Silaturahmi dengan Mas Dar, Ra Fahmi Sambut Dukungan Kementan untuk Ketahanan Pangan dan Agrowisata

Berdampak.net, Jakarta – Dalam momen penuh kehangatan, Ra Fahmi bersilaturahmi dengan Wakil Menteri Pertanian yang juga dikenal sebagai “Mas Dar”. Pertemuan ini bukan sekadar ajang temu tokoh, melainkan menjadi jembatan penting dalam menyatukan langkah menuju penguatan ketahanan pangan nasional serta pengembangan sektor agrowisata yang berkelanjutan.

Ra Fahmi menyampaikan apresiasi atas dukungan dari Kementerian Pertanian (Kementan) yang selama ini konsisten mendorong berbagai program strategis, termasuk pengembangan potensi pertanian lokal. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadirkan solusi nyata atas tantangan pangan sekaligus membuka peluang ekonomi baru melalui sektor agrowisata.

Dalam diskusi hangat tersebut, Mas Dar juga menegaskan komitmennya untuk terus menjembatani aspirasi masyarakat daerah dengan kebijakan nasional. Ia menilai bahwa daerah dengan potensi pertanian yang besar harus menjadi pusat inovasi dan edukasi agrowisata, yang tidak hanya menjaga ketahanan pangan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat lokal.

PKB Kabupaten Probolinggo Bersinergi dengan Semangat Kiai NU untuk Kemajuan Masyarakat

Probolinggo, Berdampak.net – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Probolinggo menunjukkan tekad kuat untuk terus mengembangkan sayap dan memperkuat pengaruhnya di daerah ini. Dalam berbagai pertemuan dan kegiatan politik, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB bersama anggota Fraksi PKB di DPRD Kabupaten Probolinggo kompak menggaungkan semangat para Kiai Nahdlatul Ulama (NU) sebagai inspirasi dan pijakan utama dalam perjuangan partai.

Ketua DPC PKB Kabupaten Probolinggo, Ra Fahmi AHZ, menegaskan bahwa semangat kebangkitan yang diwariskan para Kiai NU menjadi penguat sekaligus pedoman dalam menghadapi berbagai dinamika politik dan sosial. Ia menekankan pentingnya soliditas antar elemen partai, mulai dari pengurus, kader, hingga anggota fraksi, agar visi PKB di tingkat daerah dapat terwujud secara maksimal.

“Semangat para Kiai NU adalah kekuatan utama kita. Mereka mengajarkan kita untuk terus bekerja keras membangun masyarakat, memperkuat ukhuwah Islamiyah, dan menjaga nilai-nilai keilmuan yang luhur,” ujar Ra Fahmi.

Sejalan dengan itu, anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Probolinggo juga aktif menyuarakan program-program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sinergi antara legislatif dan eksekutif di bawah bendera PKB diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Ra Fahmi menambahkan, PKB tidak hanya ingin menjadi kekuatan politik semata, namun juga agen perubahan sosial yang membawa dampak positif secara menyeluruh. “Kami yakin, dengan kesatuan langkah dan semangat para Kiai NU yang terus menginspirasi, PKB Kabupaten Probolinggo akan semakin besar, kuat, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah,” tutupnya.

Momentum kebangkitan ini juga dirayakan dengan berbagai kegiatan sosial dan keagamaan yang melibatkan masyarakat luas sebagai bentuk implementasi nilai-nilai yang dianut partai. (fj)

KPU Kota Probolinggo Umumkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025

Probolinggo, Berdampak.net– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo resmi merilis rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Triwulan II Tahun 2025. Berdasarkan data yang dihimpun hingga triwulan kedua ini, total jumlah pemilih yang tercatat di lima kecamatan mencapai 179.578 jiwa, dengan rincian 88.056 pemilih laki-laki dan 91.522 pemilih perempuan.

