terjebak dalam masalah klasik seperti birokrasi yang lamban atau data yang kadaluwarsa.

Modernisasi zakat juga berarti pemanfaatan teknologi informasi dalam sinkronisasi data mustahik. Dengan sistem digital yang terintegrasi, potensi tumpang tindih bantuan dapat dideteksi sejak dini, sehingga distribusi bisa dilakukan secara lebih adil dan merata ke seluruh pelosok.

Membangun kesadaran kolektif untuk berzakat melalui jalur resmi adalah perjuangan budaya. Kita harus meyakinkan masyarakat bahwa menyalurkan zakat melalui lembaga resmi lebih maslahat dibandingkan memberikannya secara personal tanpa pemetaan yang jelas.

Sebagai penutup, refleksi Ponirin Mika mengingatkan kita bahwa zakat adalah urusan umat yang besar. Dibutuhkan sinergi antara ulama, praktisi, dan pemerintah untuk membenahi sengkarut tata kelola ini demi mewujudkan kemandirian ekonomi umat yang hakiki.