Oleh : Ponirin Mika
Ketua Lakpesdam MWCNU Paiton dan Anggota Community of Critical Social Research, Probolinggo.
PROBOLINGGO – Pidato Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi sorotan luas komunitas internasional. Tidak sekadar seremonial kenegaraan, pidato tersebut menunjukkan bagaimana Indonesia—di bawah kepemimpinannya—siap memainkan peran strategis dalam percaturan geopolitik global. Dengan gaya tegas dan diplomatis, Prabowo menegaskan posisi Indonesia sebagai kekuatan penyeimbang (balancing power) yang mendorong perdamaian, keadilan, dan kerja sama lintas bangsa.
Geopolitik sendiri merupakan strategi politik suatu negara dalam memanfaatkan kondisi geografis, kekuatan ekonomi, potensi militer, dan diplomasi untuk mempengaruhi dinamika global. Dalam konteks modern, geopolitik tidak lagi semata-mata soal kekuasaan wilayah atau kekuatan militer, melainkan juga kemampuan suatu negara membaca peta kekuatan dunia dan menempatkan diri secara strategis dalam sistem internasional yang semakin kompleks.
Pidato Prabowo di forum PBB mencerminkan pemahaman mendalam atas realitas tersebut. Ia menyampaikan pandangan tentang konflik yang melanda berbagai kawasan dunia—mulai dari perang Rusia-Ukraina, ketegangan di Timur Tengah, hingga isu Laut Cina Selatan—dan menekankan pentingnya solusi damai melalui dialog multilateral.
Prabowo juga menyoroti ancaman baru yang muncul di era globalisasi, seperti krisis pangan, perubahan iklim, dan disrupsi teknologi. Menurutnya, tantangan-tantangan tersebut tidak dapat diselesaikan secara unilateral, melainkan membutuhkan kolaborasi kolektif seluruh bangsa. Inilah bentuk pemikiran geopolitik modern: membaca ancaman global dan menawarkan solusi berbasis kerja sama.
Peran Indonesia sebagai negara non-blok dengan prinsip politik luar negeri bebas-aktif membuat posisi tersebut semakin strategis. Indonesia tidak berpihak pada kekuatan mana pun, tetapi justru menjadi jembatan dialog antarblok yang sering berseteru. Pidato Prabowo mempertegas tradisi diplomasi tersebut, yang telah menjadi ciri khas Indonesia sejak era Presiden Soekarno.
“Presiden Prabowo menunjukkan kematangan geopolitik dalam pidatonya. Ia tidak sekadar berbicara tentang kepentingan nasional, tetapi juga mengartikulasikan posisi Indonesia sebagai kekuatan moral global,” ujar Dr. Dino Patti Djalal, mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI. Menurutnya, pidato tersebut menunjukkan bahwa Indonesia siap tampil sebagai penengah (mediator) di tengah polarisasi dunia.
Salah satu poin kuat dalam pidato Prabowo adalah penekanan pada pentingnya perdamaian. Ia mengutip prinsip dasar Pancasila dan Piagam PBB yang menolak kekerasan sebagai jalan penyelesaian konflik. “Tidak ada kemajuan tanpa perdamaian, dan tidak ada perdamaian tanpa keadilan,” tegasnya.
Dalam konteks ini, Indonesia menempatkan diri sebagai peace broker yang siap memfasilitasi negosiasi di wilayah-wilayah konflik. Pendekatan ini bukan hal baru, sebab Indonesia telah berperan aktif dalam misi perdamaian PBB, termasuk di Lebanon, Kongo, dan Sudan. Namun, pidato Prabowo memberi sinyal bahwa Indonesia akan meningkatkan skala dan intensitas peran tersebut.
Selain menekankan perdamaian, Prabowo juga mengangkat pentingnya keadilan ekonomi global. Ia mengkritik ketimpangan ekonomi antarnegara dan menyerukan reformasi lembaga-lembaga internasional agar lebih inklusif. Pandangan ini mencerminkan kesadaran geopolitik bahwa ketidakadilan ekonomi dapat memicu ketegangan dan konflik.
“Prabowo memahami bahwa geopolitik hari ini bukan hanya soal kekuatan militer, tapi juga distribusi sumber daya dan keadilan ekonomi,” kata Prof. Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional. Menurutnya, Indonesia dapat menjadi juru bicara bagi negara-negara berkembang dalam memperjuangkan tatanan ekonomi global yang lebih adil.
Pidato tersebut juga menggarisbawahi pentingnya kerja sama Selatan-Selatan, yakni solidaritas negara-negara berkembang dalam menghadapi dominasi kekuatan besar. Indonesia, dengan pengaruhnya di ASEAN dan G20, berpotensi menjadi motor penggerak kerja sama ini.
Tidak hanya itu, Prabowo juga menyoroti pentingnya digitalisasi dan inovasi teknologi dalam membentuk tatanan dunia baru. Ia mendorong kolaborasi dalam bidang riset dan keamanan siber sebagai langkah menghadapi ancaman geopolitik non-konvensional, seperti perang siber dan manipulasi informasi.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya bereaksi terhadap perubahan global, tetapi juga berupaya membentuknya. Dalam istilah geopolitik, ini disebut sebagai proactive diplomacy—yakni strategi diplomasi yang tidak menunggu peluang datang, melainkan menciptakan peluang sendiri.
Pidato Prabowo juga memiliki dimensi simbolik yang kuat. Dengan tampil percaya diri di forum global, Indonesia menegaskan dirinya sebagai kekuatan menengah (middle power) yang memiliki peran signifikan dalam menentukan arah dunia.
Hal ini sekaligus menepis anggapan bahwa Indonesia hanya menjadi “penonton” dalam geopolitik internasional. Sebaliknya, Indonesia kini tampil sebagai aktor penting yang berani menawarkan solusi atas persoalan global, mulai dari konflik hingga krisis iklim.
Dalam konteks diplomasi kawasan, pidato itu juga mempertegas peran Indonesia sebagai pemimpin de facto ASEAN. Dengan menempatkan stabilitas regional sebagai prioritas, Indonesia menunjukkan komitmennya dalam menjaga kawasan Indo-Pasifik tetap damai dan terbuka.
Lebih jauh lagi, Prabowo mengajak negara-negara besar untuk menghormati hukum internasional dan mengedepankan dialog. Ia menegaskan bahwa kekuatan militer tidak boleh menjadi satu-satunya alat penyelesaian sengketa. Pesan ini relevan di tengah meningkatnya ketegangan di berbagai kawasan.
Pidato tersebut mendapat sambutan positif dari sejumlah negara dan pengamat internasional. Mereka menilai Indonesia menawarkan perspektif yang seimbang antara idealisme dan pragmatisme, serta solusi yang berpijak pada keadilan global.
Dalam lanskap geopolitik yang penuh ketegangan, kehadiran negara seperti Indonesia sangat penting. Negara yang tidak memiliki ambisi hegemonik justru lebih mudah diterima sebagai mediator dan juru damai. Pidato Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memainkan peran tersebut.
Pidato Presiden Prabowo di PBB bukan hanya pidato kenegaraan biasa. Ia adalah deklarasi geopolitik: Indonesia siap mengambil peran lebih besar dalam membentuk dunia yang damai, adil, dan berkeadaban. Dengan pemahaman geopolitik yang tajam dan visi yang luas, Indonesia meneguhkan dirinya sebagai kekuatan diplomatik yang diperhitungkan di panggung internasional.