Viki Hamzah selaku anggota KPU Kota Probolinggo menegaskan “bahwa pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga kualitas data pemilih yang akurat, valid dan mutakhir, guna mendukung terselenggaranya pemilu yang jujur dan demokratis, disatu sisi ini merupakan rangkaian dari kebijakan KPU yang menggunakan pendekatan Continuous list dalam memutakhirkan daftar pemilih, sehingga proses pendataan pemilih tidak hanya disaat pelaksanaan tahapan saja (Periodict list).” Tegasnya

Secara rinci, Kecamatan Mayangan menempati urutan tertinggi dengan jumlah pemilih sebanyak 47.190 orang, terdiri dari 23.377 laki-laki dan 23.813 perempuan. Disusul Kecamatan Kanigaran sebanyak 45.565 pemilih, yang terdiri dari 22.035 laki-laki dan 23.530 perempuan. Sementara itu, Kecamatan Kademangan menempati posisi ketiga dengan 32.550 pemilih.

Dua kecamatan lainnya, yakni Kedopok dan Wonoasih, masing-masing mencatat 28.073 dan 26.200 pemilih. Kedopok terdiri dari 13.855 pemilih laki-laki dan 14.218 perempuan, sedangkan Wonoasih mencatat 13.002 laki-laki dan 13.198 perempuan. Secara total, Kota Probolinggo memiliki 29 kelurahan yang tersebar di kelima kecamatan tersebut.

KPU Kota Probolinggo juga mengimbau kepada seluruh warga untuk memastikan dirinya telah terdaftar dalam daftar pemilih. Masyarakat dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui laman resmi KPU di https://cekdptonline.kpu.go.id.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Kota Probolinggo untuk aktif dalam proses demokrasi. Pengecekan data secara mandiri merupakan bagian dari partisipasi aktif warga negara,” ujar Viki Komisioner KPU kota Probolinggo

KPU juga membuka ruang layanan pengaduan bagi warga yang belum terdaftar atau menemukan data yang tidak sesuai. Melalui pemutakhiran berkala ini, diharapkan tidak ada warga yang kehilangan hak pilihnya pada pemilu mendatang.

Rekapitulasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta PKPU No 1 Tahun 2025 yang mengamanatkan KPU untuk secara rutin memperbarui data pemilih sebagai upaya menjaga integritas pemilu di tingkat lokal maupun nasional. (fiq)

Dorong Legalitas Aset Ibadah, PKB Probolinggo Gelar Program Sertifikasi Wakaf

Probolinggo, Berdampak.net — Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kabupaten Probolinggo resmi meluncurkan Program Pendampingan Sertifikasi Wakaf. Inisiatif ini diperkenalkan langsung oleh Ketua DPC, KH Fahmi Abdul Haq Zaini, dalam sebuah pertemuan internal kader yang juga dihadiri sejumlah tokoh keagamaan dan pengurus wakaf di daerah tersebut.

Menurut penjelasan panitia, program ini menargetkan tanah maupun bangunan wakaf milik masjid, musala, pondok pesantren, madrasah, serta lembaga keagamaan lain di seluruh Kabupaten Probolinggo. Tim pendamping—yang terdiri atas kader PKB dengan latar belakang hukum pertanahan—akan membantu proses administrasi, mulai dari pengumpulan berkas, pengukuran bidang, hingga pendaftaran ke Kantor Pertanahan setempat.

PKB menyatakan, pendampingan tersebut bertujuan meningkatkan literasi hukum masyarakat mengenai perwakafan sekaligus memastikan aset-aset keagamaan terlindungi dari potensi sengketa atau alih fungsi di kemudian hari. “Sertifikat wakaf adalah tameng hukum agar tanah ibadah tidak mudah digugat atau dialihkan,” kata Fahmi dalam keterangan tertulis.

Selain menyediakan layanan konsultasi gratis, program ini juga akan menggandeng Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Agama, dan Kantor ATR/BPN Kabupaten Probolinggo untuk percepatan penerbitan sertifikat. Verifikasi lapangan dijadwalkan bergulir mulai Juli 2025 dengan prioritas pada lokasi yang telah lama menunggu legalisasi status wakaf.

PKB berharap skema pendampingan ini menjadi model kolaborasi partai-masyarakat dalam menjaga aset umat serta memperkuat basis keagamaan di Probolinggo. Sosialisasi lanjutan akan digelar di tiap kecamatan guna menjaring masjid dan lembaga lain yang siap mengikuti proses sertifikasi. (fj)

Dari Kritik ke Aksi: Anak Muda, Rebut Kembali Makna Politik

Oleh: Ponirin Mika – Sekretaris DPD Partai Gelora Kabupaten Probolinggo

Di tengah derasnya arus informasi dan membesarnya ketidakpercayaan publik terhadap elite politik, satu hal yang tak bisa dibantah: politik tetap menjadi ruang paling strategis dalam menciptakan perubahan. Sayangnya, ruang ini terlalu lama ditinggalkan oleh generasi muda. Mereka lebih memilih mengkritik dari kejauhan ketimbang masuk dan membersihkan dari dalam. Kini saatnya mengubah haluan. Saatnya anak muda berpolitik.

Politik bukanlah kata kotor. Ia hanya sering dikotori oleh tangan-tangan rakus yang menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk menindas, bukan membebaskan. Padahal, politik sejatinya adalah seni mengelola keadilan sosial. Ia adalah cara paling terstruktur untuk memperjuangkan hak yang sama bagi semua warga negara.
Kita tidak bisa berharap perubahan akan datang dari mereka yang telah nyaman di kursi kekuasaan. Anak muda harus hadir, tidak hanya sebagai suara protes, tapi sebagai aktor utama dalam membentuk kebijakan. Bila kita menginginkan masa depan yang adil dan beradab, maka generasi muda harus mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan.

Sudah terlalu lama kita menyerahkan ruang politik pada mereka yang memandang kekuasaan sebagai harta warisan. Padahal, politik adalah milik semua. Termasuk milik mereka yang baru mengenal idealisme dan keinginan untuk melihat negeri ini lebih baik. Anak muda memiliki energi, keberanian, dan mimpi besar—tiga bahan dasar dalam membangun perubahan.
Banyak anak muda hari ini lebih akrab dengan aktivisme digital. Mereka lantang di media sosial, aktif dalam gerakan sosial, dan cepat merespons ketimpangan. Tapi perubahan sejati tidak cukup berhenti di layar ponsel. Ia harus dibawa ke ruang-ruang kebijakan, ke meja legislatif, dan ke kantor-kantor pemerintahan.
Politik bukan sekadar pencalonan diri saat pemilu. Ia adalah kerja panjang yang melibatkan strategi, etika, dan keberpihakan pada rakyat. Politik adalah soal mendengar suara-suara yang tak terdengar, dan menjadikannya kebijakan yang berpihak pada keadilan. Itulah sebabnya anak muda harus mulai mempersiapkan diri, bukan menjauh.

Anggapan bahwa politik kotor hanya akan terus hidup jika orang-orang baik menjauhinya. Jika anak muda terus meminggirkan diri, maka ruang politik akan terus dikuasai oleh mereka yang menjadikan jabatan sebagai ladang bisnis dan relasi kuasa. Maka, masuklah. Dan bersihkan dari dalam.
Anak muda tidak harus menunggu “tua” untuk masuk politik. Justru pada usia mudalah energi perlawanan dan kreativitas tertinggi bisa dimanfaatkan. Lihatlah sejarah—banyak revolusi besar lahir dari ide dan keberanian anak-anak muda yang tidak takut salah, dan tidak takut gagal.
Ketika anak muda memilih untuk apatis, maka ia sedang membiarkan keputusan penting tentang masa depan ditentukan oleh mereka yang belum tentu memikirkan masa depan itu sendiri. Diamnya anak muda adalah dukungan diam-diam terhadap status quo.
Kita butuh lebih banyak pemuda yang berani turun ke lapangan, belajar politik dari akar rumput, dari penderitaan rakyat, dari suara buruh, nelayan, petani, dan guru di desa-desa. Bukan belajar politik dari lobi hotel dan pesta-pesta elit.

Politik yang membumi itulah yang akan menyelamatkan bangsa ini dari jurang kesenjangan.
Jika politik adalah pisau, maka siapa yang memegangnya akan menentukan apakah ia menjadi alat memasak atau alat melukai. Maka mari rebut pisau itu. Peganglah dengan tangan bersih dan hati yang jernih. Gunakan untuk menyuapi rakyat dengan kebijakan yang adil.
Sudah saatnya politik dimaknai kembali sebagai ruang pengabdian. Tempat di mana ide besar dijalankan dengan keberanian moral, bukan hanya dengan hitungan elektoral. Dan tidak ada kelompok yang lebih siap membawa semangat itu selain generasi muda.
Kita sudah bosan dengan politik transaksional. Kita butuh politik yang visioner. Politik yang mampu memandang masa depan dan berani membuat keputusan meski tidak populer. Anak muda tidak punya beban masa lalu. Mereka hanya punya harapan.

Inilah saatnya kita berhenti menjadi penonton dalam drama politik nasional. Anak muda harus menjadi sutradara yang menulis skenario baru untuk bangsa ini. Sebuah naskah tentang keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan.
Bukan berarti perjuangan akan mudah. Tapi inilah jalan paling mulia. Jalan politik yang ditapaki oleh mereka yang ingin melihat bangsa ini berdiri tegak tanpa meninggalkan siapa pun di belakang. Jalan panjang, tapi layak diperjuangkan.
Berpolitik bukan berarti melupakan idealisme. Justru dengan idealismelah politik dibersihkan dari pragmatisme. Politik bukan soal kompromi yang kotor, tapi soal merumuskan cara terbaik agar semua warga bisa hidup layak.
Anak muda yang cerdas harus berani masuk partai, mengubah dari dalam, atau membangun partai alternatif yang lebih bersih. Anak muda harus berani mencalonkan diri di pemilu, bukan sekadar menjadi tim sukses. Harus berani bersuara di parlemen, bukan hanya di kafe atau kolom komentar.
Bayangkan jika semua anak muda terbaik bangsa ini memilih diam, apatis, dan menjauh dari panggung politik. Maka selamanya panggung itu akan diisi oleh mereka yang bermain untuk diri sendiri, bukan untuk rakyat.

Karena itu, mari ubah cara pandang kita. Politik bukan kubangan lumpur. Ia bisa jadi taman harapan jika kita mau menanaminya dengan niat baik. Dan anak muda adalah benih terbaik untuk menumbuhkan pohon keadilan itu.
Politik bukan jalan kotor jika ditempuh dengan niat tulus. Maka, jangan takut berpolitik. Justru takutlah jika ruang politik dibiarkan kosong dari nilai-nilai luhur. Dan generasi mudalah yang harus datang membawa nilai itu.

Segala bentuk judl dan isi dari Opini ini merupakan tanggungjawab mutlak penulis

Menghidupkan Gerakan Politik Islam

Oleh: Ponirin Mika
Sekretaris DPD Partai Gelora Kabupaten Probolinggo

Dalam lintasan sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW bukan hanya seorang rasul yang membawa risalah keagamaan, tetapi juga seorang negarawan ulung. Ia mendirikan negara Madinah dengan prinsip keadilan, musyawarah, dan toleransi antargolongan. Maka, menghidupkan gerakan politik Islam bukanlah inovasi baru, melainkan melanjutkan mata rantai perjuangan kenabian.

Politik dalam Islam bukan sekadar perebutan kekuasaan, tetapi ikhtiar untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Pemikir klasik seperti Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah menegaskan bahwa imamah (kepemimpinan) adalah kewajiban agama untuk menjaga tatanan dunia agar selaras dengan syariat.

Sayyid Quthb, pemikir kontemporer, menegaskan bahwa Islam adalah sistem hidup total yang tak dapat dipisahkan antara aspek spiritual dan sosial-politik. Menurutnya, Islam datang untuk menghapus tirani dan menegakkan keadilan, sehingga politik adalah sarana menuju tujuan Ilahiah.

Namun, penting untuk membedakan antara politik yang Islami dengan politik yang sekadar berlabel Islam. Politik yang Islami menjunjung etika, kejujuran, dan tanggung jawab. Sebaliknya, politik yang menghalalkan segala cara adalah penyimpangan dari nilai-nilai Islam.

Ibn Khaldun menyebut negara sebagai institusi yang tumbuh dari naluri sosial manusia. Menurutnya, kekuasaan bukan sekadar alat dominasi, melainkan amanah yang menuntut pertanggungjawaban moral. Di sinilah urgensi gerakan politik Islam yang mengedepankan moralitas.

Di masa kini, gerakan politik Islam sering dipersempit hanya pada simbol dan jargon keagamaan, bukan pada substansi. Padahal, sebagaimana ditegaskan oleh Fazlur Rahman, esensi Islam terletak pada keadilan sosial dan reformasi moral.

Politik Islam bukanlah politik identitas yang eksklusif, tetapi politik peradaban. Prof. Nurcholish Madjid mengatakan bahwa Islam sebagai nilai harus mampu mewarnai demokrasi, bukan mengungguli atau mengganti sistem demokrasi dengan kekuasaan teokratis tertutup.

Karenanya, menghidupkan gerakan politik Islam adalah menghidupkan nilai-nilai Qur’ani dalam ruang publik: amanah, adil, dan transparan. Nilai-nilai ini bisa hidup dalam institusi demokratis selama para pelakunya konsisten pada prinsip etis Islam.

Partisipasi umat Islam dalam politik tidak bisa ditawar. Al-Ghazali menyebutkan dalam Al-Iqtishad fi al-I’tiqad bahwa kerusakan politik akan menyeret kerusakan agama, karena keduanya saling berkelindan. Maka, apatisme politik dalam Islam adalah bentuk kezaliman terhadap diri dan umat.

Dalam konteks Indonesia, gerakan politik Islam harus bersifat inklusif dan merangkul. Islam adalah rahmat bagi semesta, bukan hanya untuk umat Islam. Prinsip ini menjadi fondasi penting agar gerakan politik Islam tidak terjebak dalam eksklusivisme sempit.

Kembali pada jejak Nabi, kita melihat bahwa Piagam Madinah adalah contoh awal konstitusi politik inklusif. Di sana, umat Islam, Yahudi, dan suku-suku lain hidup berdampingan dalam sistem pemerintahan yang saling menghormati hak dan kewajiban.

Tugas gerakan politik Islam hari ini adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, dan berpihak pada rakyat kecil. Ini sesuai dengan maqashid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Harus diakui, sebagian gerakan Islam pernah gagal karena menjadikan kekuasaan sebagai tujuan, bukan sebagai amanah. Hal ini dikritik keras oleh Ali Shariati, yang melihat bahaya ketika agama dikomodifikasi untuk kepentingan politik sesaat.

Gerakan politik Islam seharusnya menjadi pendorong transformasi sosial yang berkelanjutan, bukan sekadar mesin elektoral. Ia harus menyiapkan kader yang intelektual, spiritual, dan organisatoris, yang sanggup menjadi pelayan umat, bukan penguasa umat.

Menurut Rachid Ghannouchi, pemimpin Ennahda di Tunisia, Islam dan demokrasi bisa berjalan beriringan. Demokrasi adalah alat, bukan musuh Islam, selama digunakan untuk menegakkan keadilan, memberi ruang pada kritik, dan melindungi hak semua warga negara.

Dalam praktiknya, gerakan politik Islam harus menjauhi fanatisme golongan. Rasulullah SAW pernah bersabda: “Bukan dari golongan kami orang yang mengajak pada ‘ashabiyyah” (fanatisme kelompok). Artinya, politik Islam harus melampaui sekat-sekat ideologis sektarian.

Pendidikan politik umat juga menjadi bagian penting. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin, bahwa dakwah politik harus dimulai dengan tarbiyah (pembinaan) individu, keluarga, masyarakat, lalu negara.

Maka, orientasi utama gerakan politik Islam adalah perbaikan menyeluruh (islah) dalam bingkai nasionalisme dan kemanusiaan. Ini bukan agenda kekuasaan, tapi agenda pembebasan manusia dari kezaliman, kemiskinan, dan kebodohan.

Gerakan ini harus menjawab tantangan zaman: ketimpangan sosial, krisis moral, kerusakan lingkungan, serta alienasi generasi muda dari nilai-nilai spiritual. Politik Islam hadir bukan untuk nostalgia kejayaan masa lalu, tetapi untuk memberi solusi masa depan.

Kini saatnya gerakan politik Islam bangkit dalam wajah baru—bukan sebagai momok atau ancaman, tetapi sebagai energi perubahan. Islam adalah rahmat. Dan politik Islam yang sejati adalah politik yang membawa rahmat: bagi bangsa, bagi sesama manusia, dan bagi dunia.

segala bentuk judl dan isi Opini merupakan tanggungjawab mutlak penulis